Tag: IDPOST.ID

Heboh Tagihan PBB di Blitar Naik 300 persen, Ada yang dari Rp10 Ribu Jadi Rp60 Ribu!

IDPOST.ID – Kebijakan penyesuaian Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Kabupaten Blitar menuai protes dari warga setelah banyak yang menemukan kenaikan signifikan pada tagihan mereka, bahkan ada yang mencapai 300 persen dibanding tahun sebelumnya.

Sejumlah keluhan muncul di media sosial, termasuk unggahan akun TikTok @peduliblitarraya yang memuat unggahan yang mempertanyakan kenaikan drastis tersebut.

Salah satu warga, Trng.Lotus, menunjukkan bukti pembayaran PBB yang melonjak dari Rp 10.000 pada 2023 menjadi lebih dari Rp 60.000 pada 2024/2025.

“Kenaikannya hampir Rp 50.000. Jika naik Rp 5.000 atau Rp 10.000 mungkin masih bisa dimaklumi, tetapi ini sangat memberatkan,” ujarnya, Senin (26/8/2024).

Warga lain, Mamik Ningsih, juga mengeluhkan kenaikan dari Rp 160.000 menjadi Rp 400.000. “Penghasilan tidak naik, tetapi beban pajak meningkat drastis,” katanya.

Menanggapi hal ini, Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Blitar Asmaning Ayu mengatakan, secara keseluruhan kenaikan PBB tahun 2025 hanya 1,48 persen.

“Jika dilihat dari ketetapan PBB 2024 sebesar Rp 49,09 miliar, pada 2025 meningkat Rp 702,9 juta atau sekitar 1,48 persen,” jelas Asmaning.

Namun, ia mengakui bahwa penyesuaian nilai jual objek pajak (NJOP) bisa menyebabkan kenaikan yang bervariasi di tiap wilayah, tergantung perkembangan harga properti.

SH Terate se-Cabang Blitar IKuti Upacara Bendera Serentak Sambut HUT ke-80 RI

IDPOST.ID – Menyambut Hari Ulang Tahun (HUT) ke-80 Kemerdekaan Republik Indonesia, seluruh ranting Persaudaraan Setia Hati Terate (PSHT) Cabang Blitar berpartisipasi dalam upacara bendera secara serentak pada Minggu (17/8/2025).

Kegiatan ini tidak hanya diikuti oleh anggota PSHT, tetapi juga melibatkan masyarakat dan berkolaborasi dengan pemerintah daerah setempat.

Ketua SH Terate Cabang Blitar, Kangmas Ibnu Sudibyo, mengatakan bahwa kegiatan ini merupakan bentuk komitmen organisasi dalam memupuk rasa nasionalisme.

“Kami ingin menunjukkan bahwa semangat kemerdekaan harus tetap hidup, tidak hanya di lingkungan pemerintah, tetapi juga di kalangan masyarakat, khususnya anggota SH Terate,” ujar Kangmas Ibnu.

Partisipasi Aktif 22 Ranting

Sebanyak 22 ranting dan 2 komisariat SH Terate di Kabupaten Blitar turut serta dalam upacara bendera kali ini. Beberapa di antaranya bahkan berkolaborasi dengan Forum Komunikasi Pimpinan Kecamatan (Forkopimcam) setempat.

Di Kecamatan Doko, misalnya, upacara digelar bersama Forkopimcam. Usai upacara, anggota SH Terate Ranting Doko menampilkan demonstrasi pencak silat yang diiringi lagu-lagu perjuangan.

Pencak Silat dan Nilai Kebangsaan

Sementara itu, di Ranting Kademangan, upacara diikuti oleh ratusan warga dan siswa SH Terate dengan mengenakan pakaian khas organisasi tersebut.

“SH Terate tidak hanya mengajarkan bela diri, tetapi juga menanamkan nilai-nilai kebangsaan kepada anggotanya. Ini sejalan dengan semangat kemerdekaan yang harus kita jaga bersama,” tegas Kangmas Ibnu.

Kegiatan ini menjadi bukti bahwa peringatan HUT RI tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi juga seluruh elemen masyarakat, termasuk organisasi seperti SH Terate.

Wali Kota Blitar Mas Ibin Pimpin Tasyakuran HUT RI ke-80, Gelorakan Semangat Gotong Royong dan Santuni Anak Yatim

IDPOST.ID – Pemerintah Kota (Pemkot) Blitar menggelar tasyakuran dan santunan anak yatim piatu dalam rangka menyambut Hari Ulang Tahun (HUT) ke-80 Kemerdekaan Republik Indonesia.

