Tag: Megawati

Diduga Ada Intervensi Politik, Direktur BUMDesma Jatilawang Minta Perlindungan ke Megawati

IDPOST.ID – Direktur BUMDesma Jatilawang, Venti Kristiani, melalui kuasa hukumnya, Djoko Susanto SH, mengajukan permohonan perlindungan hukum kepada Ketua Umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri.

Surat tersebut dilayangkan pada 18 Juni 2025 dan memuat tuduhan adanya intervensi politik dalam proses pemberhentiannya yang dianggap tidak sah.

Dalam surat yang ditandatangani oleh Djoko Susanto dan dikirimkan dari kantor hukumnya di Jalan Sidanegara II No. 45 Purwokerto, Venti menyatakan bahwa ia ditunjuk sebagai Direktur BUMDesma Jatilawang untuk masa jabatan lima tahun sejak 2023.

Namun, sebelum masa jabatan itu berakhir, ia akan diberhentikan melalui Musyawarah Antar Desa (MAD) Khusus yang digelar pada Rabu, 18 Juni 2025 di Pendopo Kecamatan Jatilawang.

Kuasa hukum Venti menilai forum MAD Khusus itu cacat prosedur dan sarat tekanan politik.

“Kami menduga keras bahwa penyelenggaraan MAD Khusus ini dilakukan dengan rekayasa serta intervensi politik yang kuat. Klien kami tidak diberi ruang pembelaan yang adil,” kata Djoko Susanto dalam keterangannya.

Yang lebih mengejutkan, dalam surat tersebut disebutkan bahwa intervensi dilakukan oleh oknum anggota PDI Perjuangan yang juga menjabat sebagai Ketua DPRD Kabupaten Banyumas, Subagyo.

Dugaan ini, menurut Djoko, diperkuat dengan adanya bukti rekaman dan percakapan digital yang mengarah pada campur tangan langsung dalam proses pemberhentian kliennya.

“Klien kami merasa ditekan dan dizalimi oleh tindakan arogansi politik yang membabi buta. Kami sebagai rakyat kecil (wong cilik) memohon perlindungan hukum kepada Ibu Megawati selaku Ketua Umum PDI-P agar menindaklanjuti dugaan penyalahgunaan kekuasaan oleh kadernya di daerah,” tegas Djoko.

Surat permohonan ini juga ditembuskan kepada Presiden Republik Indonesia, Menkopolhukam, Kapolri, Komnas HAM, Komnas Perempuan, dan untuk arsip, sebagai bentuk keseriusan pihak pemohon dalam mencari keadilan.

Hingga berita ini diturunkan, belum ada tanggapan resmi dari pihak DPP PDI Perjuangan maupun Ketua DPRD Banyumas atas tuduhan tersebut.

Namun dinamika ini menambah sorotan terhadap pelaksanaan tata kelola BUMDesma dan potensi tarik-menarik kepentingan politik dalam tubuh lembaga ekonomi desa bersama.

Prabowo Ketemu Ketum PDIP Megawati, PKB: Kerendahan Hati Presiden

IDPOST.CO.ID – Wakil Ketua Umum PKB, Jazilul Fawaid, memberikan sambutan positif terhadap pertemuan antara Presiden Prabowo Subianto dan Presiden ke-5 yang juga Ketum PDIP, Megawati Soekarnoputri.

Jazilul menilai bahwa pertemuan tersebut berlangsung dalam suasana persahabatan yang baik.

“Kami memberikan penghormatan kepada Presiden Prabowo yang dengan rendah hati mengunjungi Ibu Megawati untuk berdiskusi sebagai teman dan mitra senior,” ujarnya.

Jazilul juga mengapresiasi pernyataan Megawati yang berkomitmen untuk memperkuat pemerintahan meskipun berada di luar koalisi.

Menurutnya, langkah yang diambil Megawati menunjukkan kedewasaan dan kebijaksanaan.

“Pertemuan ini sangat signifikan bagi kebersamaan dan dinamika politik Indonesia di masa mendatang. Kami menghormati sikap Ibu Megawati yang ingin memperkuat pemerintahan di luar koalisi,” tambahnya.

Dia melanjutkan, “Sikap memperkuat pemerintahan tanpa bergabung dalam koalisi ini kami anggap sebagai tindakan yang bijak dan simpatik.”

