Ia mendorong masyarakat untuk melaporkan ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) jika Perbup tetap dipertahankan. “Kita bisa minta KJPP yang bersumpah untuk menilai apakah anggaran ini wajar atau tidak,” tambahnya.
Aan menutup pernyataannya dengan ajakan moral. “Sebagai warga Banyumas, saya merasa berkewajiban menyuarakan keprihatinan atas tata kelola anggaran yang tidak transparan. Perbup ini harus segera diganti agar sesuai dengan prinsip akuntabilitas dan kepatutan,” tutupnya.
Ansor Banyumas: Siap Kritik Jika Pemerintah Menindas Rakyat
Dalam forum yang sama, perwakilan Ansor Banyumas, Muhammad Afik, menyampaikan amanat dari Rahmat Kuniawan yang berhalangan hadir.
Ansor menegaskan dua fungsi utama organisasi: menjaga kiai dan menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
Namun, Ansor juga memberi peringatan tegas. “Kalau pemerintahan mulai menindas rakyat, kami yang pertama mengkritik dan siap melawan kebijakan yang merugikan masyarakat,” ujar Afik.
Mahasiswa Nyatakan Sikap: Tolak Tunjangan DPRD
Mahasiswa dari Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Purwokerto menyatakan sikap tegas menolak kebijakan kenaikan tunjangan DPRD.
Dalam diskusi publik, Yuniarto dari HMI menyebut mahasiswa siap mengambil langkah ekstrem jika diperlukan.
“Kita siap memblokade rel kereta, memutus jalan utama selama beberapa jam. Kolaborasi mahasiswa dan masyarakat ini diharapkan bisa mengetuk hati para eksekutif dan legislatif,” katanya.