Tag: Anies Baswedan

Anies Baswedan Vs Dahnil: Menguak Fakta Anggaran Pertahanan Indonesia

IDPOST.CO.ID – Juru Bicara Menteri Pertahanan, Dahnil Anzar Simanjuntak, dengan tegas membantah klaim calon presiden nomor urut 1, Anies Baswedan, terkait anggaran pertahanan. Dahnil menegaskan bahwa anggaran pertahanan selama kepemimpinan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto tidak mencapai Rp 700 triliun, seperti yang disebutkan Anies.

Pada Senin (8/1/2024), Dahnil mengungkapkan bahwa anggaran Kementerian Pertahanan untuk tahun 2023 adalah sekitar Rp 131 triliun, dengan alokasi Rp 30 triliun untuk alat utama sistem persenjataan (alutsista). Oleh karena itu, Dahnil menyatakan bahwa klaim Anies mencapai Rp 700 triliun adalah kebohongan publik.

Dahnil menilai pernyataan yang menyesatkan seperti ini tidak etis, dan ia meyakini bahwa niat di baliknya hanya untuk menjatuhkan lawan politik. Dia menekankan bahwa anggaran tersebut digunakan untuk berbagai kebutuhan, termasuk kesejahteraan prajurit, riset, pengembangan sumber daya manusia, dan belanja rutin.

Anggaran Kementerian Pertahanan untuk tahun 2023 sebesar Rp 134,32 triliun setelah mengalami penambahan Rp 2,4 triliun dari usulan awal pemerintah. Untuk tahun 2024, pemerintah menetapkan pagu anggaran sebesar Rp 139,26 triliun.

Meskipun angka total anggaran Kemhan selama kepemimpinan Prabowo mencapai Rp 692,92 triliun dari 2020 hingga 2024, Dahnil menjelaskan bahwa dana tersebut tidak hanya diperuntukkan untuk alutsista, melainkan juga untuk berbagai kebutuhan lainnya.

Isu anggaran pertahanan mencuat setelah pernyataan Anies dalam debat ketiga Pilpres 2024. Anies menyebutkan angka Rp 700 triliun dan mengkritik penggunaannya untuk membeli alutsista bekas, sementara sebagian besar tentara tidak memiliki rumah dinas. Debat tersebut menyoroti isu pertahanan, keamanan, geopolitik, hubungan internasional, dan globalisasi.

Pengamat Hubungan Internasional: Prabowo Dilema Transparansi Pertahanan Negara

IDPOST.CO.ID – Dalam debat capres ketiga menjelang Pemilu 2024, perbincangan seputar transparansi data Kementerian Pertahanan (Kemhan), yang dipimpin oleh Menteri Pertahanan dan Calon Presiden nomor urut 2, Prabowo Subianto, menjadi fokus utama.

Teuku Rezasyah, seorang pengamat hubungan internasional, menyoroti bahwa Prabowo tidak dapat secara sembarangan membuka data Kemhan kepada publik karena adanya informasi yang bersifat konfidensial.

Desakan dari Capres nomor urut 1 Anies Baswedan dan Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo untuk mengungkap informasi tersebut dalam debat di Istora Senayan, Jakarta, mendapat tanggapan dari Rezasyah.

Dia menegaskan bahwa Prabowo memiliki data yang bersifat konfidensial dan perlu mempertimbangkan hati-hati dalam menafsirkan mana yang dapat diungkapkan ke publik dan mana yang harus tetap dirahasiakan.

Menurut Rezasyah, data semacam ini hanya dapat diakses oleh individu yang telah bersumpah serta memiliki kompetensi dan keahlian tertentu.

Dalam konteks debat yang menyoroti tema pertahanan, keamanan, hubungan internasional, globalisasi, geopolitik, dan politik luar negeri, kebijakan pertahanan Prabowo menjadi sasaran kritik dari Anies dan Ganjar.

Menghadapi kritikan tersebut, Prabowo menegaskan bahwa data yang diberikan oleh kedua pesaingnya tersebut keliru. Dia menawarkan pertemuan di luar sesi debat untuk membahasnya lebih lanjut. Anies menanggapi dengan menantang Prabowo untuk menunjukkan data yang benar di depan publik selama debat.

Meskipun begitu, Prabowo menilai bahwa membahas isu internal pertahanan negara secara terbuka tidaklah pantas dan berisiko.

