Tag: Joko Widodo

Hasto Kristiyanto: Pernyataan Jokowi Ciptakan Sentimen Negatif

IDPOST.CO.ID – Presiden Joko Widodo, atau Jokowi, telah menyatakan bahwa presiden boleh berkampanye dan memihak. Respons dari PDIP pun datang dengan tegas.

Hasto Kristiyanto, Sekjen DPP PDI Perjuangan, menyatakan bahwa pernyataan Jokowi telah menimbulkan sentimen negatif.

Baginya, pernyataan tersebut mengindikasikan bahwa pasangan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka merupakan gambaran dari Jokowi tiga periode yang selama ini ditolak oleh PDIP bersama dengan kelompok pro demokrasi, budayawan, cendekiawan, dan kekuatan yang memperjuangkan pemeliharaan konstitusi.

Menurut Hasto, pernyataan Jokowi tidak hanya melanggar etika politik, tetapi juga prinsip dasar negara yang baik. PDIP menilai bahwa ada ambisi kekuasaan dari Jokowi dalam Pilpres 2024.

“Bayangkan saja, Pak Jokowi telah menjabat sebagai presiden selama dua periode, dan konstitusi melarang perpanjangan masa jabatan. Dengan ketegasan Pak Jokowi untuk berkampanye, ini menunjukkan secara tidak langsung ambisi kekuasaan untuk tiga periode. Publik kini mempertanyakan berbagai rekayasa hukum yang dilakukan di Mahkamah Konstitusi untuk memuluskan kemenangan Gibran,” ungkapnya.

Hasto juga menyoroti lokasi kunjungan kerja Jokowi dan wilayah kampanye Ganjar Pranowo. Menurutnya, lawan politik Pasangan Ganjar-Mahfud sangat khawatir.

“Ganjar Pranowo adalah presiden rakyat, dekat dengan rakyat kecil, memiliki program yang diterima luas untuk mengatasi kemiskinan, dan menampilkan model kepemimpinan yang bersatu dengan rakyat, ditambah dengan ketegasan Prof Mahfud MD,” katanya.

“Itulah yang ditakuti dari Ganjar-Mahfud, hingga lebih dari sepertiga pengusaha yang berkontribusi pada perekonomian nasional didorong untuk mendukung pasangan 02,” tambahnya.

Hasto juga menyinggung pernyataan Jokowi yang disampaikan di depan Menteri Pertahanan Prabowo, dan jajaran TNI. Baginya, hal tersebut tidak pantas.

“TNI adalah kekuatan pertahanan yang seharusnya netral. Namun, hal itu justru menunjukkan adanya motif untuk melibatkan TNI, setidaknya secara psikologis,” jelasnya.

“Jadi, akhirnya terungkap mengapa banyak intimidasi. Ganjar-Mahfud dihadapkan pada serangan dari semua arah, meskipun kami yakin kekuatan rakyat tidak dapat ditahan dan akan memberikan perlawanan terhadap penyalahgunaan kekuasaan yang terjadi,” tegasnya.

Dana Desa Bakal Naik, Jokowi Minta Akuntabilitas Terjaga

IDPOST.CO.ID – Presiden Joko Widodo (Jokowi) memberikan janji untuk menaikkan alokasi dana desa yang akan diterima oleh seluruh desa di Indonesia.

Kenaikan ini akan terealisasi jika 75.259 kepala desa mampu mengelola dana desa dengan baik, sesuai dengan regulasi yang telah ditetapkan oleh pemerintah.

Pemerintah menunjukkan seriusitasnya dalam mengawasi pemanfaatan dana desa yang telah diluncurkan sejak tahun 2015.

Kerja sama dengan kementerian/lembaga terkait, terutama Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT), dilakukan untuk memastikan efektivitas dan transparansi penggunaan dana tersebut.

“Dana desa akan terus ditingkatkan jumlah rupiahnya. Dengan catatan dikelola dengan tata kelola yang baik, akuntabilitasnya baik,” ujar Presiden Jokowi dalam keterangan resmi pada Selasa (9/1/2024).

Dana desa dapat digunakan untuk pengembangan infrastruktur fisik dan peningkatan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan prioritas yang ditetapkan setiap tahunnya.

