IDPOST.CO.ID – Pemerintah Kota Blitar menjadi satu-satunya daerah di Jawa Timur yang berhasil mempertahankan predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Provinsi Jawa Timur selama 15 tahun berturut-turut.
Hal ini tercatat dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun 2024, yang secara resmi diserahkan oleh Kepala BPK RI Perwakilan Jatim, Yuan Candra Djaisin, kepada Wali Kota Blitar, Syauqul Muhibbin (Mas Ibin), di kantor BPK Jatim di Sidoarjo pada Jumat, 2 Mei 2025.
Penyerahan tersebut juga dihadiri oleh Ketua DPRD Kota Blitar dr. Syahrul Alim, Sekretaris Daerah Kota Blitar Priyo Suhartono, Kepala BPKAD Widodo Saptono Johanes, serta Inspektur Daerah Ratih Dewi Indarti.
Wali Kota Blitar, Mas Ibin, menyampaikan apresiasi kepada seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang telah bekerja keras dalam penyusunan LKPD Tahun 2024. Ia berharap pencapaian WTP ke-15 ini dapat semakin memperkuat pembangunan di Kota Blitar menuju visi “Kota Blitar yang Baru, Kota Maju, dan Kota Masa Depan.
Dengan keberhasilan ini, Pemkot Blitar menjadi daerah dengan raihan WTP terbanyak dan satu-satunya yang mencapai 15 kali berturut-turut di Jawa Timur.
Posisi berikutnya ditempati Banyuwangi dengan 13 kali, serta Kabupaten Jombang, Probolinggo, dan Sidoarjo yang masing-masing meraih 12 kali.
Perlu dicatat, WTP ke-15 yang diraih Blitar ini tanpa catatan, berbeda dengan beberapa daerah lain yang memperoleh WTP namun disertai catatan.
Opini WTP ini menandakan bahwa laporan keuangan Pemkot Blitar disusun secara wajar dan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), serta bebas dari kesalahan material. Keberhasilan ini tidak lepas dari sinergi yang baik antara Pemkot dan DPRD dalam perencanaan, pelaporan, serta pengawasan keuangan daerah.
Beberapa faktor kunci dalam meraih opini WTP antara lain perencanaan dan penganggaran yang efektif dan efisien, pelaporan keuangan yang tepat waktu dan sesuai aturan, serta berfungsinya aparat pengawas internal pemerintah (APIP) dengan baik.
Mas Ibin juga mengingatkan agar seluruh OPD terus menjaga kinerja dan disiplin dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan anggaran. Jika ada kendala, diharapkan segera berkoordinasi dengan Inspektorat dan BPKAD.