Komentarnya mencerminkan sikap hati-hati terhadap informasi yang bersifat sensitif dan menegaskan pentingnya menjaga kerahasiaan data pertahanan negara.

Walaupun masyarakat mendesak transparansi dan akuntabilitas, Prabowo tetap mempertahankan pendiriannya bahwa terdapat aspek-aspek dalam pertahanan negara yang harus tetap dirahasiakan demi keamanan nasional.

Isu ini menggambarkan kompleksitas yang dihadapi oleh para pemimpin dalam menyeimbangkan kebutuhan akan transparansi dan perlindungan data yang bersifat konfidensial, terutama dalam konteks Kementerian Pertahanan.

Sementara harapan masyarakat terhadap keterbukaan dan akuntabilitas pemerintahan tetap tinggi, perlindungan informasi konfidensial menjadi suatu keharusan untuk menjaga keamanan dan kedaulatan negara.

Pendekatan hati-hati Prabowo dalam menangani isu data Kemhan menunjukkan kebijaksanaan dan pertimbangan matang yang diperlukan dalam kepemimpinan, terutama dalam konteks pertahanan dan keamanan nasional.

Kontroversi Pernyataan Prabowo dan Anies mengenai Rahasia Negara dalam Debat Capres

IDPOST.CO.ID – Juru Bicara Timnas Anies-Muhaimin (AMIN), Billy David, meragukan pernyataan Prabowo Subianto terkait data anggaran Kementerian Pertahanan (Kemhan) yang dianggap sebagai rahasia negara.

Billy menyatakan bahwa perubahan makna terkait rahasia negara yang disampaikan Prabowo merupakan upaya penggiringan opini masyarakat.

Menurutnya, dalam debat capres, Anies hanya meminta data tentang anggaran pengadaan alutsista, yang sebelumnya juga diungkapkan oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani.

Ia menekankan bahwa pembahasan tersebut seharusnya termasuk dalam hal yang dapat dibuka kepada publik.

Sebaliknya, Prabowo menolak membuka data secara terbuka, menyatakan bahwa ada sejumlah hal yang tidak mungkin diungkapkan dalam forum besar seperti debat capres karena menyangkut keamanan negara.

Meskipun ia menegaskan keterbukaannya di hadapan DPR, Prabowo mengingatkan tentang kebutuhan untuk menjaga beberapa informasi sebagai rahasia negara.

Pertarungan pandangan ini menyoroti perbedaan pendekatan antara kedua kubu terkait transparansi dan informasi terkait pertahanan negara, menciptakan dinamika menarik dalam arus informasi dan politik di Indonesia.

Kritik Saleh Daulay Tentang Etika dan Ambisi Anies Baswedan Pasca Debat

IDPOST.CO.ID – Wakil Sekretaris TKN Prabowo-Gibran, Saleh Partaonan Daulay, mengkritik hasil debat capres pada 7 Januari 2024, menyatakan bahwa Anies Baswedan tidak bersifat negarawan karena berbicara tentang etika tanpa menunjukkan etika itu sendiri.

Daulay, yang juga Ketua Fraksi PAN DPR, berpendapat bahwa Anies Baswedan terlalu ambisius untuk menjadi presiden dan menggunakan segala premis dan proposisi untuk menjatuhkan Prabowo Subianto.

Ia menilai bahwa pendapat dan kritik yang disampaikan oleh Anies tidak mencerminkan nilai moralitas, meskipun Anies mengklaim dirinya sebagai tokoh yang paling bermoral.

Salah satu contoh pernyataan yang dianggap tidak terhormat adalah ketika Anies memberikan nilai 11 dari skala 100 untuk Kementerian Pertahanan, tanpa jelasnya tolok ukur yang digunakan.

Daulay menyoroti kurangnya pengalaman Anies dalam bidang pertahanan dan menanyakan dasar penilaiannya.

Daulay menyatakan bahwa Anies, sebagai mantan gubernur DKI yang didukung oleh Prabowo dan koalisi partai lain, seharusnya tidak memberikan penilaian terhadap kepemimpinan Prabowo.

Ia mempertanyakan keberanian Anies untuk memberikan penilaian terhadap Prabowo, mengingat Prabowo adalah ketua umum Partai Gerindra dengan anggota DPR dan DPRD yang signifikan di tingkat nasional dan daerah.

