Kategori: Peristiwa

Ekonomi Jadi Pemicu Utama, Perceraian di Purworejo Tembus Ribuan Kasus

IDPOST.ID – Tingkat perceraian di Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah, masih berada dalam kategori tinggi. Hingga September 2025, Pengadilan Agama (PA) Purworejo telah mencatat sebanyak 1.309 perkara perceraian yang masuk.

Data yang dirilis pihak pengadilan menunjukkan, dari total tersebut, 1.167 perkara merupakan gugatan cerai dan 142 perkara adalah permohonan cerai.

Panitera PA Purworejo, Miftakhul Hilal, mengungkapkan bahwa perkara gugatan didominasi oleh perceraian, selain itu juga terdapat gugatan waris serta sengketa syariah. Sementara untuk perkara permohonan, antara lain meliputi isbat nikah dan dispensasi kawin.

“Untuk dispensasi kawin, yakni pernikahan di bawah usia 19 tahun yang harus mendapat izin pengadilan, sampai September ini sudah ada lebih dari 100 permohonan,” kata Miftakhul, Jumat (12/9/2025).

Miftakhul memaparkan, jumlah perkara perceraian dan lainnya yang masuk tahun ini relatif stabil dibandingkan tahun sebelumnya yang mencapai 1.400-an perkara. Dengan sisa empat bulan hingga akhir tahun, tren penurunan belum terlihat signifikan.

“Kebanyakan faktor penyebab perceraian rumah tangga yang terjadi saat ini adalah persoalan ekonomi, ataupun kekerasan rumah tangga, sehingga banyak istri yang mengajukan cerai gugat karena tidak diberi nafkah,” terangnya.

Menurutnya, tekanan ekonomi yang dialami banyak keluarga menjadi pemicu utama retaknya hubungan rumah tangga. Hal ini berujung pada banyaknya gugatan cerai yang diajukan oleh pihak istri.

PT Pollung Karya Abadi Siap Kerjakan Pemeliharaan Jalan Pandanaran Boyolali Rp21,5 Miliar

Boyolali – Perwakilan PT Pollung Karya Abadi (PKA), kontraktor asal Medan, Sumatera Utara, selaku pemenang tender proyek pemeliharaan berkala Jalan Pandanaran Boyolali, angkat bicara terkait isu yang sempat beredar mengenai perusahaannya.

Humas PT PKA, Boyke Gultom, menegaskan isu tersebut merupakan kasus lama pada 2016 yang sudah selesai secara hukum. Ia menjelaskan, kala itu terdapat pekerjaan di Binjai, Sumatera Utara, dengan nilai kontrak sekitar Rp2 miliar, namun terjadi ketidaksesuaian dalam pengajuan kredit sebesar Rp1,5 miliar.

“Semua sudah diselesaikan secara hukum. Bahkan waktu itu PT Pollung sendiri yang melaporkan kasus tersebut, dan direktur yang bersangkutan langsung dicopot dari jabatannya,” kata Boyke kepada wartawan, Jumat (12/9/2025).

Ia menambahkan, direktur saat ini dijabat oleh Henry. Untuk pelaksanaan proyek di Boyolali, PT PKA akan membuka cabang sementara di Boyolali hingga pengerjaan selesai pada akhir Desember 2025.

“Kami akan berkantor di Boyolali dan menyiapkan tenaga ahli serta tim operasional yang akan standby sampai proyek ini selesai. Kami berkomitmen menyelesaikan pekerjaan tepat mutu, tepat waktu, dan tepat harga,” tegasnya.

Boyke menjelaskan, nilai kontrak proyek ini mencapai Rp21,5 miliar dari pagu Rp22 miliar. Ruang lingkup pekerjaan meliputi pengaspalan, perbaikan saluran, pedestrian, serta trotoar pejalan kaki dari area parkir Taman Hutan Kota menuju Patung Kuda Simpang Lima Boyolali.

Sementara itu, Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPU PR) Boyolali, Yulius Bagus Triyanto, menyampaikan bahwa pemenang lelang ditentukan oleh Unit Layanan Pengadaan (ULP), sementara pihaknya hanya menyiapkan anggaran.

“Proyek ini merupakan salah satu proyek strategis daerah. Di Boyolali ada sekitar delapan sampai sepuluh proyek sejenis. Seluruhnya akan mendapat pendampingan dari kepolisian dan kejaksaan sejak awal hingga selesai,” jelas Yulius.

Ia berharap pengerjaan pemeliharaan Jalan Pandanaran dapat diselesaikan sesuai target dan bermanfaat bagi masyarakat Boyolali.

Istrinya Difitnah Open BO, Bos K-Cunk Motor Tulungagung Murka ke TKI Taiwan

IDPOST.ID – Perseteruan antara pemilik showroom mobil UD. K-Cunk Motor Tulungagung, Suryono Hadi Pranoto, dengan seorang TKI di Taiwan memasuki ranah yang sangat pribadi.

