IDPOST.ID – Badan Eksekutif Mahasiswa Keluarga Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Purwokerto (BEM KM UMP) menyatakan sikap kerasnya menolak kebijakan tunjangan anggota DPRD Kabupaten Banyumas. Mereka menyebut kebijakan tersebut picik dan memperlebar kesenjangan sosial yang sudah ada.
Perwakilan BEM KM UMP, Yoga Dwiwono, secara gamblang membandingkan tunjangan dewan yang mencapai belasan bahkan puluhan juta rupiah dengan upah minimum pekerja di Banyumas yang hanya berkisar Rp 2,3 juta.
“Ini adalah ironi yang sangat menyakitkan. Bagaimana mungkin para wakil rakyat hidup dalam kemewahan, sementara rakyat yang diwakilinya harus berjuang memenuhi kebutuhan pokok dengan upah yang tidak seberapa,” ujar Yoga, Minggu (14/9/2025).
Yoga menekankan bahwa sumber dana tunjangan tersebut berasal dari APBD, yang notabene adalah uang rakyat yang dipungut melalui pajak dan retribusi.
“Ini artinya, rakyatlah yang membiayai gaya hidup mewah para elit tersebut. Ini adalah bentuk ketidakadilan fiscal yang nyata,” tegasnya.
Sebagai bentuk penolakan, BEM KM UMP kemudian menyampaikan empat sikap resmi yang tegas. Pertama, mereka mengecam kebijakan alokasi dana tunjangan DPRD yang dinilai hanya menguntungkan elit politik lokal dan tidak mempertimbangkan asas keadilan.
Kedua, mereka menuntut transparansi dan evaluasi ulang terhadap seluruh komponen penghasilan DPRD yang bersumber dari APBD. Setiap rupiah harus dipertanggungjawabkan kepada publik.
Ketiga, mereka mendorong efisiensi anggaran dan relokasi dana DPRD ke sektor-sektor prioritas yang lebih mendesak, seperti pendidikan, kesehatan, infrastruktur pedesaan, dan program peningkatan kesejahteraan pekerja.
Keempat, BEM KM UMP mengajak seluruh elemen masyarakat Banyumas untuk lebih kritis dan aktif dalam mengawasi penggunaan anggaran publik.
“Kami mengajak masyarakat untuk tidak diam. Mari bersama-sama mengawal uang rakyat agar tidak disalahgunakan,” seru Yoga.
Yoga menutup pernyataannya dengan pesan bahwa anggota dewan memang memiliki tugas penting, namun fasilitas yang diterima haruslah proporsional.
“Tunjangan itu harus wajar dan adil, bukan justru menjadi simbol keserakahan yang menyakiti hati rakyat yang sedang susah,” pungkasnya.
