Tag: IDPOST.ID

IDPOST.CO.ID – Sangat disayangkan, meskipun pemerintah Kabupaten Jombang telah membangun gedung khusus untuk Sentra Industri Kecil Menengah (IKM) Slag Aluminium di Desa Kendalsari sebagai upaya mengatur dan menertibkan industri aluminium, kenyataannya masih ada pengusaha yang membandel dan melakukan aktivitas ilegal di luar kawasan yang telah ditetapkan.

Hal ini menunjukkan kegagalan pengawasan dan lemahnya penegakan aturan yang seharusnya melindungi lingkungan dan masyarakat.

Di Dusun Kuripan, Desa Kendalsari, Kecamatan Sumobito, Kabupaten Jombang, aktivitas pembakaran plastik berlapis aluminium foil yang berbahaya masih berlangsung di belakang rumah warga.

Proses ini diikuti dengan pengecoran aluminium menjadi batangan, yang tidak hanya melanggar aturan zonasi, tetapi juga menimbulkan polusi udara beracun dan risiko kesehatan serius bagi warga sekitar.

Pembakaran plastik berlapis aluminium foil menghasilkan asap berbahaya yang mengandung zat kimia toksik, berpotensi menyebabkan gangguan pernapasan, iritasi kulit, dan penyakit kronis lainnya. Aktivitas ini berlangsung tanpa pengelolaan limbah yang memadai, memperparah kerusakan lingkungan di kawasan tersebut.

Salah seorang warga yang eeengan namanya disebut mengungkapkan kekecewaannya atas praktik ilegal yang sudah berlangsung lama.

“Sudah lama kalau itu, Pak Samuji tiap malam bakar grenjeng (aluminium foil, red), kalau siang tidak membakar, kalau pengusaha lainnya pindah di koperasi Kendalsari,” ujarnya pada Selasa (20/5/2025).

Pernyataan ini menegaskan bahwa pelanggaran bukanlah hal baru, melainkan masalah sistemik yang tidak kunjung ditangani secara serius oleh pihak berwenang.

Sementara, Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Jombang, Miftahul Ulum, menyatakan bahwa pihaknya akan melakukan monitoring lapangan terkait adanya pengusaha nakal tersebut.

“Segera kami cek lapangan mas,” pungkasnya singkat.

Namun, pernyataan ini terkesan kurang tegas dan belum menunjukkan langkah konkret yang mampu menghentikan praktik ilegal yang sudah berlangsung lama dan merusak lingkungan.

Praktik pembakaran plastik berlapis aluminium foil dan pengecoran aluminium di luar Sentra IKM jelas melanggar aturan zonasi dan tata ruang yang telah ditetapkan.

Aktivitas ini tidak hanya mencemari udara dengan zat berbahaya, tetapi juga berpotensi mencemari tanah dan air di sekitarnya, mengancam kesehatan masyarakat dan kelestarian lingkungan.

Menurut Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang Nomor 5 Tahun 2023, lahan pertanian dan kawasan hijau harus dilindungi dari alih fungsi yang merusak.

Namun, aktivitas ilegal ini menunjukkan kegagalan dalam penegakan hukum dan pengawasan yang seharusnya mencegah kerusakan lingkungan.

IDPOST.CO.ID – Desa Jombok, Kecamatan Kesamben, Kabupaten Jombang, Jawa Timur, kembali menjadi sorotan publik akibat dugaan pelanggaran tata ruang yang dilakukan oleh pabrik pengecoran logam aluminium dan pengelolaan slag aluminium yang diduga milik PT Rizal Logam Jaya.

Pabrik ini diduga berdiri di atas lahan hijau yang seharusnya dilindungi, sehingga menimbulkan kekhawatiran serius terkait dampak lingkungan yang sangat merugikan, khususnya limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) yang dihasilkan.

Limbah B3 tersebut berpotensi mencemari tanah dan air tanah di sekitar lokasi, yang dapat menyebabkan kerusakan ekosistem dan menimbulkan risiko kesehatan serius bagi masyarakat setempat, seperti gangguan pernapasan dan penyakit kulit.

