Tag: DPR RI

Persiapan Hak Angket DPR RI, Proses dan Langkah Menuju Keadilan Pemilu 2024

IDPOST.CO.ID – Sekretaris Jenderal DPP PDIP, Hasto Kristiyanto, menjelaskan bahwa pengguliran hak angket di DPR RI terkait dugaan kecurangan dalam Pemilu 2024 masih menunggu rekomendasi dari Tim Khusus.

Tim ini dikenal sebagai Tim Hukum Pembela Demokrasi dan Keadilan Ganjar-Mahfud.

Saat berada di Kawasan Jakarta Pusat Hasto menyebut pihaknya masih menunggu rekomendasi dari tim khusus.

“Tim khusus ini langsung ya di bawah arahan dari para ketua umum partai dan juga direction langsung dipimpin langsung pasangan calon yaitu Pak Ganjar dan Prof Mahfud MD,” katanya.

Menurut Hasto, tim khusus tersebut saat ini tengah mengumpulkan fakta-fakta terkait dugaan kecurangan dalam Pemilu 2024 serta melakukan pengkajian lebih lanjut.

“Terkait dengan berbagai upaya baik hukum maupun politik dan juga penggalangan terhadap kelompok-kelompok pro demokrasi yang sangat peduli untuk menyelamatkan suara rakyat dan demokrasi. Telah dibentuk tim khusus. Tim khusus inilah yang sekarang sedang mengumpulkan berbagai fakta-fakta di dalam penyelenggaraan pemilu,” ungkapnya.

Hasto menambahkan, “Berbagai skenario politik, hukum, dan opsi-opsi sedang dikaji oleh tim khusus tersebut.”

Terkait apakah hak angket nantinya akan digulirkan untuk pemakzulan Presiden Jokowi, Hasto enggan berspekulasi secara tergesa-gesa.

“Ini kan baru dikaji, terhadap kemungkinan penggunaan aspek strategi hukum, strategi politik, termasuk masukan dari para pakar telematika, ini tentu saja nantinya akan menjadi masukan yang sangat penting di dalam pengambilan keputusan dari yang akan diusulkan direkomendasikan oleh tim khusus yang telah dibentuk oleh para ketua umum partai politik bersama pasangan calon Ganjar Mahfud,” pungkasnya.

Caleg Golkar di Boyolali, Isyaratkan Pupuk Subsidi Dihilangkan

IDPOST.CO.ID – Mantan anggota DPR RI dari Fraksi Golkar, Endang Srikarti Handayani mengigatkan kepada para warga untuk tidak salah pilih calon legislatif pada 2024 mendatang.

Sebab, apabila salah pilih akan rugi karena pemilihan tersebut dilakukan hanya setiap lima tahun sekali.

“Kalau ada putra daerah di daerah pemilihan (dapil) lima ini sebaiknya dipikirkan atau dipilih. Karena dari APBN tidak akan menggelontorkan ke desa desa kalau daerah tersebut tidak ada wakil rakyatnya,” katanya di Boyolali, Minggu (7/1/2024).

Endang mengibaratkan APBN yang kelautan dan APBD yang daerah. Artinya, APBN tersebut sumber anggaran tentu lebih besar dibanding dengan daerah. Kemudian dalam memilih nanti utamakan putra daerah.

“Kebetulan saya tahun ini ikut kontestan dalam legislatif, dan saya adalah putra daerah. Jangan sia siakan memilih putra daerah. Saya ingin di dapil lima ini guyup rukun dan kompak,” ujarnya.

Ia berharap, pada 2024 -2029 ada penyegaran. Tentunya masalah yang sering menghantui para petani adalah pupuk atau harga pupuk.

Tentunya pupuk yang sesuai porsi kebutuhan di ladang maupun persawahan. Lanjutnya, bahwa pupuk subsidi dan non subsidi sebenarnya berkualitas yang non subsidi.

“Terkait pupuk, udah saja dibebaskan saja para petani untuk membeli pupuk hilangkan saja yang subsidi mending diturunkan harganya. Sekarang itu kan terlalu banyak aturan. Namun saat ini kan boleh beli pakai KTP dan harus petani. Ya udah hilang saja kartu kartu itu. Padahal pupuk subsidi itu kurang berkualitas,” ujarnya.