Tag: Menko Polhukam

Mahfud MD Minta Pemerintah Segera Cari Tempat Baru untuk Pengugsi Rohingnya

IDPOST.CO.ID – Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD meminta pemerintah segera mencarai tempat baru untuk para pengugsi Rohingnya.

Pasalnya, Mahfud MD menilai tempat penampungan yang sekarang ini ditempati para pengungsi Rohingya sudah tidak muat.

Hal tersebut disampaikan Mahfud MD usai menghadiri rapat membahas pengungsi Rohingya di Kantor Kemenko Polhukam, Jakarta, Rabu 6 Desember 2023.

“Kami sedang mencari jalan untuk nanti dicarikan tempat penampungan, karena yang ada sudah tidak muat,” katanya.

Dijelaskanya, kalau ia sudam meminta Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian untuk berkoordinasi dengan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkompinda) Provinsi Aceh, Sumatera Utara, dan Riau.

Kordinasi tersebut lanjutnya, untuk membahas rencana pemindahan lokasi pengungsi Rohingya tersebut.

Dalam rapat tersebut, beberapa pihak mengusulkan nama-nama lokasi sebagai tempat pengungsian sementara, namun lokasi tersebut belum bisa diputuskan secara resmi.

Mahfud memastikan akan menempatkan pengungsi Rohingya di lokasi baru dalam waktu dekat demi menghindari penumpukan warga. Ia menekankan bahwa upaya tersebut dilakukan semata-mata atas dasar rasa kemanusiaan.

“Jadi, Rohingya itu pada prinsipnya kami menganut diplomasi kemanusiaan karena sifatnya kemanusiaan maka kami sedang mencari jalan,” kata mantan ketua Mahkamah Konstitusi tersebut.

Sebelumnya, pada Senin (4/12/2023), Presiden Joko Widodo (Jokowi) memerintahkan Mahfud MD untuk menangani masalah pengungsi Rohingya yang memasuki wilayah Indonesia, melibatkan pemerintah daerah dan UNHCR.

Pemerintah Provinsi Aceh juga telah berkoordinasi dengan UNHCR terkait penanganan imigran Rohingya yang mendarat di Pulau Weh, Kota Sabang. Pemprov Aceh bersama Kemenko Polhukam dan Kemenkumham juga saling berkoordinasi untuk mencari solusi penanganan terhadap imigran Rohingya yang ditampung di beberapa tempat di Aceh.

Masuk Bursa Cawapres Lagi, Mahfud MD Pernah Dua Kali Kena PHP

IDPOST.CO.ID – Nama Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) disebut-sebut berpotensi jadi calon wakil presiden (cawapres) Ganjar Pranowo.

Nama Mahfud MD semakin sering diperbincangkan karena ada sinyal kode yang menyebut inisial namanya sebagai bacapres.

Kode tersebut berupa sosok berinisial M yang bakal mendampingi Ganjar dalam Pilpres 2024.

Banyak pihak yang lantas meyakini bahwa orang itu adalah Mahfud MD.

Hal ini pun kemudian membuat riwayat Mahfud di bursa cawapres turut menuai rasa penasaran.

Perlu diketahui, pada Pilpres 2014 Mahfud MD mendapat harapan palsu sebagai cawapres.

Pada saat itu, Mahfud MD dikabarkan akan mendampingi Jokowi dalam Pilpres 2014.

Bahkan Menko Polhukam mendapat dukungan dari PKB. Namun ditengah jalan partai tersebut malah mengusung sosok Jusuf Kalla.

Harapan palsu itu pun kembali dialami Mahfud dalam Pilpres 2019.

Lagi dan lagi, ia menerima tawaran untuk menjadi cawapres Jokowi.

Ia sudah mengirimkan CV atau daftar riwayat hidup, bahkan sampai menjahit pakaian yang disukai Jokowi, yakni kemeja berwarna putih.

Mahfud sempat berada di lokasi saat Jokowi mengumumkan siapa cawapresnya.

Namun, ia mendadak pergi karena rupanya bukan namanya yang disebut.

Diketahui, ada penolakan sejumlah parpol pendukung Jokowi terhadap Mahfud dan lebih memilih Ketum MUI KH Ma’ruf Amin.

Mahfud MD Sebut Cak Imin Tidak Akan Jadi Tersangka Korupsi

IDPOST.CO.ID – Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD meyakini kalau Muhaimin Iskandar atau Cak Imin tidak akan menjadi tersangka korupsi.

Keyakinan tersebut disampaikan Mahfud MD di Jakarta, Rabu 4 Oktober 2023 berdasarkan hasil ‘nguping’ ke lembaga antirasuah.

“Sepengetahuan saya dan hasil ‘nguping’ saya juga ke KPK, itu Cak Imin selama ini hanya menjadi saksi dan menurut logika saya kayaknya sih enggak mungkin jadi tersangka,” katanya.

Cak Imin yang merupakan bakal calon presiden dari Koalisi Perubahan namaya ikut terseret dalam kasus dugaan korupsi sistem proteksi TKI di Kementerian Tenaga Kerja pada 2012.

Selain itu, Mahfud juga mengatakan, secara logika pimpinan seharusnya ditetapkan menjadi tersangka sedari awal.

Sementara untuk dugaan kasus tersebut, KPK menetapkan tiga tersangka terlebih dahulu.

Mereka terdiri dari ASN dan dua pihak swasta. Sedangkan Cak Imin hanya menjadi saksi selaku Menteri Tenaga Kerja disaat dugaan korupsi itu terjadi.

“Logika hukum saya mengatakan kayaknya enggaklah kalau Cak Imin jadi tersangka. Dalam kasus yang sekarang tersangkanya sudah ada tiga katanya, masa tersangka baru susulan,” terangnya.

Perlu diketahui, Cak Imin menjalani pemeriksaan oleh penyidik KPK pada Kamis 7 September 2023.

“Hari ini saya membantu KPK untuk menuntaskan penyelesaian kasus korupsi di Kementerian Ketenagakerjaan tahun 2012,” katanya.

“Dalam hal ini ada program perlindungan TKI di luar negeri, sistem proteksi yang menjadi kasus yang sedang diselidiki oleh KPK,” terangnya.

Cak Imin lantas menanggapi pertanyaan awak media soal pembuktian yang bisa dilakukan dirinya kalau memang benar tidak terbukti terlibat dalam dugaan kasus korupsi tersebut. Ia enggan menjelaskan secara gamblang.

“Saya kira keterangan lebih detil tanya para penyidik KPK,” ucapnya.

“Saya cukup sekian semua sudah saya sampaikan dalam rangka mendukung KPK menuntaskan seluruh kasus korupsi,” tutupnya.