GMNI Blitar Gelar Aksi di Hari Tani, Tuntut Penyelesaian Konflik Agraria

IDPOST.ID – Ratusan massa dari Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Blitar bersama Konsorsium Pembaharuan Agraria menggelar aksi damai memperingati Hari Tani Nasional, Rabu (24/9/2025).

Aksi damai tersebut berlangsung di depan Kantor Bupati Kabupaten Blitar ini berjalan damai dan tertib.

Aksi yang diikuti sekitar 350 orang ini menyampaikan tujuh tuntutan terkait masalah agraria. Massa menuntut pembentukan Badan Reformasi Agraria yang dipimpin langsung oleh Presiden RI.

Selain itu, aksi juga menolak kebijakan “Bank Tanah” dan mendesak Bupati Blitar untuk segera menuntaskan berbagai konflik pertanahan yang terjadi di wilayahnya. Aksi berlangsung dari pukul 10.20 WIB hingga siang hari.

Dialog Berjalan Baik, Aspirasi Diterima

Suasana aksi semakin kondusif ketika Bupati Blitar beserta jajarannya berkenan menemui perwakilan massa untuk berdialog.

Hasilnya, dialog berjalan baik dan seluruh aspirasi yang disampaikan diterima untuk ditindaklanjuti oleh pemerintah daerah.

Kapolres Blitar, AKBP Arif Fazlurrahman, menegaskan komitmennya untuk melindungi hak menyampaikan pendapat. “Kami berkomitmen memberikan ruang aspirasi yang aman dan damai,” ujarnya.

Cegah Keracunan dan Percepat Penyerapan APBN, Pemkab Purworejo Bentuk Satgas Makanan Bergizi Gratis

IDPOST.ID – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Purworejo telah membentuk Satuan Tugas (Satgas) Makanan Bergizi Gratis (MBG) secara resmi.

Pembentukan ini merupakan tindak lanjut dari instruksi Gubernur Jawa Tengah kepada seluruh kabupaten/kota untuk mengawal program yang diinstruksikan langsung oleh Presiden RI, Prabowo Subianto.

Pembentukan satgas bertujuan untuk mempercepat penyerapan anggaran dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sekaligus memastikan keamanan dan kualitas makanan yang disajikan kepada siswa.

Hal tersebut disampaikan langsung oleh Wakil Bupati Purworejo, Dion Agasi Setiabudi, usai menghadiri acara resmi di Gedung Ganecha Convention Hall, Rabu (24/9/2025) siang.

“Iya, tujuan utama pembentukan satgas ini adalah untuk percepatan penyerapan anggaran dari APBN. Selain itu, kami juga menekankan pentingnya faktor keselamatan,” tutur Dion kepada awak media.

Dion mengakui bahwa penyerapan anggaran yang rendah dan jumlah dapur umum yang masih terbatas menjadi kendala utama, sehingga program MBG belum bisa menjangkau semua sekolah yang menjadi sasaran.

“Saat ini, baru beberapa titik sekolah di wilayah Kabupaten Purworejo yang mendapatkan layanan MBG,” jelasnya.

Komposisi Satgas dan Langkah Pengawasan

Satgas MBG Purworejo melibatkan berbagai pihak secara lengkap. Bupati bertindak sebagai Pembina, Sekretaris Daerah (Sekda) sebagai Ketua Satgas, dengan anggota dari Satpol PP, Dinas Kesehatan (Dinkes), serta unsur TNI dan Polri.

Dion mengungkapkan bahwa tim satgas telah langsung turun ke lapangan melakukan pengawasan.

“Kami telah mengambil sampel di tiga dapur beberapa waktu lalu. Kami memastikan bahwa program ini berjalan aman sesuai standar yang ditetapkan,” tambahnya.

