Tag: boyolali

Dampak Banjir Parah di Boyolali, Warga Terlihat Sibuk Bersih-bersih

IDPOST.CO.ID – Warga Perum Mirai Jati 3 Desa Sawahan, Kecamatan Ngemplak, Boyolali, Jawa Tengah pada Jumat (12/01/2024) siang masih terlihat sibuk membersihan sisa-sisa lumpur dirumahnya masing-masing pasca terendam banjir pada Kamis (11/01/2024) malam.

Semua barang milik semua milik warga semua basah dan warga menjemurnya di jalan depan rumahnya, seperti kasur, kursi atau sofa, barang barang elektronik dan juga pakaian, tidak hanya itu ada juga barang barang milik warga yang rusak seperti pesawat televise, hand phone, dan juga buku.

Salah seorang warga Rino Andrias mengatakan, bahwa selama tinggal diperumahan daerah ini menjadi langganan banjir dan kali ini yang dinilai paling parah.

“Banjir ini setiap tahun yang terakhir ini yang paling parah, ketinggian air yang masuk rumah sekitar 80atau 90 centi dan 52 semua terkena,” katanya.

Tidak hanya warga yang melakukan bersih bersih, namun sejumlah anggota polisi dari polsek Ngemplak juga ikut membantu warga membersihkan tempat ibadah (musholla).

“kami dari Polsek ngemplak pasca banjir kita bersama sama anggota melakukan bhakti social membersihkan Musholla dan karpet yang bahsah kita cucikan,” kata Iptu Widarto Kapolsek Ngemplak saat ditemui dilokasi.

Sementara itu, Camat Ngemplak, Ari Wahyu Prabowo, menjelaskan bahwa ada dua desa yang dilanda banjir yaitu Kismoyoso dan Sawahan. Banjir di Kismoyoso tidak terlalu signifikan dibandingkan dengan banjir di Sawahan.

Banjir di wilayah Sawahan melanda Dukuh Ledok dan perumah Mirai Jati 3. Ketinggian air bervariasi, mulai dari selutut hingga sepinggang orang dewasa, bahkan ada yang sampai dada atau sekitar 150 cm.

“Di sana ada sekitar 60-an keluarga, yang terendam banjir ada sekitar 50-an rumah,” ucapnya.

Ari juga mengucapkan terima kasih kepada personel dari TNI, Polri, BPBD Boyolali, relawan, warga dan pihak pihak yang telah terjun untuk evakuasi dan mendirikan posko pengungsian untuk warga.

Ari menambahkan, bahwa hujan deras yang disertai pada Kamis (11/1/2024) melanda wilayah ngemplak yang mengakibatkan sejumlah pohon tumbang dan juga banjir.

FBT Laporkan Kasus Knalpot Brong di Depan Markas TNI 408 ke Polres Boyolali

IDPOST.CO.ID – Warga yang mengatasnamakan Forum Boyolali Tersenyum (FBT), mendatangi Mapolres Boyolali melaporkan gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat di Boyolali.

Perwakilan FBT, Anang Sugiantoko saat ditemui di Polres mengatakan, kedatangan ke Mapolres untuk meminta surat tandaterima pengajuan masyarakat terhadap pihak polres.

“Tadi malam surat pelaporannya sudah saya berikan ke polres, dan hari ini kami berdua minta tandaterima pengajuan tersebut,” katanya kepada wartawan di Mapolres, Rabu (10/1/2024).

Dikatakan Anang, pelaporan tersebut berupa insiden yang terjadi pada 30 Desember 2023 antara TNI dan relawan Ganjar-Mahfud saat melakukan konvoi dengan knalpot brong juga termasuk miras penyuplai mirasnya.

“Jadi yang kami laporkan ini waktu insiden di depan markas TNI 408 pada tanggal 30 Desember 2023 yang lalu, dan termasuk pemakai miras, penyupali miras serta penyandang dananya,” ujar dia.

Anang menjelaskan, dengan adanya laporan ini Boyolali menjadi tempat yang aman, nyaman untuk semua masyarakat. Selain itu, dalam pelaksanaan pemilu dapat berjalan dengan lancar dan damai dan benar benar menjadi pesta demokrasi untuk rakyat.

“Tentu dengan adanya insiden knalpot brong itu menimbulkan keresahan,membahayakan penguna jalan serta menimbulkan gangguan masyarakat,” jelas dia.

