Tag: idpost

Sinergitas Kepolisian dan DPD LDII Sidoarjo Ciptakan Pemilu Damai 2024

IDPOST.CO.ID – Pelaksanaan Pemilihan Umum (Pemilu) tahun 2024, menjadi perhatian serius pihak Kepolisian. Menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat pada saat digelarnya pesta demokrasi ini menjadi prioritas utama.

Demi tercapainya kondisi tersebut, Kapolresta Sidoarjo AKBP Christian Tobing dan Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII) Kabupaten Sidoarjo berdampingan untuk bersama-sama menciptakan Pemilu yang aman, damai, serta lancar.

Dalam pertemuan di Kantor DPD LDII Sidoarjo pada Sabtu (30/12/2023), Kapolresta Sidoarjo mengatakan bahwasanya dalam pelaksanaan Pemilu 2024, TNI-Polri bersikap netral serta berupaya semaksimal mungkin guna menjaga situasi kamtibmas tetap terjaga kondusif di tengah masyarakat.

“Peran tokoh agama dan tokoh masyarakat, organisasi keagamaan sangat penting dalam membantu menjaga stabilitas keamanan. Dan karenanya, Polresta Sidoarjo menggandeng DPD LDII Sidoarjo, bersama-sama menjaga dan memastikan situasi kamtibmas tetap terkendali di tengah masyarakat,” ungkapnya.

Ia berharap sinergi antara pihak keamanan baik TNI-POLRI dan organisasi keagamaan seperti LDII dapat membawa hasil terbaik dan sukses pada pelaksanaan Pemilu tahun 2024 mendatang.

Kapolresta Sidoarjo dan FKUB Sinergi Tingkatkan Kerukunan Umat

IDPOST.CO.ID – Kapolresta Sidoarjo, AKBP Christian Tobing, bersama perwakilan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Kabupaten Sidoarjo terus memperkuat kerjasama dalam menjaga kerukunan umat di wilayahnya.

Dalam pertemuan pada Kamis (30/12/2023), Kapolresta Sidoarjo menekankan betapa pentingnya peran FKUB dalam menjaga kerukunan antarumat beragama di tengah masyarakat jelang Pemilu 2024 serta bagaimana kepolisian dan FKUB dapat bersinergi untuk meningkatkan kerukunan umat.

Menghadapi agenda besar negara tersebut, FKUB bersama Kepolisian berkomitmen untuk memperkuat kerukunan antar umat beragama guna menjaga suasana kondusif di wilayah Kabupaten Sidoarjo.

“Perbedaan tidak bisa dihindari, tentu itu akan ada, namun kerukunan harus dijaga, untuk itu, sinergi antara kepolisian dan FKUB sangat penting guna menjaga kerukunan umat di Sidoarjo,” ungkapnya

Pada pertemuan itu FKUB Kabupaten Sidoarjo melalui M. Idham Kholiq memberikan sebuah penghargaan kepada Kapolresta Sidoarjo atas dukungan dan kerjasamanya dalam memelihara kerukunan umat beragama tahun 2023.

“Harapannya sinergi yang dibangun antara Kepolisian dan FKUB akan berlanjut menjadi komitmen untuk memperkuat kerukunan antar umat beragama di tahun-tahun mendatang,” ujar M Idham Kholiq.

Dengan semakin kuatnya kerjasama antara Kapolresta Sidoarjo dan FKUB Kabupaten Sidoarjo, diharapkan akan semakin terjaga kerukunan antarumat beragama di wilayah Sidoarjo.

Angka Kriminalitas Naik, Polresta Sidoarjo Musnahkan Barang Bukti Kejahatan

IDPOST.CO.ID – Polresta Sidoarjo menjelang akhir tahun 2023 melaksanakan pemusnahan berbagai barang bukti hasil dari berbagai kejahatan yang terjadi di wilayah Kabupaten Sidoarjo, pada satu tahun terakhir mencakup kasus curat, curanmor, judi, serta narkoba.