Ancaman pencemaran ini tidak hanya berdampak pada lingkungan, tetapi juga mengancam keberlangsungan hidup warga yang menggantungkan diri pada pertanian di kawasan tersebut.

Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Jombang, Miftahul Ulum, menyatakan bahwa pihaknya akan segera melakukan monitoring lapangan untuk memastikan kebenaran keberadaan pabrik tersebut dan dampak yang ditimbulkan.

Namun, kehadiran pabrik ini menimbulkan pertanyaan besar mengenai proses perizinan yang terkesan tidak transparan dan penuh kejanggalan.

Masyarakat setempat mempertanyakan bagaimana sebuah pabrik dengan potensi limbah B3 yang sangat berbahaya dapat memperoleh izin berdiri di atas lahan hijau yang selama ini menjadi kawasan persawahan produktif dan sumber penghidupan warga.

Hal ini menimbulkan kecurigaan bahwa ada kelalaian atau bahkan pelanggaran dalam proses pemberian izin yang harusnya mengedepankan prinsip kehati-hatian dan perlindungan lingkungan.

Rizal, seorang warga Jombang, mengungkapkan bahwa meskipun ada klaim bahwa Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) sudah diterbitkan, hal ini menimbulkan kontradiksi nyata dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Jombang 2021-2041 yang jelas mengatur zona hijau sebagai kawasan pertanian dan ruang terbuka hijau.

“Jika benar KKPR sudah terbit, berarti ada perubahan zona yang merugikan fungsi lahan hijau dan pertanian. Ini sangat bertentangan dengan kebijakan nasional yang menekankan swasembada pangan. Sesuai Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang Nomor 5 Tahun 2023, lahan sawah harus dipertahankan untuk produksi pangan, bukan dialihfungsikan menjadi kawasan industri,” ujarnya.

Alih fungsi lahan hijau ini tidak hanya melanggar aturan tata ruang, tetapi juga mengancam program nasional swasembada pangan yang sangat bergantung pada keberadaan lahan pertanian produktif.

Dugaan pelanggaran ini tidak hanya mengancam kelestarian lingkungan, tetapi juga berpotensi menimbulkan konflik sosial yang tajam antara masyarakat yang menggantungkan hidup pada pertanian dan perusahaan yang mengabaikan kepentingan publik. Ketegangan ini berpotensi memicu demonstrasi dan perlawanan warga yang merasa dirugikan secara ekonomi dan lingkungan.

Selain itu, alih fungsi lahan hijau menjadi kawasan industri diperkirakan dapat menyebabkan kerugian ekonomi sektor pertanian lokal hingga Rp 15 miliar per tahun akibat menurunnya produksi padi dan jagung, yang selama ini menjadi sumber utama pendapatan petani di Desa Jombok.

Limbah B3 yang dihasilkan pabrik dapat mencemari tanah dan air, mengancam kesehatan masyarakat dan produktivitas lahan pertanian di sekitarnya.

Negara yang tengah berupaya mencapai swasembada pangan justru menghadapi ancaman serius dari praktik industri yang tidak bertanggung jawab ini, yang berpotensi menggagalkan target ketahanan pangan nasional.

Penegakan hukum menjadi hal yang sangat penting untuk memastikan bahwa pelanggaran tata ruang dan pengelolaan limbah B3 tidak dibiarkan berlarut-larut.

Pemerintah daerah dan aparat terkait harus bertindak tegas dengan melakukan investigasi menyeluruh dan memberikan sanksi hukum yang setimpal kepada pihak-pihak yang melanggar.

Proses perizinan yang selama ini terkesan tertutup dan penuh kecurigaan harus segera diperbaiki agar tidak menimbulkan keraguan dan kecurigaan di masyarakat, serta mencegah terulangnya pelanggaran serupa di masa depan.

IDPOTS.CO.ID – Adanya bangunan baru Pabrik pengecoran aluminium dan pengelolaan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) di Desa Jombok, Kecamatan Kesamben Kabupaten Jombang, Jawa Timur diduga berdiri di lahan hijau kategori lahan pertanian atau persawahan.

