Tag: Jokowi

Jokowi, Gibran, dan Bobby Tak Lagi di PDIP, Projo Buka Pintu

IDPOST.CO.ID – Ketua Projo Budi Arie Setiadi menyebut kalau Joko Widodo atau Jokowi banyak diminati partai untuk bergabung.

Hal tersebut disampaikan Budi Arie usai menemani Jokowi menghadiri resepsi pernikahan anak dari Sekjen GK Center, Sabtu (7/12/2024).

Perlu diketahui, Jokowi dinyatakan bukan menjadi anggota atau keluarga dari PDI Perjuangan.

“Semua partai siap menampung Pak Jokowi, terutama Projo, kalau jadi partai,” katanya.

Budi mengaku tidak membicarakan politik sama sekali saat menemani Jokowi.

Namun, dia menyebutkan ada beberapa tokoh lainnya, seperti Ridwan Kamil.

“Tidak ada obrolan (terkait politik) karena ini pernikahan,” ucapnya.

Mengenai pertemuan Jokowi dengan Presiden Prabowo Subianto pada Jumat (6/12/2024) malam, Budi menilai itu adalah hal yang bagus. Apalagi, mantan presiden dan presiden yang menjabat masih akrab.

“Bagus saja, mantan presiden dan presiden kangen-kangenan,” ujarnya.

Sebelumnya, Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto menegaskan Jokowi sudah tidak lagi menjadi bagian dari partai berlambang banteng moncong putih.

Tidak hanya Jokowi, dia mengatakan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka beserta mantan Wali Kota Medan Bobby Nasution juga sudah tidak menjadi kader PDIP.

“Saya tegaskan kembali Bapak Jokowi dan keluarga sudah tidak lagi menjadi bagian dari PDI Perjuangan,” kata Hasto dalam konferensi pers di Sekolah Partai PDIP, Jakarta, Rabu (4/12/2024).

PKS Minta Pemerintah Tidak Gegabah dan Terburu-buru Terkait Pemindahan Ibu Kota Nusantara

IDPOST.CO.ID – Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera menilai Keppres tentang pemindahan ibu kota sangatlah gegabah dan terburu-buru.

Pasalnya, sampai saat ini Ibu Kota Nusantara (IKN) memang belum siap.

Terlebih Jokowi merencanakan pelaksanaa dan perpindahan ibu kota di IKN pada saat upacara 17 Agustus.

Mardani merekomendasikan untuk pelaksanaan upacara 17 Agustus difokuskan di satu tempat, yakni di Istana Merdeka, Jakarta.

Bahkan ia juga meminta pemerintah untuk tidak ragu-ragu mengumumkan kalau Ibu Kota Nusantara (IKN) bilang memang belum siap.

“Intinya jangan memaksakan. Tidak perlu ragu dan malu mengumumkan bahwa IKN belum siap. Dan kita semua upacara di Istana Merdeka,” kata Mardani dihubungi Suara.com, Kamis (11/7/2024) jaraingan idpost.id.

“Bisa hemat dan dananya bisa dialokasikan untuk rakyat,” kata Mardani.

Mardani berpandangan bahwa rakyat justru akan menghormati bila pemerintah terbuka mengumumkan terkait IKN belum siap. Mardani juga meyakinkan presdien tidak akan ada yang menghujat.

“Tidak ada yang marah dan menghujat Pak Jokowi. Malah menghormati keputusan yang bijak ini. Enak satu tempat,” ujarnya.

Presiden Jokowi belum juga memastikan kapan akan menandatangani Keppres tentang pemindahan ibu kota. Menurutnya, Keppres bisa saja diteken sebelum 17 Agustus 2024 atau malah setelah Oktober tahun ini.

Jokowi mengaku akan melihat situasi di lapangan terlebih dahulu sebelum keppres ditanda tangan.

“Keppresnya bisa sebelum, bisa setelah Oktober. kita melihat situasi lapangan,” kata Jokowi di Pangkalan TNI AU Halim Perdanakusuma, Jakarta, Senin (8/7/2024).

Dia menegaskan pemerintah tidak ingin memaksanakan sesuatu. Ia akan melihat kembali progres di lapangan terkait kesiapan pemindahan ibu kota dari Jakarta ke Nusantara.

“Kita tidak ingin memaksakan sesuatu yang memang belum jangan dipaksakan. Semuanya dilihat, progres lapangannya dilihat,” kata Jokowi.

Jokowi Kumpulkan Para Menteri Bahas Persiapan Indonesia Masuk OECD

IDPOST.CO.ID – Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengumpulkan para menteri untuk membahas persiapan Indonesia dalam bergabung dengan Organisasi Kerja Sama Ekonomi dan Pembangunan (OECD).

