Tag: Jokowi

Tanggapan Kaesang Pangarep Terhadap Pernyataan Jokowi, Presiden Boleh Kampanye?

IDPOST.CO.ID – Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah menyatakan bahwa presiden hingga menteri diperbolehkan berkampanye dan memihak dalam pemilu. Kaesang Pangarep, Ketua Umum PSI dan putra Jokowi, memberikan tanggapan terhadap pernyataan ayahnya tersebut.

Kaesang tidak memberikan komentar apakah Jokowi memihak capres-cawapres nomor urut 2, Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. Menurut Kaesang, pilihan tersebut sebaiknya ditanyakan langsung kepada Jokowi.

“Itukan bisa ditanyakan kembali ke bapak, pilihannya bapak siapa,” kata Kaesang usai menghadiri kampanye akbar PSI di Lapangan Reformasi, Deli Serdang, Sumatera Utara (Sumut), Rabu (24/1/2024).

Kaesang menegaskan bahwa tidak ada masalah ketika presiden memihak dalam pemilu, selama saat berkampanye tidak menggunakan fasilitas negara.

“Tapi balik lagi, selama tidak menggunakan fasilitas kenegaraan, saya rasa presiden berkampanye tidak masalah,” ucapnya.

Jokowi menyampaikan pernyataannya setelah menyaksikan acara serah terima pesawat C130J Super Hercules A-1344 di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta. Dalam acara tersebut, Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, yang juga menjadi capres pendamping Gibran, turut hadir.

Jokowi menjelaskan bahwa setiap orang memiliki hak untuk berkampanye dan memihak dalam Pilpres dan Pemilu, termasuk presiden dan menteri.

“Hak demokrasi, hak politik setiap orang. Setiap menteri sama saja, presiden itu boleh loh kampanye, boleh loh memihak,” ujar Jokowi, menegaskan bahwa presiden tidak boleh menggunakan fasilitas negara saat kampanye.

Demokrasi dan Hak Politik, Keterlibatan Presiden dalam Kampanye

IDPOST.CO.ID – Komisi Pemilihan Umum (KPU) menanggapi pernyataan Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengenai keterlibatan pejabat negara dalam kampanye. Menurut Komisioner KPU Idham Holik, hal ini telah diatur dalam Undang-Undang (UU) Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.

Idham Holik menyatakan bahwa UU Pemilu, khususnya Pasal 281 ayat 1, memperbolehkan presiden, wakil presiden, menteri, gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, wali kota, dan wakil wali kota untuk ikut dalam kegiatan kampanye.

Namun, keterlibatan tersebut diperbolehkan dengan syarat tidak menggunakan fasilitas negara, kecuali fasilitas pengamanan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan, atau pejabat menjalani cuti.

Ketika ditanya mengenai potensi konflik kepentingan, Idham Holik menegaskan bahwa peran KPU hanya sebatas menjalankan Undang-Undang Pemilu.

Pernyataan Jokowi sebelumnya menegaskan hak demokrasi dan politik setiap orang, termasuk presiden dan menteri, untuk berkampanye, tetapi dengan pengecualian penggunaan fasilitas negara selama kampanye.

Pernyataan Kontroversi, Koalisi Masyarakat Sipil Minta Jokowi Serahkan Kewenangan kepada Wapres

IDPOST.CO.ID – Sejumlah organisasi nonpemerintah yang tergabung dalam Koalisi Masyarakat Sipil mendesak Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk segera cuti dan menyerahkan kewenangan kepala negara kepada Wakil Presiden Ma’ruf Amin.

Desakan tersebut muncul setelah pernyataan Jokowi yang menyatakan bahwa presiden hingga menteri boleh berpihak dan melaksanakan kampanye, asalkan tidak menggunakan fasilitas negara.

Direktur Imparsial Gufron Mabruri, yang tergabung dalam Koalisi Masyarakat Sipil, menyatakan bahwa presiden seharusnya melakukan cuti dan memberikan kewenangan kepada wakil presiden untuk menjalankan aktivitas presiden.

Gufron juga mengungkapkan bahwa jika Jokowi tidak segera mengajukan cuti atau mundur, potensi kecurangan pemilu akan tinggi.