Kapolresta Sidoarjo, AKBP Christian Tobing memimpin langsung pemusnahan tersebut didampingi Pejabat Utama Polresta Sidoarjo, dan disaksikan pula Forkompinda Kabupaten Sidoarjo, pada Jumat, (29/12/2023) di halaman Mapolresta Sidoarjo.

AKBP Christian Tobing, bertekad memberantas peredaran narkoba dan miras di wilayahnya. Sejumlah narkotika dan ratusan botol miras dan senjata dimusnahkan sebagai wujud dari komitmen Kepolisian memberantas kejahatan terkait.

Barang bukti yang dimusnahkan antara lain, Narkoba meliputi, ganja seberat 869,45 gram, sabu-sabu seberat 7.174,82 gram, ekstasi sebanyak 519 butir, dan pil atau obat-obatan lainnya sebanyak 1.115.458 butir, minuman keras 426 botol dan senjata tajam berbagai jenis

AKBP Cristian Tobing mengungkapkan bahwa Polresta Sidoarjo telah berhasil mengungkap berbagai kasus kejahatan tahun 2022-2023 di angka 150% dibandingkan pengungkapan kasus di tahun sebelumnya.

Ia juga menyebut kasus kriminalitas meningkat dari 759 kasus tahun 2022 menjadi 1412 kasus tahun 2023 atau terjadi kenaikan sebesar 86,03 %.

“Naiknya kasus kriminalitas tersebut dibarengi juga prosentase penyelesaian perkara yang rata-rata mengalami kenaikan. mulai dari laporan hingga penyelesaiannya di atas 100% yang mencakup kasus curat, curanmor, judi, dan narkoba,” ungkapnya.

Pelanggaran tilang mengalami penurunan dengan tren 43,55%, sedang jumlah teguran meningkat hingga 55,2%. Hal tersebut disertai pula penurunan kejadian laka lantas sebesar 14,07%, dan kematian akibat kecelakaan turun sebesar 21,29%.

Selain itu, pengamanan tidak pidana ringan yang dilakukan bulan Januari-Desember 2023 berhasil mengajukan 301 perkara terkait penjualan miras tanpa ijin ke pengadilan, dengan penyelesaian perkara 100 botol dari jumlah miras yang disita sebesar 426 botol.

“Kepolisian juga berhasil untuk menuntaskan berbagai kasus yang menonjol di wilayah Sidoarjo seperti kejahatan jalanan, dan kejahatan terhadap perempuan dan anak,” ujar Kapolresta Sidoarjo

Ia juga tidak segan-segan menindak pelaku kejahatan, khususnya kelompok anak muda yang menggunakan sajam, ugal-ugalan di jalan raya, atau terkait premanisme, menjadi bagian penting dari upaya Polresta Sidoarjo dalam menjaga kamtibmas.

Pengamanan di tahun baru 2024 dilakukan Polresta Sidoarjo dengan pembentukan beberapa pos pengamanan yang berada di wilayah Sidoarjo. Penyekatan juga dilakukan dari luar wilayah kota Sidoarjo yang akan memasuki kota, dan personel ditempatkan di lokasi yang strategis.

Untuk menghindari kejahatan lebih lanjut, Kapolresta Sidoarjo mengimbau kepada masyarakat untuk bersama-sama menjaga situasi kamtibmas yang sudah terjaga selama ini. Hal ini bertujuan agar masyarakat dapat merayakan tahun baru dengan aman dan damai.

Capres Ganjar Pranowo Launching Program Unggulan KTP Sakti di Boyolali

IDPOST.CO.ID – Calon Presiden (Capres) nomor urut 3 Ganjar Pranowo, kembali melaunching program Satu Kartu Terpadu Indonesia atau KTP Sakti.

Program tersebut merupakan salah satu program unggulan yang ditawarkan Ganjar-Mahfud untuk membenahi pendataan penduduk Indonesia.