Soroti Peran Kunci Kepala Dapur dan Ahli Gizi

Pemerintah daerah secara khusus menyoroti peran kunci yayasan pengelola dan kepala dapur dalam menjaga kualitas. Standar gizi yang dibuat oleh ahli gizi harus dipenuhi secara ketat.

“Prioritas tugas utama yayasan dan kepala dapur adalah memenuhi standarisasi yang dibuat oleh ahli gizi. Jika semua standar terpenuhi, maka tidak ada permasalahan terkait keracunan yang marak di beberapa wilayah, yang seharusnya tidak terjadi,” tegas Dion.

Menanggapi temuan makanan yang diduga tidak layak di beberapa lokasi, Pemkab Purworejo telah mengeluarkan imbauan tegas kepada semua pengelola untuk memperketat quality control (QC).

“Kami imbau kepada seluruh pengelola dapur, kepala dapur, dan ahli gizi untuk memastikan quality control makanan. Ini terkait dengan keselamatan. Programnya baik, tujuannya luar biasa,” terang Wakil Bupati.

Dengan dibentuknya Satgas MBG ini, Pemkab Purworejo berharap program tersebut dapat berjalan lebih efektif, aman, dan tepat sasaran, sehingga manfaatnya benar-benar dirasakan oleh para siswa. (*)

KPK Selidiki Macetnya Dana BUMDESMA Rp2,7 Miliar di Banyumas

IDPOST.ID – Polemik macetnya setoran dana BUMDESMA Jatilawang oleh kelompok SPP di sejumlah desa Kecamatan Jatilawang, Kabupaten Banyumas, kian panas.

Uang miliaran rupiah yang tak jelas arahnya kini resmi masuk radar Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Mantan Direktur BUMDESMA, Venti Kristiani, dipanggil penyidik KPK di Jakarta, Kamis (24/9/2025). Melalui kuasa hukumnya, Djoko Susanto, pihaknya membenarkan pemanggilan tersebut.

“Benar, KPK sedang melakukan pengembangan kasus BUMDESMA Jatimakmur Jatilawang. Klien kami, Venti, hadir sejak kemarin (23/9) untuk dimintai keterangan,”kata Djoko.

Menurut Djoko, Venti tidak sendirian. Ia didampingi beberapa orang dari Jakarta yang memberi dukungan penuh agar kasus yang menyeret dana sebesar Rp2,7 miliar ini bisa tuntas.

“Alhamdulillah, KPK kini memberikan perhatian serius. Banyak pihak juga mendorong agar siapa pun yang menyalahgunakan dana ini segera diproses hukum,” ujarnya.

Djoko menegaskan kliennya telah bekerja sesuai SOP dan AD/ART Bumdesma. Namun, justru ada upaya intimidasi dari pihak tertentu.

Bahkan, ada pejabat tinggi di Banyumas yang disebut-sebut ikut bermain, dengan janji akan menyelesaikan macetnya dana SPP di 10 desa Jatilawang.

Gelar Musda XI, Golkar Purworejo Siap Perkuat Soliditas Hadapi Tantangan Politik 2029

IDPOST.ID – Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Golkar Kabupaten Purworejo menggelar Musyawarah Daerah (Musda) XI di Ganecha Convention Hall, Rabu (24/9/2025).

Acara yang berlangsung khidmat dan penuh semangat kekeluargaan ini dihadiri sejumlah tokoh penting, termasuk Ketua DPD Partai Golkar Jawa Tengah, Mohammad Saleh, beserta jajaran pengurus, kader, dan perwakilan partai politik lainnya.

Musda XI ini menjadi momentum strategis bagi Golkar Purworejo untuk menyusun arah kebijakan, konsolidasi organisasi, dan merancang program kerja ke depan.

Kepemimpinan yang Solid dan Responsif

Ketua DPD Partai Golkar Kabupaten Purworejo, Yuli Hastuti, menegaskan bahwa Musda ini adalah ajang untuk memperkuat persatuan dan soliditas internal partai.

