IDPOST.ID – Laman 2

Produksi Ribuan Porsi, Dapur Makan Bergizi Gratis di Mojokerto Cemari Lingkungan dengan Bau Limbah

ID POST – Skala produksi masak yang besar dari Dapur Makan Bergizi Gratis (MBG) atau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Dusun Sambigede, Kecamatan Trowulan, Mojokerto justru berbalik menjadi sumber pencemaran lingkungan.

Warga setempat mengeluhkan bau limbah menyengat yang dihasilkan dari pengelolaan ribuan porsi makanan setiap harinya.

Keluhan ini memuncak pada Minggu (12/10/2025) malam, puluhan warga mendatangi lokasi dapur untuk memprotes dampak yang mereka rasakan.

Masalah utamanya adalah bau tidak sedap yang semakin menjadi-jadi akibat limbah domestik dan sisa sampah masakan yang tidak tertangani.

Volume produksi yang sangat besar menjadi akar persoalan. Data operasional untuk Jumat, 10 Oktober 2025, menunjukkan bahwa dapur ini mengelola 3.856 porsi makanan yang disalurkan ke 51 sekolah.

Dengan jumlah sebesar itu, timbunan limbah organik sisa masakan seperti sisa sayuran, tulang, kemasan, dan limbah cair cucian peralatan masak menjadi sangat signifikan.

“Dari cerita ada point, keluhan warga yang mendatangi dapur MBG karena adanya sampah dan limbah domestik menimbulkan bau tak sedap,” terang Agus salah satu warga setempat. Senin 13/10/2025 malam.

Laman: 123

Dindikbud Purworejo Pastikan Revitalisasi 16 Sekolah Tepat Waktu dan Tepat Sasaran

ID POST – Dunia pendidikan di Kabupaten Purworejo kembali mendapatkan angin segar. Pada tahun 2025 ini, sebanyak 16 satuan pendidikan di wilayah tersebut terpilih sebagai penerima program revitalisasi sekolah dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah.

Program ini merupakan bagian dari inisiatif nasional yang dicanangkan langsung oleh Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, guna meningkatkan kualitas sarana dan prasarana pendidikan di seluruh Indonesia.

Kepala Bidang Perizinan Sarana dan Prasarana Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dindikbud) Kabupaten Purworejo, Sigit Supriyanto, menegaskan bahwa revitalisasi satuan pendidikan merupakan wujud nyata komitmen pemerintah dalam menciptakan lingkungan belajar yang lebih aman, nyaman, dan berkualitas.

“Alhamdulillah, Kabupaten Purworejo mendapatkan alokasi untuk 7 SD, 6 SMP, dan 3 PAUD. Jadi total ada 16 satuan pendidikan yang akan direvitalisasi,” jelas Sigit saat ditemui pada Senin (13/10/2025).

Total anggaran yang digelontorkan untuk program ini mencapai Rp12,5 miliar dari APBN. Penyaluran dana dilakukan langsung kepada masing-masing sekolah melalui Panitia Pembangunan Satuan Pendidikan (P2SP).

Sementara itu, Dindikbud Kabupaten Purworejo bertugas mendampingi dan memantau pelaksanaan pembangunan agar sesuai dengan ketentuan dan petunjuk teknis yang berlaku.

Sigit berharap seluruh sekolah penerima dapat mematuhi semua prosedur yang ditetapkan.

Laman: 123

Tiga Eks Karyawan PT KGP Purwokerto Gugat Gaji dan Pesangon Rp300 Juta yang Tak Dibayar

ID POST – Tiga mantan karyawan PT Kerta Gaya Pusaka (KGP) Purwokerto, perusahaan jasa transportasi dan titipan, menuntut hak mereka atas gaji dan pesangon yang belum dibayarkan. Total hak yang dituntut mencapai lebih dari Rp 300 juta.

Kuasa hukum ketiganya, Djoko Susanto, dari Klinik Hukum Peradi SAI Purwokerto, menyatakan kliennya telah bekerja puluhan tahun namun diberhentikan secara sepihak tanpa pesangon.

Ketiga karyawan tersebut adalah Prayitno (55) warga Jipang, Karanlewas; Sutomo (59) warga Kober, Purwokerto Barat; dan Tri Himawanto (57) warga Teluk, Purwokerto Selatan.

“Ada tiga orang sebenarnya, tapi dua di antaranya sudah datang meminta perlindungan hukum. Mereka ingin hak-haknya dibayarkan karena ada gaji dan pesangon yang belum diberikan oleh pihak perusahaan,” ujar Djoko Susanto.

