Puan: Kerugian Bali Pascabanjir Bukan Cuma Materi, Tapi Juga Citra Indonesia di Mata Dunia

IDPOST.ID – Bencana banjir bandang yang menerjang Bali dinilai tidak hanya menimbulkan kerugian materiil bagi masyarakat setempat, tetapi juga berpotensi menciderai citra Indonesia sebagai destinasi pariwisata dunia. Peringatan ini disampaikan secara gamblang oleh Ketua DPR RI Puan Maharani.

Dalam pernyataannya di Jakarta, Kamis (11/9/2025), Puan menegaskan bahwa status Bali sebagai “wajah pariwisata Indonesia” menjadikan pemulihan pascabencana sebagai sebuah agenda nasional yang mendesak. Setiap keterlambatan dalam penanganan dapat diartikan sebagai kelambanan Indonesia dalam mengelola krisis.

“Kerugian ekonomi akibat banjir tidak hanya ditanggung masyarakat lokal, tetapi juga berdampak pada citra Indonesia di mata dunia. Ini adalah aset nasional yang harus kita jaga bersama,” ujar Puan.

Oleh sebab itu, Puan mendesak agar proses pemulihan dilakukan dengan cepat, transparan, dan menyentuh semua lapisan. Ia menolak jika rehabilitasi hanya difokuskan pada pembangunan jalan, jembatan, dan infrastruktur publik lainnya. Dukungan finansial dan pemulihan ekonomi bagi pelaku UMKM, pedagang tradisional, dan petani harus menjadi priorita.

“Jangan sampai warga hanya menunggu bantuan yang tak kunjung datang. Pemerintah daerah dan pusat harus hadir nyata di lapangan dengan langkah konkret,” tandasnya menegur.

Puan juga menyoroti pentingnya komunikasi publik yang jelas dan efektif dari pemerintah. Informasi yang terstruktur dan mudah diakses dinilai dapat mengurangi kebingungan dan kepanikan di tengah masyarakat, sekaligus mengirimkan sinyal positif kepada pasar global bahwa situasi telah terkendali.

Dengan pengawasan dari DPR, ia berharap langkah-langkah pemulihan dapat mengembalikan kepercayaan dunia terhadap Bali dan menjaga geliat ekonomi pulau dewata tersebut.

Puan Minta Pemulihan Bali Pascabanjir Harus Holistik, Dukung UMKM hingga Petani

IDPOST.ID – Ketua DPR RI Puan Maharani menekankan bahwa pemulihan Pulau Bali pascabanjir bandang yang melanda sejumlah wilayah harus dilakukan dengan pendekatan yang menyeluruh dan komprehensif.

Ia menegaskan bahwa penanganan tidak boleh hanya berfokus pada perbaikan infrastruktur fisik semata, melainkan juga harus memulihkan ekonomi masyarakat kecil yang menjadi tulang punggung perekonomian daerah.

Pernyataan ini disampaikan Puan dalam keterangan persnya di Jakarta, pada Kamis (11/9/2025). Mantan Menko PMK itu meminta agar pemerintah memberikan perhatian khusus kepada para pedagang pasar, petani, dan pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang ekonominya terpuruk akibat bencana.

“Pemulihan Bali harus dilakukan dengan pendekatan menyeluruh. Jangan hanya memperbaiki infrastruktur yang rusak, tetapi juga memastikan masyarakat kecil, para pedagang pasar, petani, hingga pelaku UMKM mendapatkan dukungan finansial agar tidak semakin terpuruk,” tegas Puan.

Puan mengingatkan bahwa Bali merupakan wajah pariwisata Indonesia di mata dunia. Oleh karena itu, kerugian yang ditimbulkan tidak hanya bersifat material dan dirasakan masyarakat lokal, tetapi juga berdampak pada citra nasional secara keseluruhan. Pemulihan yang lambat dapat berimbas pada kepercayaan wisatawan mancanegara.

“Bencana ini adalah pengingat bahwa negara harus hadir secara nyata. Bali harus segera pulih dan DPR akan mengawal agar proses pemulihan berjalan transparan, cepat, dan berpihak pada masyarakat,” janjinya.

