Tag: PDIP

Gerindra Optimis Suara Prabowo-Gibran di Jateng Mendekati PDIP

IDPOST.CO.ID – Kader Partai Gerindra Kabupaten Boyolali ikuti konsolidasi dan pemantapan tim sukses pemenangan calon presiden dan wakil presiden Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka di Sobokerto, kecamatan Ngemplak, Boyolali, Senin 4 Desember 2023.

Ketua DPC Partai Gerindra Boyolali, Kardiyono mengatakan, konsolidasi ini merupakan untuk pemenangan pasangan Prabowo-Gibran, dimana di Boyolali saat ini geopolitiknya mulai berubah.

“Geopolitiknya sudah berubah, mudah mudahan pasangan Pak Prabowo-Gibran di Boyolali memperoleh suara 50 persen plus satu, seperti halnya target nasional,” katanya kepada wartawan.

Ia mengutarakan, konsolidasi dihadiri oleh semua elemen, mulai dari PAC, Ranting sampai tingkat TPS. Menurutnya, kunci sukses pemilu adalah ditingkat TPS desa.

“Dengan konsolidasi ini, kami berharap nantinya masyarakat semakin menggenal sosok Prabowo-Gibran di Boyolali,” ujarnya.

Sementara itu, Djoni Kristijanto selaku Wakil Ketua Gerindra Jawa Tengah mengatakan, pada pilpres kali ini Partai Gerindra Jawa Tengah (Jateng) menargetkan dapat mendekati suara PDI Perjuangan.

“Secara realitis bahwa PDI Perjuangan di Jateng masih cukup kuat, namun kita mencoba untuk menembus suara yang selama ini Partai Gerindra yang selalu naik ini bisa bertambah dan mendekati,” kata dia.

Menurut Djoni,sampai saat ini dalam surve PDIP diangka 21 persen ditingkat nasional dan partai Gerindra sudah diangka 18 persen.

Lanjut dia, selisih tiga persen ini suatu yang mengembirakan bagi partai Gerindra.

“Kalau kita lihat surve tingkat nasional hanya selisih 3 persen dari PDIP. PDIP sendiri diangka 21 persen ditingkat nasional, sedangkan partai Gerindra diangka 18 persen,” jelas dia.

Djoni menambahkan, bahwa masyarakat Jawa Tengah mulai mengenal partai Gerindra selama pilpres tahun ini Prabowo berpasangan dengan Gibran.

“Untuk di Jateng kami optimis betul, setelah kami melihat kerja kader kader Gerindra dan masyarakat saat ini sudah mau menerima partai Gerindra. Karena saya juga keliling terus disetiap kecamatan dan kabupaten,” pungksnya.

TPN Ganjar-Mahfud Tak Habis Pikir, Rapat Internal PDI-P Tahu-tahu Didatangi Intelijen

IDPOST.CO.ID – Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar Pranowo-Mahfud MD mendapat informasi yang cukup mengusik ketenangan.

Deputi Hukum TPN Ganjar Pranowo-Mahfud MD, Todung Mulya Lubis, mengatakan bahwa dirinya memperoleh informasi dari Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDI-P Hasto Kristiyanto perihal kedatangan sejumlah anggota intel pada kegiatan internal PDI-P di Palu, Sulawesi Tengah.

Kata Todung, informasi dari Hasto tersebut juga mengatakan jika petugas intel tersebut sampai masuk ke ruangan. Padahal itu acara yang berlangsung di sana merupakan internal PDI-P.

“Mereka masuk ke ruangan, ada sebagian yang di luar tapi sebelumnya sudah ada juga yang datang ke Kantor PDI-P di sana,” kata Todung saat konferensi pers di Media Center TPN Ganjar-Mahfud, Jalan Cemara 19, Jakarta Pusat, Selasa (21/11/2023).

Petugas intel tersebut seolah datang dan menjaga kegiatan atau acara yang sedang dilakukan oleh internal PDI-P.

“Dan konon katanya ada intel yang duduk di sana, di dalam rapat PDI-P di Palu,” urainya.

Todung menambahkan, dari cerita Hasto saat berada di Kantor DPC PDI-P Palu, jumlah anggota polisi yang hadir sekitar delapan orang.

