Tag: IDPOST.ID

Blitar Trade Center Buka Pasar Baru, Mas Ibin Tandatangani MoU dengan Pemkot Samarinda, Bekasi, dan Palangkaraya

IDPOST.CO.ID – Pemerintah Kota Blitar kembali memperluas jaringan kerja sama strategis dengan menjalin kemitraan baru bersama Pemerintah Kota Samarinda, Bekasi, dan Palangkaraya.

Langkah ini menyusul kesuksesan kerja sama sebelumnya dengan Pemerintah Kota Depok, yang semuanya difasilitasi dalam rangkaian kegiatan Indonesia City Expo (ICE) 2025 dan Musyawarah Nasional (Munas) VII Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI) di Grand City Surabaya.

Penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) antara Pemkot Blitar dengan ketiga kota tersebut berlangsung secara bergantian di Gerai Pamer Kota Blitar selama ICE 2025.

Kerja sama ini difokuskan pada penguatan ketahanan pangan, pengembangan ekonomi lokal, serta perluasan akses pasar melalui Blitar Trade Center (BTC) sebagai platform utama perdagangan produk unggulan Kota Blitar.

Wali Kota Blitar, H. Syauqul Muhibbin, yang akrab disapa Mas Ibin, menyampaikan bahwa kerja sama ini merupakan wujud nyata sinergi antar pemerintah daerah dalam menghadapi tantangan ketahanan pangan nasional.

“Melalui kemitraan ini, kami berharap produk-produk unggulan Blitar dapat menjangkau pasar yang lebih luas, termasuk di Palangkaraya dan sekitarnya. BTC akan menjadi platform strategis yang menghubungkan produsen dan konsumen lintas wilayah,” ujarnya.

Mas Ibin menjelaskan melaui BTC produk-produk unggulan Kota Blitar akan difasilitasi untuk diperdagangkan secara lebih efektif, baik antar kota maupun antar pulau.

Hal ini diharapkan dapat membuka peluang pasar yang lebih luas, meningkatkan pendapatan pelaku usaha lokal, serta memperkuat ketahanan pangan dan ekonomi daerah secara berkelanjutan.

“Dengan mengoptimalkan potensi produk unggulan ini, Blitar tidak hanya memperkuat posisinya sebagai pusat perdagangan regional, tetapi juga berkontribusi pada pembangunan ekonomi nasional melalui sinergi antar daerah yang diwujudkan dalam berbagai kerja sama strategis,” ucapnya.

Indonesia City Expo (ICE) 2025 merupakan ajang pameran produk unggulan dari berbagai kota di Indonesia yang sekaligus menjadi momentum strategis untuk menjalin kerja sama antar daerah.

Dalam konteks ini, APEKSI berperan sebagai fasilitator yang mendorong kolaborasi antar pemerintah kota demi kemajuan bersama.

Melalui MoU ini, produk-produk unggulan Blitar yang akan diperdagangkan meliputi hasil pertanian, kerajinan, dan komoditas lokal lainnya yang memiliki nilai tambah tinggi.

Diharapkan, kerja sama ini tidak hanya memperkuat ketahanan pangan, tetapi juga menjadi contoh bagi daerah lain dalam membangun kemitraan strategis yang saling menguntungkan.

Sinergi antar kota seperti ini dinilai krusial dalam menghadapi dinamika ekonomi dan tantangan ketahanan pangan nasional di masa depan.

Wali Kota Blitar dan Depok Perkuat Sinergi Ketahanan Pangan di ICE 2025 Surabaya

IDPOST.CO.ID – Wali Kota Blitar, Syauqul Muhibbin, bersama Wali Kota Depok, Supian Suri, resmi menandatangani Nota Kesepahaman (MoU) kemitraan strategis dalam bidang ketahanan pangan. Penandatanganan ini berlangsung pada Kamis, 8 Mei 2025, di Gerai Pamer Kota Blitar yang menjadi bagian dari Indonesia City Expo (ICE) 2025 di Grand City Surabaya.

MoU tersebut digelar di sela-sela Musyawarah Nasional (Munas) VII Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI), sebagai bentuk sinergi antar daerah dalam memperkuat ketahanan pangan nasional.

Dalam kesempatan tersebut, Wali Kota Blitar yang akrab disapa Mas Ibin menyampaikan bahwa kerja sama lintas kota seperti ini merupakan langkah nyata dalam memperkuat ekosistem pangan nasional yang saling melengkapi antarwilayah.