KTP Sakti diluncurkan sebagai respons atas keluhan rakyat yang diserap Ganjar-Mahfud saat berkeliling Indonesia. Keluhan yang paling banyak diterima saat bertemu rakyat misalnya dari kalangan petani, nelayan, pedagang pasar yakni terkait bantuan pemerintah yang tidak tepat sasaran.

Hal itu, kata Ganjar, membuat kecemburuan sosial di masyarakat dan mengakibatkan turunnya tingkat ketidakpercayaan masyarakat akan pendataan yang dilakukan pemerintah.

“Setelah kita berkeliling ke banyak tempat, ternyata banyak sekali komplain masyarakat soal siapa yang paling berhak mendapatkan bantuan, lalu terjadi kecemburuan dan orang bicara tidak tepat sasaran,” ujar Ganjar usai launching KTP Sakti di Lapangan Bangsalan, Kecamatan Teras, Kabupaten Boyolali, Sabtu (30/12/2023) siang.

Program KTP Sakti yang ditawarkan Ganjar-Mahfud untuk memudahkan distribusi berbagai program bansos yang sudah ada, seperti subsidi pendidikan, meliputi Program Indonesia Pintar, Kartu Indonesia Pintar (KIP) dan Kartu Indonesia Pintar Kuliah.

Kemudian subsidi kesehatan seperti subsidi keluarga miskin, Kartu Indonesia Sehat (KIS), Kartu Keluarga Sejahtera (KKS), Kartu Sembako Murah, Kartu Prakerja, Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Langsung Tunai (BLT), serta subsidi usaha produktif Kartu Tani, Pupuk, Solar Nelayan dan Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro dan UMKM.

Seluruh bantuan tersebut akan diakomodasi pendistribusiannya hanya dengan menggunakan satu kartu saja, sehingga lebih mudah, efektif dan tepat sasaran.

“Kalau selama ini sudah banyak bantuan masing-masing direpresentasikan dengan satu kartu, sekarang akan kita jadikan satu hanya dengan KTP,” kata Ganjar.

“Dengan KTP Sakti, profil masing-masing penduduk di Indonesia sudha kita ketahui. Mana yang miskin mesti dapat bantuan apa, yang profesi apa mesti dapat bantuan apa, sehingga satu data Indonesia melalui KTP Sakti ini bisa kita turunkan menjadi alat untuk menyalurkan program lebih tepat sasaran,” sambung Ganjar.

Lebih lanjut terkait sistem kepemerintahan yang lebih sederhana dan menyeluruh, Ganjar menyebutkan bahwa KTP Sakti nantinya juga beriringan dengan terbentuknya governance superapps.

Hal tersebut berdasarkan pengalaman Ganjar saat menjabat Gubernur Jawa Tengah dua periode. Saat itu, Ganjar menginisasi program LaporGub yang bertujuan untuk mempermudah masyarakat dalam menyampaikan aspirasi ke pemerintah.

Oleh sebab itu, Ganjar mengatakan bakal meningkatkan program serupa dan langsung menerapkannya jika terpilih menjadi Presiden RI 2024-2029.

“Yang begini yang bisa dibuat troubleshooting, karena report systemnya bisa kita perbaiki, kita kombinasikan pengalaman saya waktu di Jawa Tengah ada aplikasi LaporGub yang ini mau kita buat se-Indonesia sehingga menjadi governance superapps untuk mengontrol dengan data yang ada,” jelas Ganjar.

Yusril Sebut Putusan MK Nomor 90/2023 Tidak Melanggar Norma Etik Hukum, Ini Alasannya

IDPOST.CO.ID – Pakar hukum tata negara, Yusril Ihza Mahendra mengatakan bahwa pencalonan Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wakil presiden pendamping Prabowo Subianto dalam Pilpres 2024 tidak melanggar norma etik hukum.

Dia beralasan, ada perbedaan mendasar antara pelanggaran norma etik dengan pelanggaran norma tentang perilaku atau code of conduct.