Tidak tanggung-tanggung bangunan dengan pintu gerbang besi berwarna hijau berdiri kokoh di lahan produktif biasa untuk menanam padi dan palawija dengan luasan sekitar 1,5 hektar. Selain daripada itu pabrik tersebut berjarak sekitar 7 meter dari pemukiman padat penduduk.

Dari titik koordinat di aplikasi Gistaru ATR/BPN bangunan pabrik pengecoran dan pengelolaan limbah B3 tersebut merupakan bukan lahan untuk industri dan pemukiman melainkan masuk kategori zona hijau.

Menurut warga setempat, inisial JN (37) pemilik merupakan warga Desa Kendalsari, Kecamatan Sumobito, Kabupaten Jombang dan rencananya diduga digunakan untuk pengecoran aluminium dan pengelolaan limbah slag aluminium.

“Baru dibangun baru selesai akhir tahun 2024, dan itu bukan milik orang Jombok milik orang Kendalsari Pak Sugeng mas,” terangnya. Senin (19 5/2025).

Diceritakannya memang sebelumnya sebelum adanya bangunan untuk menanam padi, jagung dan kedelai sekarang beralih fungsi yang diduga menjadi bangunan pabrik pengecoran aluminium dan pengelolaan slag aluminium.

“Ya sawah dulunya, bagus pengairan disitu hasil panennya juga sangat bagus,” cerita JN.

Sedangkan di selatan Desa Jombok berdekatan dengan pemukiman penduduk hanya berjarak sebatas lebar sungai juga diduga masih lahan persawahan atau zona hijau, JN menegaskan dirinya tidak paham selatan sungai karena dulu hanya bilik semi permanen kini menjadi bangunan permanen.

“Sya tidak paham zona, taunya dulu dari bilik bambu dan pintu seng kini dibangun lagi itu milik orang Jombok Pak Put, sudah lama itu,” tegasnya.

Sebelumnya, Kades Jombok Abdul Muchid enggan berbicara banyak, langsung korfimasi pada yang bersangkutan di bangunan pintu warna hijau.

“Silakan tanya langsung pada pemilik ya,” tegasnya.

Seperti diketahui di setalan Hingga berita ini ditayangkan Tim masih berupaya lakukan konfirmasi pada pemilik dan Dinas terkait dugaan alih fungsi dan ijin Sertifikat Kelayakan Operasional (SLO) dari kementerian Lingkungan Hidup.(Tim/Red).

IDPOST.CO.ID – Rencana pembangunan perumahan Star Residence 5 oleh Developer PT Aksan Karya Guna Mandiri Jaya di Dusun Kedondong, Desa Blimbing, Kecamatan Kesamben, Kabupaten Jombang, menimbulkan kekhawatiran serius karena diduga melakukan pelanggaran dengan menerobos lahan hijau atau lahan pertanian yang seharusnya dilindungi.

Berdasarkan pantauan tim dan data dari aplikasi Gistaru ATR/BPN, area yang direncanakan untuk pembangunan ini masih berstatus lahan pertanian, bukan lahan pemukiman.

Hal ini jelas bertentangan dengan aturan yang berlaku, mengingat lahan pertanian merupakan aset penting untuk ketahanan pangan nasional.

Jika benar pembangunan perumahan subsidi ini mengalihkan fungsi lahan pertanian pangan berkelanjutan (LP2B) atau Lahan Sawah Dilindungi (LDS), maka proyek ini tidak hanya melanggar hukum, tetapi juga berpotensi mendapat sanksi berat dari pemerintah.

Pernyataan tegas dari Menteri Perumahan dan Kawasan Pemukiman, Maruarar Sirait, menegaskan bahwa pemerintah sangat berkomitmen melindungi lahan pertanian dan melarang pembangunan rumah di atas lahan sawah.

“Kita mau swasembada pangan, bangun rumah di atas persawahan tidak boleh,” ujarnya dengan tegas.

Selain itu, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, juga menegaskan bahwa pengembang yang membangun di lahan persawahan wajib mengganti lahan produktif tersebut dengan lahan yang sama.