“Minggu lalu itu (Hasto) mengadakan kunjungan ke Palu, kunjungan kerja sedang memberikan pengarahannya di DPC PDI-P Palu,” terang Todung.

Todung mengimbau kepada semua pihak untuk sama-sama menjaga netralitas, terutama aparat penegak hukum dalam masa Pemilu 2024.

“Bayangkan kalau kita punya pemerintahan yang tidak punya legitimasi, apakah mereka akan efektif? apakah mereka akan produktif? Saya meragukan itu,” ujarnya.

 

PDIP Boyolali Tak Nyaman dengan Vidio Viral di TikTok

IDPOST.CO.ID – Terkiat vidio viral, Ketua DPC PDI Perjuangan Boyolali Susetya Kusuma Dwi Hartanta kepada wartawan mengatakan, pihaknya akan menyikapi pemberitaan yang tengah santer terkait adanya seorang Aparatur Sipil Negara (ASN) di Pemerintahan Kabupaten Boyolali yang tengah viral di media sosial (medsos) TikTok baru baru ini.

“Kami akan menyikapi berita berita yang ada diluar yang sangat santer, dan kami yang berada di DPC partai tidak nyaman. Kalau saya lihat dalam tik tok tersebut seorang ASN yang berada di Pemkab Boyolali,” katanya kepada wartawan,Kamis (16/11/2023) siang.

Menurut Susetya, selama ini DPC PDI Perjuangan Boyolali tidak pernah menyampaikan atau menyuruh kepada jaringan ASN untuk melakukan kegiatan terkait pengumpulan dana untuk pemenangan dalam event politik.

“Kami tidak pernah menyuruh kepada jaringan ASN dalam pengumpulan dana, yang endingnya untuk pemenangan event politik. Jadi itu tidak pernah kami lakukan. Kalau kita lihat sepintas, dalam vidio itu kita sanksi apabila kita lihat dari logat gayanya,” kata dia.

Susetya mengutarakan, bahwa vidio viral seorang perempuan ASN dalam tik tok yang sedang makan bakso yang berisi curhatan politik tersebut adalah setingan.

“Kalau kita lihat vidio itu setingan, yang mengarah pada bagaimana PDI Perjuangan itu rapuh atau jatuh. Bisa jadi itu dari lawan lawan politik kami. Namun, kami tetap tenang, dan kami akan menyikapi hal ini dengan jajaran teman teman strukturak partai,” ujar dia.

Terkait vidio viral tersebut, DPC PDI Perjuangan mulai hari ini mengumpulkan Pengurus Anak Cabang (PAC) untuk menyikapi perkembangan politik yang sedang terjadi dilapangan, terutama dengan beredarnya vidio viral seorang ASN.

“Sekali lagi,kami dari DCP Partai tidak pernah memperintahkan, apalagi berkoordinasi dan berkomunikasi dengan ASN itu. Bisa jadi itu bukan ASN Boyolali, kalau saya berpikiran, cari baju cari emblem sangat mudah, kita akan mencarinya,” kata dia.

Susetya menambahkan, bahwa PDI Perjuangan Boyolali saat ini akan fokus pada target pemenangan dari DPC Partai.

“Tentunya kami akan koordinasi dengan PAC, Ranting, serta para relawan PDIP. Dengan isu isu seperti ini kami akan menguatkan bahwa PDIP tidak seperti itu,” jelas dia.

Terkait hal itu, sebelumnya beredar vidio viral seorang perempuan berseragam Aparatur Sipil Negara (ASN) di Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Boyolali sedang disebuah warung bakso kemudian membuat curhatan tentang politik.

Isi dari vidio tersebut diperintah menangkan PDIP dan Ganjar-Mahfud, bahkan dimintai uang dengan alasan gotong royong, kalau menolak akan dipindah dan dikucilkan dari lingkungan kerja.

Masinton PDIP Dilaporkan ke MKD DPR Buntut Usulan Hak Angket MK

IDPOST.CO.ID – Anggota DPR dari Fraksi PDIP Masinton Pasaribu resmi dilaporkan ke Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR.

Laporan itu buntut usulan hak angket DPR terkait putusan Mahkamah Konstitusi (MK) soal syarat pencalonan presiden dan wakil presiden.