Acara berlangsung meriah di Balai Kota Koesoema Wicitra, Sabtu malam (16/8/2025), dengan dihadiri berbagai elemen masyarakat.

Wali Kota Blitar, H. Syauqul Muhibbin atau yang akrab disapa Mas Ibin, hadir memimpin langsung acara bersama jajaran Forkopimda, Sekretaris Daerah, kepala OPD, serta tokoh agama dan masyarakat.

Dalam sambutannya, Mas Ibin menegaskan bahwa peringatan HUT RI bukan sekadar seremonial, melainkan momentum untuk menumbuhkan nasionalisme dan semangat gotong royong di tengah masyarakat.

“Tema ‘Bersatu Berdaulat, Rakyat Sejahtera Indonesia Maju’ harus kita wujudkan dalam tindakan nyata. Mari kita kobarkan semangat kepahlawanan dengan bekerja bersama untuk kemajuan Blitar,” ujar Mas Ibin dengan penuh semangat.

Ia juga mengajak seluruh lapisan masyarakat untuk mendukung program pemerintah, baik pusat maupun daerah, yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan rakyat.

Sebagai bentuk kepedulian terhadap anak-anak kurang beruntung, acara ini juga dimeriahkan dengan santunan untuk puluhan anak yatim piatu. Mas Ibin secara simbolis menyerahkan bantuan kepada perwakilan anak yatim, disaksikan oleh seluruh undangan.

“Mereka adalah generasi penerus bangsa. Mari kita beri perhatian dan dukungan agar mereka bisa tumbuh menjadi anak-anak yang mandiri dan berprestasi,” pesan Mas Ibin.

“Sebagai Kota Proklamator, Blitar harus menjadi contoh dalam mengisi kemerdekaan dengan karya nyata. Mari kita jaga persatuan, tingkatkan kepedulian sosial, dan terus bekerja untuk kesejahteraan bersama,” tambahnya.

HUT ke-80 RI: Wali Kota Blitar Mas Ibin Teguhkan Komitmen Sejahterakan Warga dan Perkuat Ekonomi Daerah

IDPOST.ID – Alun-alun Kota Blitar dipadati ribuan warga sejak pagi buta, Minggu (17/8/2025), menyambut peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-80 Republik Indonesia.

Suasana khidmat terasa kental saat pasukan pengibar bendera bersiap di tengah lapangan, diiringi dentuman genderang dan derap langkah tegas.

Tepat pukul 07.00 WIB, upacara dimulai, mengingatkan semua yang hadir bahwa kemerdekaan adalah hasil perjuangan, bukan pemberian.

Wali Kota Blitar, H. Syauqul Muhibbah, yang akrab disapa Mas Ibin, tampil memimpin upacara dengan balutan setelan putih khas protokol kenegaraan.

Sorotan mata ribuan peserta tertuju padanya saat bendera Merah Putih berkibar perlahan, diiringi lantunan lagu kebangsaan Indonesia Raya yang menggema penuh semangat.

Usai upacara, Mas Ibin menegaskan bahwa tema HUT ke-80 RI, “Bersatu, Berdaulat, Rakyat Sejahtera, Indonesia Maju”, harus menjadi roh pembangunan di Kota Blitar.

“Ini bukan sekadar slogan, tapi komitmen kita bersama. Inti kemerdekaan adalah kesejahteraan rakyat. Karena itu, program Pemkot Blitar sejalan dengan pemerintah pusat: memajukan masyarakat dan memperkuat persatuan,” tegasnya.

Ia memaparkan, upaya meningkatkan kesejahteraan warga dilakukan melalui berbagai strategi, mulai dari penguatan ekonomi lokal hingga perluasan pasar produk unggulan Blitar ke luar daerah.

“Kami tidak hanya membenahi infrastruktur dalam kota, tapi juga membuka akses pasar lebih luas. Salah satunya melalui kerja sama dengan Pemprov DKI Jakarta untuk memasarkan produk-produk Blitar,” ungkapnya.

Mas Ibin mengingatkan, di usia 80 tahun, Indonesia masih punya pekerjaan rumah besar: mengejar ketertinggalan di bidang ekonomi, pengetahuan, dan teknologi.

“Banyak negara di usia 80 tahun sudah melesat jauh. Kita tidak boleh kalah. Kekuatan Indonesia ke depan bukan hanya dari SDA, tapi dari SDM yang unggul,” tegasnya.

Karenanya, Pemkot Blitar fokus pada peningkatan kualitas pendidikan, pelatihan keterampilan, dan penguatan karakter generasi muda.

