Konflik Nurul Sahara Mahasiswi S3 UB dan Yai Mim, Netizen: Pendidikan Tinggi, Etika Rendah

IDPOST.ID -Viralnya konflik antara mahasiswi doktoral Universitas Brawijaya (UB), Nurul Sahara, dengan dosen UIN Malang, Imam Muslimin (Yai Mim), memicu gelombang kritik pedas dari warganet.

Sorotan tajam kini mengarah pada pertanyaan pantaskah seorang kandidat doktor bersikap demikian?

Beredarnya video yang menunjukkan keluarga Nurul Sahara menggunakan kata-kata kasar dan nada tinggi terhadap Yai Mim menjadi pemicu kemarahan publik.

Komentar Pedas Warganet

Kolom komentar di berbagai platform media sosial dipenuhi tanggapan sinis. “Ini mahasiswa S3? Etikanya di mana? Yang namanya orang berpendidikan seharusnya bisa menyelesaikan masalah dengan cara elegan, bukan seperti preman,” tulis salah satu akun TikTok.

Akun lainnya menambahkan, “Sedih melihat orang sekolahan S3 tapi cara menyelesaikan masalah pakai teriakan dan kata-kata kasar. Apa yang dipelajari di kampus?”

Meski awalnya banyak yang mendukung Sahara sebagai pihak yang diduga menjadi korban, narasi publik mulai bergeser setelah video konflik langsung beredar.

“Awalnya saya dukung cewek ini, tapi setelah lihat caranya ngomong ke orang yang lebih tua, saya jadi berpikir ulang,” ujar seorang netizen di TikTok.

Beberapa akun bahkan membandingkan sikap Sahara dengan Yai Mim yang dalam video terlihat lebih menahan diri.

“Yang satu emosional, yang satu mencoba tetap tenang. Ini jelas siapa yang seharusnya jadi panutan,” tulis komentar yang mendapat banyak likes.

Skandal Korupsi Rp5 Miliar BLUD Puskesmas Mojokerto, Seret Nama Dosen dan Dekan FEB UB Malang

IDPOST.ID – Kasus korupsi Dana Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Puskesmas se-Kabupaten Mojokerto kembali membuka borok dunia akademisi.

Dalam persidangan di Pengadilan Tipikor Surabaya, Rabu (10/9/2025), sejumlah dosen dan pimpinan Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) Universitas Brawijaya (UB) Malang dipanggil untuk memberi keterangan terkait aliran dana proyek senilai Rp5,04 miliar.

Nama-nama besar yang tercatat dalam dokumen persidangan antara lain Dekan FEB UB, Abdul Ghofar, Ketua Pusat Kajian dan Pengembangan Akuntansi dan Bisnis (PKPAB) UB, Dr. Bambang Hariadi, serta sejumlah akademisi lain seperti bendahara PKPAB Laila Fitriyah LH, Dr. Mohamad Khoiru Rusydi, dan Prof. Dr. Aulia Fuad Rahman. Keterlibatan mereka mencoreng wajah kampus ternama tersebut dalam pusaran skandal korupsi.

Dalam keterangannya, Prof. Aulia Fuad Rahman membantah keterlibatan aktif. “Dokumen ada nama saya. Saya tidak pernah dilibatkan, hanya tanda tangan saja,” tegasnya di hadapan majelis hakim.

Ia mengaku awalnya tertarik dengan proyek yang ditawarkan terdakwa Yuki Firmanto karena mengusung misi pengabdian masyarakat, namun namanya justru dicatut sebagai Ketua Pelaksana.

Pengakuan serupa datang dari Bambang Hariadi. Sang Ketua PKPAB mengungkapkan bahwa 95% dana proyek dikuasai langsung oleh Yuki Firmanto, sementara hanya 5% yang masuk ke rekening PKPAB.

“Penggunaan 95 persen itu kami tidak tahu. Untuk yang 5 persen biasanya dipakai kegiatan fakultas dan bayar pegawai. Tapi uang itu sudah kami serahkan ke Kejaksaan,” jelas Bambang.