Pertemuan tersebut dihadiri oleh sejumlah menteri, antara lain Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya Bakar, dan Wakil Menteri Luar Negeri Pahala Mansury.

Pahala Mansury mengakui bahwa OECD, meskipun merupakan organisasi ekonomi, memiliki dimensi politik yang signifikan. Kementerian Luar Negeri akan memberikan dukungan penuh untuk memperkuat hubungan bilateral dengan OECD.

“Saat ini, belum ada hambatan dalam persiapan keanggotaan Indonesia di OECD. Namun, proses aksesi ini memerlukan waktu yang cukup lama. Ada negara yang memerlukan 7 tahun, ada yang 18 bulan. Kita berharap tentunya prosesnya sesegera mungkin,” ujar Pahala.

Sementara itu, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Siti Nurbaya Bakar, menyebut Indonesia telah menyiapkan banyak hal terkait keanggotaan di OECD.

“Standar yang telah dicapai oleh Indonesia perlu disesuaikan kembali dengan permintaan negara-negara OECD,” jelas Siti.

Dengan proses aksesi ini, Indonesia diharapkan dapat lebih terlibat dalam kerja sama ekonomi global dan meningkatkan reputasinya di dunia internasional.

Jokowi Cek Harga Kebutuhan Pokok dan Resmikan Proyek Jalan di Sulawesi Tengah

IDPOST.CO.ID – Presiden Joko Widodo (Jokowi) melakukan kunjungan ke Pasar Salakan di Kabupaten Banggai Kepulauan, Sulawesi Tengah pada Selasa (26/3/2024). Dalam kunjungannya tersebut, Jokowi memeriksa harga kebutuhan pokok menjelang Idul Fitri.

Jokowi menyampaikan bahwa harga kebutuhan pokok di Pasar Salakan masih stabil, khususnya harga beras yang mencapai Rp 13.000 per kilogram. Dia juga mengapresiasi keramahan masyarakat Kabupaten Kepulauan Banggai dalam menyambut kunjungannya.

“Masyarakat di Kabupaten Kepulauan Banggai sangat ramah, sangat baik dalam menyambut kami. Tadi saya cek harga kebutuhan pokok juga baik. Beras ada yang Rp 13.000. Beras SPHP (stabilisasi pasokan dan harga pangan) dari Bulog juga tersedia di sini,” ujar Jokowi seperti yang dilansir dalam keterangan di YouTube Sekretariat Presiden.

Selain itu, Jokowi juga memeriksa harga bawang merah dan bawang putih yang terpantau masih tinggi.

“Bawang merah Rp 35.000. Bawang putih memang agak mahal sampai Rp 60.000, tetapi secara umum saya kira harga di sini baik,” tambahnya.

Jokowi juga meresmikan pelaksanaan Inpres Jalan Daerah yang melewati sembilan kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Tengah. Proyek ini melibatkan perbaikan 15 ruas jalan sepanjang 147 kilometer dengan anggaran sebesar Rp 330 miliar.

“Kita perbaiki menyangkut 15 ruas sepanjang 147 kilometer yang menghabiskan anggaran Rp 330 miliar. Saya kira tidak hanya di sini, di provinsi lain juga sama kita akan cek semua pelaksanaan yang berkaitan dengan jalan daerah,” ujar Jokowi.

Selanjutnya, Jokowi akan melanjutkan perjalanan menuju Bandara Syukuran Aminuddin Amir untuk terbang menuju Bandara Mutiara SIS Al-Jufri, Kota Palu. Di sana, Jokowi dijadwalkan akan meresmikan rehabilitasi dan rekonstruksi Bandara Mutiara SIS Al-Jufri. Setelah itu, Jokowi akan meresmikan Gedung Anutapura Medical Center (AMC) di RSUD Anutapura.

Pertamina Akan Umumkan Harga BBM Terbaru, Jokowi: Tidak Ada Kenaikan

IDPOST.CO.ID – Presiden Joko Widodo menegaskan bahwa tidak akan ada kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM). Namun, pengumuman resmi mengenai harga tersebut akan disampaikan langsung oleh Pertamina.

“Jangan (naik). Tapi pengumumannya akan datang dari Pertamina,” kata Jokowi di Pangkalan TNI AU Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, Senin (4/3/2024).

Jokowi kembali menekankan bahwa informasi mengenai BBM akan dijelaskan lebih lanjut oleh menteri terkait dan Pertamina.