Sebelumnya, Yusril memberikan klarifikasi terkait perdebatan hukum yang beredar di masyarakat, soal norma etik yang lebih tinggi daripada norma hukum. Dia juga sempat mengutip pandangan dalam hukum Islam yang menyebutkan jika norma etik bertentangan dengan norma hukum, maka norma hukum bisa dikesampingkan.

Narasi seperti itu kini digaungkan sebagai upaya delegitimasi pencalonan Gibran dalam kontestasi pemilu. Sebab, Wali Kota Solo itulah yang dinilai paling diuntungkan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 90/PUU-XXI/2023 tentang Ketentuan Tambahan Pengalaman Menjabat dari Keterpilihan Pemilu dalam Syarat Putusan Usia Minimal Capres/Cawapres, yang pada proses penetapannya Ketua MK Anwar Usman dinyatakan melanggar kode etik.

“Keputusan yang diambil Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) dalam kasus Pak Anwar Usman itu berbeda dengan norma etik dalam teori dan filsafat hukum. Peraturan (MKMK) itu dibuat dari derivasi undang-undang, sebagaimana juga peraturan kode etik hakim MK. Karena itu derivasi undang-undang, maka kedudukannya di bawah undang-undang kalau dilihat dari hierarki hukum,” kata Yusril dalam webinar Konstitusionalitas Pilpres 2024, baru-baru ini.

“Harus kita pahami betul (apa yang dilanggar Anwar Usman) adalah code of conduct, norma tentang perilaku, bukan norma mendasar di dalam filsafat hukum. Pengambil keputusan di dewan etik mestinya sadar apa yang mereka lakukan terbatas pada code of conduct, bukan pada norma etik yang ada di teori hukum,” paparnya.

Mantan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia periode 2001-2004 itu juga menegaskan pelanggaran yang menjerat Anwar Usman sama sekali tidak memiliki unsur pidana. Dengan demikian, argumen seputar Putusan MK Nomor 90 yang tidak lagi relevan dan telah terbantahkan dengan sendirinya.

“Secara teori hukum, kita tahu kalau terjadi pelanggaran hukum, pasti ada pelanggaran etik. Tapi kalau terjadi pelanggaran etik dalam makna code of conduct, belum tentu ada pelanggaran hukum. Jadi kasusnya Pak Anwar Usman dengan Pak Firli di KPK itu sangat berbeda. Karena di kasus Pak Anwar tidak ada tindakan hukum apapun, maka dewan etik harus bekerja dan memberikan sanksi etik,” terang Yusril.

“Sekali lagi, jangan dianggap pelanggaran yang diputuskan MKMK terhadap Pak Anwar Usman sebagai pelanggaran etik fundamental dalam filsafat hukum, tapi dalam konteks code of conduct dalam menjalankan jabatan tertentu di satu organisasi. Dan dari segi hukum, jelas Putusan MK adalah final dan mengikat, sehingga tidak akan gugur karena terjadi pelanggaran etik,” ujar pria yang juga pernah menjabat Menteri Sekretaris Negara periode 2004-2007 itu.

Sebelumnya, Yusril juga sempat menyampakan bahwa Komisi Pemilihan Umum (KPU) tidak melanggar kode etik karena memproses pencalonan Gibran sebagai cawapres dalam Pilpres 2024. Pernyataan itu disampaikan Yusril merespons komisioner KPU yang dilaporkan ke Dewan Kehormatan Pemilu (DKPP) atas tuduhan membiarkan Gibran mengikuti proses tahapan pencalonan dengan mengabaikan prinsip kepastian hukum.

Bima Arya Bocorkan Strategi Gibran Atasi Persoalan Pendidikan dan Lapangan Kerja

IDPOST.CO.ID – Anggota Dewan Pakar TKN Bima Arya Sugiarto membocorkan strategi cawapres Gibran Rakabumi Raka dalam mengatasi permasalahan pendidikan dan penciptaan lapangan kerja.

