Cak Imin Cek Kesehatan, Ketua KPU: Lakukan Ulang Sesuai Standar KPU

IDPOST.CO.ID – Muhaimin Iskandar alias Cak Imin melakukan cek kesehatan sebagai syarat pendaftaran Pilpres.

Hasyim Asyari Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI meminta pemeriksaan kesehatan ulang sesuai standar yang diterapkan KPU.

Hal tesebut disampaikan Hasyim saat berada di kantor PBNU Jakarta Pusat, Jumat 13 Oktober 2023.

“Intinya siapapun yang mau mendaftar sebagai calon presiden atau calon wakil presiden. Salah satu dokumennya kan surat keterangan sehat,” katana.

Hasyim mengatakan kalau nanti pasangan capres maupun cawapres yang didaftarkan partai politik harus membawa surat keterangan sehat.

“Nanti ketika datang ke KPU didaftarkan oleh partai politik, membawa surat keterangan sehat,” ucapnya.

“Namun demikian nanti setelah mendaftar KPU memfasilitasi pemeriksaan kesehatan lagi,” lanjutnya.

Diketahui Bakal cawapres dari Koalisi Perubahan, Muhaimin Iskandar alias Cak Imin telah melakukan tes kesehatan di Rumah Sakit Umum Pusat Fatmawati, Jakarta Selatan.

Anak Anggota DPR Fraksi PKB Aniaya Pacar Hingga Tewas, Cak Imin: Saya Dibelakang Korban

IDPOST.CO.ID – Anak seorang anggota dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) aniaya kekasihnya sendiri hingga tewas.

Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar atau Cak Imin angkat bicara terkait kejadian naas yang menyangkut partainya.

Perlu diketahui, Dini Sera Afrianti (29) diduga meninggal dunia usai dianiaya oleh kekasihnya GTR (31) yang merupakan anak anggota DPR dari Fraksi PKB.

Dini tewas diduga mendapat penganiayaan oleh GTR saat di area parkir Blackhole KTV Surabaya di Lenmarc Mall pada Selasa 3 Oktober 2023 malam.

Bedasarkan informasi yang dihimpun, GTR merupakan anak dari Edward Tannur salah seorang anggota DPR RI Fraksi PKB dari Nusa Tenggara Timur (NTT).

Menyikapi kabar duka tersebut melalui akun X pribadinya, Cak Imin mengucapkan rasa duka yang dalam atas kematian korban.

“Saya dan seluruh keluarga besar PKB berbela sungkawa sedalam-dalamnya atas meninggalnya Dini Sera Afrianti (Andini). Semoga keluarga yang ditinggalkan tabah selalu,” tulis Cak Imin di akun X pribadinya, @cakiminNOW, Jumat 6 Oktober 2023.

Cak Imin menegaskan, pelaku harus dihukum dengan hukuman yang setimpal tanpa memandang apa latar belakangnya.

Ia menegaskan dirinya dan PKB bakal berdiri di belakang korban.

Bakal calon wakil presiden (Bacapres) dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan ini menyatakan pembunuhan tidak bisa dibenarkan, terlebih korbannya merupakan seorang perempuan.

“Saya bersepakat pelaku harus mendapatkan hukuman yg setimpal. Saya dan PKB pasti berdiri di pihak korban. Tidak ada tindakan kekerasan apalagi pembunuhan yg bisa dibenarkan, terlebih lagi kepada perempuan. Semoga Andini mendapat tempat terbaik di sisi Allah Tuhan YME. AMIN,” tulis Cak Imin lagi.

Mahfud MD Sebut Cak Imin Tidak Akan Jadi Tersangka Korupsi

IDPOST.CO.ID – Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD meyakini kalau Muhaimin Iskandar atau Cak Imin tidak akan menjadi tersangka korupsi.

Keyakinan tersebut disampaikan Mahfud MD di Jakarta, Rabu 4 Oktober 2023 berdasarkan hasil ‘nguping’ ke lembaga antirasuah.

“Sepengetahuan saya dan hasil ‘nguping’ saya juga ke KPK, itu Cak Imin selama ini hanya menjadi saksi dan menurut logika saya kayaknya sih enggak mungkin jadi tersangka,” katanya.

Cak Imin yang merupakan bakal calon presiden dari Koalisi Perubahan namaya ikut terseret dalam kasus dugaan korupsi sistem proteksi TKI di Kementerian Tenaga Kerja pada 2012.

