Kategori: Peristiwa

IDPOST.ID – Badan Eksekutif Mahasiswa Keluarga Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Purwokerto (BEM KM UMP) menyatakan sikap kerasnya menolak kebijakan tunjangan anggota DPRD Kabupaten Banyumas. Mereka menyebut kebijakan tersebut picik dan memperlebar kesenjangan sosial yang sudah ada.

Perwakilan BEM KM UMP, Yoga Dwiwono, secara gamblang membandingkan tunjangan dewan yang mencapai belasan bahkan puluhan juta rupiah dengan upah minimum pekerja di Banyumas yang hanya berkisar Rp 2,3 juta.

“Ini adalah ironi yang sangat menyakitkan. Bagaimana mungkin para wakil rakyat hidup dalam kemewahan, sementara rakyat yang diwakilinya harus berjuang memenuhi kebutuhan pokok dengan upah yang tidak seberapa,” ujar Yoga, Minggu (14/9/2025).

Yoga menekankan bahwa sumber dana tunjangan tersebut berasal dari APBD, yang notabene adalah uang rakyat yang dipungut melalui pajak dan retribusi.

“Ini artinya, rakyatlah yang membiayai gaya hidup mewah para elit tersebut. Ini adalah bentuk ketidakadilan fiscal yang nyata,” tegasnya.

Sebagai bentuk penolakan, BEM KM UMP kemudian menyampaikan empat sikap resmi yang tegas. Pertama, mereka mengecam kebijakan alokasi dana tunjangan DPRD yang dinilai hanya menguntungkan elit politik lokal dan tidak mempertimbangkan asas keadilan.

Kedua, mereka menuntut transparansi dan evaluasi ulang terhadap seluruh komponen penghasilan DPRD yang bersumber dari APBD. Setiap rupiah harus dipertanggungjawabkan kepada publik.

Ketiga, mereka mendorong efisiensi anggaran dan relokasi dana DPRD ke sektor-sektor prioritas yang lebih mendesak, seperti pendidikan, kesehatan, infrastruktur pedesaan, dan program peningkatan kesejahteraan pekerja.

Keempat, BEM KM UMP mengajak seluruh elemen masyarakat Banyumas untuk lebih kritis dan aktif dalam mengawasi penggunaan anggaran publik.

“Kami mengajak masyarakat untuk tidak diam. Mari bersama-sama mengawal uang rakyat agar tidak disalahgunakan,” seru Yoga.

Yoga menutup pernyataannya dengan pesan bahwa anggota dewan memang memiliki tugas penting, namun fasilitas yang diterima haruslah proporsional.

“Tunjangan itu harus wajar dan adil, bukan justru menjadi simbol keserakahan yang menyakiti hati rakyat yang sedang susah,” pungkasnya.

IDPOST.ID – Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Pijar melayangkan kritik tajam terhadap kebijakan tunjangan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Banyumas.

LSM yang dikenal vokal mengawal isu kebijakan publik ini menilai besaran tunjangan yang mencapai puluhan juta rupiah per bulan sebagai bentuk ketidakrealistisan dan ketiadaan empati terhadap kondisi masyarakat.

Ketua Dewan Pendiri LSM Pijar, Adhi Wiharto, secara tegas menyatakan bahwa informasi mengenai pendapatan fantastis para wakil rakyat tersebut telah mencederai kepercayaan publik yang telah dibangun.

Menurutnya, akar permasalahannya terletak pada proses pengambilan kebijakan yang tertutup.

“Prosesnya yang tidak transparan inilah yang paling kami persoalkan. Kebijakan sebesar ini lahir tanpa menunjukkan empati terhadap kondisi masyarakat secara umum. Ini adalah politik anggaran yang salah arah,” kata Adhi, Minggu (14/9/2025).

Adhi tidak hanya menyoroti persoalan tunjangan, tetapi juga membenturkannya dengan kinerja dewan yang dinilainya belum berdampak maksimal bagi kesejahteraan masyarakat Banyumas. Ia memberikan contoh nyata berupa minimnya sosialisasi peraturan daerah (perda) yang telah dibuat.