Pemerintah menegaskan bahwa tindakan penyelewengan atau penggunaan dana desa yang melanggar aturan akan ditindak tegas.

Presiden Jokowi juga mengajak kepala desa untuk memutar uang tersebut di desa melalui belanja yang dilakukan langsung kepada masyarakat.

Ia menekankan agar uang tersebut tetap berputar di tingkat desa atau maksimal di level kecamatan jika barang yang diperlukan tidak tersedia di desa.

“Usahakan uangnya muter di desa saja, maksimal di level kecamatan jika memang barangnya tidak ada di desa, sehingga tiap tahun ada tambah perputaran uang di bawah. Beli bata, semen, pasir ya di desa,” tambah Joko Widodo.

Data Kementerian Keuangan mencatat realisasi dana desa sepanjang tahun 2023 mencapai Rp 69,9 triliun, atau 99,8% dari target dana desa di APBN 2023 yang sebesar Rp 70 triliun. Untuk tahun 2024, alokasi dana desa ditingkatkan menjadi Rp 71 triliun.

Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Mendes PDTT) Abdul Halim Iskandar mengapresiasi langkah Presiden Jokowi dalam menambah jumlah dana desa sambil memastikan pemanfaatannya sesuai dengan prioritas.

Hal ini dianggap sebagai bukti kepercayaan pemerintah terhadap desa untuk mengelola dana secara langsung.

“Kita juga perlu menyampaikan apresiasi kepada kepala desa yang selama kepemimpinan Pak Presiden ini mendapat kepercayaan dan kepercayaan ini diwujudkan,” ungkap Halim.

Jelang Konggres XXV di Bandung, Lutfil Hakim: PWI Harus Mampu Tegakkan Prinsip Fire-Wall

IDPOST.CO.ID – Presiden Joko Widodo dijadwalkan akan membuka Kongres XXV Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) yang digelar di Bandung Jawa Barat, Senin 25 September 2023.

Ketua PWI Jatim Lutfil Hakim Sabtu 25 September 2023 mengatakan kalau kongres merupakan momen penting bagi insan pers.

Pasalnya, dengan kemajuan teknologi serta tantangan yang semakin komplek, harus menjadi pemikiran serius.

“Independensi dan keberdayaan pers adalah keniscayaan tuntutan di tengah dinamika penyelenggaraan negara yang makin menunjukkan wajah carut marutnya,” katanya.

“PWI sebagai asosiasi jurnalis harus mampu menjadikan pers sebagai salah satu backbone pelaksana kontrol nasional, terutama dalam mengkritisi ketimpangan kebijakan yang tidak pro rakyat,” katanya.

Menurut Lutfil Hakim, Pers Nasional urgen melakukan refresh secara struktural dan fundamental pada peran dan fungsinya sebagai alat kontrol nasional.

Untuk itu lanjutnya, pers harus memiliki sensitivitas tinggi dalam mendeteksi tanda-tanda jalannya kebijakan yang melenceng dari ruh kehidupan rakyat, serta kritis dan berani blowing up the news atas tendensi political connection practices antar kekuatan kepentingan.

“Tugas ini adalah amanat UU Pers Pasal 3 dan 6, yakni selain berperan sebagai the role of educating and conveying information, pers wajib bertanggungjawab memperjuangkan keadilan dan kebenaran yang berkaitan dengan kepentingan umum,” ucapnya.

Maka dari itu kata Cak Item sapaan akrabnya menyebut, PWI ke depan harus mampu menegakkan prinsip pagar api (fire-wall) untuk tegaknya independensi, agar tercipta kehidupan pers yang berkualitas, profesional, serta berdayaguna bagi kehidupan berbangsa dan bernegara.

PWI juga perlu lanjutnya, memperjuangkan terbitnya sebuah peraturan yang membatasi majority of shares (kepemilikan saham) dari kelompok kepentingan ekonomi-bisnis dan politik atas perusahaan pers.