“Kerja sama ini menjadi bukti komitmen kami untuk membangun ketahanan pangan yang berkelanjutan dan saling mendukung antar daerah. Dengan kolaborasi ini, kami berharap dapat meningkatkan ketersediaan pangan berkualitas bagi masyarakat di kedua kota,” ujar Mas Ibin.

Berikut tambahan pendapat Wali Kota Blitar, Syauqul Muhibbin (Mas Ibin), yang dapat melengkapi berita tersebut:

Mas Ibin menegaskan bahwa kemitraan strategis ini bukan hanya sekadar bentuk kerja sama antar daerah, melainkan juga merupakan langkah penting dalam membangun ketahanan pangan yang berkelanjutan dan inklusif.

Menurutnya, kolaborasi antara Kota Blitar dan Kota Depok dapat menjadi contoh nyata bagaimana sinergi antar wilayah dapat mengatasi tantangan distribusi pangan, menjaga stabilitas harga, serta meningkatkan kesejahteraan petani dan konsumen.

“Kerja sama ini memperkuat ekosistem pangan nasional dengan menghubungkan daerah penghasil dan daerah konsumen secara langsung. Dengan demikian, kita dapat memastikan pasokan pangan yang berkualitas dan terjangkau bagi masyarakat, sekaligus membuka peluang pasar yang lebih luas bagi para petani di Blitar. Saya berharap kemitraan ini dapat menjadi model bagi kota-kota lain dalam membangun ketahanan pangan yang saling menguntungkan,” ujarnya.

Lebih lanjut, Mas Ibin menambahkan bahwa inisiatif ini sejalan dengan visi Pemerintah Kota Blitar untuk mendorong pembangunan ekonomi lokal yang berkelanjutan dan memberdayakan komunitas petani melalui akses pasar yang lebih baik dan dukungan teknologi pertanian.

“Melalui sinergi ini, kami ingin memastikan bahwa program ketahanan pangan tidak hanya menjadi jargon, tetapi benar-benar dirasakan manfaatnya oleh seluruh lapisan masyarakat, dari petani hingga konsumen,” pungkasnya.

Sementara itu, Wali Kota Depok, Supian Suri, menegaskan bahwa kemitraan ini merupakan upaya strategis untuk memperkuat pasokan pangan bagi warga Depok melalui kerja sama dengan daerah penghasil komoditas pertanian dan peternakan seperti Blitar.

Penandatanganan MoU ini diharapkan menjadi fondasi bagi kerja sama yang lebih teknis dan berkelanjutan antara kedua pemerintah kota, khususnya dalam penyediaan komoditas pangan utama seperti beras, telur, dan buah-buahan.

Indonesia City Expo (ICE) 2025 sendiri merupakan ajang pameran produk unggulan dari berbagai kota di Indonesia sekaligus menjadi ruang strategis untuk menjalin kerja sama antar daerah dalam berbagai sektor pembangunan.

Dengan kemitraan ini, kedua kota berkomitmen untuk saling mendukung dalam menghadapi tantangan ketahanan pangan di tengah dinamika ekonomi nasional, sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi lokal yang inklusif dan berkelanjutan.

Dinas Sosial Jawa Tengah Uji Coba Sekolah Rakyat di Empat Daerah

IDPOST.CO.ID – Pendidikan gratis melalui program Sekolah Rakyat yang diinisiasi oleh Kementerian Sosial (Kemensos) akan dilaksanakan secara uji coba di empat wilayah di Provinsi Jawa Tengah, yaitu Solo, Magelang, Temanggung, dan Pati.

Kepala Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah, Bapak Imam Maskur, menyampaikan bahwa di keempat daerah tersebut telah tersedia sentra aset milik Kemensos yang akan digunakan sebagai lokasi pelaksanaan uji coba. Program ini juga masih menunggu usulan lahan seluas 5 hingga 10 hektar dari 35 kabupaten/kota untuk pembangunan Sekolah Rakyat secara lebih luas.

“Uji coba penerimaan peserta didik akan memanfaatkan sentra yang telah ada, yang merupakan perwakilan Kemensos dalam memberikan bantuan di wilayah Jawa Tengah. Empat sentra yang akan dioptimalkan berada di Solo, Magelang, Temanggung, dan Pati,” ujarnya pada hari Jumat, 14 Maret 2025.