Sebelumnya, Ketua MPR RI sekaligus Sekjen Partai Gerindra, Ahmad Muzani, menjelaskan tentang pertemuan antara Prabowo dan Megawati.

Muzani menyatakan bahwa Megawati berkomitmen untuk memperkuat pemerintahan meski tetap di luar koalisi.

“Ibu Megawati berharap agar masa kepresidenan Pak Prabowo, yang dilantik pada 20 Oktober 2024, dapat berjalan efektif demi kebaikan dan kesejahteraan rakyat,” katanya.

“Jika diperlukan, PDIP siap berperan sebagai instrumen untuk memperkuat pemerintahan, meski tidak dalam koalisi,” jtambah Muzani di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, pada Rabu (9/4/2025).

Muzani menegaskan bahwa PDIP akan tetap berada di luar koalisi Indonesia Maju, tetapi tetap siap untuk mendukung kebijakan yang mengutamakan kepentingan rakyat.

“Ibu Mega tetap berharap agar masa kepresidenan Pak Prabowo dapat efektif dalam menjalankan tugas sebagai Kepala Pemerintahan dan Kepala Negara demi kepentingan rakyat dan bangsa,” pungkasnya.

Tiba-tiba Megawati Instruksikan Kepala Daerah Ikut Retret Jilid 2

IDPOST.CO.ID – Ketua Umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri, telah memberikan instruksi kepada kepala daerah dari PDIP yang tidak hadir pada retret di Akmil, Magelang, pada Februari 2025, untuk mengikuti retret gelombang kedua.

Juru Bicara dan Ketua DPP PDIP, Ahmad Basarah, menjelaskan kepada wartawan pada Jumat (4/4/2025), bahwa arahan ini merupakan keputusan dari Megawati.

“Kepala daerah PDIP yang belum mengikuti retret yang diselenggarakan oleh Kementerian Dalam Negeri diwajibkan untuk bergabung dalam angkatan kedua,” ungkap Basarah.

Perubahan sikap Megawati terlihat jelas dibandingkan dengan retret gelombang pertama, yang diadakan tepat setelah penahanan Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto oleh KPK terkait kasus suap dan perintangan penyidikan Harun Masiku.

Pada saat itu, Megawati menerbitkan surat instruksi yang meminta semua kepala daerah dan wakil kepala daerah PDIP untuk menunda keikutsertaan mereka dalam retret di Magelang.

Dalam surat tersebut, Megawati menyatakan, “Kepala daerah dan wakil kepala daerah diminta untuk menunda perjalanan menuju retret di Magelang pada tanggal 21–28 Februari 2025, dan bagi yang sudah dalam perjalanan, diharapkan untuk berhenti dan menunggu arahan lebih lanjut.”

Sebelumnya, Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto mengonfirmasi bahwa retret kepala daerah gelombang kedua akan disederhanakan, mengikuti ketersediaan anggaran. Dia menyebutkan, “Ada 49 kepala daerah yang belum mengikuti retret secara total, dan sebagian dari mereka akan ikut dalam gelombang kedua.”

Bima menyebutkan bahwa 25 kepala daerah akan menjadi peserta retret gelombang kedua, yang mencakup gubernur serta bupati/wakil bupati dari Bali yang juga absen pada retret sebelumnya, serta kepala daerah yang terlibat dalam sengketa di Mahkamah Konstitusi.

Meski anggaran untuk retret telah disiapkan oleh Kemendagri, lokasi pasti untuk gelombang kedua masih dalam perdebatan, apakah akan tetap di Akademi Militer Magelang atau di tempat lain.

“Tempatnya belum bisa dipastikan. Kami akan mengadakannya dengan konsep yang lebih minimalis, melibatkan sekitar 25 sampai 30 kepala daerah,” jelas Bima.

Kemendagri merencanakan tiga gelombang retret untuk kepala daerah, dengan retret terakhir dijadwalkan setelah pelaksanaan pemungutan suara ulang (PSU) untuk Pilkada 2024.

Megawati Tegaskan PDIP Akan Taat Putusan MK dalam Pilkada 2024

IDPOST.CO.ID – Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDIP akan gunakan putusan Mahkamah Konstisusi (MK) soal surat pencalonan kepala daerah pada Pilkada serentak 2024.

Hal tersebut disampaikan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri saat memberi arahan kepada para calon kepala daerah yang diusung partainya di kantor DPP PDI Perjuangan, Jalan Diponegoro, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis (22/8/2024).