Kelompok Advokat Lingkar Nusantara (Lisan) melaporkan Masinton ke MKD pada Jumat (3/11/2023). Lisan menganggap Masinton telah melecehkan MK sebagai lembaga yudikatif yang dinilai tidak masuk objek usulan angket.

“Bahwa usulan tersebut merupakan pelecehan terhadap MK yang mana sebagai lembaga yudikatif yang independen dan bentuk kesewenang-wenangan daripada Masinton Pasaribu dikarenakan MK sebagai lembaga yudikatif sehingga itu bukanlah objek dari hak angket itu sendiri,” kata advokat Lisan, Syahrizal Fahlevy, saat melaporkan ke MKD di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta.

Selain itu, Lisan juga menuding Masinton telah melecehkan DPR lewat usulan tersebut. Menurut mereka, dia telah melakukan perilaku tidak pantas dan tidak patut sehingga merendahkan DPR sebagai lembaga negara.

Sementara, dalam Pasal 199 Ayat (1) UU Nomor 17 tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (MD3), hak angket diusulkan oleh paling sedikit 25 orang anggota DPR dan lebih dari satu fraksi.

Dalam hak angket, merujuk Pasal 79 ayat 3 UU yang sama, DPR nantinya bisa membentuk pansus guna menyelidiki dugaan pelanggaran UU dalam pelaksanaan kebijakan pemerintah. Hasil penyelidikan tersebut bisa berbentuk rekomendasi DPR kepada eksekutif, yakni Presiden Jokowi.

Adapun Masinton mengusulkan hak angket terhadap MK terkait putusan hakim konstitusi yang mengizinkan capres-cawapres di bawah usia 40 tahun bersyarat, yakni selama punya pengalaman jadi kepala daerah.

Putusan MK yang banyak menuai kritik itu dianggap hanya untuk memuluskan jalan bagi anak Presiden Joko Widodo (Jokowi), Gibran Rakabuming Raka maju sebagai cawapres.

Ketua DPC PDIP Solo FX Hadi Rudyatmo Ogah Pecat Gibran

IDPOST.CO.ID – Ketua DPC PDIP Solo FX Hadi Rudyatmo mengatakan pihaknya tidak akan memecat Gibran Rakabuming Raka.

Hal tersebut menyikapi Wali Kota Solo itu maju sebagai calon wakil presiden Prabowo Subianto.

Ditegaskannya pihaknya tidak akan memecat Gibran, namum mempertanyakan etika putra sulung Jokowi.

“Saya tidak akan memecat, namun etika,” katanya.

“Etika ketika Mas Gibran mau mencalonkan wali kota itu syaratnya harus punya KTA PDIP,” lanjutnya.

FX Rudy menceritakan saat Gibran datang ke DPC untuk membuat KTA sebagai syarat pendaftaran maju Pilkada.

“Sangat ingat 9 September 2019 datang ke DPC buat KTA, lalu paginya buat mendaftar,” ucapnya.

Seusai Gibran mendaftar sebagai cawapres ke KPU, menurut FX Rudy sudah bukan menjadai kader.

“Secara otomatis sebagai kader PDIP sudah selesai setelah mendaftar jadi cawapres di KPU,” ucapnya.

“Saya pun menyarankan dengan hormat supaya ibu tidak dinilai bermain dua kaki dan Pak Jokowi juga dinilai bermain dua kaki,” ujarnya.

“Maka mestinya karena ini etika saya sarankan untuk KTA dikembalikan atau membuat surat pengunduran diri,” ungkap dia.

Politisi Adian Napitupulu Sindir Jokowi Minta Tiga Periode

IDPOST.CO.ID – Adian Napitupulu politisi Perjuangan sindir salah satu kader yang diduga Jokowi.

Sinderan tersebut disampaikan mantan aktifis 98 saat menjadi bintang tamu Catatan Demokrasi TvOne.

Saat itu, Adian Napitupulu ditanya tentang status Jokowi dan Gibran masih menjadi kader PDIP atau tidak.

“Status Gibran ya anak Jokowi, dalam PDI (pemecatan) itu kewenangan DPP dan ketua umum, tugas saya menangkan Ganjar bagaimana Gibran saya enggak pikirkan, bagaimana Jokowi saya enggak pikirkan,” katanya.

Adian Napitupulu menceritakan kalau dulu ada yang datnag untuk meminta rekomendasi sampai minta 3 periode.