Menurut Djoko, hak yang belum dibayar kepada Prayitno mencapai sekitar Rp 52 juta untuk tunggakan gaji dan Rp 61 juta untuk pesangon. Sementara Sutomo belum menerima hak sekitar Rp 90 juta.

“Ini jelas melanggar Undang-Undang Ketenagakerjaan. Gaji mereka sudah seharusnya dibayarkan sesuai masa kerja. Kami meminta Kementerian Ketenagakerjaan menegur perusahaan agar segera memenuhi kewajiban sebelum kami menempuh langkah hukum lebih lanjut,” tegas Djoko.

Laman: 123

Paguyuban Koperasi Merah Putih Banyumas Diharapkan Jadi Penggerak Ekonomi Lokal

ID POST – Pembentukan paguyuban Koperasi Desa dan Kelurahan Merah Putih se-Kabupaten Banyumas disambut positif oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja, Koperasi, dan Usaha Kecil Menengah (UKM) Kabupaten Banyumas, Wahyu Dewanto.

Sebanyak 22 pengurus Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih (KDKMP) bersepakat membentuk paguyuban saat rapat di Taman Mas Kumambang, Minggu (12/10) sore.

“Kami menyambut baik inisiasi pembentukan paguyuban. Perlu diingatkan koperasi adalah lembaga mandiri, terbuka, sukarela, dan demokratis,” kata Wahyu Dewanto saat ditemui Ketua Paguyuban KDKMP Banyumas, Yudo F Sudiro, Senin (13/10) siang.

Ia berharap, pembentukan paguyuban tersebut mendorong semangat dan optimisme pengurus KDKMP yang tersebar di 331 desa dan kelurahan se-Banyumas.

Wahyu berharap, dengan kehadiran tenaga pendamping yakni Bussinnes Assistant (BA) di desa/kelurahan dan tenaga Project Officer Management (PMO) di Tingkat kabupaten turut mendorong upaya opreasional KDKMP. Saat ini di Banyumas terdapat 2 tenaga PMO dan 32 tenaga BA.

“Saya berharap perngurus juga bisa mengoptimalkan anggota. Merencanakan proposal bisnis yang tepat. Pengurus harus kreatif menggali potensi yang ada di desa atau kelurahannya,” lanjut Wahyu.

Terkait kunjungan Ketua Paguyuban KDKMK Banyumas, Yudo Iteng mengatakan, langkah ini untuk menginformasikan telah terbentuknya paguyuban koperasi merah putih di Banyumas.

Laman: 12

Wakil Bupati Purworejo Hadiri Rakornas TPAKD 2025, Dukung Perluasan Akses Keuangan Daerah

ID POST – Wakil Bupati Purworejo, Dion Agasi Setiabudi SIKom MSi, menghadiri Rapat Koordinasi Nasional Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (Rakornas TPAKD) 2025 di Jakarta, Jumat (10/10/2025).

Kegiatan ini dihadiri ratusan kepala daerah se-Indonesia beserta perwakilan kementerian/lembaga terkait.

Dalam kesempatan tersebut, Wabup Dion didampingi oleh Kepala Bagian Perekonomian dan SDA Setda Purworejo, Anggit Wahyu Nugroho.

Rakornas yang mengusung tema “Memperkuat Ketahanan Ekonomi Nasional Melalui Peningkatan Akses Keuangan Daerah” ini merupakan sinergi antara Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, dan Kementerian Dalam Negeri.

Wabup Dion dalam pernyataannya menegaskan kesiapan Pemkab Purworejo mendukung sinergi percepatan inklusi keuangan di seluruh wilayah Indonesia.

Dia menyatakan harapannya agar kolaborasi pusat-daerah ini mampu memberikan dampak positif bagi perekonomian masyarakat, khususnya di Purworejo.

“Saya berharap dengan keberadaan TPAKD dapat mendorong tersedianya akses keuangan yang seluas-luasnya kepada masyarakat sekaligus meningkatkan literasi keuangan masyarakat khususnya bagi para pelaku UMKM,” kata Dion dalam keterangan resminya.

Laman: 12

Ibu Rumah Tangga di Banyumas Laporkan Suami Atas Dugaan KDRT Brutal: Rambut Ditarik Hingga Bibir Pecah

ID POST – Seorang ibu rumah tangga bernama Honny Lucky Sari (30), warga Desa Rempoah, Kecamatan Baturraden, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah, melaporkan dugaan tindak kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) yang dilakukan oleh suaminya, IN (59), ke Polresta Banyumas pada 6 September 2025.

Peristiwa KDRT itu terjadi pada hari Rabu, 3 September 2025 sekitar pukul 16.00 WIB di rumah korban. Berdasarkan keterangan Honny, kejadian bermula saat dirinya sedang mencuci piring.