Dalam pidatonya, Megawati meminta kepada semua kader dan jajaran pengurus untuk tidak terpengaruh dengan upaya DPR RI yang mencoba menganulir putusan MK No. 60/PUU-XXII/2024.

“Jangan khawatir, pakai aja putusan MK,” kata Megawati.

Presiden ke-5 RI itu juga mengingatkan KPU untuk tidak melawan dan membangkang putusan tersebut.

“Musti diingatkan, tanya lagi, ‘K’ itu komisi, tahu nggak? Kalau dari hierarki itu MK lebih tinggi, dia cuma musti jalanin,” tegas Megawati.

Mega juga menggarisbawahi bahwa yang disampaikannya ini bukan atas keinginan pribadinya. Melainkan perintah konstitusi yang wajib dipatuhi.

“Jadi berketetapan mencalonkan pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah dengan berpedoman pada keputusan MK nomor 60 dan 70 tersebut,” tandas Megawati

Meski saat ini ada upaya untuk mengeliminasi putusan MK soal syarat mengusung kepala daerah, Megawati menegaskan partainya akan tetap taat pada putusan tersebut.

“Atas keyakinan tersebut meskipun saat ini muncul berbagai upaya mengeliminasi keputusan MK, saya selaku ketua PDI Perjuangan, saya menegaskan untuk taat sepenuhnya pada keputusan Mahkamah Konstitusi,” ujarnya.

Megawati pun mengritik manuver DPR yang berupaya menganulir putusan tersebut. Ia mengaku sampai garuk-garuk kepala. Sebagai mantan anggota DPR tiga kali, Megawati mengaku tahu aturan.

“Loh iya masa diputar, putar ga jelas jelas. Saya sampai garuk garuk kepala loh. Ini juga urusan di DPR itu. Saya sampai mikir, nih benernya DPR opo toh yo? Bener loh. Saya ini anggota DPR tiga kali loh jangan lupa juga, tau aturan,” katanya.

Putusan MK yang dimaksud Megawati merujuk pada putusan nomor 60/PUU-XXII/2024. Namun, dalam pembahasan revisi UU Pilkada pada Rabu (21/8/2024) Baleg DPR tak mengakomodasi keseluruhan putusan itu.

Baleg DPR mengesahkan beberapa perubahan dalam RUU Pilkada ini. Pertama terkait perubahan syarat ambang batas pencalonan pilkada dari jalur partai hanya berlaku untuk partai yang tidak punya kursi di DPRD.

Manuver DPR itu kini memancing gelombang penolakan dari berbagai pihak. Sejumlah elemen masyarakat turun ke jalan hari ini menolak revisi tersebut.

Gabungan 1000 Pengacara Ganjar-Mahfud Minta Atensi Tragedi Berdarah Boyolali, Megawati: Usut Tuntas!

IDPOST.CO.ID – Gabungan 1000 Pengacara Ganjar – Mahfud Law And Development Centre (GLDC) meminta atensi sekaligus mendesak Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto untuk segera mengusut tuntas tindak kekerasan dan penganiayaan yang dilakukan oleh anggota TNI Yonif 408/Sbh di Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah, pada Sabtu, 30 Desember 2023 lalu Sekitar pukul 11.19 WIB. Diketahui, warga yang dianiaya merupakan relawan pendukung Ganjar-Mahfud.

Menurut Megawati, S.H, M.H, salah satu pengacara sekaligus koordinator GLDC, kekerasan oleh militer yang terjadi terhadap masyarakat sipil pada masa menjelang pemilihan umum berpotensi memberikan ketakutan kepada publik, terutama pemilih, sekalipun motif dan alasan di balik aksi kekerasan tersebut tidak terkait dengan pemilihan umum.

“Oleh karena itu harus diusut tuntas, karena adanya peristiwa tersebut masyarakat bisa saja beranggapan bahwa kekerasan tersebut adalah sinyal atas ketidaknetralan aparat di dalam pemilu kali ini, yang mengandung pesan bahwa jika tidak memilih pilihan yang didukung oleh pemerintah, maka hal yang sama bisa saja menimpa para pemilih. Padahal, sesuai dengan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menyebutkan bahwa asas atau dasar pelaksanaan Pemilihan Umum (Pemilu) adalah ‘Luber Jurdil’, yaitu singkatan dari ‘Langsung; Umum; Bebas; Rahasia; Jujur dan Adil,” kata Megawati di Jakarta, Kamis (4/1/2024).