Penerimaan peserta didik baru direncanakan akan dimulai pada tahun ajaran baru Juli 2025. Syarat utama bagi calon peserta adalah terdaftar dalam Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN).

“Untuk proses pendaftaran, calon peserta harus termasuk dalam desil 1, 2, 3, atau 4. Namun demikian, pendataan masih menunggu tenaga dari Program Keluarga Harapan (PKH) untuk menyelesaikan pendataan DTSEN, yang diharapkan selesai pada akhir Maret,” tambah beliau.

Melalui pendataan DTSEN, akan diperoleh data yang menggambarkan jumlah masyarakat yang tergolong miskin ekstrem, miskin, hingga rentan miskin secara akurat. Dengan demikian, program ini diharapkan dapat tepat sasaran dalam memberikan akses pendidikan gratis kepada masyarakat yang membutuhkan.

“Kuota sekolah nantinya sekitar seribu peserta didik, namun jumlah yang diterima akan disesuaikan dengan kapasitas yang dapat diserap oleh sekolah di masing-masing kabupaten/kota. Melalui DTSEN, data seperti posisi desil, nama, alamat, Nomor Induk Kependudukan (NIK), serta jumlah peserta didik yang masuk pada jenjang SD, SMP, dan SMA akan terlihat secara rinci,” jelas beliau.

Selain itu, kabupaten dan kota dapat mengajukan aset yang dimiliki di daerahnya untuk dijadikan lokasi pembangunan Sekolah Rakyat. Pemerintah pusat akan melakukan revitalisasi terhadap aset-aset tersebut.

“Aset yang sudah ada tidak harus berupa bangunan baru, melainkan dapat dioptimalkan atau direvitalisasi. Misalnya, sebuah SD yang sudah tidak memiliki siswa atau tidak aktif dapat diajukan, dengan syarat luas lahan sekitar 5 hingga 10 hektar,” pungkas Bapak Imam Maskur.

Kecelakaan Maut Truk Tabrak Angkot di Purworejo, 11 Orang Tewas dan 6 Luka-luka

IDPOST.CO.ID – Sebuah truk tronton bermuatan pasir yang melaju dari arah Magelang menuju Purworejo diduga mengalami rem blong saat melewati jalan menurun yang berkelok-kelok.

Kejadian itu terjadi pada Rabu (7/5/2025) sekitar pukul 10.30 WIB, sebuah kecelakaan serius terjadi di perbatasan antara Kabupaten Magelang dan Purworejo, tepatnya di Desa Kalijambe, Kecamatan Bener, Purworejo, Jawa Tengah.

Truk tersebut kemudian menabrak sebuah mobil angkot (kopada) yang sedang membawa rombongan penumpang.

Kecelakaan ini mengakibatkan 11 orang meninggal dunia di tempat kejadian, sementara 6 orang lainnya mengalami luka-luka dan langsung dilarikan ke RSUD Tjitrowardojo Purworejo untuk mendapatkan perawatan medis.

Korban yang meninggal dan terluka sebagian besar adalah rombongan guru dan warga dari Kelurahan Mendut, Kecamatan Mungkid, Kabupaten Magelang, yang sedang dalam perjalanan menuju takziah ke Desa Penungkulan, Kecamatan Gebang, Purworejo.

Selain menabrak angkot, truk juga terguling dan menabrak sebuah rumah warga di pinggir jalan, menyebabkan kerusakan pada bangunan tersebut. Kerugian materiil diperkirakan mencapai sekitar Rp50 juta.

Kepala Polres Purworejo, AKBP Andry Agustiano, menjelaskan kronologi kecelakaan ini. Saat truk hendak menyalip angkot di jalan menurun, diduga rem truk tidak berfungsi sehingga pengemudi kehilangan kendali. Akibatnya, truk menyenggol angkot hingga kedua kendaraan terguling dan menabrak rumah warga.

Pihak kepolisian segera melakukan olah tempat kejadian perkara (TKP) dan evakuasi korban. Tim identifikasi juga dikerahkan untuk membantu proses pendataan korban dan pendampingan keluarga. Penyelidikan lebih lanjut masih dilakukan untuk memastikan penyebab pasti kecelakaan dan apakah ada faktor lain yang berkontribusi.