Suryono mengaku sangat tersinggung dan marah karena wanita berinisial ‘S’ itu telah menyebarkan tuduhan yang merusak kehormatan keluarganya.

Dalam video yang viral, Suryono menyebut bahwa tuduhan yang disebarkan telah menyentuh ranah privat dan menyerang para perempuan di keluarganya.

Ia menyebut nama “Bu Ika” dan “Bu Monik” dengan tuduhan yang ia anggap sangat keji dan tidak berdasar.

“Jadi karena sampean sudah merusak rumah tangga saya yang katanya Bu Ika melakukan open bo dan Bu Monik punya pacar, dll. Ini sudah melewati batas,” tegas Suryono dengan wajah penuh amarah.

Tuduhan-tuduhan berunsur asusila dan fitnah terhadap keluarga inilah yang disebutnya sebagai titik puncak pelanggaran.

Ia merasa permasalahan bisnis dan tuduhan lainnya masih dapat ia tolerir, namun ketika menyentuh kehormatan keluarga, terutama perempuan di dalamnya, ia tidak dapat berdiam diri.

Suryono menegaskan bahwa penyebaran fitnah seperti ini bukan hanya merusak nama baiknya di dunia bisnis, tetapi lebih jauh lagi telah menciderai harga diri dan kehidupan sosial keluarganya di masyarakat.

Oleh karena itu, ultimatum untuk meminta maaf secara pribadi ia sampaikan. Ia memberikan syarat maaf hanya akan diberikan jika wanita tersebut mengakui kesalahannya dan meminta maaf secara langsung.

“Saya maafkan sepenuh hati, tidak masalah,” ujarnya, menunjukkan bahwa rekonsiliasi masih mungkin terjadi jika ada pengakuan kesalahan.

Disebut Bisnis BPKB Bodong, K-Cunk Motor Tulungagung Jelaskan Soal Aktivitas Urug Tanah

IDPOST.ID – Pemilik showroom mobil UD. K-Cunk Motor, Suryono Hadi Pranoto, angkat bicara menanggapi tuduhan yang menyangkut pautkan namanya dengan praktik bisnis mobil ilegal dan aktivitas galian C di Tulungagung.

Bantahan ini disampaikannya secara terbuka melalui sebuah video yang di unggahnya di akun TikTok.

Suryono dengan tegas membantah tuduhan bahwa bisnisnya melakukan praktik “BPKB ditindih” atau menerbitkan “BPKB bodong”. Tuduhan ini disebutnya sebagai fitnah yang merusak reputasi dan kepercayaan yang telah dibangunnya selama ini.

“Saya sebenarnya tidak begitu marah ketika sampean menyebut sebagian usaha saya ini BPKB-nya ditindih maupun BPKB bodong,” ujarnya, meski kemudian menjelaskan bahwa hal itulah yang menjadi pemicu awal perselisihan.

Selain itu, ia juga memberikan penjelasan panjang lebar mengenai aktivitas pengurukan tanah (urug) yang dituding sebagai aktivitas galian C. Suryono menyatakan bahwa lahan yang dimilikinya sering mengalami banjir. Untuk mengatasi masalah tersebut dan mempersiapkan pembangunan, ia memutuskan untuk menaikkan permukaan tanahnya.

“Terkait galian C. Saya disitu beli tanah, saya tinggikan urukannya karena disitu sering terjadi banjir. Kenapa disitu saya tinggikan karena disitu saya ingin mendirikan masjid dan showroom,” jelasnya.

Sebelumnya Lush Green Indonesia (LGI) mengajukan gugatan hukum terhadap Suryono Hadi Pranoto atau owner K-cunk Motor Tulungagung sebagai penadah diduga hasil tambang ilegal.

Selain itu LGI menyebut kalau gugatanya sebagai sinyal kuat bagi seluruh mata rantai bisnis galian C illegal, dari penambang, kepala desa, hingga penampung.

Helmi Rizal menegaskan bahwa para pelaku usaha, terutama yang memanfaatkan material illegal untuk pembangunan, tidak bisa lagi mengabaikan dampak ekologis dari aktivitasnya.

“Gugatan PMH ini tidak bisa dianggap remeh dan merupakan suatu sinyal kuat bahwa pelaku usaha tidak bisa lagi mengabaikan dampak ekologis dari aktivitas yang dinilai melanggar hukum,” tegas Helmi.

K-Cunk Motor Tulungagung Ultimatum Oknum TKI di Taiwan

IDPOST.ID – Sebuah unggahan video viral di media sosial mempertunjukkan kemarahan pemilik showroom mobil bekas (mokas) ternama di Tulungagung, Suryono Hadi Pranoto, yang menegur keras seorang Tenaga Kerja Indonesia (TKI) berinisial ‘S’ yang bekerja di Taiwan.