Koalisi Masyarakat Sipil menilai pernyataan Jokowi membuka peluang penyalahgunaan fasilitas negara untuk kepentingan politik tertentu, yang dapat merugikan prinsip pemilu yang seharusnya jujur, adil, bebas, dan demokratis.

Mereka menekankan perlunya semua pihak, terutama aparatur negara, untuk menjaga netralitas dan mencegah kecurangan dalam Pemilu 2024.

Netralitas Jokowi dalam Pilpres 2024 Jadi Sorotan PDIP

IDPOST.CO.ID – Sekretaris Jenderal PDIP, Hasto Kristiyanto, menyatakan harapannya agar Presiden Joko Widodo tetap netral dalam Pilpres 2024.

Menurutnya, sebagai kepala negara, Jokowi seharusnya tidak memihak dalam kontestasi politik, dan sikap politiknya akan dinilai oleh rakyat dari tindakannya ke depan.

“Ya, rakyat kan akhirnya melihat juga, bahwa tugas seorang pemimpin Indonesia melindungi segenap bangsa, tumpah darah Indonesia,” ujar Hasto kepada wartawan pada Kamis (11/1/2024).

Hasto menegaskan bahwa seorang presiden, selaku kepala negara dan kepala pemerintahan, diharapkan untuk tetap netral.

Jokowi sendiri telah beberapa kali menyatakan niatnya untuk tetap netral dalam Pemilu, dan Hasto berharap bahwa ucapan tersebut akan dibuktikan melalui tindakan nyata.

“Dan itu disampaikan oleh Bapak Presiden, maka tinggal rakyat menunggu apakah pemimpin ini satu kata dan perbuatan,” katanya.

Menurut Hasto, konsistensi sangat penting dari seorang pemimpin. Jika Jokowi telah menyatakan niatnya untuk tetap netral, maka kepala negara seharusnya tidak melakukan tindakan yang menunjukkan sebaliknya.

“Ini yang kita harapkan konsistensi dari seorang pemimpin,” tambah Hasto.

Dana Desa Bakal Naik, Jokowi Minta Akuntabilitas Terjaga

IDPOST.CO.ID – Presiden Joko Widodo (Jokowi) memberikan janji untuk menaikkan alokasi dana desa yang akan diterima oleh seluruh desa di Indonesia.

Kenaikan ini akan terealisasi jika 75.259 kepala desa mampu mengelola dana desa dengan baik, sesuai dengan regulasi yang telah ditetapkan oleh pemerintah.

Pemerintah menunjukkan seriusitasnya dalam mengawasi pemanfaatan dana desa yang telah diluncurkan sejak tahun 2015.

Kerja sama dengan kementerian/lembaga terkait, terutama Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT), dilakukan untuk memastikan efektivitas dan transparansi penggunaan dana tersebut.

“Dana desa akan terus ditingkatkan jumlah rupiahnya. Dengan catatan dikelola dengan tata kelola yang baik, akuntabilitasnya baik,” ujar Presiden Jokowi dalam keterangan resmi pada Selasa (9/1/2024).

Dana desa dapat digunakan untuk pengembangan infrastruktur fisik dan peningkatan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan prioritas yang ditetapkan setiap tahunnya.

Pemerintah menegaskan bahwa tindakan penyelewengan atau penggunaan dana desa yang melanggar aturan akan ditindak tegas.

Presiden Jokowi juga mengajak kepala desa untuk memutar uang tersebut di desa melalui belanja yang dilakukan langsung kepada masyarakat.

Ia menekankan agar uang tersebut tetap berputar di tingkat desa atau maksimal di level kecamatan jika barang yang diperlukan tidak tersedia di desa.

“Usahakan uangnya muter di desa saja, maksimal di level kecamatan jika memang barangnya tidak ada di desa, sehingga tiap tahun ada tambah perputaran uang di bawah. Beli bata, semen, pasir ya di desa,” tambah Joko Widodo.

Data Kementerian Keuangan mencatat realisasi dana desa sepanjang tahun 2023 mencapai Rp 69,9 triliun, atau 99,8% dari target dana desa di APBN 2023 yang sebesar Rp 70 triliun. Untuk tahun 2024, alokasi dana desa ditingkatkan menjadi Rp 71 triliun.

Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Mendes PDTT) Abdul Halim Iskandar mengapresiasi langkah Presiden Jokowi dalam menambah jumlah dana desa sambil memastikan pemanfaatannya sesuai dengan prioritas.

Hal ini dianggap sebagai bukti kepercayaan pemerintah terhadap desa untuk mengelola dana secara langsung.

“Kita juga perlu menyampaikan apresiasi kepada kepala desa yang selama kepemimpinan Pak Presiden ini mendapat kepercayaan dan kepercayaan ini diwujudkan,” ungkap Halim.

Presiden Jokowi Hadiri Perayaan Hari Natal Nasional di Surabaya

IDPOST.CO.ID – Kota Surabaya akan menjadi tuan rumah perayaan Hari Natal Nasional yang dihadiri Presiden Joko Widodo bersama dengan sekitar 17 ribu umat Kristiani dari berbagai daerah di Indonesia.

Kegiatan itu diselenggarakan pada hari Rabu, (27/12/2023) di Gereja Bethany Surabaya yang bisa menampung kurang lebih 25 ribu orang jemaat, yang berlokasi di Jalan Nginden Intan Timur I.

Ketua Yayasan Bethany Surabaya, Ronny Djaja Sanjata mengatakan persiapan panitia sudah mencapai sekitar 90 persen. Para peserta yang hadir diharuskan untuk mendaftar dan memiliki kode QR untuk alasan keamanan.

“Tahun ini terdapat rangkaian kegiatan ibadah yang berbeda dan dirancang oleh Persatuan Gereja Indonesia (PGI) dan Konferensi Waligereja Indonesia (KWI). Selain itu,pada perayaan Natal Nasional 2023 ini adalah yang pertama kalinya digelar pemerintah di sebuah Gereja,” tuturnya.

Sebelumnya Forkopimda Jatim, antara lain, Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa, Kapolda Jatim Irjen Pol Imam Sugianto, Pangdam V Brawijaya Mayjen TNI Rafael Granada Baay, dan Kepala Kantor Wilayah Kemenag Jatim Husnul telah hadir untuk melihat kesiapan misa Natal serta perayaan Natal Nasional.

Dalam kunjungannya itu Pangdam V Brawijaya Mayjen TNI Rafael Granada Baay mengatakan bahwa kesiapan pihak gereja sebagai panitia lokal untuk menyambut kedatangan presiden sudah berjalan dengan baik.

“Saya menghimbau kepada seluruh jemaah agar mematuhi semua aturan yang berlaku selama perayaan Natal Nasional 2023 nanti, sehingga acara dapat berjalan dengan tertib dan aman,” himbaunya.

Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa, berharap dalam pelaksanaan perayaan Natal Nasional tahun 2023 di Kota Surabaya dapat berjalan dengan aman, lancar dan nyaman.

“Semoga kegiatan perayaan Natal Nasional tahun 2023 yang dihadiri Presiden Jokowi ini berlangsung penuh dengan kedamaian, aman dan lancar. Masyarakat yang hadir diharapkan mematuhi peraturan agar kegiatan ini dapat berjalan dengan sukses,” harap Khofifah.

Sukses dan lancarnya pada perayaan Natal Nasional tahun 2023 dapat menjadi penanda bagi warga Surabaya khususnya dan seluruh masyarakat Indonesia bahwa toleransi antar umat beragama sangat dihargai dan dijunjung tinggi.

Saat di Sidoarjo, Jokowi Serahkan Ribuan Sertifikat Tanah di Jawa Timur

IDPOST.CO.ID – Presiden Jokowi bersama dengan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Hadi Tjahjanto, Rabu (27/12/2023) menyerahkan secara simbolis ribuan sertifikat tanah bagi masyarakat Jawa Timur.

Penyerahan sertifikat tanah dilaksanakan di GOR Delta Sidoarjo dan dihadiri 4 ribu orang yang berasal dari seluruh kabupaten/kota di Jawa Timur.

Hal tersebut merupakan upaya pemerintah untuk memberi kepastian hukum atas kepemilikan tanah kepada masyarakat.

