Kategori: Peristiwa

Dua Pemuda Asal Blitar Nekat Bobol Kotak Amal di Pemakaman Umum

IDPOST.ID – Aksi nekat dua pemuda berinisial SA (25) dan ST (19) berakhir di tangan warga dan polisi. Keduanya diamankan usai kedapatan mencuri uang dari kotak amal di Tempat Pemakaman Umum (TPU) Desa Sumberjo, Kecamatan Kademangan, Kabupaten Blitar, pada Kamis (11/9/2025) malam sekitar pukul 21.20 WIB.

Berdasarkan laporan yang diterima idpost.id, aksi tersebut berawal ketika seorang saksi, Didin Oktavianus (35), melihat kejadian mencurigakan di area TPU.

Melihat aksi kedua pelaku yang merusak gembok kotak amal menggunakan tang, Didin segera menghubungi Ketua RT setempat, Usman Komaeni (38).

“Tidak lama kemudian datang pelapor bersama warga lainnya ke tempat kejadian perkara dan berhasil mengamankan kedua terlapor,” kata Kasubsi PIDM Sihumas Polres Blitar, Ipda Putut Siswahyudi.

Yang membuat aksi ini semakin berbahaya, saat diamankan, kedua pelaku diketahui membawa senjata tajam. Dari tubuh keduanya diamankan dua buah parang. Selain itu, dari dalam jok motor juga ditemukan satu buah palu.

Kedua pelaku yang berdomisili di Desa Slemanan, Kecamatan Udanawu, itu berhasil mengambil uang sebesar Rp 60.000 dari kotak amal tersebut. Uang tunai tersebut turut disita sebagai barang bukti.

Selain uang, barang bukti yang diamankan antara lain dua parang, satu tang, satu palu, satu unit sepeda motor Honda Kharisma tanpa plat nomor, dan satu gembok dalam kondisi rusak.

Setelah diamankan warga, kedua pelaku lalu dilaporkan ke Polsek Lodoyo Barat. Personel Polsek Lobar bersama Pleton Siaga Polres Blitar kemudian mendatangi TKP untuk mengamankan kedua terlapor beserta barang buktinya.

Kedua pelaku kemudian dibawa ke Mapolres Blitar untuk menjalani proses hukum lebih lanjut. Polisi masih menyelidiki motif dan kemungkinan keterlibatan pelaku dalam kasus lain.

Tak Sudi Jadi Anggota DPR, Inul Daratista Tegas Tolak Terjebak Politik

IDPOST.ID – Pedangdut Inul Daratista senior secara resmi dan tegas menyatakan penolakannya untuk terjun ke dunia politik praktis.

Hal itu ia sampaikan untuk menepis segala macam isu dan spekulasi yang menyebutkan bahwa ia berminat mengisi kursi Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), seperti yang dilakukan beberapa selebritas lainnya.

Dengan nada tegas dan tanpa basa-basi, Inul menyatakan dirinya tidak sudi untuk menjadi anggota dewan. Alasan yang diungkapkannya sangatlah jelas dan penuh dengan kesadaran diri.

Ia menilai kapasitas, kemampuan, dan latar belakang pendidikannya tidak memadai untuk sebuah amanah sebesar menjadi wakil rakyat.

Kekhawatiran terbesarnya adalah ia tidak dapat menjalankan fungsi tersebut secara amanah dan maksimal.

Oleh karena itu, ia memilih untuk konsisten dan fokus pada bidang yang sudah dikuasainya, yaitu dunia hiburan sebagai seorang pedangdut dan juga sebagai seorang pengusaha.

Pernyataan penolakan ini ia sampaikan baik melalui video yang diunggah oleh sebuah akun media sosial maupun melalui interaksi langsung dengan warganet di kolom komentar Instagramnya.

Saat seorang penggemar menanyakan niatnya untuk menjadi “ibu pejabat”, Inul langsung membalas dengan jawaban yang singkat namun sangat powerful: “Nggak sudi.”

Sikap blak-blakan dan prinsip yang dipegang kuat oleh Inul ini mendapatkan apresiasi yang luas dari masyarakat.

Banyak yang menilai kesadarannya untuk tidak masuk ke dalam area yang bukan kapasitasnya justru merupakan sikap yang lebih terpuji dan bertanggung jawab.

Inul memilih untuk mengkritik secara sehat daripada harus terjun dan menjadi bagian dari sistem yang sering dikritiknya.