Akibat penganiayaan tersebut, sebanyak tujuh orang korban dilarikan ke rumah sakit. Dua dirawat di RSUD Pandan Arang Boyolali dan lima orang lainnya menjalani rawat jalan. Pasca-kejadian, kondisi para korban mengalami trauma psikis sehingga harus mendapatkan perawatan mental dan psikologis yang intensif.

Menurut informasi terakhir yang diterima GLDC, saat ini sudah terkonfirmasi ada 15 anggota TNI raider 408/Sbh yang sudah diperiksa dan naik ke penyidikan.

“Dimana dalam UU nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI adalah melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut serta melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial,” terang Megawati.

Adapun para koordinator GLDC mendesak kepada Panglima TNI agar memberikan sanksi tegas terhadap para pelaku.

“Atas kejadian tersebut pula, Panglima TNI harus melihat kepada UU No 39. Tahun 1999 Pasal 1 ayat (1), Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Juga di katakan pada UUD 1945 Pasal 1 ayat (3), Negara Indonesia adalah negara hukum. Maka dari itu, hukum tetap harus berjalan dan tidak boleh adanya keberpihakan kepada para terduga pelaku,” ujar Ricky SP Siahaan, S.E., S.H, salah satu koordinator GLDC.

Dalam kasus ini, GLDC juga mengecam keras peristiwa berdarah tersebut dan diharapkan kedepannya agar hal ini tidak terjadi lagi dan TNI harus adil dan tidak memihak dalam pengamanan dalam Pemilu RI Tahun 2024.

Megawati Sebut Ada Indikasi Kecurangan Pemilu 2024, Gibran Tantang untuk Buktikan: Laporkan Kalau Ada Bukti!

IDPOST.CO.ID – Wali Kota Solo, Gibran Rakabuming Raka mempersilahkan siapapun pihak yang merasakan adanya kecurangan agar melaporkan ke pihak berwenang.

Gibran menantang adanya pembuktian terkait tudingan kecurangan yang dimaksud.

“Ya dibuktikan saja kalau ada kecurangan-kecurangan dan dilaporkan saja,” kata Gibran di Solo, Jawa Tengah, Senin (13/11/2023).

Pernyataan Gibran untuk menanggapi pidato Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri yang menyebut adanya indikasi kecurangan pada Pemilu 2024. Hal itu disampaikan Megawati dalam siaran di YouTube PDI-P, Minggu (12/11/2023).

Sementara itu soal tudingan bahwa aparat tidak netral karena mendukung paslon Prabowo-Gibran, putra sulung Presiden Jokowi ini meminta agar melaporkan apabila ada bukti terkait tudingan yang dimaksud.

“Ya dilaporkan aja kalau ada bukti-bukti (tidak netral),” ucap Gibran.

Sebelumnya, Megawati membuat pernyataan soal adanya indikasi kecurangan pada Pemilu 2024. Hal ini disampaikan Megawati merespons putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 90/PUU-XXI/2023 terkait syarat usia calon presiden dan wakil presiden yang menimbulkan kontroversi. Putusan MK dinilai cacat karena sarat dengan nepotisme.

“Jangan biarkan kecurangan Pemilu yang akhir ini terlihat sudah mulai akan terjadi lagi,” kata Megawati dikutip dari siaran di YouTube PDI-P.

Megawati mengatakan, apa yang terjadi di MK menyangkut putusan perkara tersebut menyadarkan semua pihak mengenai adanya manipulasi hukum.

Megawati meminta semua pihak untuk terus mengawal Pemilu 2024 untuk meminimalisir praktik kecurangan.

“Jangan lupa, kita adalah bangsa pejuang. Kita bangsa yang mampu mengatasi berbagai cobaan sejarah,” kata Megawati.

Nama Bakal Cawapres Ganjar Pranowo Hasil Perenungan Mendalam Megawati

IDPOST.CO.ID – Sekjen PDIP, Hasto Kristiyanto menyebut pihaknya bakal mengumumkan calon wakil presiden (cawapres) pendamping Ganjar Pranowo.

Cawapres pendamping Ganjar Pranowo akan diumumkan Megawati pada Rabu 18 Oktober 2023 sekitar pukul 10.00 WIB.

