IDPOST.ID – Pemerintah Kota (Pemkot) Blitar bersama DPRD setempat menetapkan perubahan Kerangka Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2025 dalam rapat paripurna di Graha Paripurna DPRD Kota Blitar, Jumat (15/8/2025).
Wali Kota Blitar Syauqul Muhibbin menegaskan, perubahan anggaran ini dilakukan dengan prinsip efisiensi dan efektivitas untuk memfokuskan pembiayaan pada sektor-sektor strategis.
“Kami memprioritaskan alokasi anggaran untuk kesehatan, pendidikan, infrastruktur, penurunan kemiskinan, dan penciptaan lapangan kerja. Ini kami lakukan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat secara signifikan dan berkelanjutan,” ujar Syauqul yang akrab disapa Mas Ibin.
Mas Ibin menjelaskan, Pemkot Blitar berkomitmen melakukan optimalisasi anggaran guna memastikan efektivitas program pembangunan. Langkah ini diharapkan dapat memperkuat pelayanan publik sekaligus mendukung pencapaian target pembangunan daerah.
“Visi pembangunan Kota Blitar memang besar dan ingin dicapai cepat, namun dengan keterbatasan anggaran harus ada sinergi antara eksekutif dan legislatif. Kami akan terus berupaya mengoptimalkan sumber anggaran dengan tetap memprioritaskan plafon yang ada,” tegasnya.
Sementara itu, Badan Anggaran DPRD Kota Blitar memberikan sejumlah rekomendasi untuk meningkatkan kinerja keuangan daerah.
Pertama, Pemkot diminta menjaga konsistensi dalam ketepatan waktu dan kesesuaian tahapan penyusunan APBD sesuai Perpres Nomor 54 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal. Kedua, perlu peningkatan efektivitas serapan belanja daerah dan perbaikan manajemen kas untuk optimalisasi APBD 2025.
“Kami mengapresiasi masukan dari DPRD. Rekomendasi ini akan kami tindaklanjuti untuk memastikan pengelolaan keuangan daerah yang lebih baik,” ujar Mas Ibin.
Pemkot Blitar menegaskan komitmennya untuk mengalokasikan anggaran secara proporsional pada sektor-sektor yang langsung menyentuh kebutuhan dasar masyarakat.
“Selain kesehatan dan pendidikan, kami juga fokus pada pembangunan infrastruktur pendukung ekonomi dan program penciptaan lapangan kerja baru. Ini penting untuk mendorong pertumbuhan ekonomi inklusif,” pungkas Mas Ibin.