“Maka itu, kepemimpinan kolektif PWI (sebagai asosiasi jurnalis) ke depan haruslah figur-figur yang secara karakter memiliki leadership courage, kemandirian, high sensitivity & sense of social awareness, berwawasan global, serta memiliki komitmen yang tinggi dalam hal etik dan moral,” tutupnya. (*)

Jokowi Minta Pelaku UMKM Ajukan KUR Tanpa Jaminan

IDPOST.CO.ID – Hadiri Rapat Kerja Nasional HIPMI ke-XVIII di ICE BSD, Tangerang Kamis 31 Agustus 2023, Presiden Joko Widodo ingin kredit usaha rakyat (KUR) tanpa jaminan.

Bahkan Jokowi menyebut kalau usulanya tersebut sudah disampaikan kepada otoritas terkait.

“Saya masih mendorong terus kepada menteri, kepada OJK, kepada BI agar kalau bisa urusan kredit KUR ini tanpa agunan,” kata Jokowi.

Hal tersebut dilakukan Jokowi untuk memberikan kemudahan kepada para pelakuku usaha kecil atau UMKM.

Dijelaskanya, pengajuan KURtanpa jaminan dilakukan dengan sistem credit scoring yang saat ini sudah diterapkan disejumlah negara di dunia.

“Sudah ada 145 negara menggunakan sistem credit scoringantu UMKM untuk membantu UMKM,” ujarnya.

“Dan untuk memberi pinjaman harus melihat skornya, melihat karakternya baik nggak, beri Rp 500 juta, beri Rp 300 juta, beri Rp 100 juta, mestinya seperti itu,” lanjutnya.

Dengan adanya KUR tanpa jaminan diharap dapat membuka peluang kemudahan kepada para pelaku UMKM dalam mendapatkan pembiayaan khususnya bagi yang baru memulai.

“Pengusaha muda yang baru berangkat untuk masuk ke dunia usaha biasanya belum memiliki aset, belum memiliki collateral, belum memiliki agunan,” katanya.

“Jadi kalau peluang diberikan dengan sistem credit scoring, itu akan lebih memudahkan dan ini akan terus saya dorong,” lanjutnya.

Jokowi menyebut jatah KUR tahun ini mencapai Rp 460 triliun dengan bunga 6% dan maksimal pinjaman Rp 500 juta.

Dia mendorong agar OJK dan BI terus mensosialisasikan agar anggaran yang sudah ada bisa tersalurkan semua.

“Kuota Rp 460 triliun ini harus habis, jangan ada yang tersisa karena bunganya hanya 6%, tapi memang betul-betul hanya untuk UMKM,” ucapnya.

Bertemu Surya Paloh, Jokowi Singung Siapa Cawapres Anies Baswedan

IDPOST.CO.ID – Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh melakukan pertemuan di Istana Negara Senin 17 Juli 2023.

Dari informasi yang dihimpun dari berbagai sumber, pertemuan antara Jokowi dan Surya Paloh berlangsung selama 1 jam.

Dikutip dari suara.com jaringan idpost.id, Surya Paloh menyebut kalau dalam pertemuan tersebut Jokowi bertanya siapa cawapres Anies Baswedan.

Perlu diketahui, NasDem merupakan salah satu partai yang mengusung Anies Baswedan menjadi presiden dalam kontestasi Pilpres 2024 mendatang.

“Pak Jokowi juga tanya, siapa ini wakil presidennya. Saya bilang saya belum mikirin itu, yang saya tahu (pemilihan cawapres urusan) Pak Anies itu,” kata Surya Paloh di NasDem Tower, Jakarta Pusat, Selasa (18/7).

Surya Paloh menambahkan, tidak menutup kemungkinan bakal ada pertemuan antara Presiden Jokowi dan Anies.

“Saya nggak menawarkan, tapi probability ke arah itu bisa saja (Jokowi ketemu Anies), dan itu bagus,” ujar Surya Paloh.

Sementara, Ketua DPP PDI Perjuangan Puan Maharani menyambut baik pertemuan Jokowi dan Surya Paloh.

Terlebih dalam hal politik, kata Puan, setiap pihak memang harus terus menjalin komunikasi.

“Pertemuan itu sah-sah saja, apalagi di politik semuanya itu harus bertemu untuk membicarakan satu sama lain.”

“Juga untuk supaya tidak ada salah paham. Jadi, lebih baik kita bicara,” ujar Puan kepada awak media, Selasa 18 Juli 2023.

Puan menilai musyawarah merupakan salah satu esensi penting politik.