IDPOST.ID – Bintang Muda Indonesia (BMI) menyatakan dukungannya terhadap langkah Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia (PMKRI) yang mendesak Komnas HAM dan Ombudsman RI menginvestigasi operasi PT Toba Pulp Lestari (TPL) di kawasan Danau Toba, Sumatera Utara.
Konflik antara perusahaan dan masyarakat adat setempat terus memanas, dengan sejumlah tuduhan serius seperti perusakan lingkungan, pelanggaran HAM, hingga kriminalisasi warga.
Masyarakat Adat Dianggap Pengganggu di Tanah Sendiri
Ketua Umum BMI, Farkhan Evendi, menyoroti hilangnya hutan adat yang telah digantikan dengan tanaman eukaliptus untuk kepentingan industri.
“Masyarakat justru diperlakukan seperti pengganggu di tanah mereka sendiri,” ucapnya.
BMI mendesak pemerintah segera turun tangan menyelesaikan konflik berkepanjangan ini, termasuk meninjau ulang izin operasi perusahaan jika terbukti melakukan pelanggaran.
Desakan Pembentukan Tim Investigasi Independen
Farkhan juga mendukung permintaan PMKRI agar dibentuk tim investigasi independen untuk menyelidiki berbagai tuduhan terhadap PT TPL.
“Negara harus hadir untuk melindungi hak rakyat dan lingkungan. Perlu keterlibatan semua pihak, termasuk masyarakat adat, akademisi, Komnas HAM, dan Ombudsman,” ujarnya.
PT TPL yang merupakan bagian dari grup Royal Golden Eagle milik Sukanto Tanoto, diketahui mengelola 167.000 hektare hutan di wilayah Tapanuli. Perusahaan ini telah lama dituding sebagai penyebab deforestasi dan sengketa lahan sejak era Orde Baru.
Ancaman terhadap Kelestarian Danau Toba
Sebelumnya, PMKRI melalui Ketua Lembaga ESDM-nya, Parlin Tua Sihaloho, menegaskan pentingnya investigasi menyeluruh terhadap kasus ini.
“Jika tidak dilakukan, hukum seolah hanya berlaku bagi mereka yang kuat,” kata Parlin.
Konflik ini dinilai mengancam kelestarian Danau Toba sebagai kawasan warisan budaya dan pariwisata. BMI dan PMKRI sepakat bahwa penyelesaian segera diperlukan untuk mencegah eskalasi dan memulihkan keadilan bagi masyarakat adat.
