IDPOST.ID – Puluhan warga yang tergabung dalam Forum Banyumas Bersuara (FBB) mendatangi Kantor Kejaksaan Negeri (Kejari) Purwokerto, Selasa (23/9/2025) siang.
Kedatangan mereka untuk menyampaikan surat permohonan agar kejaksaan menggunakan kewenangannya mencegah potensi tindak pidana korupsi terkait tunjangan perumahan dan transportasi pimpinan serta anggota DPRD Kabupaten Banyumas.
Perwakilan FBB, Aan Rokhaeni, dalam orasinya menyebutkan nilai tunjangan yang telah dikucurkan dari APBD sangatlah besar.
“Berdasarkan kajian kami, sejak 2017 hingga 2025, APBD Banyumas yang sudah digelontorkan untuk tunjangan tersebut mencapai Rp118 miliar,” ujar Aan di hadapan petugas kejaksaan.
Aan menegaskan bahwa aksi ini bukan menargetkan individu untuk dipidana. FBB memiliki dua poin permohonan.
“Pertama, untuk Perbup baru yang akan datang, kami mohon Kejari proaktif membantu Pemda menentukan standar harga yang wajar dengan melibatkan appraisal dari KJPP. Kedua, terkait uang yang sudah dikeluarkan,” jelasnya.
Lebih lanjut, Aan menyoroti masih banyaknya program pro-rakyat yang membutuhkan anggaran. Ia berharap Kejari dapat meminimalisir kerugian negara.
“Harapannya, Kejari bisa menarik uang yang seharusnya dikembalikan oleh pimpinan dan anggota dewan. Kami bergerak untuk kepentingan pengembalian keuangan daerah, yang mencakup tiga periode kepemimpinan: 2014-2019, 2019-2024, dan 2024-2029,” tandas Aan.