Bima menyebut, putra sulung presiden Jokowi yang pernah sekolah di Singapura memahami kunci kemajuan peradaban bergantung pada kesiapan sumber daya manusia.

“Melesatnya Singapura menjadi negara maju sangat ditentukan oleh sistem kaderisasi kepemimpinan. Tugas pemimpin hari ini adalah menyiapkan pemimpin masa depan. Kualitas seorang pemimpin juga ditentukan okeh sejauh mana dia berpikir untuk regenerasi. Ini ciri khas pemimpin visioner,” kata Bima dalam keterangan resminya, Sabtu (30/12/2023).

Wali Kota Bogor ini mengatakan, cawapres Prabowo itu menguasai data dan persoalan di lapangan dalam hal link and match antara kesempatan kerja dan kurikulum pendidikan serta ketersediaan tenaga kerja. Bekal Gibran sebagai Wali Kota Solo menurutnya dinilai mampu memberikan solusi karena sering berkutat dengan berbagai inovasi dan kolaborasi dalam dunia ekonomi kreatif dan teknologi yang membutuhkan tenaga kerja yang sesuai.

“Mas Gibran sangat mengerti bahwa Visi Indonesia Emas dalam hal hilirisasi dan energi misalnya, tak akan terwujud tanpa kita pastikan kesesuaian antara peluang dan kesiapan,” ujar Bima.

Bima mengklaim Gibran memiliki data yang komprehensif tentang peluang dan tren global di masa depan. Hal itu menjadi salah satu andalan Gibran dalam meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia.

“Mas Gibran punya data yang komprehensif tentang peluang dan tren global di masa depan. Seperti green economy & waste management, carbon trading and energy serta digitalisasi. Saya yakin bahwa mas Gibran akan bisa melakukan evaluasi dan kemudian menyesuaikan sistem pendidikan kita agar Indonesia bisa menjadi pemenang di 2045,” papar Bima.

Sebagai informasi, Kementerian PPN/Bappenas tegah menyusun Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025-2045 dalam mendukung pelaksanaan Visi Indonesia Emas 2045, mewujudkan Indonesia sebagai “Negara Nusantara Berdaulat, Maju, dan Berkelanjutan”.

Terdapat lima visi yang diusung, yakni pendapatan setara negara maju, kemiskinan menuju 0% dan berkurangnya ketimpangan, kepemimpinan dan pengaruh di dunia internasional meningkat, daya saing sumber daya manusia meningkat, dan intensitas emisi GRK menurun menuju Net Zero Emission.

RSUD dr Muhammad Zyn Sampang Launching Rumah Sunat dan Tekhnologi ESWL

IDPOST.CO.ID – Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) dr Muhammad zyn Kabupaten Sampang, Madura, Jatim. Melaunching rumah sunat dan pelayanan batu ginjal tanpa operasi di pendopo Bupati Sampang, pada Jum’at (29/12/23).

Peluncuran program rumah sunat dan pelayanan batu ginjal tersebut merupakan program yang sudah kesekian kalinya, RSUD Muhammad zyn terus berupaya melakukan pembenahan untuk memperbaiki dalam memberikan pelayanan pada masyarakat.

Rumah sunat itu menggunakan metode sunat tanpa memakai jarum suntik, sehingga anak yang takut dengan jarum suntik bisa menggunakan metode tersebut.

Direktur Rumah Sakit Muhammad zyn Kabupaten Sampang, dr Agus Akhmadi mengatakan, launching rumah sunat dan pelayanan batu ginjal tanpa operasi itu merupakan inovasi RSUD Muhammad zyn dalam meningkatkan pelayanan bagi masyarakat Kabupaten Sampang.

“Launching ini merupakan inovasi baru RSUD Muhammad zyn sesuai dengan yang dicita-citakan oleh Bupati Sampang,” ujarnya.