Sindir Pejabat Sering Pamer Harta, Inul Daratista Pamer Foto Mirip Ibu Pejabat Habis Gajian

IDPOST.ID – Pedandut senior Inul Daratista tidak hanya energik, tetapi juga kerap vokal menyoroti berbagai masalah kebijakan publik dan pemerintah yang terjadi di Indonesia.

Belum lama ini, sorotannya tertuju pada para pejabat dan anggota dewan, terutama terkait polemik tunjangan yang menuai kontroversi.

Melalui unggahan di akun Instagram pribadinya, Inul seolah menyindir para pejabat yang gemar memamerkan kekayaannya yang diduga berasal dari uang rakyat.

Ia mengunggah sebuah potret dirinya dengan gaya yang elegan dan caption yang sarcastic, menyebut penampilannya mirip “ibu pejabat yang habis terima gajian dan tunjangan”.

“foto gini kok aku mesam mesem sdri yoo… modelku koyok ibu pejabat yg habis terima gajian dan tunjangan🤣 ayu kinyis kinyis menik menik fresh seger.begini,” tulis Inul dalam keterangan fotonya.

Unggahan tersebut langsung dibanjiri ribuan komentar warganet hanya dalam hitungan jam.

Alih-alih menanggapi penampilannya, banyak netizen justru memuji sindiran halusnya dan memintanya untuk tidak ikut-ikutan menjadi anggota dewan.

“Cocok bgt bub , TPI please jangan nyaleg jdi artis aja udh baguss banget,” komentar seorang netizen. Netizen lain menambahkan, “Enak jadi pengusaha sma artis aja bun.dwitnya halal ga pke duit rakyat.”

Interaksi pun terjadi ketika seorang pengikutnya bertanya, “Mau coba jadi ibu pejabat nggak bu Inul?”. Sang pedangdut langsung menjawab singkat dan tegas di kolom komentar.

“Nggak sudi.” Jawaban ini semakin mengukuhkan penolakannya terhadap dunia politik dan membuat netizen semakin admir dengan prinsip yang dipegangnya teguh.

Kritik Pedas Ketum BMI Farkhan Evendi: Indonesia Harus Berbenah, Jangan Ikuti Jejak Nepal

IDPOST.ID – Gelombang protes yang melanda Nepal dan Indonesia dalam pekan-pekan terakhir menjadi perhatian global. Farkhan Evendi, Ketua Umum Bintang Muda Indonesia, menyoroti bahwa kedua krisis ini memiliki akar masalah yang sama: kesenjangan struktural dan represi oleh aparat.

Dalam pernyataan tertulisnya kepada idpost.id, Jumat (12/9/2025), Evendi menegaskan bahwa protes di Nepal bukanlah sekadar kerusuhan spontan, mel mel melainkan sebuah “letupan kontradiksi struktural yang berlangsung panjang.”

“Gen Z memberontak melawan akumulasi kapital oleh elite yang korup, diperparah oleh pengangguran tinggi dan kemiskinan yang masih membelit,” ujar Evendi.

Menurutnya, larangan 26 platform media sosial oleh pemerintah Nepal hanyalah pemicu dari akumulasi kemarahan yang telah lama tertumpuk.

Evendi menyebutkan, dengan PDB per kapita hanya 1.300 dollar AS dan ketergantungan pada remitansi pekerja migran, sementara elite politik menguasai sumber daya melalui korupsi, Nepal menjadi contoh nyata dari kegagalan governance.

Respons Aparat dan Krisis Demokrasi

Terkait respons keamanan di kedua negara, Evendi menyatakan keprihatinan mendalam atas penggunaan kekerasan yang berlebihan oleh aparat.

“Kekerasan aparat dengan pola sistematis adalah upaya negara melindungi kepentingan elite, bukan melindungi rakyat,” tegasnya.

Ia mengutip insiden penembakan dan penahanan massal di Nepal yang menewaskan puluhan orang, serta kematian Affan Kurniawan, driver ojek online yang ditabrak panser polisi di Indonesia.

Evendi juga mengkritik respons pemerintah Indonesia yang dinilai tidak memadai. Meski Presiden Prabowo Subianto telah memangkas tunjangan DPR dan berjanji menyelidiki kematian Affan, label “makar” yang disematkan pada demonstran justru memicu eskalasi lebih lanjut.

