IDPOST.ID – Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Pijar melayangkan kritik tajam terhadap kebijakan tunjangan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Banyumas.
LSM yang dikenal vokal mengawal isu kebijakan publik ini menilai besaran tunjangan yang mencapai puluhan juta rupiah per bulan sebagai bentuk ketidakrealistisan dan ketiadaan empati terhadap kondisi masyarakat.
Ketua Dewan Pendiri LSM Pijar, Adhi Wiharto, secara tegas menyatakan bahwa informasi mengenai pendapatan fantastis para wakil rakyat tersebut telah mencederai kepercayaan publik yang telah dibangun.
Menurutnya, akar permasalahannya terletak pada proses pengambilan kebijakan yang tertutup.
“Prosesnya yang tidak transparan inilah yang paling kami persoalkan. Kebijakan sebesar ini lahir tanpa menunjukkan empati terhadap kondisi masyarakat secara umum. Ini adalah politik anggaran yang salah arah,” kata Adhi, Minggu (14/9/2025).
Adhi tidak hanya menyoroti persoalan tunjangan, tetapi juga membenturkannya dengan kinerja dewan yang dinilainya belum berdampak maksimal bagi kesejahteraan masyarakat Banyumas. Ia memberikan contoh nyata berupa minimnya sosialisasi peraturan daerah (perda) yang telah dibuat.
“Untuk apa anggaran besar dikucurkan jika hasil kerjanya tidak dirasakan? Masyarakat banyak yang tidak tahu dengan perda yang ada. Selain itu, proses pembahasan rancangan perda juga jarang melibatkan partisipasi publik secara luas. Ini kerja yang tidak representatif,” ujarnya.
Adhi menegaskan bahwa situasi politik seperti ini harus segera diperbaiki. Ia mengingatkan kembali pada fungsi dan tugas utama anggota dewan sebagai wakil rakyat.
“Anggota DPRD seharusnya kembali pada marwahnya. Jangan hanya ingat rakyat saat meminta suara di pemilu, tetapi kemudian melupakan kepentingan mereka ketika sudah duduk di kursi dewan. Tunjangan sebesar ini adalah penghinaan terhadap rakyat yang sedang berjuang memenuhi kebutuhan sehari-hari,” tegas Adhi.
LSM Pijar mendesak adanya evaluasi menyeluruh terhadap seluruh komponen pendapatan dewan dan transparansi proses penetapannya. Mereka meminta agar dana APBD dialihkan kepada sektor-sektor yang lebih prioritas dan langsung menyentuh kebutuhan dasar masyarakat.
