Tag: IDPOST.ID

IDPOST.ID – Penghasilan fantastis yang diterima anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Banyumas menuai sorotan.

Forum Banyumas Bersuara menilai besaran tunjangan, terutama tunjangan perumahan, sangat tidak wajar dan tidak mencerminkan asas kepatutan.

Aktivis perempuan dan pemerhati kebijakan publik, Aan Rohaeni SH, yang merupakan pegiat forum tersebut, menyatakan ketimpangan antara pendapatan wakil rakyat dan konstituennya sungguh timpang.

“Wakil rakyat seharusnya tidak memiliki penghasilan yang terlalu jomplang dengan rakyat. Pendapatan Ketua DPRD saja bisa mencapai Rp72 juta per bulan, belum termasuk tunjangan reses, alat kelengkapan dewan, dan kunjungan kerja,” ujar Aan, Minggu (14/9/2025).

Tunjangan Perumahan Jadi Sorotan Utama

Aan menyoroti tunjangan perumahan sebagai komponen yang paling tidak rasional. Menurutnya, realisasi tunjangan yang mencapai Rp42 juta per bulan sangatlah absurd.

“Di Banyumas, kontrakan paling mahal di kawasan Taman Anggrek saja hanya sekitar Rp120 juta per tahun. Jadi tidak masuk akal jika tunjangan perumahan anggota dewan sebesar itu per bulannya,” tegasnya.

Ia juga mengungkap sederet fasilitas lain yang dinilai berlebihan, seperti tunjangan komunikasi intensif Rp14,7 juta per bulan, tunjangan operasional pimpinan Rp12 juta, serta pembebasan pajak penghasilan yang ditanggung APBD.

“Sudah penghasilannya bebas pajak, tunjangannya juga fantastis. Padahal sebagian besar anggota DPRD Banyumas sudah memiliki rumah pribadi,” tambah Aan.

Desak Transparansi dan Efisiensi Anggaran

Data forum tersebut menunjukkan rata-rata penghasilan anggota dewan mencapai Rp53,6 juta per bulan. Angka ini, menurut Aan, sangat tidak sepadan dengan UMK Banyumas yang berkisar Rp3 juta.

“Pendapatan Ketua DPRD itu sekitar 30 kali lipat UMK. Ini belum termasuk tunjangan reses yang bisa Rp14,7 juta per kegiatan. Untuk apa tunjangan sebesar itu kalau kinerjanya kita semua tahu,” tandasnya.

Ia mendesak agar standar tunjangan segera disesuaikan dengan harga pasar dan kondisi riil masyarakat. “Kalau masyarakat disuruh berhemat, masa tunjangan perumahan dewan bisa empat sampai lima kali lipat dari harga pasar? Ini tidak wajar,” pungkas Aan.

Akademisi Soroti Minimnya Sosialisasi

Merespons hal ini, akademisi Universitas Jenderal Soedirman, Dr. Tri Wuryaningsih, M.Si, menyoroti proses pembuatan regulasi yang minim sosialisasi.

“Public hearing seringkali tidak melibatkan masyarakat secara luas. Kalaupun ada, informasi tidak sampai ke publik secara menyeluruh,” ungkap Tri.

Ia menegaskan, di tengah kondisi ekonomi yang belum pulih, wakil rakyat harusnya mengedepankan asas kepatutan dalam fungsi anggarnya.

IDPOST.ID – Sorotan terhadap tunjangan fantastis anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Banyumas kian meluas.

Kali ini, suara kritis datang dari kalangan akademisi. Prof. Riris Ardhanariswari, Dosen Hukum Tata Negara Universitas Jenderal Soedirman (Unsoed), angkat bicara dan menyatakan kebijakan tersebut tidak wajar .

Prof. Riris secara tegas mempertanyakan dasar pertimbangan besaran angka tunjangan perumahan dan transportasi yang mencapai puluhan juta rupiah per bulan itu.

Ia menilai, penetapan angka tersebut seolah tidak melihat standar harga umum yang berlaku di Purwokerto.

“Jadi menurut saya, apakah misal kalau anggota dewan ngontrak di Purwokerto dengan nilai tunjangan sebanyak itu bisa dinilai wajar?” ujar Prof Riris, Senin (15/9/2025).

Lebih lanjut, guru besar itu menekankan pentingnya kepekaan sosial di tengah kondisi ekonomi masyarakat yang masih berjuang.

Menurutnya, hal ini harusnya menjadi pertimbangan utama untuk mengoreksi kebijakan yang dinilainya hanya mementingkan kelompok tertentu.

“Apalagi dengan kondisi saat ini, kepekaan sosial dan kondisi sosial ekonomi masyarakat saat ini bisa dijadikan sebagai dasar pertimbangan untuk mengoreksi kebijakan. Jangan hanya mereka mementingkan kelompoknya sendiri. Saya juga baru tahu bahwa ternyata besar sekali tunjangan anggota dewan di Banyumas,” tegasnya.

Prof. Riris juga mengingatkan agar kemampuan keuangan daerah (APBD) tidak hanya dialokasikan untuk kesejahteraan dewan, tetapi juga harus memprioritaskan kesejahteraan masyarakat luas.

“Hak dewan boleh digunakan, namun harus melihat kondisi masyarakat secara realistis. Dengan kemampuan keuangan saat ini, harus mementingkan juga kesejahteraan masyarakat,” jelasnya.