Pernyataan ini semakin mengukuhkan dugaan bahwa institusi pendidikan diduga digunakan sebagai tameng untuk mengalirkan dana haram.

Seorang Anak di Blitar Jadi Korban ODGJ

IDPOST.ID – Seorang anak berusia 11 tahun menjadi korban pembacokan yang dilakukan oleh Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) di Kelurahan Kauman, Kecamatan Srengat, Kabupaten Blitar, Minggu (28/9/2025) sore.

Korban diketahui bernama Muhammad Khoirul Syafai (11), warga RT 4 RW 3 Kelurahan Kauman.

Pelaku diduga adalah Ali M (46), seorang ODGJ yang juga tinggal di tempat penampungan setempat.

Kronologi Kejadian

Berdasarkan laporan yang diperoleh idpost.id, kejadian bermula sekitar pukul 15.15 WIB. Saat itu, korban, M. Khoirul Syafa’i, sedang bermain di depan rumahnya yang letaknya berdekatan dengan tempat penampungan ODGJ tersebut.

Tiba-tiba, Ali M mendatangi dan membacok korban. Korban yang ketakutan kemudian berlari mencari pertolongan warga.

“Dia lari minta pertolongan kepada warga yang jarak rumahnya agak jauh, sekitar 500 meter,” demikian bunyi laporan

Korban akhirnya bertemu dengan seorang warga bernama Nurhida (25). Melihat kondisi Khoirul yang terluka, Nurhida segera membawanya menggunakan sepeda motor ke Puskesmas Srengat pukul 15.15 WIB.

Karena kondisinya yang cukup serius dan banyak mengeluarkan darah, korban kemudian dirujuk ke RS Ananda Srengat pukul 15.30 WIB.

Setelah mendapat penanganan medis di RS Ananda Srengat sejak pukul 15.40 WIB, kondisi korban dilaporkan mulai membaik pada pukul 20.40 WIB.

Petani Bayan Purworejo Mengeluh Kekeringan Belasan Tahun, DPUPR: DI Kragilan Wewenang Pemprov Jateng

IDPOST.ID – Keluhan petani di Kecamatan Bayan, Purworejo, akhirnya mendapat jawaban resmi. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Kabupaten Purworejo membuka suara terkait saluran irigasi Daerah Irigasi (DI) Kragilan yang rusak dan menyebabkan sawah kekeringan selama belasan tahun.

Melalui Kepala Bidang Sumber Daya Air, Muhammad Ngadnan, DPUPR Purworejo menegaskan bahwa wewenang penanganan DI Kragilan sepenuhnya berada di tangan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.

“DI Kragilan memang menjadi kewenangan Pusdataru Provinsi Jawa Tengah. Bukan kabupaten yang bisa menangani langsung,” tegas Ngadnan, Senin (29/9/2025).

Ngadnan memaparkan, saluran DI Kragilan membentang sepanjang 10 kilometer dari Desa Kragilan hingga Desa Beringin. Saat ini, kondisi saluran sebagian besar sudah rusak parah.

“Dari pengecekan lapangan, saluran banyak yang lapuk, tertutup sedimentasi, dan mengalami degradasi fungsi. Beberapa hari ini ada normalisasi 3-4 kilometer yang dikerjakan Balai PSDA Probolo, tapi kami tidak tahu detail anggarannya,” ujarnya.

Sudah Kirim Surat Sejak 2023, Tapi Tak Ditindaklanjuti

DPUPR Purworejo mengaku telah mengambil langkah formal dengan mengirimkan surat permohonan penanganan ke Pemprov Jateng sejak 2023.

“Kami sudah kirim surat lengkap dengan data kerusakan. Namun sampai 2025 belum ada tindak lanjut signifikan. Rehab yang ada tahun ini sepenuhnya dikelola provinsi tanpa melibatkan kabupaten,” jelas Ngadnan.

Jadwal Mediasi Yai Mim vs Sahara Diumumkan Camat Lowokwaru Malang, Netizen: Kok Bisa?

