Bupati Blitar Sampaikan Progres dan Capaian ke BPKP Jatim

IDPOST.CO.ID – Bupati Blitar, Rini Syarifah terima kunjungan dari BPKP (Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan) Provinsi Jatim.

“Hari ini, saya bersilahturahmi dengan Kepala Perwakilan BPKP (Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan) Provinsi Jatim yakni Bapak Abul Chair bersama rombongan di Pendopo RHN,” katanya, Selasa 27 Februari 2024.

Dalam kesempatan tersebut, Bupati Blitar menyampaikan progresnya memimpin Kabupaten Blitar selama tiga tahun.

“Saya menyampaikan progres untuk Kabupaten Blitar sudah cukup bagus diantaranya angka kemiskinan ekstrim menurun yakni dari 8,71 persen tahun 2022 menjadi 8,69 persen di tahun 2023,” ucapnya.

Selain itu, didepan BPKP dan rombongan Mak Rini juga memaparkan capaianya lainya diantaranya capaian BUMD

“BUMD juga mulai menunjukkan prestasi seperti PDAM maupun BPR Has,” tuturnya.

“Semua itu, berkat kerja keras dari semua lapisan dan ke depan akan terus digenjot supaya memberikan manfaat bagi masyarakat,” lanjutnya.

Bupati juga meminta kepada BPKP untuk memberikan masukan dan sumbangsih terkait penggunaan anggaran pemerintah

“Disini, saya meminta kepada BPKP untuk memberikan masukan dan sumbangsih terkait penggunaan anggaran pemerintah,” ucapnya.

“Semoga, sinergitas antara Pemkab Blitar bersama BPKP tetap terjaga dengan baik,” tutupnya.

Perjuangan Melawan Kemiskinan, Capaian Bupati Blitar dalam Penurunan Angka Kemiskinan

IDPOST.CO.ID – Tiga tahun menjabat sebagai Bupati Blitar, Rini Syarifah paparkan capaian selama ia menjadi orang nomor satu di Kabupaten Blitar.

Mak Rini mengatakan kalau pada tahun 2021 tercatat angka kemiskinan di Kabupaten Blitar sebesar 9,65% turun pada tahun 2022 menjadi 8,71%.

“Dan pada Tahun 2023 angka kemiskinan kembali turun menjadi 8,69%. Hal ini menjadikan capaian terendah dalam 15 tahun terakhir,” katanya, Senin 26 Februari 2024.

Dengan turunya angka kemiskinan, Bupati menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah bekerja keras, mensukseskan program/kegiatan dalam rangka penurunan kemiskinan di Kabupaten Blitar.

“Capaian luar biasa ini bukan prestasi saya, namun prestasi kita semua. Ini wujud komitmen kita bersama untuk bersama-sama menurunkan angka kemiskinan,” ujarnya.

Lebih lanjut Bupati Blitar menyampaikan, banyak program yang dilaksanakan Pemerintah Kabupaten Blitar dalam upaya pengentasan kemiskinan.

Diantaranya lanjutnya, melalui Bantuan Langsung Tunai bagi keluarga miskin ekstrem, rehabilitasi rumah tidak layak huni.

“Selain itu, ada penyediaan infrastruktur dasar berupa perluasan SPAM Jaringan Perpipaan dan Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik, Penyediaan sambungan listrik bagi keluarga tanpa penerangan listrik, dan berbagai program pelatihan,” ujarnya.

Bahkan ucapnya, atas upaya penurunan kemiskinan ekstrem baik melalui pendataan, penerbitan SK pensasaran, dan integrasi program penanganan kemiskinan.

“Pada tahun 2023 Pemerintah Kabupaten Blitar mendapatkan Insentif Fiskal Kategori Kinerja Penghapusan Kemiskinan Ekstrem sebesar Rp.6.397.902.000,00,” tuturnya.a

Mak Rini menegaskan, meminimalisir kemiskinan sebagai upaya untuk mewujdukan Kabupaten Blitar yang mandiri dan sejahtera berlandaskan akhlak mulia baldatun toyyibatun warobun ghofur.

Sementara itu, Supriarno salah seorang pengacara di Kabupaten Blitar menyampaikan, apresiasi atas menurunnya angka kemiskinan di Kabupaten Blitar.

Namun dia berharap, upaya-upaya yang maksimal dan langkah-langkah strategis dari Pemerintah Kabupaten Blitar harus terus dilakukan.