“Bangsa besar lahir dari SDM yang hebat, bukan hanya karena alamnya kaya. Itulah tujuan kemerdekaan: menciptakan manusia Indonesia yang kompetitif,” ujarnya.

Kado HUT RI ke-80 di Blitar, PBB Naik 300 persen Hingga Oknum Pejabat Umpat Wartawan

IDPOST.ID – Perayaan 80 tahun kemerdekaan RI di Kabupaten Blitar ternoda oleh aksi tidak terpuji pejabat setempat.

Alih-alih merayakan semangat demokrasi, konferensi pers Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) justru berubah menjadi ajang intimidasi terhadap wartawan yang memberitakan kenaikan PBB hingga 300 persen.

Dalam acara yang digelar di Rumah Makan Joglo, Sabtu (16/8/2025), Kepala Bapenda Kabupaten Blitar Asmaning Ayu melontarkan umpatan kepada wartawan yang pertama kali mengungkap kenaikan PBB drastis.

“Tekono sing gae berita kuwi, tak slentik kowe suwi-suwi…”
“Ojo gae judul bombastis, dirimu tak slentik ngko…”
“Nggunggahne ojo ngono, tak bandem we ngko…”

Frasa “tak slentik” dan “tak bandem” dalam konteks Jawa dianggap sebagai ancaman fisik.

Umpatan ini muncul setelah pemberitaan tentang kenaikan PBB hingga 300% yang dialami warga Kelurahan Tawangsari.

Seorang warga menunjukkan tagihan PBB-nya yang melonjak dari Rp13.000 menjadi Rp55.723 tanpa sosialisasi jelas.

“Ini tidak wajar. Tiba-tiba naik ratusan persen tanpa penjelasan,” keluh warga yang enggan disebutkan namanya.

Meski Bapenda bersikeras kenaikan PBB hanya 1,48% secara rata-rata, bukti tagihan warga menunjukkan fakta berbeda.

Tuduhan membesar-besarkan isu oleh Asmaning Ayu justru dinilai sebagai upaya menutupi kegagalan Pemkab Blitar.

PBB di Blitar Naik 300 persen, Pengacara Ini Minta Bupati Turun Tangan!

IDPOST.ID – Kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) hingga 300 persen di sejumlah desa di Kabupaten Blitar terus menuai protes.

Kali ini, Haryono, S.H., M.H., pengacara pemilik Kantor Hukum Haryono & Partners, mendesak Bupati Blitar segera meninjau ulang dan membatalkan kebijakan tersebut karena dinilai tidak proporsional dan berpotensi memicu keresahan masyarakat.

Haryono menyatakan, pihaknya telah menerima banyak keluhan dari warga di sejumlah desa yang tagihan PBB-nya melonjak drastis.

“Kami menerima banyak keluhan dari masyarakat di desa-desa tertentu terkait kenaikan PBB yang tidak masuk akal. Angka kenaikan 300% ini sangat memberatkan, terutama bagi masyarakat berpenghasilan rendah di lokasi tersebut,” tegas Haryono.

Menurutnya, kenaikan pajak semestinya memperhatikan kondisi ekonomi dan daya beli masyarakat. Selain itu, sosialisasi yang masif dan transparan seharusnya dilakukan sebelum kebijakan ini diterapkan.

Haryono mengingatkan, meski kenaikan PBB ini hanya terjadi di beberapa desa, dampaknya bisa memicu ketidakpuasan yang meluas jika tidak segera ditangani.

“Walaupun kenaikan ini hanya terjadi di beberapa desa, kami tegaskan bahwa kebijakan ini berpotensi memicu gejolak sosial yang lebih luas. Pemerintah harus peka, jangan sampai ketidakpuasan di satu wilayah menjadi pemicu kegaduhan di masyarakat Blitar secara keseluruhan,” tegasnya.

Selain itu, Haryono mendesak Pemkab Blitar, khususnya Bupati Blitar, untuk segera mengambil langkah konkret guna meredam ketegangan di masyarakat.

“Kami berharap Pemerintah Kabupaten Blitar dapat mengambil langkah bijak dan memprioritaskan kesejahteraan masyarakat dengan membatalkan kenaikan PBB tersebut di wilayah yang terdampak,” tandasnya.

Sebelumnya, Kepala Bapenda Kabupaten Blitar Asmaning Ayu mengatakan kenaikan yang ditetapkan pada 2025 hanya sebesar 1,48 persen.

“Jika dilihat dari ketetapan PBB 2024 yang sebesar Rp 49,09 miliar, pada 2025 memang ada peningkatan, tetapi jumlahnya hanya Rp 702,9 juta atau setara 1,48 persen,” katanya.

