IDPOST.ID – Wali Kota Blitar, Syauqul Muhibbin atau yang akrab disapa Mas Ibin, ikuti pelaksanaan rapat paripurna DPRD Kota Blitar yang digelar pada Selasa (10/06/2025) di Gedung Graha Paripurna.
Agenda utama rapat ini adalah penyampaian penjelasan terkait Raperda pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kota Blitar Tahun Anggaran 2024.
Dalam kesempatan tersebut, Mas Ibin menyampaikan bahwa pelaksanaan APBD tahun 2024 telah berjalan dengan baik dan dapat dipertanggungjawabkan sepenuhnya.
“Bukti nyata dari kinerja pengelolaan anggaran ini adalah predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang kembali diraih Kota Blitar untuk kali ke-15 berturut-turut oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI,” katanya.
Selain itu, Mas Ibin menjelaskan bahwa terdapat Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) sebesar Rp 53 juta yang akan dimanfaatkan kembali dalam APBD tahun 2025.
“Dana ini diprioritaskan untuk program yang memberi dampak langsung ke masyarakat, seperti mendukung pertumbuhan ekonomi dan pengembangan usaha mikro kecil menengah (UMKM), sektor pariwisata, serta pembangunan infrastruktur di Kota Blitar,” ujarnya.
“Kami dalam paripurna ini menyampaikan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran Tahun 2024, sebuah wujud transparansi dan tanggung jawab kami sebagai pemerintah kota,” tambah Mas Ibin.
Dari sisi DPRD, Wakil Ketua I Adi Santoso menyampaikan bahwa agenda ini sesuai dengan amanat peraturan pemerintah dan mekanisme penyampaian laporan realisasi anggaran.
Setelah ini, DPRD akan melanjutkan pembahasan di tingkat komisi dan badan anggaran guna memastikan bahwa semua aspek telah dikaji secara mendalam.
“Saya turut menyambut baik proses ini dan optimis dengan kerja sama yang baik antara Pemkot dan DPRD, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat Kota Blitar dapat terus lebih optimal,” katanya.
Rapat paripurna ini dihadiri oleh Wakil Walikota Blitar, Wakil Ketua II DPRD, Plh. Sekretaris Daerah, perwakilan TNI-Polri, serta seluruh kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Kota Blitar, menandai komitmen bersama dalam mengawal pembangunan daerah.
