Tag: Banyumas

IDPOST.ID – Kesenjangan antara kesejahteraan anggota legislatif dan realitas kehidupan masyarakat memantik aksi unjuk rasa di depan Gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Banyumas, Selasa (23 September 2025) sore.

Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa Banyumas Raya menolak kebijakan tunjangan perumahan bagi anggota dewan yang dinilai tidak proporsional.

Koordinator lapangan aksi, Chairil Ramadhani, secara tegas mempertanyakan moralitas anggaran tunjangan yang mencapai puluhan juta rupiah itu. Ia membandingkannya dengan angka kemiskinan yang masih membayangi Banyumas.

“Yang kami soroti adalah besaran tunjangan perumahan yang mencapai Rp42 juta. Sementara, di Banyumas masih banyak masyarakat yang hidup di bawah garis kemiskinan,” tegas Chairil di depan para demonstran.

Menurutnya, alokasi dana sebesar itu akan jauh lebih bermakna jika dialihkan untuk program-program yang langsung menyentuh kepentingan rakyat banyak.

“Di Banyumas masih ada ribuan Rumah Tak Layak Huni (RTLH). Akses pendidikan juga masih terbatas, masyarakat Banyumas yang bisa berkuliah tidak sampai 10 persen. Secara akal sehat, besaran tunjangan itu kurang pantas,” ujar Chairil menambahkan.

Berdasarkan pantauan, aksi tersebut berlangsung tertib. Para pengunjuk rasa membawa sejumlah spanduk dan poster yang berisi kritik terhadap kebijakan tunjangan tersebut.

Aksi ini secara spesifik menuntut revisi Peraturan Bupati (Perbup) Banyumas Nomor 9 Tahun 2024 tentang tunjangan bagi anggota DPRD. Para mahasiswa menilai besaran tunjangan dalam peraturan itu sudah tidak masuk akal.

IDPOST.ID – Rumah Tahanan Negara (Rutan) Kelas IIB Banyumas bersama Badan Narkotika Nasional Kabupaten (BNNK) Banyumas melaksanakan sosialisasi Program Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan serta Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika (P4GN) di Ruang Layanan Kunjungan Rutan Banyumas.

Kegiatan sosialisasi ini merupakan bagian dari 13 Program Akselerasi Menteri dan menjadi langkah konkret dalam memperkuat sinergi antara Rutan dan BNNK Banyumas.

Hadir dalam kegiatan tersebut Kepala Rutan Kelas IIB Banyumas, Kepala BNNK Banyumas, seluruh pejabat struktural, pegawai, CPNS, serta jajaran BNNK Banyumas.

Melalui sosialisasi ini, disampaikan pentingnya peran bersama dalam mencegah masuknya narkotika ke dalam lapas maupun rutan.

Selain itu, kegiatan juga memberikan pemahaman lebih mendalam kepada petugas tentang mekanisme kerja sama dengan BNN, strategi deteksi dini, serta upaya rehabilitasi bagi pengguna narkotika.

Dalam materinya, Wicky, pegawai BNNK Banyumas, menjelaskan tiga aspek utama dalam pelaksanaan P4GN. Pertama, aspek pencegahan dilakukan melalui edukasi, penyuluhan, dan peningkatan kesadaran masyarakat, termasuk petugas dan warga binaan.

Kedua, aspek deteksi dini diwujudkan melalui pemeriksaan rutin, tes urin, serta pengawasan terhadap potensi penyelundupan narkotika.

Ketiga, aspek pemberantasan tidak hanya menitikberatkan pada penindakan hukum, tetapi juga pada rehabilitasi bagi pengguna agar dapat kembali berperan positif di masyarakat.

IDPOST.ID – Gabungan Fraksi di DPRD Banyumas yang terdiri dari Fraksi PKB, Gerindra, PKS, Golkar, dan Amanat Demokrat, menyampaikan pernyataan sikap terkait aspirasi masyarakat mengenai hak keuangan pimpinan dan anggota DPRD yang tertuang dalam Perbup No. 9 Tahun 2024, Senin (22/9/2025).

Dalam pernyataan yang disampaikan hari ini, Gabungan Fraksi menyatakan dukungan penuh terhadap evaluasi Perbup tersebut. Langkah ini diambil sebagai wujud keberpihakan DPRD kepada masyarakat Banyumas.

“Kami mendukung evaluasi Perbup Nomor 9 Tahun 2024 yang mengatur tunjangan perumahan dan transportasi bagi pimpinan serta anggota DPRD. Ini adalah wujud nyata keberpihakan kami pada masyarakat,” demikian bunyi pernyataan tersebut.