Adapun sertifikat yang diserahkan terdiri dari tiga jenis antara lain, sertifikat tanah program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL), redistribusi tanah, dan sertifikat tanah wakaf.

Presiden Jokowi mengatakan jika sejak tahun 2015, terdapat 126 juta lahan yang menunggu pensertifikatan. Namun hanya 46 juta lahan yang sudah terbit sertifikatnya. Artinya masih ada 80 juta lahan yang belum bersertifikat.

“Hal itulah yang menjadi pemicu banyaknya konflik akan permasalahan lahan di tanah air. BPN hanya mengeluarkan 500 ribu sertifikat setiap tahunnya di seluruh Indonesia. Jika begitu masyarakat harus menunggu selama 160 tahun untuk memperolah sertifikat atas tanahnya,” ungkap Presiden Jokowi.

Dalam hal ini, Presiden Jokowi memperjelas bahwa kepemilikan sertifikat tanah yang didapatkan oleh masyarakat memiliki banyak manfaat yang akan membantu meningkatkan kesejahteraan dan keadilan masyarakat.

“Kepemilikan sertifikat tanah memiliki banyak sekali manfaat diantaranya meningkatkan nilai ekonomi tanah, memudahkan guna mendapat akses permodalan, mengurangi risiko konflik agraria, sekaligus memperkuat rasa keadilan masyarakat,” ujar Presiden Jokowi.

Presiden Jokowi juga mengingatkan kepada masyarakat untuk menempatkan sertifikat tanah secara aman dan terjaga, dikarenakan sertifikat tanah merupakan dokumen penting yang harus dilindungi agar tidak hilang atau rusak.

Dengan ribuan sertifikat tanah yang telah diserahkan pada saat itu, diharapkan akan memberikan dampak positif bagi masyarakat baik dalam skala individu maupun skala sosial sehingga pemerataan kesejahteraan di Jawa Timur semakin terwujud.

Tidak hanya itu, selama acara berlangsung, Presiden Jokowi juga menyediakan kuis untuk memeriahkan acara. Dua orang yang berhasil menjawab dengan tepat diberikan hadiah berupa sepeda angin.

Akhirnya, Supriani asal Kediri dan Ashari asal Sukun Malang berhasil menjawab pertanyaan yang diberikan Presiden Jokowi dan keduanya membawa pulang hadiah sepeda angin.

Presiden Jokowi Kunker 3 Lokasi di Sidoarjo

IDPOST.CO.ID – Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo, bersama rombongan Rabu (27/12/2023) siang melakukan kunjungan kerja (Kunker) ke tiga lokasi di Kabupaten Sidoarjo.

Dalam kunjungan kerjanya tersebut, Presiden Joko Widodo akan mengunjungi PT Maspion 1 dan membagikan sertifikat PTSL di Gelora Delta Sidoarjo serta penyerahan surat wakaf ke Masjid Agung Sidoarjo, Jawa Timur.

Bupati Sidoarjo Ahmad Muhdlor beserta Forkompinda Sidoarjo menyambut kedatangan Joko Widodo dan ibu negara Irina.

“Kehadiran Presiden Joko Widodo di Sidoarjo dalam pembagian sertifikat PTSL yang akan dilakukan merupakan kabar gembira bagi warga Sidoarjo,” ujar Bupati Sidoarjo.

Dari pantauan Joko Widodo, datang di Bandara Juanda pada pukul 12.50 WIB. Lalu menuju ke Maspion 1 guna peninjauan pabrik produsen barang elektronik serta peralatan rumah tangga, dilanjutkan beramah-tamah bersama dengan karyawan.

Selanjutnya pada pukul 13.00 WIB Jokowi beserta rombongan langsung menuju ke GOR Sidoarjo guna membagikan sertifikat tanah pada masyarakat yang telah mengikuti program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL).

Kemudian pada pukul 14.00 WIB Presiden dan rombongan menuju ke Masjid Agung Sidoarjo guna menyerahkan surat wakaf Masjid Agung kepada pengurus dan pengelolanya. Setelah itu dilanjutkan perjalanan darat ke Surabaya.