Kasi Humas Polres Boyolali, AKP Arif Mudi Prihanto, menyampaikan, pengaduan terkait knalpot brong sudah masuk di polres dan sekarang masih dilakukan pendalaman dan di klarifikasi serta dipelajari.

“Ya nanti pengaduan tersebut biar didalami dan dipelajari sama yang menangani,” kata dia.

Caleg Golkar di Boyolali, Isyaratkan Pupuk Subsidi Dihilangkan

IDPOST.CO.ID – Mantan anggota DPR RI dari Fraksi Golkar, Endang Srikarti Handayani mengigatkan kepada para warga untuk tidak salah pilih calon legislatif pada 2024 mendatang.

Sebab, apabila salah pilih akan rugi karena pemilihan tersebut dilakukan hanya setiap lima tahun sekali.

“Kalau ada putra daerah di daerah pemilihan (dapil) lima ini sebaiknya dipikirkan atau dipilih. Karena dari APBN tidak akan menggelontorkan ke desa desa kalau daerah tersebut tidak ada wakil rakyatnya,” katanya di Boyolali, Minggu (7/1/2024).

Endang mengibaratkan APBN yang kelautan dan APBD yang daerah. Artinya, APBN tersebut sumber anggaran tentu lebih besar dibanding dengan daerah. Kemudian dalam memilih nanti utamakan putra daerah.

“Kebetulan saya tahun ini ikut kontestan dalam legislatif, dan saya adalah putra daerah. Jangan sia siakan memilih putra daerah. Saya ingin di dapil lima ini guyup rukun dan kompak,” ujarnya.

Ia berharap, pada 2024 -2029 ada penyegaran. Tentunya masalah yang sering menghantui para petani adalah pupuk atau harga pupuk.

Tentunya pupuk yang sesuai porsi kebutuhan di ladang maupun persawahan. Lanjutnya, bahwa pupuk subsidi dan non subsidi sebenarnya berkualitas yang non subsidi.

“Terkait pupuk, udah saja dibebaskan saja para petani untuk membeli pupuk hilangkan saja yang subsidi mending diturunkan harganya. Sekarang itu kan terlalu banyak aturan. Namun saat ini kan boleh beli pakai KTP dan harus petani. Ya udah hilang saja kartu kartu itu. Padahal pupuk subsidi itu kurang berkualitas,” ujarnya.

Bupati Boyolali Lantik Dua Kadis Diawal Tahun 2024

IDPOST.CO.ID – Bupati Boyolali M Said Hidayat mengambil sumpah janji sekaligus melantik dua Kepala Dinas di Kantor Bupati pada Kamis (04/01/2024).

Dua kepala dinas tersebut yakni, Erma Sri Windarti sebelumnya sebagai Kepala Bagian Persidangan dan Peraturan Perundang-Undangan pada Sekretariar DPRD Boyolali kini beralih tugas sebagai Staf Ahli Bupati Bidang Administrasi dan Hukum. Kemudian, Suraji sebelumnya sebagai Sekretaris pada Dinas Lingkungan Hidup (DLH) kini menjabat sebagai kepala DLH.

Bupati Boyolali M Said Hidayat menyampaikan selamat kepada seluruh pejabat yang baru saja dilantik usai kekosongan pejabat.

“Segera menyesuaikan diri dan segera melaksanakan tugas dengan sebaik baiknya. Membangun Boyolali dapat segera kita padukan menjadi langkah yang cepat dalam upaya memberikan pelayanan sebaik baiknya kepada masyarakat dan dalam rangka penurunan angka kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat,” katanya kepada wartawan.

Kepala Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah (BKP2D) Boyolali, Waskitho Rahardjo menjelaskan, sebanyak 28 pejabat yang diambil sumpa atau janji jabatan dan dilantik pada hari ini.

Terdiri dari jabatan tinggi pratama 4 orang, jabatan administrator 9 orang, jabatan pengawas 5 orang dan jabatan fungsional tertentu 10 orang.

“Dilakukan pelantikan untuk penyesuaian nomenklatur perangkat daerah yang baru. BP3D menjadi Bapperida dan BKP2D menjadi BKPSDM. Selain itu juga penyesuaian salah satu bidang di Dinas Kesehatan, ada tiga seksi yang mengalami penyesuaian nomenklatur,” katanya.