Dalam video yang telah tersebar luas itu, Suryono yang merupakan pemilik UD. K-Cunk Motor, memberikan ultimatum kepada wanita tersebut untuk segera meminta maaf secara pribadi. Ia merasa nama baiknya dan keluarganya telah dirusak oleh berbagai tuduhan yang dinilai sudah melampaui batas.

“Saya tegaskan, khusus mbak-mbak yang berinisial S yang ada di Taiwan, diam atau sampean minta maaf kepada saya. Karena sampean sudah keterlaluan, sudah merusak kehormatan keluarga saya,” kata Suryono dalam videonya dengan nada tinggi.

Pria tersebut menyatakan bahwa awalnya ia tidak terlalu marah. Namun, amarahnya memuncak ketika dirinya dituding menjalankan sebagian usahanya dengan praktik tidak halal, termasuk menyebut soal BPKB mobil yang ditindih atau BPKB bodong.

Selain itu, Suryono juga membantah tuduhan terkait aktivitas galian C di areal propertinya. Ia menjelaskan bahwa kegiatan menimbun tanah (urug) yang dilakukannya adalah untuk menaikkan permukaan tanah yang sering dilanda banjir. Ia berencana mendirikan masjid dan showroom di lahan tersebut.

Namun, puncak kemarahannya adalah ketika sang TKI menyebarkan isu yang merusak rumah tangganya, termasuk menyebut nama Bu Ika dan Bu Monik dengan tuduhan yang sangat sensitif. “Ini sudah melewati batas,” tegasnya.

Suryono memberi kesempatan kepada wanita tersebut untuk meminta maaf secara pribadi. “Segera minta maaf secara pribadi. Saya tunggu dan saya maafkan sepenih hati, tidak masalah,” pungkasnya.

Sebelumnya Lush Green Indonesia (LGI) mengajukan gugatan hukum terhadap Suryono Hadi Pranoto atau owner K-cunk Motor Tulungagung sebagai penadah diduga hasil tambang ilegal.

Selain itu LGI menyebut kalau gugatanya sebagai sinyal kuat bagi seluruh mata rantai bisnis galian C illegal, dari penambang, kepala desa, hingga penampung.

Helmi Rizal menegaskan bahwa para pelaku usaha, terutama yang memanfaatkan material illegal untuk pembangunan, tidak bisa lagi mengabaikan dampak ekologis dari aktivitasnya.

“Gugatan PMH ini tidak bisa dianggap remeh dan merupakan suatu sinyal kuat bahwa pelaku usaha tidak bisa lagi mengabaikan dampak ekologis dari aktivitas yang dinilai melanggar hukum,” tegas Helmi.

Usulan Puan Pascabanjir Bali: Audit Tata Ruang dan Perkuat Mitigasi Jangka Panjang

IDPOST.ID – Menanggapi bencana banjir bandang di Bali, Ketua DPR RI Puan Maharani tidak hanya menyoroti penanganan darurat, tetapi juga mendorong dilakukannya evaluasi dan mitigasi jangka panjang untuk mencegah pengulangan bencana. Ia menawarkan solusi struktural yang menyasar akar permasalahan.

Puan menekankan bahwa selain bantuan langsung, pemerintah harus segera memperkuat infrastruktur mitigasi melalui sejumlah langkah strategis.

“Pemerintah perlu memperkuat mitigasi jangka panjang melalui audit tata ruang, penataan daerah aliran sungai (DAS), reboisasi kawasan hulu, serta pembangunan sistem drainase perkotaan yang lebih memadai,” jelasnya di Jakarta, Kamis (11/9/2025).

Usulan ini mengindikasikan bahwa bencana banjir mungkin diperparah oleh faktor kesalahan tata kelola ruang dan lemahnya infrastruktur pengendali air. Puan menegaskan bahwa DPR siap mengawal proses evaluasi ini untuk memastikan hasilnya bisa diimplementasikan secara berkelanjutan.

“Bencana ini adalah pengingat bahwa negara harus hadir secara nyata. DPR akan mengawal agar proses pemulihan, termasuk aspek mitigasi jangka panjang ini, berjalan transparan dan cepat,” ucapnya.

Di sisi lain, Puan kembali mengingatkan agar pemerintah hadir secara nyata di lapangan. Menurutnya, kehadiran negara tidak hanya melalui program fisik, tetapi juga melalui komunikasi yang jelas agar masyarakat tidak kebingungan dan merasa diperhatikan.

Dengan langkah ini, Puan berharap Bali tidak hanya pulih dari kerusakan akibat banjir, tetapi juga menjadi lebih tangguh dan siap menghadapi ancaman bencana alam di masa yang akan datang. Fungsi pengawasan DPR akan dioptimalkan untuk memastikan komitmen pemerintah dalam melaksanakan program-program tersebut.