Daulay menekankan bahwa Anies, yang pernah diberhentikan oleh Presiden Jokowi, tidak seharusnya memberikan penilaian terhadap kinerja menteri yang masih aktif dan berprestasi. Ia menganggap penilaian Anies tidak tepat dan jauh dari kebenaran.

Dalam konteks pemilihan presiden, Daulay berharap masyarakat dapat melihat secara jernih dan menilai calon dengan bijak, membedakan antara jiwa patriotik dan ambisi semata.

Ia menekankan bahwa fokus TKN Prabowo tetap pada visi-misi dan program, sementara menyoroti perbedaan antara prestasi Prabowo dan Anies dalam konteks kepemimpinan dan pengalaman politik.

Kontroversi Pengadaan Alutsista Bekas: Prabowo Ajak Anies Diskusi Lebih Lanjut

IDPOST.CO.ID – Prabowo Subianto calon presiden nomor urut dua saat debat Pilpres 2024 yang digelar pada Minggu 8 Januari 2024 kemarin pembelian alutsista.

Saat menjabat menjadi Kementerian Pertahanan, Prabowo Subianto membeli alutsista bekas yang disebut-sebut kurang tepat.

Dalam debat yang digelar di Istora Senayan, Jakarta oleh Komisi Pemilihan Umu (KPU) itu Prabowo mengklaim alutsista bekas merupakan keputusan yang tepat.

Menurutnya, alutsista bekas yang pihaknya beli masih berusia muda dan layak pakai di Indonesia.

Dalam debat ketiga Pilpres, Prabowo Subianto menanggapi kritikan terkait kebijakan pengadaan alat utama sistem persenjataan (alutsista) bekas.

Prabowo menegaskan bahwa hampir 50% alutsista yang dibeli pemerintah adalah bekas, tetapi usianya masih muda dan masih layak pakai.

“Baru-baru ini, Pak Anies menyampaikan pendapat bahwa ini barang bekas. Saya bersedia membawa data yang sebenarnya. Sebenarnya hampir 50% peralatan itu dari mana pun adalah bekas, tapi usianya masih muda dan masih layak pakai,” ujar Prabowo dalam debat capres minggu lalu.

Prabowo secara terbuka mengundang Anies Baswedan untuk berdiskusi lebih lanjut mengenai pertahanan Indonesia. Dia menekankan bahwa pernyataan bahwa alutsista bekas menyesatkan rakyat adalah pernyataan yang tidak tepat.

Namun, kritik terhadap kebijakan ini datang dari dua pesaing Prabowo, Anies Baswedan dan Ganjar Pranowo. Anies menilai penggunaan utang untuk membeli alutsista bekas bukanlah keputusan yang tepat, menyatakan bahwa utang seharusnya digunakan untuk aktivitas produktif.

Ganjar menyuarakan pendapat serupa, mendorong penguatan industri pertahanan dalam negeri dan menolak penggunaan utang untuk pembelian alutsista bekas yang dianggap gegabah dan berisiko bagi keamanan prajurit.

Prabowo berusaha menjelaskan bahwa alutsista bekas yang dibeli memiliki usia pakai yang masih panjang dan memberi contoh pesawat Mirage 2000-5 dari Qatar yang direncanakan untuk dibeli oleh Indonesia. Pesawat tersebut memiliki usia pakai 15 tahun dan masih relevan dengan teknologi canggih.

Prabowo menyatakan bahwa pembelian alutsista baru membutuhkan waktu yang lama untuk pengiriman dan operasional, sementara kebutuhan pertahanan Indonesia mendesak. Dia menekankan perlunya memiliki kemampuan pertahanan segera, mengingat waktu tunggu yang lama untuk pembelian baru.

Dalam menghadapi kritik ini, Prabowo menyoroti perspektif global. Amerika Serikat, sebagai pemimpin dunia dalam produksi peralatan pertahanan, memerlukan waktu sekitar 29 bulan untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri mereka terkait alutsista.

Prabowo juga menekankan bahwa seringkali hanya peralatan pertahanan bekas yang diperbolehkan untuk dijual ke negara lain, kecuali ada kondisi khusus yang memungkinkan.

