Tag: berita hari ini

Gabungan 1000 Pengacara Ganjar-Mahfud Minta Atensi Tragedi Berdarah Boyolali, Megawati: Usut Tuntas!

IDPOST.CO.ID – Gabungan 1000 Pengacara Ganjar – Mahfud Law And Development Centre (GLDC) meminta atensi sekaligus mendesak Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto untuk segera mengusut tuntas tindak kekerasan dan penganiayaan yang dilakukan oleh anggota TNI Yonif 408/Sbh di Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah, pada Sabtu, 30 Desember 2023 lalu Sekitar pukul 11.19 WIB. Diketahui, warga yang dianiaya merupakan relawan pendukung Ganjar-Mahfud.

Menurut Megawati, S.H, M.H, salah satu pengacara sekaligus koordinator GLDC, kekerasan oleh militer yang terjadi terhadap masyarakat sipil pada masa menjelang pemilihan umum berpotensi memberikan ketakutan kepada publik, terutama pemilih, sekalipun motif dan alasan di balik aksi kekerasan tersebut tidak terkait dengan pemilihan umum.

“Oleh karena itu harus diusut tuntas, karena adanya peristiwa tersebut masyarakat bisa saja beranggapan bahwa kekerasan tersebut adalah sinyal atas ketidaknetralan aparat di dalam pemilu kali ini, yang mengandung pesan bahwa jika tidak memilih pilihan yang didukung oleh pemerintah, maka hal yang sama bisa saja menimpa para pemilih. Padahal, sesuai dengan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menyebutkan bahwa asas atau dasar pelaksanaan Pemilihan Umum (Pemilu) adalah ‘Luber Jurdil’, yaitu singkatan dari ‘Langsung; Umum; Bebas; Rahasia; Jujur dan Adil,” kata Megawati di Jakarta, Kamis (4/1/2024).

Akibat penganiayaan tersebut, sebanyak tujuh orang korban dilarikan ke rumah sakit. Dua dirawat di RSUD Pandan Arang Boyolali dan lima orang lainnya menjalani rawat jalan. Pasca-kejadian, kondisi para korban mengalami trauma psikis sehingga harus mendapatkan perawatan mental dan psikologis yang intensif.

Menurut informasi terakhir yang diterima GLDC, saat ini sudah terkonfirmasi ada 15 anggota TNI raider 408/Sbh yang sudah diperiksa dan naik ke penyidikan.

“Dimana dalam UU nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI adalah melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut serta melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial,” terang Megawati.

Adapun para koordinator GLDC mendesak kepada Panglima TNI agar memberikan sanksi tegas terhadap para pelaku.

“Atas kejadian tersebut pula, Panglima TNI harus melihat kepada UU No 39. Tahun 1999 Pasal 1 ayat (1), Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Juga di katakan pada UUD 1945 Pasal 1 ayat (3), Negara Indonesia adalah negara hukum. Maka dari itu, hukum tetap harus berjalan dan tidak boleh adanya keberpihakan kepada para terduga pelaku,” ujar Ricky SP Siahaan, S.E., S.H, salah satu koordinator GLDC.

Dalam kasus ini, GLDC juga mengecam keras peristiwa berdarah tersebut dan diharapkan kedepannya agar hal ini tidak terjadi lagi dan TNI harus adil dan tidak memihak dalam pengamanan dalam Pemilu RI Tahun 2024.

Cara Ampuh Mengurangi Kebisingan Knalpot Brong: Tidak Ribet, Tapi Efektif!

IDPOST.CO.ID – Belakangan ini viral terkait kasus penganiayaan relawan Ganjar Pranowo- Mahfud MD oleh oknum TNI di Boyolali.

Pengeroyokan tersebut dipicu karena suara bising knalpot brong saat relawan melitas di depan Markas Kompi B Yonif Raider 408/Sbh, Jalan Perintis Kemerdekaan, Sabtu 30 Desember 2023.

Lantas bagaimana cara agar saat memakai knalpot brong agar tidak membuat berisik dan tidak mengganggu orang lain.

