Kategori: Peristiwa

IDPOST.ID – Gerakan Pemuda (GP) Ansor Kota Blitar menegaskan komitmennya untuk terus menjaga keamanan dan kondusifitas wilayah.

Hal ini disampaikan menyusul aksi anarkis yang terjadi di sekitar Markas Kepolisian Resor (Mapolres) Blitar Kota pada Sabtu malam (30/8/2025) lalu.

Ketua GP Ansor Kota Blitar, Romdhoni, menyatakan bahwa GP Ansor memiliki tanggung jawab moral untuk berkontribusi dalam menjaga stabilitas sosial.

“Kami selalu siap bersinergi dengan TNI, Polri, dan seluruh elemen masyarakat untuk memastikan Kota Blitar tetap aman, nyaman, dan damai bagi seluruh warganya,” ujar Romdhoni.

Komitmen ini bukan tanpa alasan. Berbagai kegiatan telah dilakukan GP Ansor Kota Blitar, mulai dari pengajian rutin, bakti sosial, hingga partisipasi aktif dalam pengamanan acara-acara besar keagamaan dan kenegaraan.

Anggota Barisan Ansor Serbaguna (Banser), yang merupakan tulang punggung GP Ansor, kerap terlihat membantu aparat keamanan dalam menjaga ketertiban.

Lebih lanjut, GP Ansor Kota Blitar juga aktif dalam upaya menangkal paham-paham radikalisme dan intoleransi yang berpotensi memecah belah persatuan.

Melalui program-program edukasi dan dialog, mereka berupaya menanamkan nilai-nilai kebangsaan dan toleransi di kalangan generasi muda.

Romdhoni menekankan pentingnya membatasi ruang gerak provokator yang berpotensi merusak tatanan sosial dan menimbulkan keresahan di masyarakat.

“Jangan sampai kampung, desa, atau daerah dirusak oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Batasi ruang gerak provokator agar tidak bisa mengganggu,” tegasnya.

Selain itu, Romdhoni juga mendorong pemuda untuk mengambil peran aktif agar kondisi nasional kembali kondusif. Menurutnya, stabilitas sangat penting demi pulihnya aktivitas ekonomi masyarakat.

“Ambil peran nyata agar kehidupan berbangsa segera pulih, aktivitas sosial dan ekonomi berjalan normal kembali, sehingga petani, nelayan, dan masyarakat luas bisa kembali bangkit. Dengan begitu, Indonesia akan kembali maju, kuat, dan jaya,” tuturnya.

Partisipasi aktif GP Ansor ini mendapat apresiasi dari berbagai pihak, termasuk Pemerintah Kota Blitar dan aparat keamanan.

Sinergi yang terjalin baik antara organisasi masyarakat dan pemerintah diharapkan dapat terus ditingkatkan demi kemajuan dan kedamaian Kota Blitar.

IDPOST.ID – Kepolisian Resor Blitar berhasil mengidentifikasi provokator di balik kerusuhan pengerusakan, pencurian, dan pembakaran Gedung DPRD Kabupaten Blitar pada Sabtu malam, 30 Agustus 2025.

Pelaku utama penghasutan adalah seorang remaja berusia 16 tahun yang menyebarkan ajakan anarkis melalui grup WhatsApp bernama “INPO DEMO AREA BLITAR” yang beranggotakan 950 orang.

Kapolres Blitar, AKBP Arif Fazlurrahman, mengungkapkan bahwa pesan provokatif yang disebarkan berbunyi, “Budal jam 7 nglumpuk neng aloon-aloon sangu arak, di ombe bareng-bareng, trus ngantemi polisi, bakar gedung DPR.” Pesan inilah yang kemudian memicu massa untuk melakukan aksi anarkis yang menyebabkan kerugian hingga Rp10 miliar.

“Kami telah mengamankan 41 orang terkait insiden ini, dan 12 di antaranya ditetapkan sebagai tersangka. Salah satu yang paling menonjol adalah peran provokator yang masih di bawah umur ini,” jelas AKBP Arif Fazlurrahman.

Dari 12 tersangka, 11 di antaranya adalah anak di bawah umur, dan satu orang dewasa. Sembilan orang telah ditahan, sementara tiga anak berusia 13 tahun tidak ditahan.

Sebanyak 29 orang lainnya dipulangkan karena tidak cukup bukti. Para tersangka memiliki peran beragam, mulai dari menjarah barang inventaris seperti kursi, televisi, kulkas, hingga kompor, hingga merusak pagar dan melempari gedung dengan batu.

Polisi memastikan grup WhatsApp yang digunakan untuk penghasutan telah dihapus. Namun, Polres Blitar tidak berhenti di situ. Mereka akan bekerja sama dengan polres lain, termasuk Blitar Kota, Kediri Kota, Kediri, dan Polda Jatim, untuk melakukan pengembangan lebih lanjut.

Tujuannya adalah menelusuri informasi yang pernah beredar di grup tersebut dan mengidentifikasi pihak-pihak lain yang turut terlibat dalam aksi anarkis ini.