“Pemerintah harus berpihak pada masyarakat miskin. Karena sesuai Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengamanatkan kewajiban negara untuk memelihara fakir miskin dan anak terlantar,” ucapnya.

Bupati Blitar Rini Syarifah Pimpin Pelantikan Pengurus Cabang IAI: Wujudkan Apoteker Berkualitas

IDPOST.CO.IDBupati Blitar Rini Syarifah melantik pengurus cabang Ikatan Apoteker Indonesua (IAI) periode 2022-2026.

Selain pelantikan Bupati Blitar serta membuka rapat kerja seminar peran organisasi profesi Ikatan Apoteker Indonesia di Ruang Candi Penataran Kantor Bupatk Blitar, Sabtu (24/02/2024).

Dalam sambutanya Bupati Blitar mengucapkan selamat kepada para pengurus yang baru saja dilantik.

Selain itu, Bupati Blitar berharap para pengurus baru dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawab dengan penuh amanah serta memajukan organisasi demi menghasilkan apoteker berkualitas sesuai standar regional dan internasional.

“Semoga bisa melaksanakan tugas dan tanggungjawab dengan penuh amanah serta memajukan organisasi demi menghasilkan apoteker, apoteker Spesialis, apoteker advance dan tenaga kefarmasian lainnya yang memiliki kemampuan akademik dan profesional yang tinggi sesuai dengan standar regional maupun internasional”, ungkapnya.

Selain melantik, Bupati Blitar juga membuka acara dilengkapi dengan seminar yang membahas Peran Organisasi Profesi IAI pasca pengesahan Undang-Undang Kesehatan nomer 17 tahun 2023.

“Harapanya rangkaian kegiatan ini dapat mewujudkan komitmen, inovasi, tanggung jawab, dan antusiasme dalam mendukung peningkatan pelayanan kesehatan masyarakat, sesuai dengan visi pemerintah,” ujarnya.

Turut hadir dalam kegiatan, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Blitar, Dewan dan Pengurus IAI Provinsi Jawa Timur, Ketua Dewas dan Pengurus Cabang Kabupaten Blitar, serta peserta yang menghadiri acara tersebut.

Bupati Blitar Rini Syarifah Resmikan Gedung Sekolah: Investasi untuk Generasi Cerdas

IDPOST.CO.ID – Bupati Blitar Rini Syarifah meresmikan rehabilitasi dan pembangunan gedung sekolah di UPT SDN Bendosari 01, Jumat 23 Februari 2023.

Pembangunan gedung sekolah UPT SDN Bendosari 01 menggunakan Dana Alokasi Khusus (DAK) fisik tahun 2023.

Disela-sela peresmian Bupati Blitar mengatakan kalau sekolah merupakan sarana yang harus mendapat perhatian khusus.

“Sebab, dari sekolah akan lahir generasi cerdas sebagai penerus pembangunan bangsa,” katanya.

Bupati juga mengatakan kalau, dengan gedung sekolah yang aman, bersih dan terlihat rapi, tentu akan membuat anak didik dan guru juga nyaman.

“Untuk itu sekali lagi terima kasih atas kerjasama semua pihak sehingga sekolah ini bisa direhabilitasi,” ucapnya.

“Dengan adanya rehabilitasi gedung menjadi penyemangat untuk keluarga besar SDN Bendosari 1 agar lebih meningkatkan kualitas dan kuantitas,” lanjutnya.

Bupati berharap UPT SD Negeri Bendosari 01 Kademangan sekaligus pelaksana Program Sekolah Penggerak harus mampu menjadi motivator dan pilot project dalam melaksanakan Kurikulum Merdeka.

“Perkembangan zaman terus melesat dengan cepat. Kecepatan teknologi informasi sebagai salah satu dampak perkembangan zaman juga semakin tak terbendung,” ucapnya.

“Sehingga seluruh elemen harus beradaptasi, termasuk panjenengan sebagai pendidik,” lanjutnya.

Bupati juga mengatakan kalau dengan hadirnya Program Merdeka Belajar semakin menegaskan bahwa seluruh pendidik harus lebih inovatif, kreatif.

“Selain iti dituntut agar mampu mengaplikasikan informasi teknologi karena dituntut untuk menciptakan pendidikan yang menyenangkan bagi peserta, dengan menekankan pada pengembangan aspek keterampilan dan karakter sesuai nilai-nilai bangsa Indonesia,” tutupnya.

