Adakah Anggota Polres Blitar Kota yang Kecanduan Judi Online dan Terjerat Pinjol

IDPOST.CO.ID – Pastikan anggotanya tidak terlibat dalam permainan judi online (judol) dan pinjaman online (pinjol) Kapolres Blitar razia Hp milik anggota.

Dikutip dari laman Humas Polri penyisiran dilakukan seusai apel pagi yang dilakukan oleh Waka Polres Blitar Kota bersama seksi Profesi dan Pengamanan (Propam), Jumat 12 Juli 2024 kemarin.

Kapolres Blitar Kota AKBP Danang Setiyo yang diwakili Wakapolres Kompol I Gede Suartika mengatakan, penyisiran dilakukan kepada semua anggota baik itu bintara maupun perwira serta ASN.

“Setelah apel kami lakukan sidak kepada para anggota. HP mereka (baik anggota bintara maupun perwira serta ASN) dicek oleh Propam, untuk antisipasi adanya aplikasi judol maupun pinjol,” katanya.

Gede mengatakan, pemeriksaan atau pengecekan HP para anggota dilakukan sebagai langkah antisipasi.

Utamanya lanjutnya, marak pengguna aplikasi judol dan pinjol.

“Kita cek aplikasi, kemudian riwayat pencarian dan sebagainya. Jangan sampai ada yang terlewat, maupun yang mengarah ke judol, saya tidak ingin ada anggota yang kecanduan judol dan pinjol,” ujarnya.

“Sehingga pengecekan HP anggota Polres Blitar Kota akan dilakukan secara berkala. Termasuk kepada seluruh anggota, maupun ASN dan sebagainya di lingkup Polres Blitar Kota, Untuk hasilnya tidak ditemukan anggota yang melakukan transaksi judol, maupun pinjol. Ini nanti akan lakukan secara berkala, kepada semua anggota dan sebagainya,” lanjutnya.

Lebih lanjut, Gede menghimbau kepada seluruh anggota untuk menjauhi judol dan pinjol. Sebab keduanya dapat menyebabkan masalah besar dan merugikan. Termasuk untuk diri sendiri, keluarga maupun instansi.

“Polres Blitar Kota benar-benar akan menindak tegas anggota yang terlibat judol dan pinjol. Untuk itu kami himbau agar tidak ada yang terjerumus pada keduanya, karena akan merugikan diri sendiri maupun keluarga,” tutupnya.

Bantahan KPK dan Revisi Besaran Transaksi Judi Online dari Rp74 Juta Jadi Rp10 Juta

IDPOST.CO.ID – Pegawainya terlibat kasus judi online, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) merevisi besaran nominal transaksi.

Revisi tersebut langsung disampaikan juru bicara KPK Tessa Mahardhika Sugiarto, Rabu, 10 Juli 2024.

Menurutnya, karyawan yang bermain judi online hanya melakukan transaksi sebesar Rp10 juta yang sebelumnya Rp74 juta.

“Dari delepan pegawai dan dari data transaksi total deposit dari tahun 2023 yang paling besar depositi Rp10 juta,” katanya.

Dijelaskanya kalau deposito Rp10 juta itu merupakan akumulasi dari 71 transaksi.

“Total deposit tahun 2023 adalah Rp16.872.500 dengan jumlah frekuensi deposito sebanyak 151 kali,” katanya.

Sebelumnya, KPK menyebut ada delapan pegawai yang kedapatan bermain judi online. Satu diantaranya menghabiskan uang Rp74 juta untuk gim haram itu.

“Berapa jumlahnya (uang yang dihabiskan)? Seperti jumlahnya ada yang besar, ada yang Rp100 ribu, yang paling gede itu Rp74 juta,” kata Wakil Ketua KPK Alexander Marwata di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Selasa, 9 Juli 2024.

Alex mengatakan sejatinya ada 17 orang yang terdeteksi bermain judi online di lingkungan KPK. Namun, hanya delapan orang yang berstatus sebagai pegawai.

“Sembilan sudah ada yang dicek di kepegawaian itu bukan pegawai KPK,” ucap Alex.

Menurut Alex, mereka bermain judi dengan transaksi ratusan ribu. Pegawai yang menghabiskan Rp74 juta tercatat sudah main gim haram itu sebanyak 300 kali.

Prokontra Usulan Korban Judi Online Terima Bansos

IDPOST.CO.ID – Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra) tolak usulan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy.

Usulan yang ditolak Fitra yakni soal Menko PMK memberikan bantuan sosial (bansos) untuk keluarga korban judi online.

Pasalnya, usulan tersebut dinilai Fitra akan memberikan dampak ganda.

Hal tersebut disampaikan peneliti Fitra Gunardi Ridwan kepada wartawan dikutip dari beritasatu.com, Minggu (17/6/2024).

