Fikri, juga dari HMI Purwokerto menambahkan bahwa sikap diam terhadap kebijakan yang menindas rakyat adalah bentuk keberpihakan kepada rezim elitis.
“Pemimpin di Banyumas terlalu elitis, lupa dari mana mereka berasal. Kami siap turun aksi,” tegasnya.
HMI Purwokerto merumuskan lima tuntutan:
- Menolak tegas kebijakan kenaikan tunjangan DPRD yang tidak berpihak kepada rakyat.
- Mendesak Ketua DPRD, anggota dewan, dan Bupati untuk membatalkan tunjangan perumahan dan transportasi.
- Menuntut transparansi anggaran DPRD kepada publik.
- Menolak segala kebijakan elitis yang hanya menguntungkan pejabat dan menekan rakyat kecil.
- Mengajak seluruh elemen masyarakat Banyumas untuk mengawal kebijakan agar tetap berpihak pada rakyat.
HMI berharap konsolidasi mahasiswa Banyumas ini menjadi perhatian nasional dan memantik gerakan serupa di daerah lain.