Selain itu, Mahfud juga mengatakan, secara logika pimpinan seharusnya ditetapkan menjadi tersangka sedari awal.

Sementara untuk dugaan kasus tersebut, KPK menetapkan tiga tersangka terlebih dahulu.

Mereka terdiri dari ASN dan dua pihak swasta. Sedangkan Cak Imin hanya menjadi saksi selaku Menteri Tenaga Kerja disaat dugaan korupsi itu terjadi.

“Logika hukum saya mengatakan kayaknya enggaklah kalau Cak Imin jadi tersangka. Dalam kasus yang sekarang tersangkanya sudah ada tiga katanya, masa tersangka baru susulan,” terangnya.

Perlu diketahui, Cak Imin menjalani pemeriksaan oleh penyidik KPK pada Kamis 7 September 2023.

“Hari ini saya membantu KPK untuk menuntaskan penyelesaian kasus korupsi di Kementerian Ketenagakerjaan tahun 2012,” katanya.

“Dalam hal ini ada program perlindungan TKI di luar negeri, sistem proteksi yang menjadi kasus yang sedang diselidiki oleh KPK,” terangnya.

Cak Imin lantas menanggapi pertanyaan awak media soal pembuktian yang bisa dilakukan dirinya kalau memang benar tidak terbukti terlibat dalam dugaan kasus korupsi tersebut. Ia enggan menjelaskan secara gamblang.

“Saya kira keterangan lebih detil tanya para penyidik KPK,” ucapnya.

“Saya cukup sekian semua sudah saya sampaikan dalam rangka mendukung KPK menuntaskan seluruh kasus korupsi,” tutupnya.

Jadi Wapres dan Janjikan BBM Gratis, Cak Imin: Subsidi Transportasi Tidak Boleh Dihentikan

IDPOST.CO.ID – Bakal calon wakil presiden Muhaimin Iskandar atau Cak Imin angkat bicara terkait janji BBM gratis.

Dikabarkan kalau ketua umum PKB tersebut terpilih dan menang di Pilpres 2024 mendatang pihaknya akan memberikan BBM gratis.

Hal tersebut disampaikan Cak Imin usai menghadiri acara bersama para ajengan dan habaib di Hotel Grand Sunshine, Bandung, Jawa Barat, Jumat 15 Septembe 2023.

Menurut Cak Imin, banyak masyarakat menyalah artikan tentang BBM gratis yang pihaknya sampaikan.

“Oh iya itu disalahpahami ya bahwa subsidi transportasi tidak boleh dihentikan, terutama akses kepada pekerjaan,” kata Cak Imin.

Cak Imin berangapan kalau para pekerja perlu mendapat subsidi untuk akses ke tempat kerja mereka.

“Jadi kalau rakyat yang bekerja di level paling bawah tidak bisa keluar rumah dan tidak mendapatkan transportasi publik yang memadai bisa menggunakan motor dengan subsidi BBM khusus jadi bukan 0 Rupiah, enggak mungkin,” kata Cak Imin.

Katanya, para pekerja yang menggunakan kendaraan motor dapat membeli BBM bersubsidi, bukan gratis.

“Itu difokuskan kepada akses pekerjaan bagi kaum lemah untuk bisa keluar rumah dan bekerja,” ucap Ketua Umum PKB itu.

Dapat Petunjuk dari Kiai di Makah, Alasan Cak Imin Mau Jadi CawapresAnies Baswedan

IDPOST.CO.ID – Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar menyebut ia mendapat petunjuk dari kiai di Makkah sebelum memtuskan menjadi cawapresnya Anies Basweden.

Cak Imin resmi menjadi cawapres berpasangan dengan Anies Baswedan di Pilpres 2024.

Anies Baswedan dan Cak Imin melangsungkan deklarasi di Hotel Majapahit, Surabaya pada Sabtu, 2 September 2023.

Dalam sambutan politiknya, Cak Imin menyebut kalau Kiai di mekah yang ia maksud yakni KH Ahmad Badawi, Kudus.

Diceritakanya, saat mendapat mendapat tawaran dari Ketua Umum NasDem Surya Paloh ia langsung bergerak meminta petunjuk dari para kiai.

“Alhamdulillah dalam waktu singkat mendapat jawaban dari para ulama, semua istikharah, semua gagasannya mendukung pasangan Mas Anies dengan saya,” kata Cak Imin.

Jawaban dari para ulama tersebut tidak hanya datang dari dalam negeri. Namun, juga dari Makkah.

