IDPOST.CO.ID – Pernyataan sekretaris Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (UKM), Arif Rahman hakim yang meminta warung Madura mengikuti aturan jam operasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah (Perda), menuai reaksi dari beberapa pihak.
Salah satunya dari wakil ketua Madura Bersatu (MABES), Muhammad Saifuddin menyatakan, orang Madura bukan tidak taat pada Perda atau aturan lainya yang mengikat pada seluruh rakyat.
“Yang menjadi pertanyaan saya adalah pernyataan Sekretaris Menteri ini mewakili pengusaha mini market atau mewakili korporasi besar?, kok tiba-tiba tidak ada angin tidak ada mendung secara tiba-tiba mengeluarkan statetmen yang merusak ketentraman orang Madura perantau,” ujarnya yang juga sebagai kader Demokrat Jatim itu.
Anggota DPRD terpilih di Kota Surabaya Dapil III itu juga menyatakan, pernyataan Sekretaris Kementrian Koperasi dan UKM ini
sangat membahayakan kalau pihak Kementrian dan pihak terkait tidak meredam persoalan ini.
“Orang Madura selalu punya prinsip dimana bumi di pijak disitulah etika dan kebijakan publik (public police) di junjung,” terangnya.
Menurutnya, jangan menganggap orang Madura hidup dengan maunya sendiri atau tidak taat pada aturan ini karena itu tidak baik untuk kehidupan dalam berbangsa dan bernegara.
“Orang Madura tidak punya niat menyaingi usaha-usaha lain apalagi usaha kelas besar, Warung madura hanya mengahadirkan praktek-praktek bisnis yang halal yang berbeda dengan mini market lainya,” ucapnya.
“Kalau persoalanya karena buka 24 jam bukan hanya warung Madura yang buka 24 jam, mini market lainya banyak yang buka 24 jam. ini persoalan bagaiaman memenej usahanya agar lebih bertahan hidup (survive) meskipun mereka bukan sarjana ekonom,” tandasnya.