Sesuai dengan nomenklatur, Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (BP3D)kini berubah menjadi Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida). Kemudian BKP2D kini menjadi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM).
Dengan dilantiknya dua Jabatan Tinggi Pratama, seluruh jabatan Eselon II di Pemkab Boyolali telah terisi.

“Saat ini untuk pejabat Eselon II sudah terisi semua,” pungkasnya. (Jko).

Gabungan 1000 Pengacara Ganjar-Mahfud Minta Atensi Tragedi Berdarah Boyolali, Megawati: Usut Tuntas!

IDPOST.CO.ID – Gabungan 1000 Pengacara Ganjar – Mahfud Law And Development Centre (GLDC) meminta atensi sekaligus mendesak Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto untuk segera mengusut tuntas tindak kekerasan dan penganiayaan yang dilakukan oleh anggota TNI Yonif 408/Sbh di Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah, pada Sabtu, 30 Desember 2023 lalu Sekitar pukul 11.19 WIB. Diketahui, warga yang dianiaya merupakan relawan pendukung Ganjar-Mahfud.

Menurut Megawati, S.H, M.H, salah satu pengacara sekaligus koordinator GLDC, kekerasan oleh militer yang terjadi terhadap masyarakat sipil pada masa menjelang pemilihan umum berpotensi memberikan ketakutan kepada publik, terutama pemilih, sekalipun motif dan alasan di balik aksi kekerasan tersebut tidak terkait dengan pemilihan umum.

“Oleh karena itu harus diusut tuntas, karena adanya peristiwa tersebut masyarakat bisa saja beranggapan bahwa kekerasan tersebut adalah sinyal atas ketidaknetralan aparat di dalam pemilu kali ini, yang mengandung pesan bahwa jika tidak memilih pilihan yang didukung oleh pemerintah, maka hal yang sama bisa saja menimpa para pemilih. Padahal, sesuai dengan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menyebutkan bahwa asas atau dasar pelaksanaan Pemilihan Umum (Pemilu) adalah ‘Luber Jurdil’, yaitu singkatan dari ‘Langsung; Umum; Bebas; Rahasia; Jujur dan Adil,” kata Megawati di Jakarta, Kamis (4/1/2024).

Akibat penganiayaan tersebut, sebanyak tujuh orang korban dilarikan ke rumah sakit. Dua dirawat di RSUD Pandan Arang Boyolali dan lima orang lainnya menjalani rawat jalan. Pasca-kejadian, kondisi para korban mengalami trauma psikis sehingga harus mendapatkan perawatan mental dan psikologis yang intensif.

Menurut informasi terakhir yang diterima GLDC, saat ini sudah terkonfirmasi ada 15 anggota TNI raider 408/Sbh yang sudah diperiksa dan naik ke penyidikan.

“Dimana dalam UU nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI adalah melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut serta melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial,” terang Megawati.

Adapun para koordinator GLDC mendesak kepada Panglima TNI agar memberikan sanksi tegas terhadap para pelaku.

“Atas kejadian tersebut pula, Panglima TNI harus melihat kepada UU No 39. Tahun 1999 Pasal 1 ayat (1), Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Juga di katakan pada UUD 1945 Pasal 1 ayat (3), Negara Indonesia adalah negara hukum. Maka dari itu, hukum tetap harus berjalan dan tidak boleh adanya keberpihakan kepada para terduga pelaku,” ujar Ricky SP Siahaan, S.E., S.H, salah satu koordinator GLDC.

Dalam kasus ini, GLDC juga mengecam keras peristiwa berdarah tersebut dan diharapkan kedepannya agar hal ini tidak terjadi lagi dan TNI harus adil dan tidak memihak dalam pengamanan dalam Pemilu RI Tahun 2024.

Capres Ganjar Pranowo Launching Program Unggulan KTP Sakti di Boyolali

IDPOST.CO.ID – Calon Presiden (Capres) nomor urut 3 Ganjar Pranowo, kembali melaunching program Satu Kartu Terpadu Indonesia atau KTP Sakti.

Program tersebut merupakan salah satu program unggulan yang ditawarkan Ganjar-Mahfud untuk membenahi pendataan penduduk Indonesia.

KTP Sakti diluncurkan sebagai respons atas keluhan rakyat yang diserap Ganjar-Mahfud saat berkeliling Indonesia. Keluhan yang paling banyak diterima saat bertemu rakyat misalnya dari kalangan petani, nelayan, pedagang pasar yakni terkait bantuan pemerintah yang tidak tepat sasaran.