IDPOST.ID – Pemerintah Kecamatan Lowokwaru, Kota Malang, menjadwalkan mediasi untuk meredakan perseteruan antara eks dosen UIN Malang, Imam Muslimin (Yai Mim), dan tetangganya, Nurul Sahara.

Namun, jadwal yang dikeluarkan pihak camat justru memantik kontroversi baru setelah pasangan selebritas Aviwkila mengungkapkan kejanggalan.

Camat Lowokwaru, Rudi Cahyono, sebelumnya telah mengonfirmasi bahwa mediasi akan dilaksanakan pada Senin (29/9/2025), pukul 15.00 WIB di Kantor Kelurahan Merjosari.

“Kita berupaya meredam perseteruan, supaya lingkungan ini jadi nyaman kembali,” ujarnya.

Namun, pernyataan resmi pemerintah ini langsung dipertanyakan. Melalui akun TikTok-nya @aviwkila.official pada Senin (30/9/2024), Aviwkila membongkar fakta bahwa pihak Yai Mim dan istrinya, Rose, masih berada di Jakarta dan belum menentukan tanggal kepulangan.

“Kok bisa ada statement sudah keluar tanggal mediasi, padahal beliaunya @MIM & ROSE masih di Jakarta dan belum menentukan tanggal😮‍💨” tulis Aviwkila dalam video yang langsung viral.

Pernyataan Aviwkila ini memantik reaksi keras warganet di kolom komentar. Banyak yang curiga dengan itikad dan transparansi proses mediasi yang digagas pemerintah.

Akun @SnackLys menyindir, “Parah sihhh ini pemerintah setempat 😇 tetep jalur hukum habis itu pindah rumah 😍” sementara @YuliaBUAYA mengungkapkan kekhawatiran, “takut nnti D mediasi trs uda adem sahara malah melakukan pmbnohon sama yaimin takutnya.”

Aviwkila Bongkar Kejanggalan Jadwal Mediasi Yai Mim vs Sahara, Netizen Makin Curiga

IDPOST.ID – Kontroversi mengiringi proses mediasi kasus eks dosen UIN Malang Yai Mim dan Nurul Sahara yang kasusnya viral di media sosial.

Kontroversi ersebut di ungkap pasangan selebritas Aviwkila mengungkap kejanggalan terkait penetapan jadwal mediasi yang disebut-sebut telah ditentukan.

Faktanya, pihak Yai Mim dan Rose masih berada di Jakarta dan belum menentukan tanggal pasti untuk pulang ke Malang.

Melalui akun TikTok-nya @aviwkila.official, Senin (30/9/2024), Aviwkila mempertanyakan transparansi proses mediasi yang digagas pemerintah setempat.

“Kok bisa ada statement sudah keluar tanggal mediasi, padahal beliaunya @MIM & ROSE masih di Jakarta dan belum menentukan tanggal😮‍💨” tulisnya dalam video yang langsung viral.

Pernyataan Aviwkila ini memantik reaksi keras warganet. Kolom komentar dipenuhi dukungan untuk Yai Mim dan kecurigaan terhadap itikad mediasi.

“Parah sihhh ini pemerintah setempat 😇 tetep jalur hukum habis itu pindah rumah 😍” tulis akun @SnackLys yang disukai 16 orang.

Kekhawatiran juga disampaikan @YuliaBUAYA, “takut nnti D mediasi trs uda adem sahara malah melakukan pmbnohon sama yaimin takutnya.”

Banyak warganet yang secara tegas menolak jalan damai. “jangan mau damai pak 😭 seduh bgt aku inget orangtua sendiri” tulis @Karlina yang mendapat 51 like.

WhatsApp Anggota DPRD Banyumas Diretas, Jurnalis Hampir Tertipu dan Transfer Uang

IDPOST.ID – Seorang jurnalis Kompastv nyaris menjadi korban penipuan yang mengatasnamakan anggota DPRD Kabupaten Banyumas. Modus kejahatan siber ini dilakukan melalui pesan WhatsApp dengan meminta transfer uang sebesar Rp2 juta.

