Kategori: Peristiwa

IDPOST.ID – Pemerintah Kota Blitar melalui Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) mengadakan sosialisasi bertemakan “Peran Kinerja Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) dalam Pembangunan Daerah” pada Selasa (29/07/2025) di Balai Kota Koesoemo Wicitro.

Acara ini diikuti oleh puluhan perwakilan ormas dari Kota Blitar maupun Kabupaten Blitar dengan dukungan narasumber dari Universitas Merdeka Malang dan Badan Pusat Statistik (BPS).

Wali Kota Blitar, Syauqul Muhibbin, dalam sambutannya mengajak seluruh ormas untuk aktif berkontribusi dalam pembangunan daerah demi mencapai Kota Blitar yang semakin maju dan terbuka.

Ia menegaskan bahwa arah pembangunan telah tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan rencana jangka panjang yang mengedepankan keberagaman adat istiadat dan budaya.

“Kita sudah menyusun arah pembangunan dalam RPJMD maupun rencana jangka panjang. Tujuannya jelas, bagaimana menjadikan Kota Blitar sebagai kota yang maju, bisa mengayomi dan memfasilitasi semua pihak, termasuk dalam menerima keberagaman adat istiadat dan budaya,” tutur Syauqul.

Wali Kota juga menekankan pentingnya penyelenggaraan berbagai kegiatan dan event sebagai upaya menggerakkan perekonomian daerah sekaligus memberikan ruang partisipasi bagi masyarakat. “Semua yang kita lakukan harus bisa memberi manfaat langsung bagi warga. Karena itu kami akan pacu agar Kota Blitar bergerak lebih cepat,” ucapnya.

Selain itu, Syauqul mengajak ormas agar berperan sebagai mitra pemerintah dalam membentuk cara pandang masyarakat yang terbuka, rukun, dan saling menghargai.

Ia meyakini para pengurus ormas adalah tokoh pembimbing dalam menciptakan masyarakat yang saling menerima perbedaan dan mengedepankan semangat kebersamaan.

Tak kalah penting, Wali Kota juga menyoroti peran besar generasi muda sebagai aktor perubahan di masa depan. Kota Blitar harus memberi ruang kreatif bagi anak muda agar mampu berkontribusi membentuk wajah kota yang lebih dinamis dan progresif.

“Kita harus bergerak mengikuti zaman. Perencanaan kota harus bisa membaca potensi anak-anak muda. Dari situ, kita kembangkan Blitar sebagai kota kreatif yang siap menghadapi masa depan,” kata Syauqul.

Sementara itu, Kepala Bakesbangpol Kota Blitar, Toto Robandiyo, menyatakan bahwa sosialisasi ini merupakan bagian dari upaya mendorong ormas tidak hanya aktif secara administratif, tetapi juga memiliki program kerja yang jelas dan berdampak nyata.

“Kami ingin ormas mampu menyusun program dengan arah yang jelas, dan bisa mengukur sejauh mana manfaatnya. Jadi bukan sekadar aktif, tapi benar-benar memberi kontribusi ke masyarakat,” jelas Toto.

Ia juga menambahkan bahwa sistem pengukuran kinerja ormas akan menjadi bagian penting dalam pembinaan organisasi ini, baik di tingkat kota maupun nasional.

“Kita akan dorong internalisasi sistem ini, agar ormas tahu standar kinerja seperti apa yang bisa digunakan sebagai acuan dalam menjalankan peran mereka,” tambahnya.

Berdasarkan data Bakesbangpol, terdapat 158 ormas yang tercatat di wilayah Blitar Raya, dengan berbagai legitimasi mulai dari legalitas Kementerian Hukum dan HAM hingga Surat Keterangan Terdaftar (SKT).

IDPOST.ID – Wali Kota Blitar, Syauqul Muhibbin, yang akrab disapa Mas Ibin, menegaskan bahwa penyesuaian Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Perubahan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2025 merupakan langkah penting untuk menyesuaikan program dan kegiatan dengan arahan pemerintah pusat serta kebutuhan riil masyarakat Kota Blitar. Hal ini disampaikan dalam rapat paripurna DPRD Kota Blitar, Senin (28/07/2025).

Menurut Mas Ibin, perubahan anggaran dilakukan agar arah kebijakan pembangunan daerah bisa selaras dengan dinamika nasional, sekaligus menegaskan fokus pada program-program prioritas yang berdampak langsung kepada warga.

“Sehingga kami lakukan perubahan anggaran, pergeseran baik antar kegiatan, antar Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Tentunya juga karena asumsi pendapatan daerah dan asumsi-asumsi lain juga mengalami perubahan. Sehingga diperlukan penyesuaian perubahan anggaran,” jelas Mas Ibin.