Sebagian orang beranggapan kalau memakai knalpot brong atau racing bisa mendongkrak performa mesin.

Selain itu memakai knalpot brong saat melintasi jalan-jalan sempit yang padat, pasti akan memicu masalah.

Sebab, orang yang terganggu dengan suara knalpot tersebut bisa jadi akan marah.

Berikut beberapa tips atau cara membuat knalpot racing tidak berisik dikutip dari berbagai sumber. Penasaran kan? Simak selengkapnya di bawah ini ya!

1. Menggunakan peredam suara

Merupakan solusi paling simpel dan terjangkau untuk para pengguna knalpot racing. Penggunaan peredam dapat mengurangi kebisingan yang dihasilkan oleh knalpot. Pemasangan peredam ini cukup mudah, di mana hanya perlu dimasukkan ke dalam pipa knalpot.

Meskipun penggunaan alat peredam ini tidak menurunkan kebisingan knalpot racing secara maksimal, namun tetap merupakan solusi yang perlu dicoba. Metode ini dianggap sebagai cara paling sederhana dan ekonomis untuk mengurangi tingkat kebisingan knalpot racing.

2. Mengganti muffler lama

Muffler merupakan bagian krusial dari knalpot, terletak di ujungnya, dan beruntungnya, dapat diganti. Mengganti muffler dapat membuat knalpot lebih tenang.

Namun, sebelum memutuskan untuk mengganti muffler, disarankan untuk berkonsultasi terlebih dahulu dengan teman atau mekanik motor. Ketersediaan berbagai varian muffler saat ini memerlukan penelitian agar tidak mengurangi performa motor. Oleh karena itu, penelitian sebelum pembelian sangat disarankan.

3. Menggunakan silent coat atau dynamat

Untuk knalpot racing mobil, terdapat berbagai tips dan teknik yang dapat membuatnya lebih tenang.

Salah satunya adalah dengan menambahkan keset kedap suara di lantai dan langit-langit interior bersamaan dengan bahan penyerap suara di bagian dalam pintu, seperti silent coat atau dynamat.

Terdapat pula semprotan kedap suara yang dapat membantu untuk meminimalkan kebisingan pada knalpot.

Demikianlah beberapa cara untuk membuat knalpot racing kendaraan lebih ramah lingkungan tanpa mengorbankan performa.

Sinergitas Kepolisian dan DPD LDII Sidoarjo Ciptakan Pemilu Damai 2024

IDPOST.CO.ID – Pelaksanaan Pemilihan Umum (Pemilu) tahun 2024, menjadi perhatian serius pihak Kepolisian. Menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat pada saat digelarnya pesta demokrasi ini menjadi prioritas utama.

Demi tercapainya kondisi tersebut, Kapolresta Sidoarjo AKBP Christian Tobing dan Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII) Kabupaten Sidoarjo berdampingan untuk bersama-sama menciptakan Pemilu yang aman, damai, serta lancar.

Dalam pertemuan di Kantor DPD LDII Sidoarjo pada Sabtu (30/12/2023), Kapolresta Sidoarjo mengatakan bahwasanya dalam pelaksanaan Pemilu 2024, TNI-Polri bersikap netral serta berupaya semaksimal mungkin guna menjaga situasi kamtibmas tetap terjaga kondusif di tengah masyarakat.

“Peran tokoh agama dan tokoh masyarakat, organisasi keagamaan sangat penting dalam membantu menjaga stabilitas keamanan. Dan karenanya, Polresta Sidoarjo menggandeng DPD LDII Sidoarjo, bersama-sama menjaga dan memastikan situasi kamtibmas tetap terkendali di tengah masyarakat,” ungkapnya.

Ia berharap sinergi antara pihak keamanan baik TNI-POLRI dan organisasi keagamaan seperti LDII dapat membawa hasil terbaik dan sukses pada pelaksanaan Pemilu tahun 2024 mendatang.

Kapolresta Sidoarjo dan FKUB Sinergi Tingkatkan Kerukunan Umat

IDPOST.CO.ID – Kapolresta Sidoarjo, AKBP Christian Tobing, bersama perwakilan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Kabupaten Sidoarjo terus memperkuat kerjasama dalam menjaga kerukunan umat di wilayahnya.

