IDPOST.CO.ID – Bupati Blitar, Rini Syarifa sampaikan klarifikasi dari pandangan umum fraksi-fraksi dalam rapat paripurna.
Klarifikasi tersebut disampaikan Bupati Blitar dalam rapat paripurna Gedung DPRD Kabupaten Blitar, Rabu 18 Oktober 2023.
Dalam kesempatan tersebut Bupati Rini mengklarifikasi dan memberikan jawaban atas kritikan yang diberikan oleh fraksi.
Salah satunya terkait TP2ID yang dipertanyakan tentang keberadaan dan fungsinya serta anggaran yang dibutuhkan.
Menurut Bupati, peran TP2ID masih diperlukan dalam rangka penguatan inovasi daerah.
“Peran TP2ID masih diperlukan dalam rangka penguatan inovasi daerah dan percepatan pembangunan daerah melalui saran dan masukan yang diberikan kepada Kepala Daerah,” katana.
“Selain itu indeks inovasi daerah merupakan salah satu indikator kinerja utama sasaran RPJMD sehingga perlu didorong pencapaiannya, maka keberadaan TP2ID ini masih diperlukan,” sambunya.
Bupati Blitar juga menjawab kritik terkait progam pendidikan yang dijanjikan
Menurut hasil evaluasi rapat yang dilaksanakan, progam pendidikan Sekolah Sak Ngajine tidak berjalan sesuai dengan yang diharapkan serta anggaran yang dibutuhkan.
“Mengenai progam Sekolah Sak Ngajine bukan serta merta hanya soal mengaji, tetapi di dalamnya juga berisi tentang ilmu budi pekerti,” katanya.
“Progam ini sudah dibahas dengan banyak lembaga secara matang. Kegiatan ini juga melibatkan kerja sama dengan guru mengaji yang artinya juga menambah honor ekstra bagi mereka,” lanjutnya.
Sedangkan, untuk pembangunan Blitar ke depan, masih sangat membutuhkan keberadaan dan peran penting dari TP2ID.
“Terkait TP2ID, kami masih perlu mendapatkan masukan serta saran-saran yang membangun. Untuk isu yang akhir-akhir ini gencar di masyarakat, kami akan lakukan evaluasi,” terangnya.
Bupati menyebut dari total 29 program yang sudah tercatat, sudah 24 progam terlaksana serta selalu dalam pengawasan.
Tidak lupa dengan infrastruktur Mak Rini juga memperhatikan dengan seksama dan sudah melakukan persiapan secara matang terkait penanggulanan bencana alam.
Pasca rapat paripurna berakhir, Bupati juga menjelaskan tentang isu sewa rumah Wakil Bupati Blitar Rahmat Santoso yang ramai diperbincangkan itu sudah dilakukan sesuai prosedur.
“Untuk itu saya sudah lakukan sesuai prosedur dan kesepakatan dengan wakil bupati, malah Pak Wabup juga dengan senang hati karena kami sudah sepakat,” pungkasnya.