Fragmentasi Gerakan dan Perlunya Kepemimpinan Visioner

Meski menyoroti kekuatan solidaritas lintas kelompok dalam protes, Evendi mengingatkan agar momentum tidak terbuang sia-sia akibat fragmentasi.

“Gelombang protes ini, betapapun besar, akan kurang berdampak tanpa soliditas dan kepemimpinan organisasi yang jelas. Demonstrasi yang terfragmentasi rentan dieksploitasi oleh elite atau redam oleh kekerasan,” paparnya.

Evendi menekankan perlunya kepemimpinan visioner yang mampu menjaga momentum, mendorong dialog dengan pemerintah, dan memastikan tuntutan 17+8 tidak hanya menjadi seruan, tetapi terwujud dalam reformasi nyata.

Momen Berbenah bagi Indonesia

Menutup pernyataannya, Evendi menyerukan pentingnya refleksi kolektif bagi bangsa Indonesia.

“Tagar #IndonesiaGelap bukan sekadar slogan, melainkan gambaran demokrasi yang meredup di bawah korupsi, nepotisme, dan kekerasan aparat. Ini saatnya Indonesia berbenah,” serunya.

Ia mendorong seluruh elemen bangsa, terutama partai politik dan pejabat publik, untuk kembali pada tujuan utama melayani kepentingan rakyat, bukan sekadar memperebutkan kekuasaan.

“Hanya dengan keadilan yang terjaga, kesenjangan yang menyempit, dan hukum yang tegak tanpa pandang bulu, visi Indonesia Emas 2045 akan bisa terwujud,” pungkas Farkhan Evendi.

Wapres Gibran Pastikan Kebutuhan Pengungsi Banjir Denpasar Terpenuhi

IDPOST.ID – Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka melakukan peninjauan langsung ke lokasi banjir terdampak parah di Denpasar, Bali, Jumat (12/9/2025). Mantan Wali Kota Solo itu tiba di Pasar Badung sekitar pukul 11.30 Wita.

Kunjungan kerja Wapres ini dilakukan dengan agenda melihat dari dekat dampak banjir dan memantau proses pemulihan. Gibran tidak sendirian. Ia datang dengan rombongan yang berisi pejabat tinggi negara dan daerah.

Tampak mendampingi, Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto, anggota DPD RI Arya Wedakarna, Wakil Gubernur Bali I Nyoman Giri Prasta, serta Wali Kota Denpasar I Gusti Ngurah Jaya Negara.

Lokasi pertama yang disambangi rombongan adalah area parkir bawah tanah Pasar Badung yang saat itu masih tergenang air dan dalam proses penyedotan menggunakan mesin pompa.

Gibran dan para pejabat juga menyapa dan berdialog dengan sejumlah pedagang yang tengah berjuang membersihkan kiosnya dan belum bisa beraktivitas normal.

Sebelum ke Pasar Badung, jadwal Wapres Gibran adalah mengunjungi posko pengungsian di Banjar Tohpati dan Banjar Sedana Mertha, Ubung, untuk memberikan semangat dan memastikan kebutuhan pengungsi terpenuhi.

Pedagang Pasar Kumbasari Bali Rugi Jutaan Akibat Banjir, Wapres Gibran Diminta Bantu Modal

IDPOST.ID – Dampak banjir besar di Denpasar masih terasa berat bagi para pedagang di Pasar Kumbasari. Seorang pedagang, Eka, pemilik Toko Sinar Abadi, mengungkapkan kerugiannya mencapai lebih dari Rp5 juta setelah toko perlengkapan upacara Hindu miliknya terendam banjir.

“Seluruh ruko di lantai satu tempat saya berjualan terendam hingga tak terlihat. Harapannya supaya dibantu modal. Semua tikar dagangan rusak, syukur tidak hanyut,” keluh Eka saat ditemui Wapres Gibran Rakabuming Raka yang meninjau lokasi, Jumat (12/9/2025).

Eka bukan hanya menanggung kerugian material. Ia menyebut proses pemulihan dan pembersihan memakan waktu yang tidak sebentar, sehingga mustahil bisa berjualan dalam waktu dekat.

“Tidak bisa jualan, mungkin butuh waktu 10 hari lagi,” tambahnya.

Dalam kunjungannya, Wapres Gibran menyusuri jembatan penghubung Pasar Badung dan Pasar Kumbasari. Di sana, ia menyaksikan langsung kesibukan para pedagang yang memilah-milah barang dagangan mereka yang rusak diterjang arus deras Tukad Badung.