Hal itu, kata Ganjar, membuat kecemburuan sosial di masyarakat dan mengakibatkan turunnya tingkat ketidakpercayaan masyarakat akan pendataan yang dilakukan pemerintah.

“Setelah kita berkeliling ke banyak tempat, ternyata banyak sekali komplain masyarakat soal siapa yang paling berhak mendapatkan bantuan, lalu terjadi kecemburuan dan orang bicara tidak tepat sasaran,” ujar Ganjar usai launching KTP Sakti di Lapangan Bangsalan, Kecamatan Teras, Kabupaten Boyolali, Sabtu (30/12/2023) siang.

Program KTP Sakti yang ditawarkan Ganjar-Mahfud untuk memudahkan distribusi berbagai program bansos yang sudah ada, seperti subsidi pendidikan, meliputi Program Indonesia Pintar, Kartu Indonesia Pintar (KIP) dan Kartu Indonesia Pintar Kuliah.

Kemudian subsidi kesehatan seperti subsidi keluarga miskin, Kartu Indonesia Sehat (KIS), Kartu Keluarga Sejahtera (KKS), Kartu Sembako Murah, Kartu Prakerja, Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Langsung Tunai (BLT), serta subsidi usaha produktif Kartu Tani, Pupuk, Solar Nelayan dan Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro dan UMKM.

Seluruh bantuan tersebut akan diakomodasi pendistribusiannya hanya dengan menggunakan satu kartu saja, sehingga lebih mudah, efektif dan tepat sasaran.

“Kalau selama ini sudah banyak bantuan masing-masing direpresentasikan dengan satu kartu, sekarang akan kita jadikan satu hanya dengan KTP,” kata Ganjar.

“Dengan KTP Sakti, profil masing-masing penduduk di Indonesia sudha kita ketahui. Mana yang miskin mesti dapat bantuan apa, yang profesi apa mesti dapat bantuan apa, sehingga satu data Indonesia melalui KTP Sakti ini bisa kita turunkan menjadi alat untuk menyalurkan program lebih tepat sasaran,” sambung Ganjar.

Lebih lanjut terkait sistem kepemerintahan yang lebih sederhana dan menyeluruh, Ganjar menyebutkan bahwa KTP Sakti nantinya juga beriringan dengan terbentuknya governance superapps.

Hal tersebut berdasarkan pengalaman Ganjar saat menjabat Gubernur Jawa Tengah dua periode. Saat itu, Ganjar menginisasi program LaporGub yang bertujuan untuk mempermudah masyarakat dalam menyampaikan aspirasi ke pemerintah.

Oleh sebab itu, Ganjar mengatakan bakal meningkatkan program serupa dan langsung menerapkannya jika terpilih menjadi Presiden RI 2024-2029.

“Yang begini yang bisa dibuat troubleshooting, karena report systemnya bisa kita perbaiki, kita kombinasikan pengalaman saya waktu di Jawa Tengah ada aplikasi LaporGub yang ini mau kita buat se-Indonesia sehingga menjadi governance superapps untuk mengontrol dengan data yang ada,” jelas Ganjar.

Sebanyak 32 Provinsi Pelaku Seni Kumpul di Boyolali Dukung Ganjar Mahmud

IDPOST.CO.ID – Pelaku seni yang mengatasnamakan Dalang Wartoyo Wonge Ganjar (DWGP) mengadakan kongres pertama di kantor sekertariatan di Desa Tegalgiri, Kecamatan Nogosari, Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah, Sabtu(23/12/2023) sore.

Para relawan tersebut merupakan perwakilan dari koordinator lapangan dari 32 provinsi, kongres ini sekaligus untuk merapatkan barisan guna memenangkan pasangan calon nomor urut tiga Ganjar Pronowo-Mahfud MD.

Ketua umum DWGP Ki Gondo Wartoyo mengatakan, kongres DWGP pertama ini diikuti perwakilan pengurus DWGP di 32 provinsi di Indonesia.

“Pesertanya itu korda,korlap dan tidak hanya itu saja yang datang namun meledak semua relawan juga datang di kongres ini,” katanya kepada wartawan disela kongres DWGP.

Ia mengungkapkan, dalam kongres ini juga dihadiri Tim Pemenangan Nasional (TPN) muda dan juga Srikandi Ganjar dari berbagai daerah.