Selain itu, Gabungan Fraksi juga menegaskan keterbukaan terhadap aspirasi publik dan ketaatan pada aturan perundangan yang berlaku. Mereka berjanji akan mengedepankan empati dalam setiap sikap dan pengambilan kebijakan.

Komitmen untuk meningkatkan kinerja dan pengawasan kebijakan publik juga menjadi poin penting dalam pernyataan tersebut.

Gabungan Fraksi bertekad untuk menjalankan fungsi utama DPRD, yaitu legislasi, anggaran, dan pengawasan, dengan memastikan semua kebijakan berpihak pada kepentingan publik dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat.

“Kami berkomitmen untuk terus meningkatkan kinerja dan menjalankan fungsi utama DPRD. Memastikan semua kebijakan berpihak pada kepentingan publik dan berorientasi kesejahteraan masyarakat,” lanjutnya

Tidak hanya itu, Gabungan Fraksi juga mengajak seluruh elemen masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam pengawasan terhadap kinerja eksekutif dan legislatif.

IDPOST.ID – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Banyumas menggelar pertemuan konsolidasi dengan puluhan organisasi kemasyarakatan (Ormas) pasca aksi unjuk rasa yang berujung anarkis dan merusak fasilitas publik beberapa waktu lalu.

Konsolidasi yang digelar Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Banyumas di D’Garden Hall and Resto, Purwokerto, Jumat (19/9/2025) itu, dihadiri seluruh ketua Ormas yang tergabung dalam Forum Banyumas Eling (FBE).

Tujuannya, untuk memperkuat komunikasi dan kolaborasi pasca aksi demonstrasi yang sempat merusak sejumlah fasilitas umum.

Kepala Kesbangpol Banyumas, Eko Heru Surono, mengimbau seluruh Ormas untuk terus membangun kerja sama yang baik dengan pemerintah.

Hal itu guna mendukung agenda pembangunan dan menjaga stabilitas sosial yang aman dan kondusif.

“Ormas merupakan bagian penting dalam struktur sosial kita. Selain sebagai wadah untuk menyalurkan aspirasi, ormas juga berperan dalam memperkuat kesatuan dan persatuan bangsa,” ujar Eko Heru Surono.

Pemkab Rugi Hampir Rp 1 Miliar, Anggaran Bencana Terpakai

Dalam kesempatan itu, Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Banyumas, Nungky Harry Rachmat, menyayangkan insiden aksi anarkis yang terjadi di Purwokerto pada Jumat (30/8/2025).

Nungky mengungkapkan, aksi tersebut menyebabkan kerugian materiil yang tidak sedikit bagi Pemkab Banyumas.

IDPOST.ID – Polemik tunjangan perumahan dan transportasi pimpinan serta anggota DPRD Banyumas memantik respons berbagai elemen masyarakat.

Diskusi publik digelar di Pendopo Satelit TV, Jumat (19/9/2025) malam, diikuti puluhan aktivis dari organisasi kampus dan masyarakat sipil.

Praktisi hukum sekaligus pemerhati kebijakan publik dari Forum Banyumas Bersuara, Aan Rohaeni SH, menilai Peraturan Bupati (Perbup) Nomor 9 Tahun 2024 yang menjadi dasar pemberian tunjangan tersebut sudah tidak memenuhi asas kepatutan dan kewajaran dalam pengelolaan anggaran daerah.

Aan mengungkapkan, dalam lima tahun terakhir, Ketua DPRD Banyumas menerima tunjangan perumahan lebih dari Rp2,5 miliar, Wakil Ketua Rp1,7 miliar, dan anggota DPRD Rp1,4 miliar. Total anggaran yang digelontorkan mencapai Rp74 miliar.

Ia menyoroti proses penyusunan Standar Satuan Harga (SSH) yang menjadi acuan tunjangan. Menurutnya, kajian SSH semestinya melibatkan minimal dua Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) yang bersertifikat dan independen.

“Kalau hanya satu KJPP, apalagi yang ditunjuk dari internal, itu rawan manipulasi. Saya berani menantang validitasnya,” tegas Aan.

Aan juga menduga Perbup tersebut melanggar Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 18 Tahun 2017, khususnya Pasal 17 tentang asas kepatutan dan kewajaran.

“Kerugian negara itu ukurannya materil. Penyidik bisa dengan mudah membuktikan apakah Perbup ini sesuai dengan PP atau tidak,” ujarnya.