IDPOST.CO.ID – Badan Gizi Nasional (BGN) berencana menerapkan sertifikasi wajib bagi seluruh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Indonesia.
Langkah ini diambil untuk memastikan tidak terjadinya lagi kasus keracunan pangan yang terkait dengan Makanan Bergizi (MBG).
Kepala BGN, Dadan Hindayana, mengungkapkan hal tersebut dalam Rapat Kerja bersama Komisi IX DPR dan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) yang membahas evaluasi program MBG.
Dadan menjelaskan bahwa sertifikasi ini bertujuan untuk menjamin kualitas dan keamanan setiap SPPG melalui penerapan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang ketat, mulai dari pemilihan bahan baku hingga proses pembuatan menu MBG.
“Kami tengah merancang sertifikasi yang diharapkan dapat mulai diterapkan pada bulan Juni atau Juli mendatang. Dengan sertifikasi ini, setiap SPPG akan dinilai kelayakannya, dan bisa mendapatkan akreditasi seperti unggul, baik sekali, atau baik,” ujar Dadan di Ruang Rapat Komisi IX DPR, Rabu (21/5/2025).
Dadan menambahkan bahwa setiap SPPG wajib melakukan pemeriksaan bahan baku secara rutin setiap bulan yang dilakukan oleh Dinas Ketahanan Pangan. Selain itu, BGN juga memperbaiki standar operasional di dapur SPPG, termasuk penggunaan peralatan masak yang higienis.
“Kami berupaya membuat dapur SPPG sebersih mungkin. Di beberapa lokasi, dapur sudah menggunakan sistem empoksi dan dirancang tanpa lantai yang menyulitkan pembersihan. Kami juga mengupayakan penggunaan peralatan berbahan stainless steel agar lebih mudah dibersihkan dan terjaga kebersihannya,” jelas Dadan.
Dengan adanya sertifikasi wajib ini, BGN berharap kualitas pelayanan gizi di seluruh Indonesia dapat meningkat dan risiko keracunan pangan dapat diminimalisir.
Program ini juga menjadi langkah strategis dalam menjaga kesehatan masyarakat melalui penyediaan makanan bergizi yang aman dan berkualitas.