“Bahkan kita sempat nyari, kata seorang kiai, siapa yang lagi di Makkah. Coba dicek dari istikoroh di Makkah,” ujarnya.

KH Ahmad Badawi, Kudus yang sedang berada di Makkah kemudian menelepon dirinya.

“Langsung telepon saya. ‘muncul hasilnya, jalan terus, terbaik,” kata Cak Imin menirukan Kiai Badawi.

Tidak hanya memberikan restu, kiai tersebut juga membacakan dalil untuknya.

Cak Imin di depan panggung membacakan dalil tersebut beserta artinya.

“Berbahu membahulah dan bertolong menolong lah dalam kebenaran dan takwa. Dan jangan bertolong menolong dalam, ‘ismi wal udwan’, jangan tolong menolong dalam konteks dosa dan perpecahan satu dengan yang lain, permusuhan. Jangan tolong menolong dalam permusuhan,” katanya saat membacakan arti dari dalil yang diberikan Kiai Badawi.

Keputusan Cak Imin dan Anies Baswedan, Sektretaris PKB Blitar: Mereka Bebas Milih Pasangan Sahnya

IDPOST.CO.ID – DPC PKB Kabupaten Blitar beranggapan kalau langkah yang diambil Ketua Umum DPP PKB Muhaimin Iskandar alias Cak Imin dan Anies Baswedan bukan lah pengkhianatan.

Sekretaris DPC PKB Kabupaten Blitar, Muhammad Rifai menyebut kalau dalam dunia politik sebelum adanya deklarasi masih sah-sah saja untuk beganti koalisi.

Terlebih menurutnya koalisi diibaratkan layaknya oang yang sedang pacaran sebelum memutuskan siapa calon yang akan disahkanya.

“Tidak ada keterikatan yang sah antara satu tokoh politik dengan yang lain,” katanya.

“Maka dari itu Cak Imin dan Anies Baswedan bebas untuk memilih siapa calon pasangan sahnya,” ujarnya.

Kalau nanti Anies-Cak Imin deklarasi sebagai capres dan cawapres artinya mereka bukan lagi pacaran.

“Kalau deklarasi itu walimahnya. Tidak lagi pacaran dan itu akan kami tindak lanjuti hingga level bawah,” tuturnya.

Selain itu pihaknya juga mengatakan kalau DPC PKB Kabupaten Blitar akan bersikap tegak lurus dengan DPP.

“Saat ini PKB Kabupaten Blitar akan berusaha all out untuk memenangkan Anies Baswedan dan Cak Imin di Pilpres mendatang,” ujarnya.

“Kalau kami jadi kader militannya PKB apapun itu keputusannya akan kami jalani tidak ada tawar menawar,” lanjutnya.

Ditegaskanya, ia sangat yakin kalau keputusan yang diambil oleh DPP sudah melalui berbagai pertimbangan.

“DPP PKB pasti sudah meminta pertimbangan dari berbagai kyai terkait Cak Imin yang merapat menjadi Wakil Anies Baswedan,” ujarnya.

“Dan saya pikir sebelum DPP memutuskan juga sudah sowan ke kyai,” tutupnya.

Pengamat Sebut Anies Baswedan dan Cak Imin Berpotensi Rebut Suara PDIP Gerindra

IDPOST.CO.ID – Pengamat politik Universitas Jember (Unej) Muhammad Iqbal sebut pasangan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar bakal mengubah konfigurasi suara.

Pasalnya, Cakimin sapaan akrab Muhaimin Iskandar memiliki basis suara khususnya kalangan Nahdliyin yang ada di Pulau Jawa.

“Konfigurasi koalisi baru antara NasDem dan PKB sejatinya memang bisa mengubah peta kontestasi Pilpres 2024,” katanya.

“Terutama ketika bertarung merebut basis suara di Jawa Timur dan Jawa Tengah serta sebagian Jawa Barat,” lanjutnya.

Disebutkanya terdapat tiga provinsi lumbung suara terbesar secara nasional yang bisa direbutkan.

Selain itu, secara elektoralnya hanya terpusat di mesin politik milik Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), dan Partai Gerindra.

“Maka munculnya pasangan Anies dan Cak Imin yang secara ambang batas pencalonan sudah bisa kantongi tiket pilpres, berpotensi merobohkan dominasi PDIP dan Gerindra di provinsi basis besar warga Nahdliyin,” tuturnya.