Tak lama kemudian, suaminya memanggil dan menunjukkan ponsel milik korban, mempertanyakan mengapa masih terdapat kontak mantan suami dalam daftar telepon.

“Saya sudah menjelaskan kalau lupa menghapus karena masih ada urusan soal anak dengan mantan. Tapi suami saya marah, lalu menarik rambut saya, membanting ke belakang hingga saya terjatuh ke lantai,” ujar Honny usai membuat laporan pengaduan untuk meminta perlindungan Klinik Hukum Peradi SAI Purwokerto, Senin 13 Oktober 2025.

Honny mengaku sempat melarikan diri ke lantai dua, namun tetap dikejar dan kembali dipukul.

“Dia menampar pipi saya satu kali sampai bibir pecah. Leher saya sakit dan sulit digerakkan, kepala bagian atas juga terasa nyeri,” tambahnya.

Korban menyebut bahwa tindakan kasar seperti itu sudah pernah terjadi sebelumnya.

Bahkan, ia pernah melaporkan kejadian serupa pada tahun 2023, namun laporan tersebut sempat dicabut karena alasan keluarga.

Laman: 12

LDNU Pragaan Sumenep Hidupkan Semangat Santri Lewat Kajian Kesantrian di Era Digital

ID POST – Dalam rangka memperingati Hari Santri Nasional (HSN) 2025, Lembaga Dakwah Nahdlatul Ulama (LDNU) Majelis Wakil Cabang Nahdlatul Ulama (MWC NU) Pragaan Sumenep kembali menggelar Kajian Kesantrian dengan mengusung tema Mengawal Indonesia Merdeka Menuju Peradaban Dunia.

Kegiatan ini diselenggarakan pada Senin, 13 Oktober 2025, di Lembaga Pendidikan Islam Nurul Ihsan, Desa Sentol Daya, Kecamatan Pragaan.

Kajian tersebut menjadi ruang refleksi dan pembinaan bagi para santri untuk memperkuat pemahaman keagamaan sekaligus meneguhkan jati diri ke-NU-an di tengah tantangan zaman modern.

Pengurus LDNU Pragaan, Gus Hamidi, menuturkan bahwa kegiatan ini merupakan bagian dari upaya LDNU untuk terus menanamkan nilai-nilai Ahlussunnah wal Jamaah an-Nahdliyah (Aswaja) di kalangan santri muda.

“Santri tidak boleh kehilangan arah di tengah derasnya arus globalisasi. Kajian ini diharapkan mampu mengokohkan semangat ke-NU-an dan nasionalisme di hati para santri,” ungkapnya.

Gus Hamidi menambahkan, Kajian Kesantrian tidak hanya berlangsung satu hari, tetapi akan digelar secara berkelanjutan di sejumlah lembaga pendidikan Islam dan pondok pesantren di wilayah Pragaan selama 15 hari ke depan.

Laman: 12

Dapur MBG Mojokerto Tuai Kecaman, Limbah Bau dan Sikap Kasar Aslap Jadi Sorotan

ID POST – Menyikapi aksi warga yang mendatangi dapur Makan Bergizi Gratis (MBG) di Dusun Sambigede, Desa Jambuwok, Kecamatan Trowulan, Kabupaten Mojokerto Karang Taruna setempat menyampaikan sejumlah tuntutan.

Gama, perwakilan Karang Taruna Dusun Sambigede, secara tegas menyampaikan empat poin tuntutan kepada mitra pengelola MBG yang beroperasi di kampung mereka.

Tuntutan pertama adalah agar pengelola MBG segera melakukan perbaikan sistem pengelolaan limbah dan sampah.

Hal ini mendesak untuk mengatasi bau tidak sedap yang telah mencemari lingkungan pemukiman warga.

Kedua, Karang Taruna menuntut dibentuknya mekanisme komunikasi resmi antara warga, pemerintah desa, dan pihak MBG.

Mekanisme ini diharapkan dapat menjadi saluran aspirasi yang jelas dan mencegah kesalahpahaman di kemudian hari.

Tuntutan ketiga menyangkut aspek pemberdayaan masyarakat lokal. Gama menekankan pentingnya rekrutmen tenaga kerja lokal yang dilakukan secara transparan, sehingga program pemerintah ini juga dapat menyerap tenaga kerja dari warga setempat.

“Oknum Aslap (Asisten Lapangan) yang melakukan pelanggaran etika segera dievaluasi dan diberikan sanksi atau diganti,” tegas Gama sebagai tuntutan keempat.

Laman: 12