Dalam pertemuan pada Kamis (30/12/2023), Kapolresta Sidoarjo menekankan betapa pentingnya peran FKUB dalam menjaga kerukunan antarumat beragama di tengah masyarakat jelang Pemilu 2024 serta bagaimana kepolisian dan FKUB dapat bersinergi untuk meningkatkan kerukunan umat.

Menghadapi agenda besar negara tersebut, FKUB bersama Kepolisian berkomitmen untuk memperkuat kerukunan antar umat beragama guna menjaga suasana kondusif di wilayah Kabupaten Sidoarjo.

“Perbedaan tidak bisa dihindari, tentu itu akan ada, namun kerukunan harus dijaga, untuk itu, sinergi antara kepolisian dan FKUB sangat penting guna menjaga kerukunan umat di Sidoarjo,” ungkapnya

Pada pertemuan itu FKUB Kabupaten Sidoarjo melalui M. Idham Kholiq memberikan sebuah penghargaan kepada Kapolresta Sidoarjo atas dukungan dan kerjasamanya dalam memelihara kerukunan umat beragama tahun 2023.

“Harapannya sinergi yang dibangun antara Kepolisian dan FKUB akan berlanjut menjadi komitmen untuk memperkuat kerukunan antar umat beragama di tahun-tahun mendatang,” ujar M Idham Kholiq.

Dengan semakin kuatnya kerjasama antara Kapolresta Sidoarjo dan FKUB Kabupaten Sidoarjo, diharapkan akan semakin terjaga kerukunan antarumat beragama di wilayah Sidoarjo.

Angka Kriminalitas Naik, Polresta Sidoarjo Musnahkan Barang Bukti Kejahatan

IDPOST.CO.ID – Polresta Sidoarjo menjelang akhir tahun 2023 melaksanakan pemusnahan berbagai barang bukti hasil dari berbagai kejahatan yang terjadi di wilayah Kabupaten Sidoarjo, pada satu tahun terakhir mencakup kasus curat, curanmor, judi, serta narkoba.

Kapolresta Sidoarjo, AKBP Christian Tobing memimpin langsung pemusnahan tersebut didampingi Pejabat Utama Polresta Sidoarjo, dan disaksikan pula Forkompinda Kabupaten Sidoarjo, pada Jumat, (29/12/2023) di halaman Mapolresta Sidoarjo.

AKBP Christian Tobing, bertekad memberantas peredaran narkoba dan miras di wilayahnya. Sejumlah narkotika dan ratusan botol miras dan senjata dimusnahkan sebagai wujud dari komitmen Kepolisian memberantas kejahatan terkait.

Barang bukti yang dimusnahkan antara lain, Narkoba meliputi, ganja seberat 869,45 gram, sabu-sabu seberat 7.174,82 gram, ekstasi sebanyak 519 butir, dan pil atau obat-obatan lainnya sebanyak 1.115.458 butir, minuman keras 426 botol dan senjata tajam berbagai jenis

AKBP Cristian Tobing mengungkapkan bahwa Polresta Sidoarjo telah berhasil mengungkap berbagai kasus kejahatan tahun 2022-2023 di angka 150% dibandingkan pengungkapan kasus di tahun sebelumnya.

Ia juga menyebut kasus kriminalitas meningkat dari 759 kasus tahun 2022 menjadi 1412 kasus tahun 2023 atau terjadi kenaikan sebesar 86,03 %.

“Naiknya kasus kriminalitas tersebut dibarengi juga prosentase penyelesaian perkara yang rata-rata mengalami kenaikan. mulai dari laporan hingga penyelesaiannya di atas 100% yang mencakup kasus curat, curanmor, judi, dan narkoba,” ungkapnya.

Pelanggaran tilang mengalami penurunan dengan tren 43,55%, sedang jumlah teguran meningkat hingga 55,2%. Hal tersebut disertai pula penurunan kejadian laka lantas sebesar 14,07%, dan kematian akibat kecelakaan turun sebesar 21,29%.