Yuli menyoroti dinamika politik yang bergerak cepat, menuntut partainya untuk menjadi lebih modern dan responsif.

“Dinamika politik nasional maupun daerah berkembang sangat cepat. Karena itu, Golkar harus menjadi partai modern yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat,” ucap Yuli Hastuti di hadapan para peserta.

Ia juga mengapresiasi capaian gemilang Golkar pada Pemilu Legislatif 2024 lalu, yang berhasil meraih 11 kursi di DPRD Purworejo, serta kemenangan calon kepala daerah yang diusungnya.

“Ini adalah prestasi politik yang harus kita jaga dan kawal sebagai modal berharga untuk melangkah ke depan,” tegasnya.

Absen di Sidang Perdana, K-cunk Motor Tulungagung Siap Datangi Sidang Gugatan Lanjutan

IDPOST.ID – Suryono Hadi Pranoto alias K-cunk pastikan dirinya akan hadir di sidang lanjutan gugatan perdata senilai Rp 300 miliar yang dilayangkan Lush Green Indonesia (LGI).

Sidang kedua dengan nomor perkara 86/Pdt.Sus-LH/2025/PN Tlg ini dijadwalkan digelar pada Selasa, 30 September 2025, di PN Tulungagung.

Sebelumnya pada siding perdana dengan agenda pemeriksaan kedudukan hukum atau legal standing para pihak terkait dijadwalkan pada Selasa 16 September 2025 kemarin ia tidak hadir.

“Terakit saya digugat, ya akan saya datangi tanggal 30. Kalau kemarin saya tidak bisa datang karena ada urusan keluarga, datang atau tidak datang itu adalah hak saya,” ujarnya.

Dia menegaskan akan menggunakan haknya untuk membela diri dan memberikan jawaban atas gugatan tersebut.

“Saya akan jelaskan bahwa saya tidak melakukan penambangan atau tindak pidana apa pun. Ini usaha saya yang murni,” pungkasnya.

Dalam dokumen gugatan, ada empat pihak sebagai Tergugat. Mereka adalah Suryono Hadi Pranoto (Tergugat I), UD. K-Cunk Motor (Tergugat II), Kepala Desa Nglampir (Tergugat III), dan Kepala Desa Keboireng (Tergugat IV).

Jadi Ketum KONI Boyolali, Kukuh Hadiatmo Mengundurkan Diri, Ada Apa?

IDPOST.ID – Dalam waktu dekat ini Ketua Komite Olahraga Nasional Indonesia (Koni) Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah, Kukuh Hadiatmo akan mengundurkan diri dari jabatannya pada tahun ini. Pengunduran diri tersebut diumumkan melalui sejumlah pengurus KONI, pada Selasa (23/9/2025).

Plt Ketua KONI Boyolali, Dadar Hawantoro menyampaikan, pengunduran ketua KONI tersebut dikarenakan adanya kesibukan suatu pekerjaan lain.

“Pak Kukuh Hadiatno (Tatang) akan mengundurkan diri karena banyak kesibukan, sebab, kalau tidak mengundurkan diri dikawatirkan tidak dapat memenuhi kewajibannya di KONI. Sebenarnya beliau masa baktinya 2023-2027,” katanya kepada wartawan.

Dengan begitu, lanjut Dadar, pengurus membentuk tim penjaringan dan penyaringan calon ketua KONI Boyolali masa bakti 2025-2027.

“Kami telah menunjuk tim penjaringan dan penyaringan yakni ketua Romadhona, wakil ketua Mas Guntur, Sekretaris Hardani dan anggotanya Bambang Widayanto, Ita Purwidaningsih,” ujarnya.

Menurut Dadar, saat ini tim penjaringan telah mempersiapkan mekanisme serta tata cara terkait dengan persyaratan bakal calon ketua KONI.

“Adanya penjaringan ini karena adanya kekosongan ketum umum KONI. Tugas Plt KONI yaitu menyelenggarakan musyawarah olahraga kabupaten luar biasa,” jelas dia.