Puan: Kerugian Bali Pascabanjir Bukan Cuma Materi, Tapi Juga Citra Indonesia di Mata Dunia

IDPOST.ID – Bencana banjir bandang yang menerjang Bali dinilai tidak hanya menimbulkan kerugian materiil bagi masyarakat setempat, tetapi juga berpotensi menciderai citra Indonesia sebagai destinasi pariwisata dunia. Peringatan ini disampaikan secara gamblang oleh Ketua DPR RI Puan Maharani.

Dalam pernyataannya di Jakarta, Kamis (11/9/2025), Puan menegaskan bahwa status Bali sebagai “wajah pariwisata Indonesia” menjadikan pemulihan pascabencana sebagai sebuah agenda nasional yang mendesak. Setiap keterlambatan dalam penanganan dapat diartikan sebagai kelambanan Indonesia dalam mengelola krisis.

“Kerugian ekonomi akibat banjir tidak hanya ditanggung masyarakat lokal, tetapi juga berdampak pada citra Indonesia di mata dunia. Ini adalah aset nasional yang harus kita jaga bersama,” ujar Puan.

Oleh sebab itu, Puan mendesak agar proses pemulihan dilakukan dengan cepat, transparan, dan menyentuh semua lapisan. Ia menolak jika rehabilitasi hanya difokuskan pada pembangunan jalan, jembatan, dan infrastruktur publik lainnya. Dukungan finansial dan pemulihan ekonomi bagi pelaku UMKM, pedagang tradisional, dan petani harus menjadi priorita.

“Jangan sampai warga hanya menunggu bantuan yang tak kunjung datang. Pemerintah daerah dan pusat harus hadir nyata di lapangan dengan langkah konkret,” tandasnya menegur.

Puan juga menyoroti pentingnya komunikasi publik yang jelas dan efektif dari pemerintah. Informasi yang terstruktur dan mudah diakses dinilai dapat mengurangi kebingungan dan kepanikan di tengah masyarakat, sekaligus mengirimkan sinyal positif kepada pasar global bahwa situasi telah terkendali.

Dengan pengawasan dari DPR, ia berharap langkah-langkah pemulihan dapat mengembalikan kepercayaan dunia terhadap Bali dan menjaga geliat ekonomi pulau dewata tersebut.

Puan Minta Pemulihan Bali Pascabanjir Harus Holistik, Dukung UMKM hingga Petani

IDPOST.ID – Ketua DPR RI Puan Maharani menekankan bahwa pemulihan Pulau Bali pascabanjir bandang yang melanda sejumlah wilayah harus dilakukan dengan pendekatan yang menyeluruh dan komprehensif.

Ia menegaskan bahwa penanganan tidak boleh hanya berfokus pada perbaikan infrastruktur fisik semata, melainkan juga harus memulihkan ekonomi masyarakat kecil yang menjadi tulang punggung perekonomian daerah.

Pernyataan ini disampaikan Puan dalam keterangan persnya di Jakarta, pada Kamis (11/9/2025). Mantan Menko PMK itu meminta agar pemerintah memberikan perhatian khusus kepada para pedagang pasar, petani, dan pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang ekonominya terpuruk akibat bencana.

“Pemulihan Bali harus dilakukan dengan pendekatan menyeluruh. Jangan hanya memperbaiki infrastruktur yang rusak, tetapi juga memastikan masyarakat kecil, para pedagang pasar, petani, hingga pelaku UMKM mendapatkan dukungan finansial agar tidak semakin terpuruk,” tegas Puan.

Puan mengingatkan bahwa Bali merupakan wajah pariwisata Indonesia di mata dunia. Oleh karena itu, kerugian yang ditimbulkan tidak hanya bersifat material dan dirasakan masyarakat lokal, tetapi juga berdampak pada citra nasional secara keseluruhan. Pemulihan yang lambat dapat berimbas pada kepercayaan wisatawan mancanegara.

“Bencana ini adalah pengingat bahwa negara harus hadir secara nyata. Bali harus segera pulih dan DPR akan mengawal agar proses pemulihan berjalan transparan, cepat, dan berpihak pada masyarakat,” janjinya.

Selain bantuan langsung, politisi PDI-Perjuangan ini juga mendorong pemerintah untuk memperkuat sistem mitigasi bencana jangka panjang. Langkah-langkah seperti audit tata ruang, penataan daerah aliran sungai (DAS), reboisasi, dan pembangunan sistem drainase yang lebih memadai dinilai penting untuk mencegah terulangnya bencana serupa di masa depan.

DPR berkomitmen untuk mengawal alokasi anggaran dan memastikan program pemulihan berjalan tepat sasaran, sehingga Bali dapat kembali bangkit lebih kuat.