Selain itu, pengamanan tidak pidana ringan yang dilakukan bulan Januari-Desember 2023 berhasil mengajukan 301 perkara terkait penjualan miras tanpa ijin ke pengadilan, dengan penyelesaian perkara 100 botol dari jumlah miras yang disita sebesar 426 botol.

“Kepolisian juga berhasil untuk menuntaskan berbagai kasus yang menonjol di wilayah Sidoarjo seperti kejahatan jalanan, dan kejahatan terhadap perempuan dan anak,” ujar Kapolresta Sidoarjo

Ia juga tidak segan-segan menindak pelaku kejahatan, khususnya kelompok anak muda yang menggunakan sajam, ugal-ugalan di jalan raya, atau terkait premanisme, menjadi bagian penting dari upaya Polresta Sidoarjo dalam menjaga kamtibmas.

Pengamanan di tahun baru 2024 dilakukan Polresta Sidoarjo dengan pembentukan beberapa pos pengamanan yang berada di wilayah Sidoarjo. Penyekatan juga dilakukan dari luar wilayah kota Sidoarjo yang akan memasuki kota, dan personel ditempatkan di lokasi yang strategis.

Untuk menghindari kejahatan lebih lanjut, Kapolresta Sidoarjo mengimbau kepada masyarakat untuk bersama-sama menjaga situasi kamtibmas yang sudah terjaga selama ini. Hal ini bertujuan agar masyarakat dapat merayakan tahun baru dengan aman dan damai.

Capres Ganjar Pranowo Launching Program Unggulan KTP Sakti di Boyolali

IDPOST.CO.ID – Calon Presiden (Capres) nomor urut 3 Ganjar Pranowo, kembali melaunching program Satu Kartu Terpadu Indonesia atau KTP Sakti.

Program tersebut merupakan salah satu program unggulan yang ditawarkan Ganjar-Mahfud untuk membenahi pendataan penduduk Indonesia.

KTP Sakti diluncurkan sebagai respons atas keluhan rakyat yang diserap Ganjar-Mahfud saat berkeliling Indonesia. Keluhan yang paling banyak diterima saat bertemu rakyat misalnya dari kalangan petani, nelayan, pedagang pasar yakni terkait bantuan pemerintah yang tidak tepat sasaran.

Hal itu, kata Ganjar, membuat kecemburuan sosial di masyarakat dan mengakibatkan turunnya tingkat ketidakpercayaan masyarakat akan pendataan yang dilakukan pemerintah.

“Setelah kita berkeliling ke banyak tempat, ternyata banyak sekali komplain masyarakat soal siapa yang paling berhak mendapatkan bantuan, lalu terjadi kecemburuan dan orang bicara tidak tepat sasaran,” ujar Ganjar usai launching KTP Sakti di Lapangan Bangsalan, Kecamatan Teras, Kabupaten Boyolali, Sabtu (30/12/2023) siang.

Program KTP Sakti yang ditawarkan Ganjar-Mahfud untuk memudahkan distribusi berbagai program bansos yang sudah ada, seperti subsidi pendidikan, meliputi Program Indonesia Pintar, Kartu Indonesia Pintar (KIP) dan Kartu Indonesia Pintar Kuliah.

Kemudian subsidi kesehatan seperti subsidi keluarga miskin, Kartu Indonesia Sehat (KIS), Kartu Keluarga Sejahtera (KKS), Kartu Sembako Murah, Kartu Prakerja, Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Langsung Tunai (BLT), serta subsidi usaha produktif Kartu Tani, Pupuk, Solar Nelayan dan Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro dan UMKM.

Seluruh bantuan tersebut akan diakomodasi pendistribusiannya hanya dengan menggunakan satu kartu saja, sehingga lebih mudah, efektif dan tepat sasaran.

“Kalau selama ini sudah banyak bantuan masing-masing direpresentasikan dengan satu kartu, sekarang akan kita jadikan satu hanya dengan KTP,” kata Ganjar.

