IDPOST.ID – Anggota Komisi II DPR RI, Romy Soekarno, membongkar sejumlah data miris yang menjadi sinyal krisis legitimasi Pemilu 2024. Paparan itu disampaikannya dalam acara Penguatan Kelembagaan Bawaslu Kabupaten Blitar, Jumat (26/9/2025).
Romy menyebut, setidaknya ada 4 juta warga negara yang tidak dapat menggunakan hak pilihnya hanya karena belum memiliki e-KTP. Angka ini sangat besar dan menciderai prinsip pemilu yang inklusif.
“Ini adalah masalah serius yang tidak bisa dianggap sepele,” ujar Romy.
Tidak hanya itu, ia juga mengungkap anomali lain yang merusak kualitas demokrasi, seperti maraknya intimidasi, scam politik, dan penyebaran 2.882 konten hoaks yang mencemari ruang publik selama pemilu.
Dampak dari semua ini, menurutnya, sangat jelas terlihat pada merosotnya kepercayaan publik terhadap penyelenggaraan pemilu. Indeks kepercayaan yang sebelumnya mencapai 94%, anjlok menjadi 76%.
“Dalam konteks inilah, Bawaslu tidak hanya hadir sebagai watchdog, tetapi juga sebagai katalis tata kelola pemilu yang integratif dan partisipatif,” tegas Romy.
Menanggapi hal ini, Bawaslu Jawa Timur melalui Dewita Hayu Shinta menyatakan bahwa giat literasi demokrasi yang masif merupakan strategi untuk membangun kesadaran politik warga dan mengatasi masalah-masalah fundamental tersebut.
Dengan diungkapnya data-data kritis ini, Bawaslu Blitar diharapkan dapat lebih fokus dalam menjalankan perannya tidak hanya sebagai pengawas, tetapi juga sebagai penggerak literasi untuk menyelamatkan masa depan demokrasi di tingkat akar rumput.