Saksi mata menyebutkan bahwa jalur perbatasan Purworejo-Magelang memang rawan kecelakaan karena memiliki tanjakan dan turunan curam serta tikungan tajam. Banyak truk bermuatan berat yang sering mengalami masalah di jalur ini.

Polda Jawa Tengah berjanji akan memperketat pengawasan terhadap kelayakan kendaraan angkutan barang, khususnya truk-truk berat, untuk mencegah kecelakaan serupa di masa depan.

Wakapolda Jateng, Brigjen Pol Latif Usman, mengimbau para pengemudi kendaraan berat agar selalu memastikan kondisi rem dan kendaraan dalam keadaan prima, serta berhati-hati saat melintasi jalur rawan kecelakaan.

Picu Kontroversi, Warga Laporkan Wamendagri Bima Arya ke Presiden Prabowo

IDPOST.CO.ID – Pernyataan Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto saat memperingati Hari Pendidikan Nasional di Balai Kota Blitar beberapa waktu lalu kini menuai kontroversi dan berujung pada pelaporan oleh seorang warga bernama Haryono. Pria asal Blitar ini merasa bahwa ucapan Wamendagri justru menimbulkan kegaduhan yang tidak perlu di tengah masyarakat.

Dalam pidatonya, Bima Arya menegaskan pentingnya sinergi antara Wali Kota Blitar, Syauqul Muhibbin, dan Wakil Wali Kota, Elim Tyu Samba. Ia bahkan menyampaikan bahwa siapa pun yang mencoba memecah belah keduanya akan “berhadapan dengan Wakil Menteri Dalam Negeri.”

Pernyataan tersebut terekam dalam sebuah video yang kemudian viral di media sosial. Respon masyarakat pun beragam; sebagian menganggapnya sebagai dukungan positif untuk kepemimpinan yang harmonis, namun tidak sedikit yang menilai ucapan itu mengandung tekanan politik yang tidak seharusnya disampaikan secara terbuka.

Haryono termasuk salah satu yang merasa resah. Dalam wawancara dengan wartawan, ia menyatakan bahwa kondisi Kota Blitar selama ini relatif kondusif dan damai. Menurutnya, pernyataan Wamendagri seolah menggambarkan adanya konflik antara kepala daerah yang sebenarnya tidak pernah terjadi.

“Kami sering melihat Wali Kota dan Wakil Wali Kota turun bersama ke masyarakat, rapat bersama, dan bekerja sama. Jadi, kenapa tiba-tiba muncul pernyataan yang terkesan seperti ancaman? Ini menimbulkan banyak pertanyaan di kalangan warga,” ujar Haryono saat ditemui, Rabu (7/5/2025).

Sebagai bentuk kepedulian terhadap kelancaran pemerintahan dan tanggung jawab sosial, Haryono melaporkan pernyataan Wamendagri tersebut ke Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto. Selain itu, surat laporan juga dikirimkan kepada Menteri Dalam Negeri, Komisi II DPR RI, dan Ketua Umum PAN.

“Saya menilai pernyataan itu tidak pantas dan tidak etis disampaikan dalam forum resmi. Oleh karena itu, saya meminta agar laporan ini diselidiki secara serius dan hasilnya diumumkan ke publik. Ini bukan masalah pribadi, melainkan upaya menjaga suasana kondusif dalam pemerintahan daerah,” tegasnya.

Sementara itu, Wali Kota Blitar, Syauqul Muhibbin, memberikan tanggapan yang terkesan santai dan normatif. Ia menilai isu yang berkembang saat ini tidak ada kaitannya dengan tugasnya sebagai kepala daerah.

“Saya hanya fokus bekerja keras. Tidak ada masalah apa pun. Jadi saya juga kurang paham soal pelaporan itu,” ujarnya dengan nada tenang saat dimintai komentar.

Pria yang akrab disapa Mas Ibin ini memilih untuk tetap fokus menjalankan tugas dan berinteraksi langsung dengan masyarakat. Ia menyebutkan bahwa sebagian besar waktunya dihabiskan untuk memastikan pelayanan publik berjalan lancar dan program pembangunan kota terealisasi sesuai harapan warga.

“Saya aktif turun ke masyarakat. Yang penting Blitar ke depan semakin baik dan semakin SAE. Soal hal lain, saya tidak ikut campur,” tambahnya.