Ketua tim penjaringan KONI Boyolali, Romadhona mengatakan, bahwa saat ini tim penjaringan telah menyiapkan jadual pemilihan ketua KONI, pertama dibuka pengambilan formulir pendaftaran bagi peserta di Kantor KONI pada jam kerja.

Viral di Medsos Sumur Dalam di Ngemplak Boyolali, Ini Pernyataan Dispertan

IDPOST.ID – Pembangunan sumur dalam di Desa Gagaksipat, Kecamatan Ngemplak, Boyolali menjadi sorotan warganet setelah unggahan foto dan video proses pengerjaannya viral di media sosial.

Program ini merupakan bantuan dari Dinas Pertanian Kabupaten Boyolali dengan anggaran sebesar Rp112,8 juta yang berasal dari APBD 2024.

Sekretaris Dinas Pertanian Boyolali, Retno Nawangtari menyampaikan, bahwa rumah pompa ukuran kecil itu merupakan tempat penyimpanan alat sumur dalam dan bukan toilet.

“Anggaran sebanyak Rp 112,8 juta tersebut untuk pengeboran sumur, untuk listrik, selang dalan lainnya,” katanya kepada wartawan, Selasa (23/9/2025).

Menurut Retno, apabila Waduk Cengklik tidak mampu mengairi area persawahan di wilayah Kecamatan Ngemplak, maka sumur dalam itu sangat dibutuhkan oleh petani.

“Para petani tetap tercukupi oleh sumur dalam tersebut. Pembangunannya oleh penerima manfaat oleh kelompok tani sendiri,” ujar dia.

Retno menjelaskan, ada dua sumur dalam satu diantaranya sedalam 100 meter dan satu 80 meter.

“Pembangunan rumah pompa itu ukuran 1,5 X 1,5 meter sebagai sarana pelindung alat pertanian,” jelasnya.

Tes Urine Massal di Rutan Banyumas, Pegawai hingga WBP Dinilai Bersih dari Narkoba

IDPOST.ID – Seluruh pegawai dan sejumlah Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) kasus narkotika di Rumah Tahanan Negara (Rutan) Kelas IIB Banyumas menjalani tes urine, Selasa (24/9/2025). Hasilnya, seluruh sampel dinyatakan negatif mengonsumsi narkotika.

Kegiatan yang berlangsung bajo pengawasan ketat ini dipimpin langsung oleh Kepala Rutan, Anggi Febiakto. Turut diikutsertakan seluruh pejabat struktural, pegawai, dan enam Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS).

“Hasil ini membuktikan komitmen nyata seluruh jajaran Rutan Banyumas dalam menciptakan lingkungan pemasyarakatan yang sehat, aman, dan bebas narkoba,” ujar Anggi Febiakto.

Ia menjelaskan, tes urine ini merupakan implementasi program Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan serta Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika (P4GNPN).

Tujuannya ganda: memastikan integritas pegawai dan memberikan deteksi dini bagi WBP dalam program pembinaan.

“Saya bersyukur hasil tes urine saya negatif. Ini menjadi dorongan bagi saya untuk terus berkomitmen menjalani pembinaan dengan baik dan meninggalkan masa lalu yang kelam,” ujar seorang WBP yang enggan disebutkan namanya.

Kegiatan ini tidak hanya untuk memastikan lingkungan yang bersih narkoba, tetapi juga meningkatkan kesadaran tentang pentingnya pola hidup sehat.

Langkah ini sejalan dengan 13 Program Akselerasi Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia Tahun 2025.

Ke depan, Rutan Banyumas berkomitmen akan menggelar tes urine secara berkala. Kerja sama dengan Badan Narkotika Nasional (BNN), Dinas Kesehatan, dan instansi terkait lainnya juga akan diperkuat untuk memperkuat pencegahan peredaran narkoba.