Dalam konteks anggaran, Bonifasius Endo Gauh Perdana, seorang dosen asisten ahli hubungan internasional dan hubungan ekonomi politik internasional di Universitas Tidar, menyatakan bahwa klaim Prabowo sebagian benar.

Meskipun demikian, klaim bahwa 50% alutsista bekas masih berusia muda tidak dapat diverifikasi. Debat mengenai pengadaan alutsista ini mencerminkan dilema yang dihadapi pemerintah dalam menyeimbangkan antara kebutuhan pertahanan yang mendesak dengan pertimbangan keuangan dan operasional.

Prabowo berusaha menegaskan pentingnya mempertahankan dan memperkuat pertahanan negara dengan alutsista yang efektif, meskipun bekas, sementara para kritikus menekankan pentingnya penggunaan dana yang lebih bertanggung jawab dan strategis.

Prabowo vs Anies: Dialog Terbuka Mengenai Pertahanan dan Kesejahteraan Prajurit TNI

IDPOST.CO.ID – Debat Pilpres 2024 yang digelar pada Minggu 8 Januari 2024 kemarin menyita perhatian publik.

Debat Pilpres tersebut digelar di Istora Senayan, Jakarta menjadi perhatian karena Prabowo Subainto di desak buka-bukaan oleh Anies Baswedan.

Anies Baswedan meminta dan menantang capres nomor urut 2 itu untuk buka-bukan maupun transparansi terkait data pertahanan.

Dalam debat ketiga, Prabowo Subianto memberikan respons terhadap kritikan yang disampaikan oleh rivalnya terkait kebijakan pengadaan alat utama sistem persenjataan (alutsista) bekas.

Prabowo menekankan bahwa usia alutsista bekas yang dibeli pemerintah masih muda, dan sekitar 50 persen dari alutsista tersebut masih layak pakai.

Menanggapi kritikan terkait masalah pertahanan, Prabowo mengajak rivalnya, Anies Baswedan, untuk berdiskusi lebih lanjut jika ingin mengetahui detail masalah pertahanan.

Prabowo menyatakan bahwa pembahasan masalah internal pertahanan suatu negara seharusnya tidak dilakukan secara terbuka.

Sementara Teuku Rezasyah, seorang pengamat hubungan internasional, menjelaskan bahwa Prabowo tidak bisa membuka data Kementerian Pertahanan kepada publik secara sembarangan karena ada data yang bersifat konfidensial.

Hanya orang-orang tertentu yang tersumpah dan memiliki keahlian yang dapat mengakses data konfidensial tersebut.

Pada debat ketiga Pilpres 2024, isu pertahanan, keamanan, dan hubungan internasional menjadi fokus utama. Kebijakan pengadaan alutsista oleh Prabowo menjadi sorotan kritik oleh rivalnya, Anies Baswedan dan Ganjar Pranowo.

Prabowo menegaskan bahwa keputusan pembelian alutsista didasarkan pada pertimbangan mendalam dan kebutuhan pertahanan negara.

Prabowo juga mengundang kedua calon presiden tersebut untuk bertemu di luar sesi debat dan mendiskusikan data dan informasi yang sebenarnya.

Meskipun menawarkan transparansi, Prabowo menegaskan keberatan terhadap pembahasan masalah pertahanan secara publik, merujuk pada praktik negara-negara maju yang menjaga kerahasiaan informasi sensitif.

Debat ini mencerminkan dilema antara kebutuhan transparansi dan perlunya menjaga kerahasiaan informasi yang berkaitan dengan keamanan nasional.

Prabowo berusaha memastikan bahwa kebijakan pembelian alutsista bekas adalah hasil pertimbangan matang, sementara rivalnya mengekspresikan kekhawatiran terhadap penggunaan dana negara dan efektivitas alutsista tersebut.

Situasi ini menyoroti kompleksitas dalam pembuatan kebijakan pertahanan, yang melibatkan faktor keamanan, politik, ekonomi, dan diplomasi.

Surya Paloh Yakin Menang di Putaran Kedua

IDPOST.CO.ID – Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh meyakini bahwa Pilpres 2024 akan berlangsung selama dua putaran untuk mendapatkan pemenang pilpres.

Keyakinan tersebut disampaikan Ketua DPP Partai NasDem Effendy Choirie atau Gus Choi di Kantor DPP NasDem, Jakarta Pusat, Senin 6 Oktiber 2023.