Pidato Bima Arya yang memicu polemik tersebut sebenarnya mengandung pesan persatuan. Dalam video yang beredar, Bima menegaskan bahwa tidak boleh ada pihak yang memecah belah kepemimpinan di Blitar. Ia mengakhiri pesannya dengan doa agar para pemimpin diberikan kemudahan dalam menjalankan tugas membangun daerah.

“Setuju kalau pemimpinnya kompak, setuju kalau pemimpinnya bersama-sama memikirkan warga,” ujar Bima dalam video tersebut.

Sinergi Pemkot Blitar dan Kejari dalam Mendukung Penegakan Hukum Perdata dan Tata Usaha Negara

IDPOST.CO.ID – Pemerintah Kota Blitar memperkuat kerja sama dengan Kejaksaan Negeri Blitar dalam bidang penanganan hukum perdata dan tata usaha negara (Datun) pada Selasa, 6 Mei 2025.

Melalui perjanjian ini, diharapkan Kejari Blitar dapat mendukung pelaksanaan program-program Pemerintah Kota Blitar, termasuk memberikan pendampingan apabila menghadapi gugatan atau sengketa di kemudian hari.

Wali Kota Blitar, Syauqul Muhibbin, menyampaikan setelah acara bahwa kerja sama ini merupakan langkah strategis yang penting.

Ia menegaskan bahwa dalam menjalankan pemerintahan dan pembangunan, peran Kejari sangat dibutuhkan untuk mengawal apabila terjadi permasalahan hukum terkait sengketa perdata maupun tata usaha negara.

Menurutnya, Kejaksaan sebagai aparat penegak hukum dapat memberikan masukan hukum yang diperlukan oleh pemerintah kota, misalnya dalam hal penafsiran peraturan perundang-undangan atau kebijakan yang memiliki implikasi hukum.

“Saya menilai kerja sama ini sangat strategis karena saya memerlukan dukungan Kejari untuk menjalankan program-program kami di lapangan. Target kami adalah memaksimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan retribusi. Tentu saja, potensi masalah hukum akan muncul, termasuk kemungkinan gugatan terhadap pemerintah kota,” ujarnya.

Di sisi lain, Kepala Kejaksaan Negeri Blitar, Baringin, menjelaskan bahwa kerja sama di bidang Datun ini bertujuan untuk memperkuat penegakan hukum serta memberikan bantuan, pertimbangan, dan pelayanan hukum kepada Pemerintah Kota Blitar.

Ia menambahkan, dalam penyelesaian sengketa, Kejari dapat berperan sebagai fasilitator untuk membantu mengurai perselisihan yang melibatkan pemerintah kota.

“Kami siap hadir dan mendampingi Pemerintah Kota, terutama jika terdapat gugatan dari masyarakat. Kami juga dapat memberikan pendapat hukum apabila ada aturan yang perlu disesuaikan dengan kebijakan pusat,” tuturnya.

Wali Kota Blitar Mas Ibin Tegaskan Komitmen Permudah Perizinan Usaha Mikro

IDPOST.CO.ID – Pemerintah Kota Blitar bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Blitar melaksanakan rapat paripurna di Graha Paripurna DPRD Kota Blitar pada Senin malam, 5 Mei 2025, untuk membahas tindak lanjut atas dua rancangan peraturan daerah (Raperda).

Salah satu agenda utama dalam rapat tersebut adalah penetapan persetujuan bersama terhadap Raperda tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Usaha Mikro.

Wali Kota Blitar, Syauqul Muhibbin, menjelaskan bahwa Raperda mengenai usaha mikro merupakan inisiatif DPRD yang telah melalui proses pembahasan secara mendalam.

Pembahasan tersebut melibatkan panitia khusus (pansus) serta tim dari Pemerintah Kota yang terdiri atas Bagian Hukum, Asisten I Bidang Pemerintahan, Perekonomian, dan Kesejahteraan Rakyat, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, serta Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, dan Tenaga Kerja.

Setelah ditetapkan menjadi Peraturan Daerah, Pemerintah Kota akan segera mengajukan permohonan nomor registrasi kepada Pemerintah Provinsi Jawa Timur.

Selanjutnya, ketentuan-ketentuan yang memerlukan pengaturan teknis akan diatur lebih lanjut melalui Peraturan Wali Kota (Perwali).