“Pertama, tentang BBM nanti akan disampaikan oleh pak Menteri, atau dari Pertamina yang akan menyampaikan,” ujarnya.

Harga BBM Terbaru

Harga BBM di Indonesia mengalami perubahan di SPBU-SPBU sejak 1 Maret 2024 lalu. Beberapa SPBU yang menaikkan harga BBM antara lain Shell Indonesia, BP-AKR, dan Vivo Energy Indonesia.

Namun, SPBU yang dikelola oleh PT Pertamina (Persero) mempertahankan harga BBM non-subsidi seperti Pertamax cs.

Secara rinci, harga BBM jenis Shell Super 92 naik menjadi Rp 14.530 per liter dari harga sebelumnya Rp 13.540 per liter.

Selanjutnya, harga BBM jenis Shell V-Power juga mengalami kenaikan menjadi Rp 15.360 per liter dari harga sebelumnya Rp 14.380 per liter.

Kemudian, harga BBM jenis Shell V-Power Nitro+ naik menjadi Rp 15.650 per liter. Sedangkan, harga BBM jenis Shell V-Power Diesel naik menjadi Rp 16.140 per liter.

Berikut adalah harga BBM di beberapa SPBU per 1 Maret 2024:

Pertamina:

Pertalite: Rp 10.000 per liter
Pertamax: Rp 12.950 per liter
Pertamax Turbo: Rp 14.400 per liter
Dexlite: Rp 14.550 per liter
Pertamina Dex: Rp 15.100 per liter
Pertamax Green 95: Rp 13.900 per liter

Shell:

Shell Super: Rp 14.530 per liter
Shell V-Power: Rp 15.360 per liter
Shell V-Power Nitro+: Rp 15.650 per liter

BP-AKR:

BP Ultimate: Rp 15.370 per liter
BP 92: Rp 13.990 per liter
BP Diesel: Rp 15.610 per liter

Pesan Politik dalam Gerakan Salam Empat Jari, Suara Rakyat atau Strategi Kampanye?

IDPOST.CO.ID – Tim Nasional Pemenangan Anies Baswedan–Muhaimin Iskandar ‘AMIN’ memberikan tanggapan terhadap penyebaran ‘salam empat jari’ di media sosial yang diinterpretasikan sebagai kesatuan pendukung pasangan calon nomor urut 1, Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar ‘AMIN’, dengan pasangan calon nomor urut 3, Ganjar Pranowo–Mahfud MD.

Pesan yang terkandung dalam narasi tersebut adalah ajakan untuk tidak memilih pasangan calon nomor urut 2, Prabowo Subianto–Gibran Rakabuming Raka, dalam Pemilihan Presiden 2024.

Muhammad Ramli Rahim, Juru Bicara Tim Nasional Pemenangan AMIN, mengemukakan bahwa ‘salam empat jari’ bisa saja menjadi bentuk protes rakyat terhadap Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang diduga berupaya memenangkan pasangan calon tertentu.

Ramli menekankan bahwa gerakan ‘salam empat jari’ muncul sebagai respons terhadap kekhawatiran dan langkah-langkah ‘sang raja’, yang dalam konteks ini merujuk kepada Presiden Jokowi.

Dalam analogi permainan catur, Ramli menyatakan bahwa ketika ‘raja’ mulai bergerak lebih aktif, itu menandakan bahwa situasi skakmat semakin dekat, sementara ketika ‘raja’ tetap diam, itu menunjukkan kestabilan dan kekuatan.

Gerakan ‘salam empat jari’, menurutnya, merupakan reaksi terhadap tekanan yang dihasilkan oleh ‘raja’ atau penguasa, dan merupakan pertanda akan munculnya perubahan.

Sementara itu, Anies Baswedan memberikan tanggapan terkait fenomena ‘salam empat jari’ saat melakukan kampanye besar di Bandung.

Anies menegaskan bahwa penting untuk menunggu hasil pemungutan suara pada 14 Februari 2024 mendatang sebelum membuat kesimpulan.

Menurutnya, yang terpenting adalah menghormati kehendak sebenarnya dari rakyat, yang akan terungkap melalui hasil pemilihan tersebut.

Ketua KPU RI: Jokowi Harus Ajukan Cuti Jika Ingin Kampanye

IDPOST.CO.ID – Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI, Hasyim Asya’ri, merespons pernyataan Presiden Joko Widodo atau Jokowi mengenai kemungkinan kampanye dan dukungan dari presiden serta menteri dalam Pemilu 2024.

Hasyim menegaskan bahwa Jokowi harus mengajukan cuti jika ingin terlibat dalam kegiatan kampanye.