MoU Pemerintah Kabupaten Blitar dan Kejaksaan Negeri, Langkah Konkrit dalam Penanganan Masalah Hukum

IDPOST.CO.ID – Pemerintah Kabupaten Blitar bersama Kejaksaan Negeri Blitar melakukan penandatangani Nota Kesepakatan di Pendopo Ronggo Hadi Negoro (RHN), Rabu 21 Februari 2024.

Penandatangan yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Blitar bersama Kejaksaan Negeri tentang penguatan fungsi perdata dan tata usaha negara dalam penyelenggaraan pemerintah serta dukungan layanan Mal Pelayanan Publik (MPP) Kabupaten Blitar

Dalam sambutanya Bupati Blitar Rini Syarifah mengatakan kalau salah satu tujuan antara pihaknya dengan Kejaksaan Negeri Blitar untuk meminimalisir potensi penyimpangan.

“Salah satu tujuan dari kegiatan ini adalah untuk meminimalisir potensi penyimpangan dalam penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Blitar,” kata Bupati.

“Hal ini bertujuan untuk menangani dan menyelesaikan permasalahan hukum perdata dan Tata Usaha Negara yang dihadapi Pemerintah Kabupaten Blitar baik di luar maupun di dalam pengadilan,” lanjutnya.

Selain itu Bupati juga mengatakan kalau MoU dilakukan dengan memberikan bantuan hukum oleh Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara Kejaksaan Negeri Blitar

“Ini dilakukan dengan memberikan bantuan hukum, pertimbangan hukum, dan tindakan hukum lainnya oleh Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara Kejaksaan Negeri Blitar”, ungkapnya.

Bupati berharap, dengan adanya nota kesepakatan ini, akan membawa banyak manfaat bagi Pemkab Blitar Blitar karena seringkali selama ini tugas dan pekerjaan dari Pemkab Blitar bersinggungan dengan masalah hukum perdata dan tata usaha negara.

“Selain itu, Kejaksaan juga betugas di bidang pidana. artinya juga berwenang menjadi pengacara negara,” tuturnya.

Sebagai informasi, turut hadir dalam acara MoU Kepala Kejaksaan Negeri Blitar, Sekda Blitar, Asisten serta Kepala OPD terkait.

Viral Film Dirty Vote, Alissa Wahid: Fakta vs Retorika Politik

IDPOST.CO.ID Alissa Wahid, putri sulung Gus Dur, memberikan tanggapan terhadap pernyataan Habiburokhman, Wakil Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran, yang menyebut film dokumenter ‘Dirty Vote’ sebagai berisi fitnah. Selain itu, Habib juga meragukan kebenaran dari pakar-pakar hukum tata negara yang dihadirkan dalam film tersebut.

Alissa Wahid berseberangan pendapat dengan TKN Prabowo-Gibran mengenai film ‘Dirty Vote’. Menurutnya, ketiga pakar hukum yang terlibat dalam film tersebut, yakni Bivitri Susanti, Feri Amsari, dan Zainal Arifin Mochtar, memiliki rekam jejak dan kredibilitas yang jelas. Begitu pula dengan rumah produksi WatchDoc yang menjadi produsen film tersebut, yang dianggapnya memiliki dasar yang kuat untuk dipercaya.

“Dirty Vote. Diisi oleh 3 Pejuang Demokrasi yang dihormati oleh para aktivis se-Indonesia. Rekam jejak & kredibilitas jelas. Diproduksi oleh WatchDoc, produsen film-film dokumenter, penerima penghargaan Magsaysay Award yang dianggap sebagai Nobel Asia. Percaya? Ya iyalah,” cuit Alissa Wahid dalam akun pribadinya di Twitter pada Minggu (11/2/2024).

Alissa Wahid juga membagikan pengalamannya ketika Bivitri Susanti berdebat dengan Presiden Jokowi dalam perjuangan penyelamatan KPK. Ia menilai bahwa debat tersebut sangat bernas, dengan argumen yang solid dan berani.

“Saya pernah lihat langsung Mbak Bibip berdebat dengan pak Jokowi di istana, waktu kami perjuangkan penyelamatan KPK. Sangat bernas, solid argumen & BERANI,” ungkapnya.