Direktur Utama (Dirut) RSUD Muhammad zyn itu kemudian, memuji Bupati Sampang sebagai Bupati pembangunan kesehatan. Sebab menurutnya, karena Bupati Sampang yang peduli terhadap tenaga kesehatan untuk memberikan pelayanan terbaik pada masyarakat Kabupaten Sampang.

“Beliau (Bupati Sampang) orang yang selalu mensupport dan mempunyai keinginan yang sama tentang pelayanan dan menjadikan RSUD Muhammad zyn sebagai rumah sakit rujukan di Madura,” terangnya.

Kemudian, ia mengenalkan tekhnologi Extracorporeal Shock Wave Lithotripsy (ESWL). Menurutnya tekhnologi tersebut merupakan tindakan non-invasif untuk menangani batu saluran kemih, batu kandung kemih, batu ginjal, maupun batu empedu dengan memanfaatkan gelombang kejut dari luar tubuh tanpa merusak jaringan tubuh lainnya atau tanpa operasi.

“Tekhnologi ESWL ini sudah dilakukan pembuktian pada pasien yang memecahkan batu ginjal tanpa operasi,” ucapnya.

Sementara Bupati Sampang Slamet Junaidi, sangat mengapresiasi kinerja tenaga kesehatan dr Muhammad zyn. Menurutnya, pelayanan lebih penting dari pendapatan rumah sakit.

“Bagi kami pendapatan itu nomor terakhir, dan paling utama yaitu pelayanan pada masyarakat Kabupaten Sampang,” tandasnya.

Kemenperin Kembangkan WPPI untuk Percepatan Distribusi Industri di Indonesia

IDPOST.CO.ID – Kementerian Perindustrian (Kemenperin) tengah gencar mengembangkan Wilayah Pusat Pertumbuhan Industri (WPPI) sebagai bagian dari strategi percepatan penyebaran industri ke seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Sesuai dengan Rencana Industri Pembangunan Industri Nasional (RIPIN) hingga tahun 2035, Kemenperin menargetkan peningkatan kontribusi sektor industri pengolahan nonmigas di luar Pulau Jawa pada produk domestik bruto (PDB) hingga mencapai 40 persen. Pulau Jawa masih menjadi titik fokus bagi investor karena infrastruktur pendukung industri, ketersediaan sumber daya manusia, dan ekosistem industri yang matang.

“Dasar pertimbangan penetapan suatu kabupaten/kota untuk ditetapkan sebagai WPPI antara lain ketersediaan dan pemanfaatan sumber daya alam secara berkelanjutan, kemudahan untuk mendapatkan bahan baku dan/atau bahan penolong industri secara berkelanjutan, kualitas dan kuantitas sumber daya manusia, tingkat pemanfaatan dan pengembangan teknologi industri, ketersediaan infrastruktur industri, dan potensi ekonomi,” kata Eko S.A. Cahyanto, Direktur Jenderal Ketahanan, Perwilayahan, dan Akses Industri Internasional di Jakarta Kamis (28/12/2023).

Sementara itu, Kemenperin saat ini sedang merumuskan Peraturan Menteri Perindustrian yang akan mengatur insentif non-fiskal bagi perusahaan industri dan kawasan industri di WPPI. Langkah ini diharapkan dapat memotivasi kabupaten/kota lainnya untuk mengembangkan sektor industri mereka agar juga bisa ditetapkan sebagai WPPI.

Pengembangan WPPI melibatkan berbagai aspek seperti infrastruktur, konektivitas, dan pengembangan sumber daya manusia. Kemenperin secara aktif melibatkan pemangku kepentingan baik dari tingkat pusat maupun pemerintah daerah. Salah satunya adalah koordinasi pengembangan WPPI Kalimantan Timur.

“Pelaksanaan koordinasi pengembangan WPPI Kalimantan Timur bertujuan untuk mengidentifikasi dan menyiapkan kebutuhan infrastruktur dan sumber daya manusia di kabupaten/kota sekitar IKN sehingga mampu menyerap potensi bangkitan ekonomi yang dihasilkan,” tutup Eko.