Tak Akui Fakta, Tagihan PBB Blitar Naik 300 persen, Bapenda Bilang Cuma 1,48 persen

IDPOST.ID – Isu kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Kabupaten Blitar hingga 300 persen terus berhembus, meski Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) bersikeras menyangkalnya.

Klaim Bapenda bahwa kenaikan hanya 1,48 persen berbenturan dengan bukti tagihan warga yang melonjak drastis, memunculkan tanda tanya besar: apakah pemerintah daerah mengabaikan fakta di lapangan?

Kepala Bapenda Kabupaten Blitar, Asmaning Ayu, membantah kenaikan signifikan dengan menyatakan bahwa kenaikan PBB 2025 hanya Rp702,9 juta (1,48%) dari total ketetapan sebelumnya. Namun, bukti dari warga justru menunjukkan hal sebaliknya.

Seorang warga Kelurahan Tawangsari memperlihatkan tagihan PBB-nya yang naik dari Rp10.000–Rp13.000 menjadi Rp55.723 lonjakan lebih dari 300%.

“Ini tidak wajar. Tiba-tiba naik ratusan persen tanpa penjelasan yang jelas,” protesnya.

Bapenda beralasan bahwa kenaikan berasal dari pembaruan Sistem Manajemen Informasi Objek Pajak (SISMIOP) dan penyesuaian Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) di wilayah dengan pertumbuhan ekonomi pesat. Namun, warga menilai langkah ini tidak disertai transparansi dan sosialisasi memadai.

“Jika memang ada kenaikan, mengapa tidak diumumkan secara terbuka? Kenapa banyak warga yang baru tahu setelah tagihan datang?” tanya warga Tawansari.

Selain itu, Asmaning Ayu juga mengucapkan kata-kata bernada umpatan kepada wartawan yang meliput kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) hingga 300 persen.

Kejadian itu terjadi dalam konferensi pers salah satu rumah makan yang ada di Jatinom, Sabtu, 16 Agustus 2025.

Dalam forum yang seharusnya menjadi ruang dialog, Asmaning justru menggunakan bahasa Jawa kasar yang mengandung ancaman:

“Tekono sing gae berita kuwi, tak slentik kowe suwi-suwi…”
“Ojo gae judul bombastis, dirimu tak slentik ngko…”
“Nggunggahne ojo ngono, tak bandem we ngko…”

Frasa “tak slentik” dan “tak bandem” dalam konteks Jawa dianggap sebagai ancaman fisik. Yang lebih memprihatinkan, ucapan bernada intimidasi itu justru disambut tawa oleh beberapa peserta yang hadir.

Forkopimda Blitar Raya Gelar Apel Kehormatan di TMP Raden Wijaya, Mas Ibin: Jangan Pernah Lupakan Jasa Pahlawan!

IDPOST.ID – Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Blitar Raya menyelenggarakan Apel Kehormatan dan Renungan Suci (AKRS) di Taman Makam Pahlawan (TMP) Raden Wijaya, Sabtu (16/8/2025) malam. Kegiatan ini digelar dalam rangka memperingati HUT ke-80 Kemerdekaan Republik Indonesia.

Wali Kota Blitar Syauqul Muhibbin menyatakan bahwa AKRS merupakan bentuk penghormatan terhadap jasa para pahlawan yang telah berjuang merebut kemerdekaan. “Momen ini harus menjadi pengingat bagi kita semua untuk tidak melupakan sejarah perjuangan bangsa,” ujarnya.

Menurut Syauqul yang akrab disapa Mas Ibin, kegiatan ini bukan sekadar ritual tahunan melainkan momentum refleksi. “Kemerdekaan yang kita nikmati saat ini adalah buah dari pengorbanan jiwa dan raga para pahlawan,” tegasnya.

Ia menekankan pentingnya meneladani semangat perjuangan para pahlawan dalam mengisi kemerdekaan. “Nilai-nilai kepahlawanan harus kita terjemahkan dalam bentuk kerja nyata untuk memajukan bangsa,” tambah Mas Ibin.

Mas Ibin mengajak seluruh lapisan masyarakat, khususnya generasi muda, untuk terus menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. “Kita harus waspada terhadap ancaman yang dapat memecah belah persatuan bangsa,” pesannya.

Mas Ibin menegaskan komitmen Blitar untuk terus menjadi pelopor dalam menjaga nilai-nilai kebangsaan. “Kita harus menjadi contoh dalam mengimplementasikan semangat persatuan dan kesatuan,” ujarnya.