“Ada sejarah begini, dulu ada yang datang kemudian minta menjadi wali kota minta rekomendasi dikasih, minta lagi dapat rekomendasi dikasih, minta jadi gubernur minta rekomendasi dikasih lagi,” ujar Adian.

“Lalu minta jadi calon presiden minta rekomendasi dikasih lagi kedua kali dikasih lagi minta untuk anaknya dikasih lagi minta untuk mantunya dikasih,” tambahnya.

Kemudian Adian menyentil soal adanya permintaan untuk memperpanjang masa jabatan atau tiga periode. Hal ini yang kemudian ditolak oleh PDIP karena menyalahi konstitusi.

“Kemudian ada minta tiga, tiga periode kita tolak, ini masalah konstitusi kita enggak setuju, ada pihak marah ya terserah kita menjaga konstitusi,” ujar Adian.

“Penambahan atau perpanjangan bukan karena apa-apa tapi untuk menjaga konstitusi,” tandasnya.

Cawapres Prabowo Sebut Dinasti Politik Wajar dan PDIP Juga Menerapkan

IDPOST.CO.ID – Bakal calon presiden Prabowo Subianto menyebut dinnasti politik itu tidak selamnya berkonotasi negatif.

Hal tersebut disampaikan Ketua Umum Gerindra saat menghadiri deklarasi dukungan dari Partai Solidaritas Indonesia (PSI) di Djakarta Theater, Selasa 24 Oktober 2023.

Prabowo menyebut dinasti politik merupakan hal yang wajar. Bahkan semua partai juga melakukan dinasti politik termasuk PDIP.

“Jadi berkali-kali ini untuk pendidikan bangsa, dinasti politik itu adalah sesuatu yang wajar,” katanya.

“Kalau kita jujur, lihat di semua partai, termasuk PDIP ada dinasti politik dan itu tidak negatif,” lanjutnya.

Prabowo meminta untuk dinasti politik untuk tidak dipolitisasi dan meminta mempelajari semua program pasangan calon mana yang lebih baik.

“Soal umur dibilang ini terlalu muda, itu terlalu tua. Jadi gimana? Kita mau berbakti, jadi jangan membuat kabur. Kasihan rakyat,” kata Prabowo.

“Pelajari lah program kami, pelajari lah semua pasangan calon. Nilai yang mana yang lebih mampu membawa kebaikan kemakmuran kepada bangsa dan rakyat dan monggo rakyat yang akan menentukan. Jadi jangan lah narasi dibawa-bawa ke situ ya,” ujarnya.

Prabowo justru mempertanyakan apa yang salah dari dinasti politik. Ia sendiri mengakui dinasti dari garis keturunan keluarga.

Sementara itu, Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Kaesang Pangarep yang merupakan adik dari Gibran menilai semua pilihan kembali kepada rakyat.

“Jadi jawab yang dinasti politik, monggo, serahkan balikkan lagi pada masyarakat,” kata Kaesang.

Mahfud MD, Satu-satunya Cawepres dari Pulau Madura

IDPOST.CO.ID – Mahfud MD, Menkopolhukam secara resmi diumumkan sebagai cawapres Ganjar Pranowo.

Pengumuman tersebut digelar di Kantor DPP PDIP, Jalan Pangeran Diponegoro, Jakarta Pusat, Rabu 18 Oktober 2023.

Pengumuman diputuskanya Mahfud MD sebagai cawapres Ganjar Pranowo langsung dibacakan Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri.

“Dengan mengucapkan bismillahirahmanirahim maka cawapres yang dipilih oleh PDIP yang akan mendampingi bapak Ganjar Pranowo adalah Bapak Profesor Doktor Mahfud MD,” kata Megawati.

Setelah Megawati mengumumkan, sosok Mahfud masuk ke ruangan acara.

Ia tampak mengenakan batik hijau dan kopiah hitam.

Dirinya masuk ke ruangan bersama dengan Ganjar yang mengenakan kemeja hitam.

Dari data yang berhasil dihimpun, Mahfud MD merupakan sosok pertama asal Pulau Madura yang maju sebagai cawapres di era pemilihan langsung.

Mahfud MD merupakan sosok kelahiran Kabupaten Sampang, Madura, Jawa Timur.