Selain bantuan langsung, politisi PDI-Perjuangan ini juga mendorong pemerintah untuk memperkuat sistem mitigasi bencana jangka panjang. Langkah-langkah seperti audit tata ruang, penataan daerah aliran sungai (DAS), reboisasi, dan pembangunan sistem drainase yang lebih memadai dinilai penting untuk mencegah terulangnya bencana serupa di masa depan.

DPR berkomitmen untuk mengawal alokasi anggaran dan memastikan program pemulihan berjalan tepat sasaran, sehingga Bali dapat kembali bangkit lebih kuat.

KPK Apresiasi Layanan Publik di Kota Blitar, MPP dan RSUD Jadi Etalase Reformasi

IDPOST.ID – Tim monitoring Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI secara langsung meninjau kinerja dua instansi andalan Pemkot Blitar, yakni Mal Pelayanan Publik (MPP) dan RSUD Mardi Waluyo.

Kedua lokasi ini menjadi bukti nyata reformasi layanan publik yang menjadi pilar utama gerakan antikorupsi.

Kunjungan ini bagian dari rangkaian monitoring capaian indikator Kota Antikorupsi yang sedang dijalani Kota Blitar.

Wali Kota Blitar, Mas Ibin, menyatakan kedua instansi tersebut merupakan wujud komitmennya mewujudkan smart governance dan tata kelola yang bersih.

“Kami telah mengupayakan transformasi layanan melalui digitalisasi perizinan di MPP untuk meminimalisir kontak langsung yang berpotensi memicu pungli,” jelas Mas Ibin.

Sementara di RSUD Mardi Waluyo, sistem layanan yang transparan dan akuntabel terus ditingkatkan.

Langkah-langkah ini menjadi contoh konkret bagaimana pembangunan berbasis integritas diwujudkan dalam layanan yang langsung menyentuh kebutuhan masyarakat.

KPK menilai upaya ini sebagai langkah strategis yang signifikan mendongkrak nilai Kota Blitar dalam pemenuhan indikator antikorupsi.

Sementara Plh Direktur Pembinaan Peran Serta Masyarakat KPK, Ariz Dedi Arham, mengapresiasi capaian Kota Blitar. Dari awal program yang berada di angka 38,35, kini telah melonjak signifikan menjadi 77,5 poin.

“Tinggal kurang dua poin untuk mencapai ambang batas tertinggi, yakni 80. Kota Blitar adalah kota terakhir yang kami monitoring dan capaiannya sangat baik,” ujar Ariz.

Tambah SAE, Kota Blitar Selangkah Lagi Raih Gelar Kota Antikorupsi

IDPOST.IDKota Blitar tinggal selangkah lagi meraih predikat prestisius sebagai Kota Antikorupsi. Hal ini terungkap dalam Monitoring Capaian Pemenuhan Indikator Kota Antikorupsi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI di Balaikota Blitar, Kamis (11/9/2025).

Wali Kota Blitar, Syauqul Muhibbin atau yang akrab disapa Mas Ibin, menyambut baik proses evaluasi ini. Ia menegaskan komitmennya untuk membangun tata kelola pemerintahan yang bersih dan bebas dari korupsi.

“Korupsi adalah musuh utama pembangunan. Karena itu, pencegahan dan pemberantasan korupsi kami jadikan prioritas utama,” tegas Mas Ibin di hadapan jajaran pemda dan perwakilan KPK.

Sementara Plh Direktur Pembinaan Peran Serta Masyarakat KPK, Ariz Dedi Arham, mengapresiasi capaian Kota Blitar. Dari awal program yang berada di angka 38,35, kini telah melonjak signifikan menjadi 77,5 poin.

“Tinggal kurang dua poin untuk mencapai ambang batas tertinggi, yakni 80. Kota Blitar adalah kota terakhir yang kami monitoring dan capaiannya sangat baik,” ujar Ariz.