“Untuk apa anggaran besar dikucurkan jika hasil kerjanya tidak dirasakan? Masyarakat banyak yang tidak tahu dengan perda yang ada. Selain itu, proses pembahasan rancangan perda juga jarang melibatkan partisipasi publik secara luas. Ini kerja yang tidak representatif,” ujarnya.

Adhi menegaskan bahwa situasi politik seperti ini harus segera diperbaiki. Ia mengingatkan kembali pada fungsi dan tugas utama anggota dewan sebagai wakil rakyat.

“Anggota DPRD seharusnya kembali pada marwahnya. Jangan hanya ingat rakyat saat meminta suara di pemilu, tetapi kemudian melupakan kepentingan mereka ketika sudah duduk di kursi dewan. Tunjangan sebesar ini adalah penghinaan terhadap rakyat yang sedang berjuang memenuhi kebutuhan sehari-hari,” tegas Adhi.

LSM Pijar mendesak adanya evaluasi menyeluruh terhadap seluruh komponen pendapatan dewan dan transparansi proses penetapannya. Mereka meminta agar dana APBD dialihkan kepada sektor-sektor yang lebih prioritas dan langsung menyentuh kebutuhan dasar masyarakat.

IDPOST.ID – Kebijakan tunjangan bagi anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Banyumas menuai kritik pedas.

Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Pijar dan Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Purwokerto (BEM KM UMP) menilai besaran tunjangan yang diterima dewan sangat tidak realistis dan tidak mencerminkan empati terhadap kondisi ekonomi masyarakat.

Ketua Dewan Pendiri LSM Pijar, Adhi Wiharto, menyatakan bahwa besaran pendapatan fantastis yang diterima para wakil rakyat itu telah mencederai kepercayaan publik.

“Prosesnya tidak transparan dan tidak menunjukkan empati terhadap kondisi masyarakat secara umum,” tegas Adhi, Minggu (14/9/2025).

Kritik semakin menjadi ketika kinerja dewan dipertanyakan. Adhi menyoroti minimnya sosialisasi peraturan daerah dan pembahasan rancangan perda yang jarang melibatkan partisipasi publik.

“Anggota DPRD seharusnya kembali pada marwahnya sebagai wakil rakyat, bukan hanya mencari suara saat pemilu lalu melupakan kepentingan rakyat,” imbuhnya.

Di sisi lain, perwakilan BEM KM UMP, Yoga Dwiwono, membenturkan langsung besaran tunjangan dewan dengan realitas upah minimum di Banyumas. Tunjangan yang mencapai belasan bahkan puluhan juta rupiah per bulan itu berbanding terbalik dengan gaji buruh yang hanya berkisar Rp 2,3 juta.

“Ini jelas menunjukkan kesenjangan dan ketimpangan sosial yang sangat nyata. Apalagi sumber dana tunjangan itu berasal dari APBD yang notabene adalah uang rakyat,” ujar Yoga.

BEM KM UMP secara resmi mengecam kebijakan ini yang dinilai hanya menguntungkan elit politik lokal. Mereka mendesak transparansi dan evaluasi ulang seluruh komponen penghasilan DPRD, serta mendorong relokasi dana ke sektor prioritas seperti pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan pekerja.

Sementara itu, Ketua DPRD Banyumas, Subagyo, berusaha melempar tanggung jawab. Melalui pesan suara WhatsApp, ia mengklarifikasi bahwa kebijakan tunjangan yang viral itu bukanlah produk kepemimpinannya.

“Yang pasti, apa yang diberitakan itu bukan produk saya sebagai Ketua Dewan. Itu produk lama, saya hanya meneruskan,” kata Subagyo.

Namun, ia membenarkan bahwa ketentuan tersebut masih berlaku berdasarkan Peraturan Bupati (Perbup) Nomor 9 Tahun 2024, yang membuat anggaran untuk tunjangan perumahan dan transportasi dewan tetap mengalir deras setiap bulannya.