“Dengan KTP Sakti, profil masing-masing penduduk di Indonesia sudha kita ketahui. Mana yang miskin mesti dapat bantuan apa, yang profesi apa mesti dapat bantuan apa, sehingga satu data Indonesia melalui KTP Sakti ini bisa kita turunkan menjadi alat untuk menyalurkan program lebih tepat sasaran,” sambung Ganjar.

Lebih lanjut terkait sistem kepemerintahan yang lebih sederhana dan menyeluruh, Ganjar menyebutkan bahwa KTP Sakti nantinya juga beriringan dengan terbentuknya governance superapps.

Hal tersebut berdasarkan pengalaman Ganjar saat menjabat Gubernur Jawa Tengah dua periode. Saat itu, Ganjar menginisasi program LaporGub yang bertujuan untuk mempermudah masyarakat dalam menyampaikan aspirasi ke pemerintah.

Oleh sebab itu, Ganjar mengatakan bakal meningkatkan program serupa dan langsung menerapkannya jika terpilih menjadi Presiden RI 2024-2029.

“Yang begini yang bisa dibuat troubleshooting, karena report systemnya bisa kita perbaiki, kita kombinasikan pengalaman saya waktu di Jawa Tengah ada aplikasi LaporGub yang ini mau kita buat se-Indonesia sehingga menjadi governance superapps untuk mengontrol dengan data yang ada,” jelas Ganjar.

Yusril Sebut Putusan MK Nomor 90/2023 Tidak Melanggar Norma Etik Hukum, Ini Alasannya

IDPOST.CO.ID – Pakar hukum tata negara, Yusril Ihza Mahendra mengatakan bahwa pencalonan Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wakil presiden pendamping Prabowo Subianto dalam Pilpres 2024 tidak melanggar norma etik hukum.

Dia beralasan, ada perbedaan mendasar antara pelanggaran norma etik dengan pelanggaran norma tentang perilaku atau code of conduct.

Sebelumnya, Yusril memberikan klarifikasi terkait perdebatan hukum yang beredar di masyarakat, soal norma etik yang lebih tinggi daripada norma hukum. Dia juga sempat mengutip pandangan dalam hukum Islam yang menyebutkan jika norma etik bertentangan dengan norma hukum, maka norma hukum bisa dikesampingkan.

Narasi seperti itu kini digaungkan sebagai upaya delegitimasi pencalonan Gibran dalam kontestasi pemilu. Sebab, Wali Kota Solo itulah yang dinilai paling diuntungkan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 90/PUU-XXI/2023 tentang Ketentuan Tambahan Pengalaman Menjabat dari Keterpilihan Pemilu dalam Syarat Putusan Usia Minimal Capres/Cawapres, yang pada proses penetapannya Ketua MK Anwar Usman dinyatakan melanggar kode etik.

“Keputusan yang diambil Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) dalam kasus Pak Anwar Usman itu berbeda dengan norma etik dalam teori dan filsafat hukum. Peraturan (MKMK) itu dibuat dari derivasi undang-undang, sebagaimana juga peraturan kode etik hakim MK. Karena itu derivasi undang-undang, maka kedudukannya di bawah undang-undang kalau dilihat dari hierarki hukum,” kata Yusril dalam webinar Konstitusionalitas Pilpres 2024, baru-baru ini.

“Harus kita pahami betul (apa yang dilanggar Anwar Usman) adalah code of conduct, norma tentang perilaku, bukan norma mendasar di dalam filsafat hukum. Pengambil keputusan di dewan etik mestinya sadar apa yang mereka lakukan terbatas pada code of conduct, bukan pada norma etik yang ada di teori hukum,” paparnya.

Mantan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia periode 2001-2004 itu juga menegaskan pelanggaran yang menjerat Anwar Usman sama sekali tidak memiliki unsur pidana. Dengan demikian, argumen seputar Putusan MK Nomor 90 yang tidak lagi relevan dan telah terbantahkan dengan sendirinya.

“Secara teori hukum, kita tahu kalau terjadi pelanggaran hukum, pasti ada pelanggaran etik. Tapi kalau terjadi pelanggaran etik dalam makna code of conduct, belum tentu ada pelanggaran hukum. Jadi kasusnya Pak Anwar Usman dengan Pak Firli di KPK itu sangat berbeda. Karena di kasus Pak Anwar tidak ada tindakan hukum apapun, maka dewan etik harus bekerja dan memberikan sanksi etik,” terang Yusril.