Keberhasilan ini didukung oleh sejumlah terobosan, seperti digitalisasi layanan di Mal Pelayanan Publik (MPP), penguatan sistem e-planning dan e-budgeting, serta pembangunan Zona Integritas di seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

Selain Gaji, Anggota DPRD Purworejo Juga Terima Dana Aspirasi dan Fasilitas Kunjungan Kerja

IDPOST.ID – Di luar gaji dan berbagai tunjangan yang diatur pemerintah, anggota DPRD Purworejo juga memiliki akses kepada dana aspirasi dan fasilitas kunjungan kerja yang dijamin peraturan perundang-undangan.

Dana tersebut dikenal sebagai Dana Pokir (Pokok Pikiran). Dana Pokir adalah alokasi anggaran dari APBD yang diusulkan anggota dewan untuk merealisasikan aspirasi masyarakat di daerah pemilihannya.

Penggunaannya bisa untuk pembangunan infrastruktur kecil, fasilitas umum, atau kegiatan pelayanan masyarakat. Dasar hukumnya adalah Permendagri Nomor 86 Tahun 2017.

Selain dana, anggota DPRD juga berhak melakukan kunjungan kerja (kunker). Kegiatan ini diatur dalam UU Pemerintahan Daerah dan Peraturan Tata Tertib DPRD setempat. Kunker bertujuan untuk menampung aspirasi, meninjau proyek, atau melakukan pembahasan dengan instansi terkait di luar daerah.

Fasilitas ini, seperti diungkapkan Sekretaris DPRD Purworejo Agus Aris Setiadi, merupakan bagian dari penunjang tugas dewan dalam menjalankan fungsi anggaran, legislasi, dan pengawasan untuk pembangunan daerah.

“Anggota DPRD juga menerima tunjangan jabatan, uang representasi (karena statusnya sebagai anggota dewan). Untuk besarannya, semua ada di PP Nomor 17 Tahun 2018 yang diperbaharui menjadi PP Nomor 1 Tahun 2023, silakan dilihat. Mohon maaf, saya tidak bisa menyampaikan besaran uang representasi dan tunjangan-tunjangan karena itu masuk ke ranah privasi,” ucap Agus Ari.

Bongkar Rincian Penghasilan Anggota DPRD Purworejo dari Gaji Pokok hingga Tunjangan Beras

IDPOST.ID – Masyarakat kerap penasaran dengan total penghasilan yang diterima anggota dewan di daerah. Sekretaris DPRD Kabupaten Purworejo, Agus Aris Setiadi, menjabarkan komponen-komponen penghasilan yang diterima anggota DPRD berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 1 Tahun 2023.

Agus menjelaskan, penghasilan utama adalah Uang Representasi atau gaji pokok bulanan. Besarannya bervariasi berdasarkan jabatan. Ketua DPRD menerima Rp 3.000.000, Wakil Ketua Rp 2.400.000, dan Anggota DPRD Rp 2.250.000.

“Selain itu, ada Tunjangan Keluarga untuk istri/suami sebesar 10% dari uang representasi, dan tunjangan anak 2% per anak, maksimal dua anak,” ujar Agus Ari saat ditemui di kantornya, Kamis (11/09/2025).

Yang unik, anggota dewan juga mendapat Tunjangan Pangan berupa beras. “Tunjangan pangan berupa beras, per orang 10 Kg untuk 4 orang dalam keluarga, dengan harga Rp 144.840 per Kg beras,” jelasnya.

Komponen lainnya meliputi Tunjangan Jabatan, Tunjangan Perumahan (jika tidak ada rumah dinas), Tunjangan Komunikasi, Transportasi, hingga uang paket untuk rapat dan perjalanan dinas. Agus menegaskan semua tunjangan ini adalah amanat PP dan melekat dengan tugas dan tanggung jawab mereka sebagai wakil rakyat.

Pengurus MUI Banyumas Resmi Dikukuhkan, Jadi Rumah Seduluran Umat Islam

IDPOST.ID – Sebanyak 70 pengurus Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Banyumas masa khidmah 2025–2030 resmi dikukuhkan dalam acara yang digelar di Pendopo Si Panji, Purwokerto, Kamis 11 September 2025.

Kepengurusan kali ini dinilai lebih variatif, mencerminkan keberagaman unsur masyarakat Islam di Banyumas.