Tunjangan dewan yang mencapai puluhan juta rupiah per anggota terus menjadi perbincangan panas di masyarakat, sementara upah minimum regional (UMR) Banyumas masih berkisar di angka Rp 2,3 juta.

IDPOST.ID – Badan Eksekutif Mahasiswa Keluarga Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Purwokerto (BEM KM UMP) menyatakan sikap kerasnya menolak kebijakan tunjangan anggota DPRD Kabupaten Banyumas. Mereka menyebut kebijakan tersebut picik dan memperlebar kesenjangan sosial yang sudah ada.

Perwakilan BEM KM UMP, Yoga Dwiwono, secara gamblang membandingkan tunjangan dewan yang mencapai belasan bahkan puluhan juta rupiah dengan upah minimum pekerja di Banyumas yang hanya berkisar Rp 2,3 juta.

“Ini adalah ironi yang sangat menyakitkan. Bagaimana mungkin para wakil rakyat hidup dalam kemewahan, sementara rakyat yang diwakilinya harus berjuang memenuhi kebutuhan pokok dengan upah yang tidak seberapa,” ujar Yoga, Minggu (14/9/2025).

Yoga menekankan bahwa sumber dana tunjangan tersebut berasal dari APBD, yang notabene adalah uang rakyat yang dipungut melalui pajak dan retribusi.

“Ini artinya, rakyatlah yang membiayai gaya hidup mewah para elit tersebut. Ini adalah bentuk ketidakadilan fiscal yang nyata,” tegasnya.

Sebagai bentuk penolakan, BEM KM UMP kemudian menyampaikan empat sikap resmi yang tegas. Pertama, mereka mengecam kebijakan alokasi dana tunjangan DPRD yang dinilai hanya menguntungkan elit politik lokal dan tidak mempertimbangkan asas keadilan.

Kedua, mereka menuntut transparansi dan evaluasi ulang terhadap seluruh komponen penghasilan DPRD yang bersumber dari APBD. Setiap rupiah harus dipertanggungjawabkan kepada publik.

Ketiga, mereka mendorong efisiensi anggaran dan relokasi dana DPRD ke sektor-sektor prioritas yang lebih mendesak, seperti pendidikan, kesehatan, infrastruktur pedesaan, dan program peningkatan kesejahteraan pekerja.

Keempat, BEM KM UMP mengajak seluruh elemen masyarakat Banyumas untuk lebih kritis dan aktif dalam mengawasi penggunaan anggaran publik.

“Kami mengajak masyarakat untuk tidak diam. Mari bersama-sama mengawal uang rakyat agar tidak disalahgunakan,” seru Yoga.

Yoga menutup pernyataannya dengan pesan bahwa anggota dewan memang memiliki tugas penting, namun fasilitas yang diterima haruslah proporsional.

“Tunjangan itu harus wajar dan adil, bukan justru menjadi simbol keserakahan yang menyakiti hati rakyat yang sedang susah,” pungkasnya.

IDPOST.ID – Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Pijar melayangkan kritik tajam terhadap kebijakan tunjangan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Banyumas.

LSM yang dikenal vokal mengawal isu kebijakan publik ini menilai besaran tunjangan yang mencapai puluhan juta rupiah per bulan sebagai bentuk ketidakrealistisan dan ketiadaan empati terhadap kondisi masyarakat.

Ketua Dewan Pendiri LSM Pijar, Adhi Wiharto, secara tegas menyatakan bahwa informasi mengenai pendapatan fantastis para wakil rakyat tersebut telah mencederai kepercayaan publik yang telah dibangun.

Menurutnya, akar permasalahannya terletak pada proses pengambilan kebijakan yang tertutup.

“Prosesnya yang tidak transparan inilah yang paling kami persoalkan. Kebijakan sebesar ini lahir tanpa menunjukkan empati terhadap kondisi masyarakat secara umum. Ini adalah politik anggaran yang salah arah,” kata Adhi, Minggu (14/9/2025).

Adhi tidak hanya menyoroti persoalan tunjangan, tetapi juga membenturkannya dengan kinerja dewan yang dinilainya belum berdampak maksimal bagi kesejahteraan masyarakat Banyumas. Ia memberikan contoh nyata berupa minimnya sosialisasi peraturan daerah (perda) yang telah dibuat.

“Untuk apa anggaran besar dikucurkan jika hasil kerjanya tidak dirasakan? Masyarakat banyak yang tidak tahu dengan perda yang ada. Selain itu, proses pembahasan rancangan perda juga jarang melibatkan partisipasi publik secara luas. Ini kerja yang tidak representatif,” ujarnya.

Adhi menegaskan bahwa situasi politik seperti ini harus segera diperbaiki. Ia mengingatkan kembali pada fungsi dan tugas utama anggota dewan sebagai wakil rakyat.

“Anggota DPRD seharusnya kembali pada marwahnya. Jangan hanya ingat rakyat saat meminta suara di pemilu, tetapi kemudian melupakan kepentingan mereka ketika sudah duduk di kursi dewan. Tunjangan sebesar ini adalah penghinaan terhadap rakyat yang sedang berjuang memenuhi kebutuhan sehari-hari,” tegas Adhi.

LSM Pijar mendesak adanya evaluasi menyeluruh terhadap seluruh komponen pendapatan dewan dan transparansi proses penetapannya. Mereka meminta agar dana APBD dialihkan kepada sektor-sektor yang lebih prioritas dan langsung menyentuh kebutuhan dasar masyarakat.