“Dalam kongres ini nantinya juga dipentaskan wayang kulit, ketoprak dan campursari yang dimainkan oleh peserta kongres yang mayoritas pelaku seni,” ucapnya.

Sementara ketua tim pemenangan muda Jawa Tengah, Ikhwan Bujang menjelaskan program visi misi dari Ganjar-Mahfud akan terus melestarikan seni yang berada di Indonesia dan meningkatkan para pelaku usaha kreatif khususnya para pengrajin kesenian untuk ke level berikutnya.

“Kami menekankan bahwa kesenian ini yang menjadi fondasi dasar budaya, seni itu yang menjadi fondasi dasar bangsa Indonesia,” ucapnya.

Ikhwan berharap, kegiatan pada hari ini bisa memotivasi dan menguatkan kembali barisan Ganjar-Mahmud sebagai sosok yang terbuka dari berbagai elemen, tidak hanya orang-orang pada level atas, namun juga para pelaku seni, pengrajin, pelaku usaha kreatif.

“Kita dari tim pemenangan muda ingin meyakinkan dan mengajak keterlibatan generasi muda untuk bisa lebih banyak lagi berbicara mengenai isu kepemudaan. Tadi juga kami berdiskusi apa yang menjadi kebutuhan generasi muda di lapangan, termasuk pekerjaan, pendidikan, serta kebutuhan internet,” kata dia.

Ketua KONI Terpilih Komitmen Akan Perbaiki Cabang Olahraga di Boyolali

IDPOST.CO.ID – Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Cabang Kabupaten Boyolali gelar musyawarah olahraga kabupaten (musorkab) 2023 yang diikuti sebanyak 27 cabang olahraga.

Dalam musorkab tersebut, Kukuh Hadiatmo terpilih secara aklamasi dan akan memimpin KONI Boyolali dalam periode 2023-2027.

Bupati Boyolali M Said Hidayat dalam sambutana meminta berbagai cabang olahraga di Boyolali perlu ditingkatkan.

Selain itu, Bupati juga mengapresiasi ketua KONI sudah membuat prestasi olahraga dan memajukan olahraga di Boyolali.

“Kami sangat mengapresiasi ketua KONI sebelumnya, yang sudah membuat prestasi dan juga memajukan cabang olahraga di Boyolali. Tentunya berbagai cabang olahraga ini perlu ditingkatkan lagi,” katanya saat membuka Musorkab KONI, Rabu (20/12/2023).

Dihadapan para peserta Musorkab, Bupati juga merencanakan adanya museum olahraga sehingga kedepan prestasi dari para olahragawan tersebut dapat di tempatkan di museum.

Hal tersebut untuk menghargai prestasi para olahragawan. Kemudian prestasi tersebut juga dapat di bukukan sehingga dapat memotivasi warga masyarakat Boyolali.

“Kami merencanakan adanya museum olahraga di Boyolali ini. Dengan adanya museum olahraga tersebut tentu dapat menyimpan prestasi yang ditorehkan dari berbagai cabang olahraga, kemudian bisa juga prestasi itu dapat di bukukan. Nantinya buku prestasi itu dapat memotivasi masyarakat Boyolali,” kata dia.

Ketua Umum KONI Boyolali sebelumya, Agung Djoko Purwanto berharap, olahraga di Boyolali semakin maju, dan kepemimpinan KONI kedepan semakin baik. Kemudian berkaca dari Porprov Pati Raya dapat meningkat secara signifikan sehingga prestasi itu yang harus dipertahankan.

“Kami sudah purna pada bulan Desember 2023 ini, ya semoga pimpinan kedepan lebih baik lagi. Kemudian Porprov di Pati Raya dapat dipertahankan dan kedepan tentunya dapat di tingkatkan lagi,”ujar dia.

Sedangkan Ketua Umum KONI Boyolali terpilih, Kukuh Hadiatmo menyampaikan, kedepan akan menjadikan olahraga Boyolali prestasi dan melakukan sosialisasi terhadap cabang olahraga sehingga olahraga Boyolali ini kedepan lebih maju lagi.

“Mengemban amanah ini tentu tidak ringan, semoga olahraga Boyolali kedepan akan lebih baik, dan kami akan melakukan sosialisasi kepada cabang cabang olahraga,” kata dia.