Ia juga mengingatkan kewenangan kejaksaan sebagai jaksa pengacara negara dalam konteks pencegahan.
Menanggapi hal tersebut, Kepala Kejari Purwokerto, Gloria Sinuhaji SH MH, menyampaikan apresiasi dan memastikan akan mengkaji permohonan tersebut secara mendalam.
“Kami akan melihat apakah ada atau tidak perbuatan melawan hukum dalam persoalan ini. Prinsipnya, kejaksaan akan bersikap profesional, transparan, dan terbuka,” kata Gloria.
Gloria mengakuinya bahwa isu tunjangan DPRD telah direspons oleh berbagai pihak, termasuk fraksi-fraksi di DPRD dan Bupati Banyumas yang berjanji akan mengevaluasi Peraturan Bupati terkait.
“Mungkin regulasi itu sudah mencerminkan kondisi masyarakat, namun tetap akan dikomunikasikan dengan pimpinan,” katanya.