Tentang Feri Amsari, Alissa Wahid menyebutnya sebagai sosok yang konsisten dalam memerangi korupsi. Oleh karena itu, ia yakin bahwa argumen yang disampaikan dalam ‘Dirty Vote’ didasarkan pada data yang valid.

“Uda Feri Amsari konsisten banget utk anti korupsi. Argumen di Dirty Vote itu berbasis data publik. Mas Uceng? idolak,” tandas Alissa Wahid.

Cak Imin dan Kontroversi Dirty Vote, Memahami Etika Komunikasi Politik

IDPOST.CO.ID – Film Dirty Vote mencuri perhatian publik, bahkan pada hari penayangannya, judul film dan para tokohnya menjadi trending di media sosial Twitter. Banyak pihak yang turut memberikan komentar terhadap film ini.

Salah satu komentar datang dari calon wakil presiden nomor urut 1, Muhaimin Iskandar atau Cak Imin. Dia membuat cuitan terkait film tersebut, namun netizen kemudian mengingatkannya agar tidak memberikan banyak komentar selama masa tenang Pemilihan Presiden 2024.

Cuitan Cak Imin sebenarnya hanya berupa pertanyaan, di mana ia menanyakan apakah netizen atau pengikut media sosialnya sudah menonton film yang disutradarai oleh Dandhy Laksono tersebut.

“Sudah ada yang menonton?” tulis Cak Imin sambil mengunggah trailer film tersebut.

Namun, situasi tersebut membuat netizen mengingatkannya agar mematuhi masa tenang Pilpres jika sudah dimulai. Beberapa netizen pendukungnya menyarankan agar Cak Imin lebih tertib selama masa tenang ini, untuk menghindari tudingan terhadap paslon nomor urut 1.

“Masa tenang, Cak. Lebih baik gunakan akun alternatif untuk ber-Twitter,” ujar netizen.

“Seharusnya tidak ikut berbagi, Cak. Hindari tudingan yang tidak diinginkan,” tambah netizen lainnya.

“Filmnya bagus, Cak, tapi bolehkah dihapus saja? Kita sudah mengetahui informasi tentang film ini dari sumber lain, jadi lebih baik tidak diunggah oleh diri sendiri, nanti ada tuduhan yang tidak diinginkan,” ucap netizen lainnya.

Ada juga yang menyarankan agar pasangannya, Anies Baswedan, turun tangan untuk menyita ponsel Cak Imin.

“Takut banget dipermasalahkan lagi. Masa tenang, harap ponselnya Cak Imin disita dulu, ya, Pak @aniesbaswedan,” pinta netizen lainnya.

Tanda Tanya di Balik Hilangnya Film Dirty Vote dari YouTube, Benarkah Ada Manipulasi?

IDPOST.CO.ID – Baru-baru ini, film berjudul Dirty Vote sedang menjadi topik pembicaraan yang hangat di kalangan publik. Alasannya adalah film ini mengungkap desain kecurangan yang terjadi pada Pemilu 2024.

Film ini melibatkan tiga ahli hukum tata negara, yaitu Bivitri Susanti, Zainal Arifin Mochtar, dan Feri Amsari.

Namun, film yang membahas tentang kecurangan dalam Pemilu 2024 ini mulai menimbulkan kejanggalan. Tiba-tiba, film ini tidak muncul dalam hasil pencarian di YouTube. Hal ini diakui oleh seorang pengguna bernama X dengan akun @Puthutea.

Pernyataan tersebut kemudian memancing berbagai tanggapan dari warganet. Banyak yang mengaku tidak menemukan film tersebut langsung dari channel YouTube resminya.

Dalam waktu lima jam setelah tayang di akun YouTube PSHK Indonesia, film ini sudah ditonton sebanyak 346 ribu kali. Namun, hingga artikel ini ditulis, jumlah penontonnya telah mencapai 2,2 juta.

Secara keseluruhan, para ahli dalam film dokumenter ini secara detail mengungkap kecurangan yang terjadi pada Pemilu 2024 berdasarkan data dan fakta.

Diharapkan film dokumenter Dirty Vote ini dapat memberikan edukasi dan wawasan baru kepada masyarakat Indonesia dalam menghadapi Pemilu yang sering dimanfaatkan oleh politisi untuk mencapai tujuan mereka.

Bagi yang ingin menonton Dirty Vote, film ini dapat disaksikan langsung di akun YouTube Dirty Vote atau melalui tautan yang tersedia.

Link nonton film Dirty Vote