AHY Gak Jadi Cawapres, Pakar Kebijakan Publik Sebut SBY Hanya Fokus Satu Figur

IDPOST.CO.ID – Pakar kebijakan publik, Achmad Nur Hidayat menyebut pemilihan kandidat Cawapres adalah langkah kritis yang dapat menentukan masa depan sebuah bangsa.

Menurutnya, SBY dan Partai Demokrat dengan tegas memperlihatkan keinginan mereka agar AHY menduduki posisi Cawapres.

“Tuntutan ini menggema begitu kuat, hingga memicu spekulasi tentang masa depan koalisi dengan Nasdem, PKS, dan Partai Ummat,” tuturnya.

Ia menyebut kalau Anies Baswedan dengan kebijaksanaannya berada di tengah pusaran kepentingan beragam partai.

“Di satu sisi, PKS dengan visi jernih dan pendekatan realistis, menunjukkan bahwa politik bukanlah tentang memaksakan kehendak, melainkan tentang mencari solusi terbaik untuk masyarakat,” ucapnya.

Disarankanya Partai Demokrat tidak hanya berpegang teguh pada figur tertentu.

“Prioritas mereka harus tetap pada cita-cita perubahan yang telah direncanakan untuk Indonesia,” tuturnya.

Keterikatan berlebihan pada satu figur dapat mengeser fokus dan tujuan awal partai, yang seharusnya memprioritaskan kepentingan rakyat dan pembangunan bangsa.

“SBY, yang telah berdecak dalam kancah politik selama lebih dari satu dekade, tentu memiliki alasan dan strateginya sendiri,” ucapnya.

“Namun, ketika AHY tidak terpilih sebagai Cawapres, munculnya kekecewaan dan kritik keras terhadap Anies, Surya Paloh, dan Nasdem memperlihatkan betapa pentingnya bagi pemimpin untuk tetap memegang teguh prinsip dan integritas,” lanjutnya.

Sebagai bangsa yang besar lanjutnya, harus menyadari bahwa perubahan dalam pasangan Capres-Cawapres adalah bagian dari dinamika demokrasi.

“Yang lebih penting dari sekadar dinamika ini adalah komitmen bersama untuk perubahan dan kemajuan Indonesia,” tuturnya.

“Semoga koalisi yang ada dapat bersatu, tidak hanya demi kepentingan politik, tetapi juga demi aspirasi rakyat dan masa depan negeri ini,” tutupnya.

Kasus Korupsi BTS Menkominfo Johnny G Plate, Pengamat: Sinyal Kepada Pendukung Presiden Agar Senantiasa Tunduk dan Patuh

IDOST.CO.ID – Pakar kebijakan pubik Narasi Institute, Achmad Nur Hidayat tanggapi kasus yang menimpa petinggi Partai NasDem.

Menurutnya, penetapan tersangka Johnny G Plate atas kasus korupsi BTS Menkominfo berkait dengan sikap Partai NasDem.

Ia menilai, penetapan tersebut sebagai sinyal Jokowi kepada partai politik pro pemerintah agar tunduk kepadanya.

“Banyak analis yang mengulas bahwa penahanan Johhny G Plate juga artinya memberikan sinyal kepada para pendukung Presiden agar senantiasa tunduk dan patuh pada kepentingan istana khususnya soal Pilpres 2024,” kata Achmad dikutip Sabtu (19/5/2023).

Achmad menilai hal tersebut dilakukan Jokowi bukan sekedar gertak sambal saja.

Sebabnya, kalau menarik ke belakang di mana NasDem merupakan partai yang begitu setia mendukung Jokowi sejak 2014 bisa mendapatkan hukuman seperti ini, maka bukan tidak mungkin partai lainnya juga akan mendapatkan perlakuan serupa.

“Bila NasDem, partai pendukung pertama dan utama pemerintahan Jokowi sejak 2014 dapat dihukum sedemikan rupa, apalagi partai yang baru merapat kepada kekuasaaan di Periode Kedua. Pesan ini ditujukan khususnya kepada Gerindra, Golkar, dan PKB yang sering bergerilya menemui kelompok oposisi baik Nasdem, Demokrat dan PKS,” jelasnya.

Achmad lantas melihat kalau Jokowi memberikan sinyal untuk parpol pro pemerintah di mana dirinya sebagai pemimpin harus dituruti kemauannya.

“Pesan yang dilakukan istana tersebut menunjukkan presiden adalah seorang leader yang memiliki keberanian memaksa, dirinya adalah sosok independen yang tidak mau tunduk kepada siapa pun kecuali kemauannya dituruti,” tuturnya.