“Kalau menurut keyakinan Pak Surya tidak satu putaran. Bisa dua putaran, tapi Insya Allah kalau kita masuk ke putaran kedua, kita bisa menang,” katanya.

Gus Choi mengatakan kalau untuk memenangkan dalam putaran kedua membutuhkan suara paling tidak 80an jutaan suara.

“Kalau dua putaran, misalnya tahap awal mungkin 66 juta atau mendekati 70 juta itu bisa mengikuti putaran kedua,” katanya.

“Untuk menang dalam putaran kedua ya membutuhkan 80an juta. Sudah dihitung,” lanjutnya.

Gus Choi mengatakan bahwa para simpatisan hingga pendukung Anies berjuang sendiri untuk mencapai hal tersebut.

“Tidak bisa mengandalkan uang dari oligarki,” kata Gus Choi.

Hadir di Makassar, Anies Baswedan: Harus Ada Solusi Jangka Panjang Terkait Air

IDPOST.CO.ID – Bacapres Koalisi Perubahan Anies Baswedan melihat secara langsung pembagian air bersih yang digelar oleh sejumlah simpul relawan KoReAn di Kelurahan Buloa, Kecamatan Tallo Makassar, Ahad (05/11/2023).

Kedatangan mantan Gubernur DKI Jakarta itu disambut meriah dan penuh antusias ratusan warga dan para relawan yang telah menunggu sejak pukul 15.30 WITA.

Pasalnya, agenda Anies ke Makassar kali ini untuk menghadiri undangan dari Panitia Silaknas ICMI mengisi Dialog Cendikia Calon Presiden Republik Indonesia di Hotel Four Points Jalan Andi Djemma Makassar.

Memanfaatkan momentum itu, relawan kemudian mengundang Anies untuk menyaksikan sekaligus berbagi informasi terkait bagaimana pengelolaan air bersih sebagaimana telah dilakukannya di wilayah Kepulauan Seribu, Jakarta.

“Kebetulan beliau datang di Makassar, maka kami inisiatif mengundang beliau singgah di tempat pembagian air bersih yang akhir-akhir ini rutin dilaksanakan oleh para relawan,” jelas Ketua Umum Konfederasi Nasional Relawan Anies (KoReAn) Muhammad Ramli Rahim di lokasi kegiatan.

Sementara itu dalam sambutannya kepada warga, Anies Baswedan kembali menegaskan komitmennya soal kedaulatan air yang juga menjadi salah satu poin dalam visi-misi beliau.

“Ketersediaan air bersih ini adalah fundamental bagi rakyat. Karena itu pemerintah harus menyediakan solusi jangka panjang agar tidak menjadi masalah tahunan,” jelas Anies.

Belajar dari pengalaman saat memimpin DKI Jakarta, Anies yakin bisa memberikan solusi agar ketersediaan air bersih khususnya di daerah-daerah yang selama ini kesulitan sumber air.

“Di daerah Kepulauan Seribu, dengan memanfaatkan teknologi kita bisa mengatasi krisis air bersih. Bukan hanya pada musim kemarau saja, tetapi secara berkesinambungan menjadi solusi jangka panjang,” ungkapnya.

Karena itu, lanjut Anies, upaya pembagian air bersih saat ini adalah bentuk kepedulian yang mulia dan perlu dilakukan, tetapi harus segera ada solusi jangka panjang dari pemerintah agar masalah ini tidak berulang setiap tahun.

“Insya Allah kita tidak akan membiarkan persoalan mendasar seperti ini terus berulang setiap tahun. Rakyat harus dipastikan bisa mengakses air bersih secara merata, dan AMIN berkomitmen kuat untuk memastikan hal tersebut,” tegasnya disambut tepuk tangan meriah dari warga.

Selepas menyaksikan pembagian air bersih kepada warga, Anies beserta rombongan kemudian bergerak menuju ke Bandara Sultan Hasanuddin untuk bertolak kembali ke Jakarta.

Turut hadir dalam giat ini Waketum KoReAn yang juga Sekjen DPP Mileanies Asri Tadda, Ketua DPP Resopa H. Syarifuddin Borahima, Bendahara Umum DPP Resopa H. Paris, Ketua DPP Resonansi H. Muh. Amin, dan banyak lainnya.***