“Di satu sisi berusaha menyelesaikan masalah bagi keluarga korban judi online, di sisi lain kebijakan pemberian bansos akan memicu kecemburuan dan bertambahnya pelaku judi online baru, khususnya bagi masyarakat dengan ekonomi menengah-bawah yang sebelumnya tidak mendapatkan bansos,” katanya.

Gunardi mengatakan, tidak semua korban judi online bisa dimasukan ke daftar data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS) sebagai pintu masuk mendapatkan bansos. Menurut dia, verifikasi kriteria sasaran penerima bansos untuk keluarga korban judi online bakal sulit secara teknis dan berpeluang salah sasaran.

Bahkan, lanjut Gunardi, uang dari bansos tersebut juga berpeluang dijadikan modal untuk berjudi kembali. Belum lagi jika terjadi penambahan kuota bansos akibat masuknya kriteria korban judi, tentu akan memicu pembengkakan anggaran dan berpotensi memakan alokasi layanan publik lainnya, seperti kesehatan dan pembangunan. “Alokasi anggaran bansos dari APBN tahun 2024 saja sudah mencapai Rp152,30 triliun,” jelas Gunardi.

Selain itu, kata Gunardi, bansos untuk korban keluarga judi online bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) dan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2023 KUHP.

“Di sisi lain praktik judi dilarang secara hukum, tetapi dampak judinya mendapatkan bantuan negara. Hal ini berpotensi tidak memberikan efek jera bagi pelaku,” tandas Gunardi.

Karena itu, Gunardi mengatakan Fitra merekomendasikan beberapa hal atas kasus judi online. Pertama, mendorong penegak hukum untuk menindak dan memberantas judi, baik online (situs/web) dan offline (langsung). Kedua, memaksimalkan peran Kemensos untuk melakukan pembinaan kepada korban judi online yang mengalami gangguan psikososial, karena sejauh ini aksesnya masih sangat terbatas.

“Ketiga, alih-alih memberikan bansos untuk keluarga korban judi online, lebih baik pemerintah membuka lapangan pekerjaan seluas-luasnya untuk menyelesaikan akar permasalahan yang menjerat korban judi online, terutama masyarakat ekonomi menengah-bawah yang merupakan kategori masyarakat yang rentan dan mudah terbuai dengan iklan judi,” jelas Gunardi.

Keempat, lanjut Gunardi, lebih baik bansos diberikan bagi masyarakat yang benar-benar membutuhkan agar tidak terjebak pada judi online. Menurut dia, pemerintah perlu memperbaiki data yang ada, agar dampak bansos bisa benar-benar dirasa dan berdampak secara sosial-ekonomi.

“Kelima, mempertimbangkan kebijakan bansos untuk korban judi online karena akan menimbulkan kecemburuan sosial dengan masyarakat yang taat hukum atau tidak ikut berjudi,” pungkas Gunardi.

Perputaran Uang Judi Online di Indonensia Capai Rp350 Triliun

IDPOST.CO.ID – Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Budi Arie Setiadi menyebut kalau perputaran uang judi online di Indonesia diprediksi bisa mencapai Rp350 triliun.

Hal tersebut disampaikan Budi Arie Setiadi di Istana Kepresidenan Jakarta usai rapat intern bersama Presiden Joko Widodo (Jokowi), Jumat 13 Oktober 2023

Budi Arie menyebut, bedasarkan data yang pihaknya miliki perputaran uang judi online hampir mencapai Rp160 triliun pertahun

“Menurut data yang kami peroleh perputaran uang dari judi online itu hampir Rp160 triliun rupiah dan diprediksi bisa sampe Rp350 triliun,” katanya.

Untuk memerangi judi online di Indonesia, pihaknya terus melakukan patroli cyber untuk memastikan sudah tidak ada judi online.

Bahkan, selama melakukan patroli cyber, pihaknya sudah berhasil mengeksekusi sebanyak 392.652 konten perjudian di ruang digital.

“Di mana di situ IP-nya itu 205.910 konten, file sharing 16.304 konten, dan media sosial itu 170.438,” katanya.

Budi mengatakan sebagian besar konten judi online yang ada di ruang digital Indonesia berasal dari luar negeri.

Konten judi online di Indonesia paling banyak berasal dari Filipina dan Kamboja.

Budi mengatakan bila sebelumnya 800 ribu sampai 900 ribu konten judi online diberangus dalam periode 8-9 tahun.

Sekarang dalam waktu 3 bulan saja sebanyak 400 ribu konten perjudian bisa dieksekusi.

“Berarti 1 periode menteri kita selesaikan dalam waktu 3 bulan dalam pemberantasan judi online,” katanya.

Pemerintah Tegas Berantas Judi Online di Indonesia

IDPOST.CO.ID – Budi Arie Setiadi, Menteri Komunikasi dan Informatika, Menkominfo) akan lebih tegas memberantas judi online.