Pengumuman tersebut bakal dilakukan di kantor DPP PDIP, Menteng, Jakarta Pusat.

Harto menyebut sebelum pengumuman Megawati menugaskan DPP PDIP untuk berkoordinasi dengan TPN Ganjar Presiden.

“Dengan melihat dinamika yang ada pada akhirnya Ibu Megawati Soekarnoputri menugaskan DPP PDIP untuk berkoordinasi dengan TPN Ganjar Presiden,” katanya.

“Sehingga besok pada hari Rabu tanggal 18 Oktober 2023 pada jam 10.00 WIB tepat, akan diumumkan siapa calon wakil presiden yang akan mendampingi Pak Ganjar Pranowo,” lanjutnya.

Nama bakal cawapres Ganjar yang akan diumumkan sudah disepakati dan sudah melakukan perenungan mendalam.

“Pencermatan juga dilakukan cukup lama. Jadi pertemuan kalau Ibu Mega bisa dilakukan di ruang-ruang publik, jadi enggak ada sesuatu yang disembunyikan, enggak ada yang dirahasiakan,” katanya.

“Pokoknya rahasianya, bahwa yang dicalonkan betul-betul hasil perenungan yang mendalam dan sesuai dengan tantangan yang dihadapi bangsa kita saat ini,” jelas Hasto.

Megawati, Ganjar, Sampai Jokowi Akan Sampaikan Pidato Politik di Rakernas PDIP

IDPOST.CO.ID – Rapat Kerja Nasional (Rakernas) ke-IV PDIP akan dihadiri Ketua Umum DPP PDI Perjuangan atau PDIP Megawati Soekarnoputri, Presiden Joko Widodo dan bakal calon presiden Ganjar Pranowo.

Ketiganya dijadwalkan akan memberikan pidato politiknya dalam Rakernas yang di gelar di Jiexpo Kemayoran, Jakarta, Jumat 29 September 2023.

Bedasarkan informasi yang dihimpun, Megawati akan menyampai pidato secara terbuka dan tertutup.

Hal tersebut disampaikan oleh Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPP PDIP Hasto Kristiyanto.

“Ya tentu saja sebagai tradisi rapat kerja nasional, Ibu Megawati Soekarnoputri akan menyampaikan pidato politik dan kemudian beliau juga akan menyampaikan pidato secara tertutup di dalam menggembleng seluruh partai. Pidato politik saat pembukaan rakernas akan dilakukan secara terbuka,” ujar Hasto.

Hasto menuturkan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Wakil Presiden KH Maruf Amin dipastikan hadir di acara pembukaan Rakernas PDIP tersebut. Presiden Jokowi, kata Hasto, juga menyampaikan pidato politiknya.

“Bapak presiden Jokowi juga akan menyampaikan sambutannya,” tandas Hasto.

Lebih lanjut, Hasto mengatakan bacapres dari PDIP Ganjar Pranowo juga akan menyampaikan pidatonya dalam acara tersebut.

“Betul sekali, bahwa Pak Ganjar Pranowo sebagai calon presiden dari PDI Perjuangan yang juga sangat memahami, dan beliau ini kan menjadi pengurus diklat. Itu ikut di dalam sosialisasi dan perumusan konsepsi tentang pentingnya membangun pangan dengan cara-cara berdikari,” tutur Hasto.

Diketahui, Rakernas IV PDIP mengangkat tema “Kedaulatan Pangan untuk Kesejahteraan Rakyat Indonesia” dengan sub tema “Pangan Sebagai Lambang Supremasi Kepemimpinan Indonesia Bagi Dunia”. Rakernas IV ini digelar selama tiga hari mulai 29 September sampai 1 Oktober 2023.

Selain Jokowi dan Ma’ruf Amin, PDIP juga mengundang para ketua umum serta jajaran elite partai politik pendukung Ganjar Pranowo di Pilpres 2024, yakni pimpinan PPP, Hanura dan Perindo.

Jajaran menteri Kabinet Indonesia Maju juga bakal hadir, namun tak semua bisa hadir karena pembukaan Rakernas IV PDIP ini bertepatan pada hari kerja.

“Juga Bapak Wapres KH Maruf Amin, para menteri kabinet Indonesia Maju, karena hari kerja sehingga tidak semuanya kami undang, yang menjadi sahabat-sahabat PDIP dan juga tentu saja aspek emotional bonding dengan PDIP akan hadir,” ungkap Hasto.