Sementara, potensi kemenangan Anies-Cak Imin sangat besar terjadi. Namun dengan catatan, daya mesin PKB solid bergerak.

Sebagai catatan, dalam tiga pemilu terakhir, Cak Imin mampu menempatkan PKB sebagai partai yang stabil berada di papan elite parpol parlemen maupun lokal daerah.

“Itulah faktor rasional besarnya peluang Anies-Cak Imin diharapkan bisa merebut kemenangan dari dominasi PDIP di Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat,” katanya.

Lebih lanjut, ia menambahkan terkait catatan tersebut, yakni manuver-manuver Cak Imin dalam merawat modal sosial di kalangan Nahdliyin.

“Secara kultural, daya lobi dan manuver lincah Cak Imin dalam merawat modal sosial dengan jejaring kyai dan warga Nahdliyin sejak 2005 menjadi faktor kultural yang jadi harapan penentu kemenangan,” ujarnya.

Jadi Cawapres Anies Baswedan, Kasus Dugaan Korupsi Cak Imin Kembali Dibuka KPK

IDPOST.CO.ID – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memberi sinyal untuk memanggil dan memeriksa Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar atau Cak Imin.

Cak imin akan dipeiksa terkait kasus dugaan korupsi pengadaan sistem proteksi Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di Kementerian Ketenagakerjaan (Ketenagakerjaan).

Potensi pemangilan tersebut disampaikan Plt. Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Brigjen Pol. Asep Guntur Rahayu.

Perlu diketahui, kasus dugaan korupsi pengadaan sistem proteksi TKI terjadi pada tahun 2012.

Pada saat itu, Cak Imin atau Gus Imin menjabat sebagai Menteri Tenaga Kerja (Menaker) periode 2009-2014 dalam Kabinet Indonesia Bersatu II.

Kata Asep, setiap pejabat di Kemnaker sewaktu korupsi terjadi berpeluang dipanggil tim penyidik KPK.

“Semua pejabat di tempus itu dimungkinkan kita minta keterangan. Kenapa? Karena kita harus mendapatkan informasi yang sejelas-jelasnya, jangan sampai ada secara pihak si A menuduh si B, si C menuduh si B, lalu si B tidak kita mintai keterangan, kan itu janggal. Jadi semua yang terlibat yang disebutkan oleh para saksi dan ditemukan di bukti-bukti kita akan minta keterangan,” kata Asep di Gedung Juang KPK, Jakarta Selatan, Jumat (1/9/2023).

Dalam kasus ini, diketahui KPK telah menetapkan tiga orang sebagai tersangka.

Berdasarkan informasi Tribunnews.com, tiga tersangka itu yakni, Sekretaris Badan Perencanaan dan Pengembangan (Barenbang) Kemenaker, I Nyoman Darmanta; Direktur PT Adi Inti Mandiri, Kurnia; dan Reyna Usman.

Reyna Usman sempat menjabat Dirjen Pembinaan dan Penempatan Tenaga Kerja saat Muhaimin Iskandar menjabat sebagai Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi.

Reyna merintis karier di Kemnaker RI dari tahun 1986 hingga purna tugas di tahun 2021.

Selain di Kemnaker, Reyna Usman merupakan anak buah Muhaimin Iskandar di PKB.

Reyna dikabarkan mencalonkan diri sebagai Anggota DPR RI dapil Gorontalo. Reyna sempat menjabat Wakil Ketua DPW Bali.

Sementara PT Adi Inti Mandiri merupakan perusahaan yang bergerak di bidang jasa konsultan Teknologi Informasi (IT).

Proyek pengadaan sistem pengawasan dan pengelolaan data proteksi TKI berada di bawah Direktrorat Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja (Binapenta). Harga paket proyek pada tahun 2012 senilai Rp20 miliar.

Baca juga: KPK Sebut Kasus Korupsi Sistem Proteksi TKI di Kemnaker Terjadi di 2012, Siapa Menterinya?

KPK menduga korupsi ini bermoduskan penggelembungan harga (mark up) terkait pengadaan sistem proteksi Tenaga Kerja Indonesia. Dugaan korupsi itu merugikan keuangan negara miliaran rupiah.

“Nanti ya ini (dugaan kerugian negara, red) kan sedang kita mintakan kepada yang pihak men-declare berapa kerugian negara. Jadi dari BPK atau ahli atau auditor yang lagi kita minta. Jadi kita sementara ini berpijak pada berapa nilai kontraknya,” ungkap Asep. (suara)