“Sekali lagi, jangan dianggap pelanggaran yang diputuskan MKMK terhadap Pak Anwar Usman sebagai pelanggaran etik fundamental dalam filsafat hukum, tapi dalam konteks code of conduct dalam menjalankan jabatan tertentu di satu organisasi. Dan dari segi hukum, jelas Putusan MK adalah final dan mengikat, sehingga tidak akan gugur karena terjadi pelanggaran etik,” ujar pria yang juga pernah menjabat Menteri Sekretaris Negara periode 2004-2007 itu.

Sebelumnya, Yusril juga sempat menyampakan bahwa Komisi Pemilihan Umum (KPU) tidak melanggar kode etik karena memproses pencalonan Gibran sebagai cawapres dalam Pilpres 2024. Pernyataan itu disampaikan Yusril merespons komisioner KPU yang dilaporkan ke Dewan Kehormatan Pemilu (DKPP) atas tuduhan membiarkan Gibran mengikuti proses tahapan pencalonan dengan mengabaikan prinsip kepastian hukum.

Bima Arya Bocorkan Strategi Gibran Atasi Persoalan Pendidikan dan Lapangan Kerja

IDPOST.CO.ID – Anggota Dewan Pakar TKN Bima Arya Sugiarto membocorkan strategi cawapres Gibran Rakabumi Raka dalam mengatasi permasalahan pendidikan dan penciptaan lapangan kerja.

Bima menyebut, putra sulung presiden Jokowi yang pernah sekolah di Singapura memahami kunci kemajuan peradaban bergantung pada kesiapan sumber daya manusia.

“Melesatnya Singapura menjadi negara maju sangat ditentukan oleh sistem kaderisasi kepemimpinan. Tugas pemimpin hari ini adalah menyiapkan pemimpin masa depan. Kualitas seorang pemimpin juga ditentukan okeh sejauh mana dia berpikir untuk regenerasi. Ini ciri khas pemimpin visioner,” kata Bima dalam keterangan resminya, Sabtu (30/12/2023).

Wali Kota Bogor ini mengatakan, cawapres Prabowo itu menguasai data dan persoalan di lapangan dalam hal link and match antara kesempatan kerja dan kurikulum pendidikan serta ketersediaan tenaga kerja. Bekal Gibran sebagai Wali Kota Solo menurutnya dinilai mampu memberikan solusi karena sering berkutat dengan berbagai inovasi dan kolaborasi dalam dunia ekonomi kreatif dan teknologi yang membutuhkan tenaga kerja yang sesuai.

“Mas Gibran sangat mengerti bahwa Visi Indonesia Emas dalam hal hilirisasi dan energi misalnya, tak akan terwujud tanpa kita pastikan kesesuaian antara peluang dan kesiapan,” ujar Bima.

Bima mengklaim Gibran memiliki data yang komprehensif tentang peluang dan tren global di masa depan. Hal itu menjadi salah satu andalan Gibran dalam meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia.

“Mas Gibran punya data yang komprehensif tentang peluang dan tren global di masa depan. Seperti green economy & waste management, carbon trading and energy serta digitalisasi. Saya yakin bahwa mas Gibran akan bisa melakukan evaluasi dan kemudian menyesuaikan sistem pendidikan kita agar Indonesia bisa menjadi pemenang di 2045,” papar Bima.

Sebagai informasi, Kementerian PPN/Bappenas tegah menyusun Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025-2045 dalam mendukung pelaksanaan Visi Indonesia Emas 2045, mewujudkan Indonesia sebagai “Negara Nusantara Berdaulat, Maju, dan Berkelanjutan”.

Terdapat lima visi yang diusung, yakni pendapatan setara negara maju, kemiskinan menuju 0% dan berkurangnya ketimpangan, kepemimpinan dan pengaruh di dunia internasional meningkat, daya saing sumber daya manusia meningkat, dan intensitas emisi GRK menurun menuju Net Zero Emission.