“Dia (Jokowi) kan mengajukan cuti,” ungkap Hasyim saat ditemui wartawan di sebuah hotel di Jakarta Pusat, pada Kamis (25/1/2024).

Hasyim menekankan bahwa pengajuan cuti tersebut harus diajukan langsung kepada Jokowi selaku kepala negara.

“Iya (ajukan cuti ke dirinya sendiri), kan presiden cuma satu,” tambahnya.

Menanggapi pernyataan Jokowi yang menyatakan bahwa presiden dan menteri boleh berpihak dan berkampanye, Hasyim memilih untuk tidak banyak berkomentar. Menurutnya, Jokowi merujuk pada Undang-Undang Pemilu yang mengatur hal tersebut.

“Di UU Pemilu kan sudah diatur toh. Apa yang disampaikan Pak Presiden itu, disampaikan Pak Presiden itu menyatakan norma yang ada di UU Pemilu,” jelas Hasyim.

Terkait dengan respons Hasyim, netizen di media sosial, khususnya Twitter, mulai memperbincangkan hal ini.

Tagar mengenai Jokowi pun menjadi trending di Twitter. Beberapa netizen menyuarakan kebingungan mereka terkait proses pengajuan cuti Jokowi kepada dirinya sendiri.

“Nah bingung kan?,” cuit akun @rikiar****.

“Kalau presiden cuti, siapa yang jadi presidennya,” tanya netizen lain.

“Jokowi harus izin ke Presiden Jokowi?, apakah ada dua?,” timpal yang lain.

“Jokowi izin ke diri sendiri? kira-kira selalu dizinin gak ya,” balas netizen lain.

Hasto Kristiyanto: Pernyataan Jokowi Ciptakan Sentimen Negatif

IDPOST.CO.ID – Presiden Joko Widodo, atau Jokowi, telah menyatakan bahwa presiden boleh berkampanye dan memihak. Respons dari PDIP pun datang dengan tegas.

Hasto Kristiyanto, Sekjen DPP PDI Perjuangan, menyatakan bahwa pernyataan Jokowi telah menimbulkan sentimen negatif.

Baginya, pernyataan tersebut mengindikasikan bahwa pasangan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka merupakan gambaran dari Jokowi tiga periode yang selama ini ditolak oleh PDIP bersama dengan kelompok pro demokrasi, budayawan, cendekiawan, dan kekuatan yang memperjuangkan pemeliharaan konstitusi.

Menurut Hasto, pernyataan Jokowi tidak hanya melanggar etika politik, tetapi juga prinsip dasar negara yang baik. PDIP menilai bahwa ada ambisi kekuasaan dari Jokowi dalam Pilpres 2024.

“Bayangkan saja, Pak Jokowi telah menjabat sebagai presiden selama dua periode, dan konstitusi melarang perpanjangan masa jabatan. Dengan ketegasan Pak Jokowi untuk berkampanye, ini menunjukkan secara tidak langsung ambisi kekuasaan untuk tiga periode. Publik kini mempertanyakan berbagai rekayasa hukum yang dilakukan di Mahkamah Konstitusi untuk memuluskan kemenangan Gibran,” ungkapnya.

Hasto juga menyoroti lokasi kunjungan kerja Jokowi dan wilayah kampanye Ganjar Pranowo. Menurutnya, lawan politik Pasangan Ganjar-Mahfud sangat khawatir.

“Ganjar Pranowo adalah presiden rakyat, dekat dengan rakyat kecil, memiliki program yang diterima luas untuk mengatasi kemiskinan, dan menampilkan model kepemimpinan yang bersatu dengan rakyat, ditambah dengan ketegasan Prof Mahfud MD,” katanya.

“Itulah yang ditakuti dari Ganjar-Mahfud, hingga lebih dari sepertiga pengusaha yang berkontribusi pada perekonomian nasional didorong untuk mendukung pasangan 02,” tambahnya.

Hasto juga menyinggung pernyataan Jokowi yang disampaikan di depan Menteri Pertahanan Prabowo, dan jajaran TNI. Baginya, hal tersebut tidak pantas.

“TNI adalah kekuatan pertahanan yang seharusnya netral. Namun, hal itu justru menunjukkan adanya motif untuk melibatkan TNI, setidaknya secara psikologis,” jelasnya.

“Jadi, akhirnya terungkap mengapa banyak intimidasi. Ganjar-Mahfud dihadapkan pada serangan dari semua arah, meskipun kami yakin kekuatan rakyat tidak dapat ditahan dan akan memberikan perlawanan terhadap penyalahgunaan kekuasaan yang terjadi,” tegasnya.