“LDS tidak boleh dibangun rumah, tidak boleh ditanami batu bata, apalagi jika LP2B harus ganti lahan yang sama,” katanya.

Pernyataan ini menunjukkan bahwa proyek Star Residence 5 berpotensi melanggar ketentuan yang sangat jelas dan berisiko menimbulkan masalah hukum serius.

Hingga saat ini, belum ada konfirmasi resmi dari Dinas terkait maupun pihak developer mengenai legalitas dan izin pembangunan ini, yang menambah kecurigaan bahwa proyek ini berjalan tanpa prosedur yang benar dan transparan.

Alih fungsi lahan pertanian menjadi kawasan perumahan tanpa pengelolaan yang tepat tidak hanya merusak lingkungan dan ketahanan pangan, tetapi juga mencerminkan ketidakpedulian terhadap aturan dan kepentingan masyarakat luas.

IDPOST.CO.ID – Rencana pembangunan pintu gerbang masuk Perumahan Star Residence 5 oleh Developer PT Aksan Karya Guna Mandiri Jaya di Desa Blimbing, Kecamatan Kesamben, Kabupaten Jombang, menimbulkan banyak pertanyaan dan kekhawatiran.

Penggunaan tanah yang jelas-jelas merupakan aset milik PTPN X ini menunjukkan betapa tidak transparannya proses perencanaan proyek tersebut.

Alih-alih menghormati hak dan kepentingan masyarakat serta institusi yang selama ini mengelola lahan tersebut, proyek ini justru berpotensi merusak warisan sejarah dan fungsi lahan yang sudah ada sejak zaman Belanda.

Sutarji, seorang warga setempat, mengungkapkan bahwa tanah tersebut dulunya adalah jalur rel lori yang sangat penting untuk mengangkut hasil panen tebu ke Pabrik Gula Gempolkerep.

“Dulu lori masih aktif berjalan ketika panen tebu, di kirim ke Pabrik Gula Gempolkerep,.Jalurnya Desa Carangrejo, Desa Pojokrejo, Desa Wuluh dan Blimbing kemudian menyebrang Sungai Brantas,” katanya. Jumat (16/5/2025).

Namun, rencana pembangunan ini tampaknya mengabaikan fakta tersebut dan berpotensi merusak fungsi lahan yang selama ini dimanfaatkan untuk kepentingan bersama.

Diceritakannya, sangat kuat tanah sepanjang himpitan saluran irigasi Desa Wuluh sampai Desa Blimbing tahan tersebut milik Pabrik Gula Gempolkerep Mojokerto PTPN X.

“Sudah sangat jelas walau tidak ada patok lahan itu milik Pabrik Gula Gempolkerep, makanya ada jembatan Pageruyung sekarang diportal hanya boleh dilewati kendaraan roda dua dan trik pengangkut tebu, ya karena milik Pabrik Gula, sejak jaman Belanda,” cerita Sutarji.

Mengenai dipergunakan untuk kepentingan umum bukan untuk komersial, Sutarji tidak bisa menjawab banyak karena bukan kewenangannya.

“Sejauh ini sebagian tanahnya dipergunakan oleh warga setempat dan ada yang buat jalan desa. Tapi kalau nantinya dipergunakan oleh Pabrikan Gula ya harus dikasih karena bukan milik, nah kalau untuk Jalan masuk perumahan kewenangan PTPN X, pastinya sewa jalan ada batas waktu, kalau dibeli tidak mungkin,” tegasnya .

Selain itu, klaim bahwa pembangunan ini untuk kepentingan umum sangat diragukan, mengingat proyek ini adalah perumahan subsidi yang jelas-jelas bersifat komersial.

Hal ini menimbulkan kecurigaan bahwa ada kepentingan bisnis yang mengorbankan lahan pertanian produktif dan aset negara demi keuntungan sepihak.

Hingga saat ini, konfirmasi resmi dari PTPN X dan Pemkab Jombang pun belum diperoleh, menambah kesan bahwa proyek ini berjalan tanpa pengawasan dan transparansi yang memadai.