IDPOST.CO.ID, SAMPANG – Sejumlah mahasiswa yang tergabung dalam Forum Mahasiswa Sampang (Formasa) melakukan aksi unjuk rasa (unras) ke Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sampang. Mereka menuntut DPRD Sampang bertanggung jawab atas dana pinjaman pemerintah setempat yang digunakan pembangunan Jalan Lingkar Selatan (JLS) dan alun-alun Trunojoyo.
Menurut peserta aksi unras, Pemerintah Kabupaten Sampang pada tahun 2020 dan 2021, meminjam dana kepada pemerintah pusat melalui PT. Sarana Multi Infrastruktur (PT. MSI). Atas pinjaman tersebut kemudian berdampak pada pengurangan transfer Dana Alokasi Umum (DAU) dan juga pada kesejahteraan masyarakat.
Orator aksi unras dari Formasa Farman Zaki meminta agar DPRD Sampang tegas dalam memberikan interupsi kepada Bupati Sampang, mengenai dana pinjaman tersebut. Sebab, kebijakan berdampak pada angka kemiskinan di Kabupaten Sampang.
“Dana pinjaman yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Sampang sangat berdampak terhadap kesejahteraan masyarakat beserta seluruh elemen yang berada di Kabupaten Sampang, karena pertahunnya Pemkab wajib membayar, tahun 2022 sebesar Rp 4,1 miliar, 2023 Rp 49.9 miliar, 2024 Rp 49,9 miliar, 2025 Rp 49,9 miliar, dan tahun 2026 Rp 45,7 miliar dengan demikian Kab, Sampang membayar hutang yang bunganya saja sebesar Rp 10 miliar,” imbuhnya.
Selain soal dana pinjaman dan kemiskinan mahasiswa juga menyampaikan aspirasinya tentang kasus pemerkosaan yang belum rampung, kekerasan terhadap perempuan yang semakin meningkat, pencabulan,serta kasus sosial lainnya.
Menanggapi tuntutan mahasiswa soal dana pinjaman pemerintah, anggota DPRD Sampang melalui Dedi Dores mendukung aspirasi dari mahasiswa tersebut, karena demikian itu untuk masa depan kota sampang.
“Terkai pinjaman Pemkab dan DPR akan bertanggung jawab sepenuhnya, baik secara hukum maupun moral,” ungkapnya (Fauzi)