Wali Kota menyampaikan bahwa terdapat beberapa isu penting dalam Raperda tersebut, antara lain kewajiban penyediaan tempat usaha bagi pelaku usaha mikro, kewajiban pembinaan dan pemberdayaan, serta peran pemerintah dalam memberikan bantuan hukum dan mempermudah proses perizinan.

Sementara itu, Ketua DPRD Kota Blitar, Bapak Syahrul Alim, menyampaikan bahwa meskipun Raperda inisiatif legislatif ini telah selesai disusun, pengesahannya harus menunggu evaluasi dari Gubernur yang baru selesai pada bulan sebelumnya.

Ia berharap regulasi ini dapat memberikan kemudahan, khususnya dalam hal perizinan dan bantuan bagi pelaku usaha mikro. Menurutnya, meskipun proses perizinan tampak sederhana, terdapat beberapa kendala, seperti persyaratan tes laboratorium, yang masih menjadi tantangan. Oleh karena itu, pendampingan dan dukungan dari Pemerintah Kota sangat diperlukan.

Selain itu, dalam rapat paripurna tersebut juga disampaikan pandangan umum mengenai Raperda inisiatif Pemerintah Kota Blitar tentang pengawasan peredaran minuman beralkohol. Wali Kota turut memberikan tanggapan atas masukan dari berbagai fraksi yang hadir dalam rapat.

Wali Kota Blitar Mas Ibin Hadiri Peringatan Harlah PMII ke-65 di Pendapa Islam Nusantara

IDPOST.CO.ID – Wali Kota Blitar, Syauqul Muhibbin, yang akrab disapa Mas Ibin, hadir dalam peringatan Hari Lahir (Harlah) Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) ke-65.

Harlah PMII digelar di Pendapa Islam Nusantara di Dusun Sekardangan, Desa Papungan, Kecamatan Kanigoro, Kabupaten Blitar, Senin 5 Mei 2025.

Acara ini dihadiri oleh para kader PMII dari berbagai angkatan, tokoh masyarakat, serta pejabat daerah, dalam suasana penuh kehangatan dan khidmat.

Kehadiran Mas Ibin bukan hanya sebagai kepala daerah, tetapi juga sebagai saudara tua dalam barisan panjang kader PMII. Di masa mudanya, ketika menempuh studi di Yogyakarta, Mas Ibin dikenal sebagai aktivis PMII yang aktif dalam diskusi dan gerakan. Maka kehadirannya malam itu merupakan pulang ke rumah perjuangan.

Dalam sambutannya, Mas Ibin mengucapkan selamat atas Hari Ulang Tahun ke-65 PMII. Ia menegaskan bahwa usia tersebut bukan sekadar angka, melainkan tanda kematangan organisasi dalam mengarungi dinamika zaman.

“PMII bukan hanya organisasi mahasiswa. Tetapi kawah candradimuka yang menempa generasi muda agar peka terhadap realitas sosial, berjiwa nasionalis, dan tetap teguh menjaga nilai-nilai Islam Ahlussunnah wal Jama’ah,” ujarnya dengan nada haru.

Mas Ibin juga memberikan apresiasi atas kontribusi PMII selama ini dalam membangun semangat kebangsaan di Kota Blitar. Menurutnya, PMII telah menjadi mitra strategis pemerintah dalam berbagai bidang, mulai dari pendidikan, sosial, diskusi intelektual, hingga kerja nyata pemberdayaan masyarakat. Ia menegaskan bahwa pemerintah tidak bisa bekerja sendiri dalam membangun daerah.

“Kami butuh sahabat seperjuangan, dan PMII adalah salah satunya,” ucapnya.

Acara malam itu diwarnai dengan doa bersama yang mengalir seperti sungai ketulusan. Para kader mengenakan jas almamater biru langit, terdiri dari mahasiswa aktif hingga alumni yang telah meniti karier. Semua larut dalam satu frekuensi: mengingat, mendoakan, dan merawat cita-cita bersama.

Heri Setiyono, Ketua Ikatan Alumni (IKA) PMII Blitar Raya, menyebut kehadiran Wali Kota Blitar sebagai bentuk pengakuan atas eksistensi dan kontribusi PMII selama ini. Menurut Heri, Mas Ibin adalah contoh nyata bahwa aktivis pergerakan bisa menjelma menjadi pemimpin yang inklusif dan merakyat.

“Mas Ibin bukan hanya pemimpin administratif, tapi juga pemimpin ideologis yang tahu dari mana dirinya berasal,” ujarnya.