Nilai perubahan anggaran yang diajukan dalam KUA-PPAS 2025 ini sekitar lima persen dari total APBD Kota Blitar yang mencapai Rp940 miliar. Meski relatif kecil secara persentase, Mas Ibin menekankan kualitas peruntukan anggaran lebih menjadi perhatian, dengan prioritas pada program kesejahteraan masyarakat, peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD), dan penanganan infrastruktur wilayah yang mengalami permasalahan, seperti genangan air.

Komitmen Mas Ibin ini mendapatkan perhatian dari Ketua DPRD Kota Blitar, Syahrul Alim, yang menyatakan bahwa penyesuaian anggaran ini bukan sebuah keharusan, tetapi kebutuhan penting agar visi dan misi kepala daerah dapat berjalan optimal.

“Program seperti Sekolah Rakyat serta pembenahan layanan kesehatan perlu segera dipersiapkan dengan matang oleh pemerintah daerah, agar pelaksanaan ke depan lebih optimal,” kata Syahrul menanggapi.

Dengan langkah ini, Mas Ibin berharap pemerintah daerah dapat lebih gesit dan responsif dalam menghadapi perubahan situasi dan kebutuhan masyarakat. Penyesuaian anggaran yang diusung diharapkan membawa dampak positif nyata yang dapat dirasakan langsung oleh masyarakat Kota Blitar.

IDPOST.ID – Ratusan anak dari berbagai sekolah di Kota Blitar, termasuk anak berkebutuhan khusus, memenuhi ruang Balai Kota Koesoema Wicitra, Senin pagi (28/7/2025).

Ratusan siswa tersebut bukan hanya menikmati kudapan kecil, tapi juga menyampaikan aspirasi untuk mewujudkan kota yang lebih ramah dan aman bagi anak.

Acara Sarapan NASTAR, singkatan dari Saran dan Harapan Anak Kota Blitar, digagas oleh Pemerintah Kota Blitar sebagai bagian dari inisiatif mewujudkan Kota Layak Anak. Dalam forum ini, anak-anak diberikan kesempatan berbicara langsung dengan Wali Kota Blitar H. Syauqul Muhibbin, yang akrab disapa Mas Ibin.

“Kami ingin membangun kota bukan hanya untuk anak-anak, tetapi bersama mereka,” ujar Mas Ibin dalam sambutannya.

Mas Ibin menegaskan, pemerintah saat ini fokus pada empat hak utama anak: hak hidup, tumbuh kembang, perlindungan, dan partisipasi. Suara anak-anak menjadi dasar dalam menyusun kebijakan yang berpihak pada mereka.

Di forum tersebut, Mas Ibin menyampaikan kekhawatiran atas masih adanya isu yang membayangi dunia anak, seperti putus sekolah, bullying, dan kurangnya ruang aman untuk tumbuh berkembang.

“Kami memastikan tidak ada anak di Blitar yang putus sekolah, terutama karena alasan ekonomi,” katanya, disambut tepuk tangan peserta.

Mas Ibin juga menjelaskan pentingnya menjadikan sekolah sebagai lingkungan yang nyaman dan bebas dari intimidasi. “Sekolah harus menjadi rumah kedua bagi anak-anak, tempat aman yang memungkinkan mereka berkembang, bukan tempat menakutkan.”

Pemerintah juga tengah menyiapkan tim pemantau remaja yang akan melakukan pengawasan di ruang publik dan tempat nongkrong anak muda, bukan untuk membatasi kebebasan, tetapi agar anak-anak terhindar dari kebiasaan yang merugikan seperti keluyuran malam yang mengganggu waktu belajar.

Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kota Blitar, Parminto, mengatakan Sarapan NASTAR bukan sekadar acara formal rutin. Forum ini menjadi wadah konkret bagi anak-anak untuk menyampaikan aspirasi yang nantinya menjadi rekomendasi kebijakan pembangunan kota.

“Anak-anak berbicara langsung ke pemerintah, dan gagasan mereka akan dipertimbangkan untuk pembangunan,” ujar Parminto.

DP3AP2KB juga tengah menjalankan program Sinergi Berlian, singkatan dari Aksi dan Kolaborasi Satukan Energi Bersama Lindungi Anak Kota Blitar. Program ini fokus mencegah kekerasan di lingkungan sekolah dengan melibatkan guru dan tenaga pendidik sebagai pelopor deteksi dini.

Hingga pertengahan 2025, program ini sudah menyasar delapan sekolah, termasuk SD Klampok dan SMP Yos Sudarso. “Guru-guru menjadi garda terdepan mencegah kekerasan di sekolah,” jelas Parminto.

Dalam sesi dialog, anak-anak menyampaikan berbagai keluhan dan harapan, mulai dari kondisi kamar mandi sekolah hingga kebutuhan ruang terbuka hijau dan literasi digital yang sehat. Semua aspirasi dicatat dan akan dibawa ke forum perencanaan daerah.