Ia menyebut pihaknya akan terus melakukan patroli siber untuk memberantas judi online yang selama ini meresahkan.

Selain itu, patroli siber yang pihaknya lakukan untuk menutuk ruang gerak judi online di Indonesia.

“Patroli siber tetap kita lakukan,” kata Budi Arie usai bertemu Presiden Jokowi di Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat, 13 Oktober 2023.

Ia juga meminta keterlibatan masyarakat dan media apabila memiliki informasi terkait judi online agar segera dilaporkan ke pihaknya.

Sehingga nantinya, setelah Kementerian Komunikasi dan Informatika menerima informasi akan langsung mengeksekusi konten tersebut.

“Kalau ada teman-teman media punya masukan kasih saja ke saya langsung kita sikat,” katanya.

Budi menyebut kalau perputaran uang judi online di Indonesia bisa mencapai 160 triliun per tahun.

Bahkan pihaknya juga menyebut perputaran uang judi online diprediksi bisa mencapai Rp 350 triliun.

“Setelah ini, mungkin akan drop (perputatan uang),” pungkasnya.

Promosikan Situs Judi Online, Amanda Manopo: Setahu Saya Itu Game Online

IDPOST.CO.ID – Terseret dalam kasus mempromosikan judi online, Amanda Manopo menggaku kalau tidak tahu.

Bahkan Amanda Manopo juga mengaku kalau situs yang pihaknya promosikan merupak situs judi online.

Selain itu, ia juga menyebut kalau sepengetahuanya situs yang ia promosikan merupakan game online.

Hal tersebut disampaiakan mantan Billy Saputra saat ditemui di Gedung Bareskrim Mabes Polri, Jakarta Selatan, belum lama ini.

“Yang saya tau itu, memang itu hanya sebatas game saja, tidak ada judi dan itukan berinteraksi lewat dari manager saya,” katanya.

“Jadi lewat dari Rico dan itu semua kita ada bukti-bukti dan segala macem,” ujarnya.

Amanda Monopo menilai kasus yang menimpanya merupakan kesalahpahaman yang harus segera diluruskan.

“Saya dibantu juga saya lawyer saya, manager saya, dan saya juga dibantu dari pihak dari Sibernya juga sama kepolisian yang ada,” katanya.

“Kalau memang apa yang terjadi saat ini hanya sebuah kesalahpahaman saja,” lanjutnya.

Perlu diketahui, Amanda Manopo menjalani pemeriksaan dengan agenda klarifikasi selama 8 jam.

Dia juga menjawab sekitar 34 pertanyaan dari tim penyidik seputar kronologi dugaan promosi akun judi online tersebut.

Polisi Cecar Amanda Manopo dengan 34 Pertanyaan

IDPOST.CO.ID – Amanda Manopo diduga ikut promosikan situs judi online, Polri ungkap materi pemeriksaan.

Perlu diketahui, Amanda Manopo sudah menjali pemeriksaan klarifikasi oleh Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim pada Senin 2 Oktober 2023 kemarin.

Karo Penmas Divisi Humas Polri Brigjen Ahmad Ramadhan saat dikonfirmasi menyebut kalau pihaknya mengajukan beberapa pertanyaan.

“Ada beberapa pertanyaan yang diajukan kepada saudara AM (Amanda Manopo) di antaranya adalah siapa yang menyuruh saudara AM,” katanya, Rabu 4 Oktober 2023..

“Kemudian, perjanjiannya seperti apa. Kemudian, berapa honor atau jasa yang diterima oleh saudari AM,” lanjutnya.

Ditambahkanya, dalam pemeriksaan kemarin, pihaknya mencecar AmandaManopo sekitar 34 pertanyaan.

Selain itu pihaknya juga menyebut kalau pemeriksaan yang pihaknya lakukan kurang lebih mulai pukul 12.00 WIB sampai 20.00 WIB.

“Sekali lagi, pemeriksaan ini terkait dugaan endorsment (mempromosikan) situs yang diduga sebagai website judi online,” kata Ramadhan.

Amanda Manopo sebelumnya mengaku keterlibatannya dalam dugaan mempromosikan situs judi online adalah kesalahpahaman semata.

Pemeran Andin dalam sinetron Ikatan Cinta ini mendapatkan pekerjaan promosi situs judi online Sakti123.com dari manajernya.

Ia juga mengaku bahwa tidak mengetahui bahwa situs Sakti123.com adalah laman judi online.

“Yang saya tahu itu, memang itu hanya sebatas game saja, tidak ada judi dan itukan berinteraksi lewat dari manajer saya. Jadi lewat dari Rico (Manajer Amanda),” kata Amanda Manopo usai menjalani pemeriksaan klarifikasi di Bareskrim, Mabes Polri, Jakarta, Senin malam.

Diketahui, belakangan ini Bareskrim Polri memang tengah memanggil sejumlah artis hingga influencer soal dugaan mempromosikan situs judi online.