Ketua MUI terpilih, KH Taefur Arofat, menyebut bahwa MUI Banyumas akan menjadi “rumah seduluran” bagi seluruh komponen umat Islam. “Pengurus kali ini berasal dari NU, Muhammadiyah, Al-Irsyad, dan lainnya. Mereka adalah tenaga-tenaga kompeten di bidangnya,” ujarnya.

Menurut Taefur, komposisi pengurus mencakup ulama, ilmuwan, dokter, birokrat, hingga jurnalis. Ia menekankan pentingnya peran media dalam menyampaikan kegiatan dan fatwa MUI kepada masyarakat.

“Selama ini banyak kegiatan MUI yang tidak terinformasikan. Kami berharap jurnalis bisa membantu mengeksposnya dengan baik,” tambahnya.

Pengukuhan pengurus Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Banyumas masa khidmah 2025–2030 di Pendopo Si Panji, Purwokerto, Kamis (11/9/2025)

Ia juga mengingatkan para pengurus untuk aktif dan siap menghadapi tantangan. “Kalau siap jadi pengurus, maka harus siap dengan segala risiko, terutama dalam keaktifan menjalankan tugas,” tegasnya.

Dalam kesempatan yang sama, Sekretaris Daerah Banyumas, Agus Nurhadi, mewakili Bupati Banyumas menyampaikan komitmen pemerintah daerah untuk memberikan dukungan finansial kepada MUI.

“MUI diharapkan menjadi penyejuk umat dan mendukung pembangunan daerah melalui nilai-nilai spiritual,” kata Agus membacakan sambutan Bupati.

Ketua MUI Jawa Tengah, KH Ahmad Darodji, turut hadir dan menyampaikan bahwa MUI harus adaptif terhadap perkembangan zaman. “Posisi MUI adalah memberikan masukan kepada umara (pemerintah) dengan cara yang baik dan benar,” ujarnya.

Darodji juga mengapresiasi suasana hangat dalam acara tersebut. “Saya senang melihat banyaknya lelucon dalam sambutan ketua terpilih maupun Sekda. Ini menunjukkan kedekatan ulama dan umara di Banyumas,” pungkasnya.

Acara pengukuhan dihadiri oleh unsur Forkompimda, pengurus MUI tingkat kecamatan, tokoh ormas, serta sejumlah tokoh masyarakat.

Ini Syarat dan Cara Klaim Diskon 50% Tambah Daya Listrik dari PLN

IDPOST.ID – Bagi para pelanggan PLN yang berencana menambah daya listrik, momentumn Hari Pelanggan Nasional menjadi kesempatan emas. PLN memberikan diskon 50% untuk biaya tambah daya melalui program “Kado Listrik Ceria” (Kalcer).

Namun, untuk dapat menikmati promo yang berlangsung 4-17 September 2025 ini, terdapat sejumlah persyaratan dan ketentuan yang harus dipenuhi.

Pertama, pelanggan harus memiliki daya awal 1 fasa antara 450 VA sampai 5.500 VA dan ingin menambah daya hingga maksimal 7.700 VA.

Kedua, status kepelangganan harus sudah aktif sebelum 1 September 2024 dan tidak sedang menunggak pembayaran. Yang tak kalah penting, pelanggan harus melakukan transaksi minimal Rp1.000 untuk pembelian token atau bayar tagihan via PLN Mobile untuk mendapatkan e-voucher diskonnya.

“Maksimal 4 e-voucher per akun PLN Mobile dan hanya 1 kali promo per ID pelanggan,” jelas pihak PLN.

Adapun cara mengklaim promonya pun dipermudah secara digital. Pelanggan cukup mengajukan permohonan tambah daya langsung melalui aplikasi PLN Mobile.

Setelah memilih menu penyambungan tambah daya, sistem akan secara otomatis menerapkan biaya promo yang telah didiskon 50%.

Setelah pembayaran biaya penyambungan (yang harus dibayar lunas tanpa cicilan) berhasil, PLN akan memproses permohonan.

Daya baru akan aktif setelah petugas melakukan verifikasi dan penyambungan fisik ke jaringan. Untuk pelanggan pascabayar, biaya UJL dapat dicicil hingga 12 bulan.