Sejumlah barang bukti yang berhasil diamankan meliputi tujuh unit sepeda motor, satu unit televisi, kulkas, kursi tunggu, kompor, dua termos, satu dus kopi dan gula, serta sebuah telepon genggam. Keterangan saksi-saksi juga memperkuat penyidikan terhadap para pelaku.

Atas perbuatannya, para tersangka dijerat dengan Pasal 363 KUHP tentang pencurian. Khusus bagi pelaku provokasi dan penghasutan, mereka dikenakan Pasal 170 dan Pasal 160 KUHP, dengan ancaman hukuman penjara maksimal tujuh tahun.

AKBP Arif Fazlurrahman menegaskan komitmen kepolisian untuk menindak tegas semua pelaku dan mengimbau masyarakat untuk tidak mudah terprovokasi serta menyampaikan aspirasi dengan cara yang tertib dan damai.

IDPOST.ID – Kepolisian Resor Blitar berhasil mengungkap kasus tindak pidana pengerusakan, pencurian, dan pembakaran yang terjadi saat kerusuhan massa di Gedung DPRD Kabupaten Blitar pada Sabtu malam, 30 Agustus 2025.

Dari hasil penyelidikan intensif, sebanyak 12 orang telah ditetapkan sebagai tersangka, termasuk 11 anak di bawah umur.

Kapolres Blitar, AKBP Arif Fazlurrahman, dalam konferensi pers menjelaskan kronologi kejadian yang bermula sekitar pukul 23.00 WIB.

Massa berjumlah sekitar 300 orang melakukan konvoi keliling Kota Blitar sebelum akhirnya berhenti di depan Gedung DPRD Kabupaten Blitar di Jalan Kota Baru No. 10, Kelurahan Kanigoro, Kecamatan Kanigoro.

Dengan brutal, massa menjebol pagar kantor, melempari kaca dan bangunan dengan batu, membakar perkantoran, serta menjarah berbagai barang inventaris milik DPRD.

Sebelum melancarkan aksinya di Gedung DPRD, massa juga sempat berbuat anarkis di Pos Terpadu yang berada di depan Kantor Kabupaten Blitar.

Kaca pos dipecahkan dan sejumlah barang inventaris seperti kulkas dan televisi dijarah. Aksi anarkis ini berlanjut hingga pukul 04.00 WIB dini hari, menyebabkan kerugian ditaksir mencapai Rp10 miliar.

Menindaklanjuti peristiwa tersebut, Polres Blitar bergerak cepat dengan melakukan olah TKP dan penyelidikan. Sebanyak 41 orang diamankan, dan dari jumlah itu, 12 orang ditetapkan sebagai tersangka.

Rinciannya, 11 tersangka adalah anak di bawah umur dan 1 orang dewasa. Sembilan orang dilakukan penahanan, sementara tiga lainnya tidak ditahan karena masih berusia 13 tahun. Adapun 29 orang lainnya dipulangkan karena tidak cukup bukti.

Para tersangka memiliki peran yang berbeda-beda. Ada yang terbukti mengambil barang inventaris seperti kursi, televisi, kulkas, kompor, hingga kebutuhan pokok. Ada pula yang berperan merusak pagar dan melempar batu ke arah gedung.

Salah satu tersangka, seorang anak berusia 16 tahun, bahkan berperan sebagai provokator dengan menghasut massa melalui grup WhatsApp “INPO DEMO AREA BLITAR” yang beranggotakan 950 orang.

Pesan ajakan yang berbunyi, “Budal jam 7 nglumpuk neng aloon-aloon sangu arak, di ombe bareng-bareng, trus ngantemi polisi, bakar gedung DPR,” inilah yang memicu aksi anarkis tersebut.

Polisi memastikan grup WhatsApp tersebut sudah dihapus. Namun, Polres Blitar akan bekerja sama dengan polres lain seperti Blitar Kota, Kediri Kota, Kediri, dan Polda Jatim untuk menelusuri informasi yang pernah beredar di grup tersebut serta mengidentifikasi pihak-pihak lain yang terlibat.

Sejumlah barang bukti yang berhasil diamankan antara lain tujuh unit sepeda motor, satu unit televisi, kulkas, kursi tunggu, kompor, dua termos, satu dus kopi dan gula, serta sebuah telepon genggam. Keterangan saksi-saksi turut memperkuat penyidikan terhadap para pelaku.

Atas perbuatannya, para tersangka dijerat Pasal 363 KUHP tentang pencurian dengan ancaman hukuman maksimal tujuh tahun penjara.

Bagi pelaku provokasi dan penghasutan, dikenakan Pasal 170 dan Pasal 160 KUHP dengan ancaman hukuman penjara maksimal tujuh tahun.

AKBP Arif Fazlurrahman menegaskan bahwa pihaknya tidak akan memberi ruang bagi tindakan anarkis.

Ia juga mengimbau bagi siapa saja yang masih menyimpan barang hasil jarahan untuk segera menyerahkan kembali, karena hal tersebut akan menjadi pertimbangan hukum.

“Polres Blitar juga mengajak masyarakat untuk tetap tenang, tidak mudah terprovokasi, dan menyampaikan aspirasi dengan cara yang tertib, damai, dan sesuai ketentuan hukum,” ucapnya.