Kategori: Peristiwa

BLITARHARIINI.COM – Warga Kabupaten Blitar dibuat kalang kabut oleh kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) yang tiba-tiba tanpa diawali sosialisasi. Banyak yang baru tahu saat tagihan datang, dengan kenaikan mencapai 300% di beberapa wilayah.

Salah satunya arga Tawangsari ang ggaku shock saat melihat nominal tagihan PBB tahun ini. Seperti dialami Slamet, warga Kelurahan Tawangsari yang biasanya membayar Rp10.000-Rp13.000 kini harus merogoh kocek Rp55.723.

“Tiba-tiba melonjak gila-gilaan. Kalau naik 10-20% masih bisa dimaklumi, tapi ini sampai 300% lebih. Rasanya seperti ditipu,” ujarnya dengan nada kesal.

Banyak warga menuding pemerintah daerah melakukan kenaikan secara diam-diam. “Tidak ada pemberitahuan, tidak ada penjelasan. Tiba-tiba saja tagihan datang dengan jumlah yang tidak masuk akal,” protes salah seorang warga.

Mereka menuntut transparansi dan kejelasan mekanisme kenaikan pajak, terutama di tengah kondisi ekonomi yang masih sulit pasca pandemi.

Roni Arif Satriawan, Kepala Bidang Penetapan dan Penagihan Pajak Daerah, menjelaskan bahwa kenaikan hanya terjadi di desa-desa yang memperbarui data melalui SISMIOP atau update NJOP.

“Ada 3 desa pemutakhiran SISMIOP, 13 desa update NJOP, dan 12 desa pendataan bangunan,” ujarnya.

Roni menjelaskan, lonjakan PBB terjadi karena adanya pemutakhiran data di sistem SISMIOP. Pembaruan ini menyebabkan NJOP melambung, sehingga berdampak pada kenaikan PBB di wilayah tertentu.

“Total kenaikan PBB dari 2024 ke 2025 hanya 1,4 persen secara keseluruhan. Tapi di beberapa desa, karena ada pembaruan data, kenaikannya signifikan,” ungkapnya.

IDPOST.ID – Warga Kabupaten Blitar digegerkan oleh kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) yang terjadi secara tiba-tiba.

Banyak yang mengeluh karena tagihan mereka melonjak hingga 300 persen tanpa pemberitahuan sebelumnya, sementara pemerintah daerah menyatakan bahwa kenaikan ini hanya bersifat sebagian (parsial).

Sejumlah warga mengaku kaget saat menerima tagihan PBB yang jauh lebih tinggi dari tahun sebelumnya. Salah seorang warga Kelurahan Tawangsari mengungkapkan, biasanya ia hanya membayar Rp10.000–Rp13.000, namun tahun ini tagihannya melonjak menjadi Rp55.723.

“Ini benar-benar tidak masuk akal. Tiba-tiba naik berkali-kali lipat tanpa ada penjelasan. Rasanya seperti dikerjai diam-diam,” ujarnya kesal.

Warga lainnya juga mengeluhkan tidak adanya sosialisasi dari pemerintah setempat sebelum kenaikan ini diberlakukan. Mereka menuntut transparansi, terutama di tengah kesulitan ekonomi yang masih dirasakan masyarakat.

“Kalau memang mau naik, beri tahu dulu. Jangan sampai rakyat kaget dengan beban baru yang datang mendadak,” protes seorang warga.

Sementara, Roni Arif Satriawan dari Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Blitar menjelaskan bahwa kenaikan PBB terjadi karena pemutakhiran data melalui sistem SISMIOP dan penyesuaian Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) di beberapa wilayah.

“Secara keseluruhan, kenaikan PBB di Blitar hanya sekitar 1,4%. Kenaikan yang signifikan hanya terjadi di beberapa lokasi tertentu,” jelasnya.

Warga Blitar berharap pemerintah segera memberikan penjelasan resmi dan solusi konkret, termasuk pengajuan keberatan bagi yang merasa tagihannya tidak wajar.

“Kami butuh kepastian. Jangan sampai ini jadi beban baru yang memberatkan,” tandas seorang warga.

Sementara itu, DPRD Kabupaten Blitar diharapkan turun tangan untuk mengawal kebijakan ini dan memastikan tidak ada warga yang dirugikan.

IDPOST.ID – Warga Kabupaten Blitar heboh akibat kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) yang mencapai 300% secara tiba-tiba.

Banyak yang merasa dikerjai diam-diam karena tidak ada sosialisasi sebelumnya, sementara pemerintah daerah mengklaim kenaikan ini hanya bersifat parsial.

Seorang warga Kelurahan Tawangsari mengeluh, dari biasanya Rp10.000-Rp13.000, tagihannya melonjak jadi Rp55.723.

“Ini tidak wajar! Tiba-tiba naik ratusan persen, kami seperti dikerjai diam-diam,” protesnya.

Ia menuntut sosialisasi jelas sebelum kebijakan diterapkan, apalagi di tengah kondisi ekonomi yang sulit.

“Jangan sampai pajak jadi beban tambahan yang datang mendadak,” tegasnya.

Sementara Roni Arif Satriawan dari Bapenda Blitar menjelaskan, kenaikan terjadi karena pemutakhiran data melalui SISMIOP dan pembaruan NJOP di beberapa desa.

“Total kenaikan PBB se-Kabupaten Blitar hanya 1,4%. Kenaikan ini bersifat parsial dan tidak merata,” klaimnya.

IDPOST.ID – Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Kabupaten Blitar memicu protes warga. Beberapa mengaku tagihan mereka naik hingga 300 persen tanpa sosialisasi, sementara pemerintah daerah menyatakan kenaikan hanya bersifat parsial.

“Biasanya bayar Rp10.000-Rp13.000, tiba-tiba jadi Rp55.000. Ini tidak wajar,” ujar seorang warga Kelurahan Tawangsari.

Selain itu ia menilai kenaikan pajak secara tiba-tiba membuat dirinya kaget.

“Di sini, kami seperti dikerjai diam-diam,” tambahnya.

Ia menuntut ada sosialisasi yang jelas sebelum kebijakan diterapkan, terutama di tengah kesulitan ekonomi.

“Jangan sampai pajak jadi beban tambahan yang tiba-tiba,” desaknya.

Roni Arif Satriawan dari Bapenda Blitar menjelaskan, kenaikan terjadi karena pemutakhiran data melalui SISMIOP dan update NJOP di sejumlah desa.

“Total kenaikan hanya 1,4 persen secara keseluruhan,” klaimnya.

Bapenda juga menyatakan kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) tahun 2025 hanya bersifat parsial dan tidak merata.

“Kenaikanya hanya parsial,” ujarnya.