Kunjungan Wapres ini diharapkan dapat menjadi pendorong percepatan penanganan dan bantuan bagi para korban, khususnya para pedagang kecil yang menjadi tulang punggung perekonomian tradisional Bali.

Wapres Gibran Desak Pemda Bali Percepat Perbaikan Fasilitas Umum Pascabanjir Denpasar

IDPOST.ID – Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka mendesak Pemerintah Daerah (Pemda) Bali untuk mempercepat perbaikan fasilitas umum yang rusak akibat banjir besar yang melanda Denpasar. Tekanan itu disampaikan Gibran langsung dari lokasi bencana.

“Secepatnya, pokoknya target (untuk pemerintah daerah) secepatnya,” tegas Wapres Gibran saat meninjau kondisi banjir di Denpasar seperti dilansir dari beritasatu.com, Jumat (12/9/2025).

Permintaan tersebut disampaikannya usai melihat langsung kondisi dua pasar tradisional terbesar di Kota Denpasar, yakni Pasar Badung dan Pasar Kumbasari, yang menjadi episentrum kerusakan parah.

“Tadi sudah lihat kondisi pasar, pokoknya agar fasilitas umum semuanya segera diperbaiki,” ujar mantan Wali Kota Solo itu.

Gibran tiba di lokasi sekitar pukul 11.30 Wita. Kedatangannya didampingi sejumlah pejabat tinggi, termasuk Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto, Wakil Gubernur Bali I Nyoman Giri Prasta, dan Wali Kota Denpasar I Gusti Ngurah Jaya Negara.

Rombongan langsung turun ke area parkir bawah tanah Pasar Badung yang masih digenangi air dan menyaksikan proses penyedotan menggunakan mesin pompa. Mereka juga menyapa para pedagang yang masih terpaksa menghentikan aktivitas jualannya.

Baru Tamat SD Sudah Dinikahkan, PA Purworejo Soroti Dampak Pendidikan Rendah

IDPOST.ID – Pengadilan Agama (PA) Kabupaten Purworejo memberikan layanan perkara prodeo atau gratis bagi masyarakat kurang mampu. Namun, kuota untuk tahun 2025 hanya disediakan untuk 24 perkara dan seluruhnya telah habis terpakai.

Panitera PA Purworejo, Miftakhul Hilal, menginformasikan bahwa pihak pengadilan memang memfasilitasi perkara prodeo bagi masyarakat yang mengalami kesulitan ekonomi dalam mengajukan proses perceraian.

“Saya menjelaskan jika masih ada warga yang ingin mengajukan perkara secara prodeo, baru bisa diproses tahun depan,” kata Miftakhul, Jumat (12/9/2025).

Selain layanan prodeo, PA Purworejo saat ini sedang menjalin kerja sama (MoU) dengan Pemkab Purworejo terkait penyuluhan hukum.

“Maka poin utama dalam hal ini, kami siap menjadi narasumber apabila ada kegiatan dari pemkab maupun dinas terkait,” ujarnya.

Tingginya angka perceraian dan dispensasi kawin banyak terjadi di Purworejo, khususnya di Kecamatan Bruno. Menanggapi hal tersebut, PA Purworejo menggelar sidang keliling di daerah tersebut.

“Dari jumlah total 18 kegiatan sidang keliling, terakhir kami laksanakan di Balai Desa Brunorejo. Selain Bruno, beberapa perkara dari Kemiri dan Pituruh juga ditangani dengan sidang di lokasi,” ungkap Miftakhul.

Menurutnya, tingginya dispensasi kawin erat kaitannya dengan pernikahan usia dini. Banyak pasangan muda yang menikah di bawah usia 19 tahun, namun justru berakhir dengan perceraian beberapa tahun kemudian.

“Faktor pendidikan juga berpengaruh. Ada yang baru tamat SD sudah bekerja, lalu dinikahkan. Padahal secara usia dan kesiapan belum matang,” tuturnya.

PA Purworejo mengimbau masyarakat agar lebih bijak dalam memutuskan pernikahan.

“Pernikahan sebaiknya dilakukan pada usia matang, agar lebih siap secara mental maupun ekonomi. Dengan begitu, risiko perceraian bisa diminimalisir,” pungkas Miftakhul.