Insiden ini terjadi pada Sabtu (28/9/2024) pagi. Harsono, jurnalis Kompastv, menerima pesan WhatsApp dari nomor yang mengaku sebagai Cipto, anggota DPRD Banyumas dari Fraksi PAN. Pelaku langsung meminta korban untuk mentransfer uang ke rekening Bank BRI.

Dalam percakapan tersebut, pelaku mengirim pesan: “Saldo ada berapa? Saya butuh bantuan untuk transfer Rp2.000.000 ke rekening BRI 100451511319777 an Cipto Pujiharso.” Pesan ini langsung dicurigai Harsono mengingat gaya bahasanya yang tidak lazim.

“Seketika saya curiga dan langsung berinisiatif mengerjai pelaku agar dia percaya bahwa saya akan mentransfer,” ujar Harsono kepada IDPOST.id.

Klarifikasi dari yang Bersangkutan

Pada sore harinya sekitar pukul 15.00 WIB, nomor WhatsApp yang sama mengirimkan pesan klarifikasi. “Mohon maaf akun WhatsApp saya baru saja diretas. Jika ada chat minta tolong transfer/meminjam uang, tolong diabaikan. Terima kasih,” bunyi pesan tersebut.

Wali Kota Blitar Pastikan Program Makan Bergizi Gratis Berjalan Lancar

IDPOST.ID – Usai meresmikan operasional Sentra Penyediaan Pangan dan Gizi (SPPG) Plosokerep 1 dan 2, Wali Kota Blitar Syauqul Muhibbin atau Mas Ibin langsung meninjau pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di SDN Karangtengah 1, Senin (29/9/2025).

Kunjungan ini menjadi bukti keseriusan Pemkot Blitar dalam memastikan kualitas gizi anak-anak sekolah sejalan dengan program pemerintah pusat.

Di dalam kelas, Mas Ibin berinteraksi langsung dengan siswa kelas 6 dan menyapa murid-murid kelas 5 yang sedang menikmati makan siang bergizi. Suasana menghangat ketika anak-anak secara serempak mengucapkan terima kasih kepada Presiden Prabowo Subianto. “Terimakasih Pak Prabowo, makan bergizi gratisnya enak,” seru mereka kompak.

Mas Ibin menyatakan kunjungannya sekaligus untuk memantau pelaksanaan MBG secara langsung. “Kami datang saat anak-anak sedang bersantap. Makanannya enak, nasinya banyak, dan insya Allah semua murid tidak kekurangan gizi. Sesuai tujuan diadakannya Makan Bergizi Gratis,” ujar Mas Ibin kepada IDPOST.id.

Program MBG disebutnya sebagai bentuk apresiasi pemerintah daerah terhadap kebijakan pemerintah pusat sekaligus wujud kolaborasi antara pusat, daerah, dan masyarakat. Wali kota menekankan pentingnya kesiapan pemerintah daerah dalam menghadapi tantangan teknis di lapangan.

“Kalau ada kendala, kami sigap menanganinya. Program ini luar biasa membantu masyarakat, terutama untuk pemenuhan gizi anak-anak, ibu hamil, dan bayi,” tegas Mas Ibin.

Sementara, Kepala Dinas Pendidikan Kota Blitar sekaligus Sekretaris Satgas MBG, Dindin Alinurdin, mengungkapkan hingga saat ini Kota Blitar telah menambah tiga SPPG baru.

“Dua di wilayah Sananwetan dan satu di Kepanjenkidul. Dengan tambahan ini, total SPPG yang beroperasi kini enam unit, melayani hampir 20 ribu anak sebagai penerima manfaat,” jelas Dindin.

Menurut Dindin, setiap SPPG bekerja sama dengan sekolah sasaran untuk menentukan jam konsumsi sesuai jenjang pendidikan. TK dan PAUD biasanya lebih pagi, SMP menjelang siang, sementara SMA di siang hari. “Alhamdulillah, sampai hari ini tidak ada laporan makanan basi atau keracunan. Semua berjalan lancar,” katanya.