Pemilu 2024 – IDPOST.ID

Modal Besar Hasil Kecil, Dede Sunandar dan Kekecewaan di Pemilu 2024

IDPOST.CO.ID – Dede Sunandar, seorang artis yang mencalonkan diri untuk DPRD Kota Bekasi pada Pemilu 2024, mengalami kekecewaan besar ketika hasil suaranya tidak sebanding dengan upaya dan pengorbanannya.

Untuk mendanai kampanyenya, bintang sinetron Superdede ini rela melepas dua mobil pribadinya. Namun, bukan dijual, kedua mobil tersebut digadaikan kepada seseorang yang memberikan modal untuk keperluan kampanye.

Dalam perjalanan kampanyenya, Dede Sunandar menceritakan bahwa banyak orang yang meminta bantuan, mulai dari membelikan mobil, gamis, hingga peralatan untuk keperluan acara kampanye. Dengan terjun pertama kali ke dunia politik, Dede Sunandar merasa harus menjalani semua permintaan tersebut demi kelancaran kampanyenya.

Namun, hal tersebut berujung pada pertanyaan dari istri Dede Sunandar, Karen Hertatum, mengenai keberadaan mobil-mobil mereka yang hilang dari rumah. Ternyata, Dede Sunandar menggadaikan kedua mobil tersebut tanpa sepengetahuan keluarganya, terutama sang istri.

Dalam upaya menebus salah satu mobilnya, jenis Suzuki Ertiga, Dede Sunandar bahkan harus berutang kepada rekan sesama artis, Sule. Dalam peristiwa ini, Sule mengungkapkan kecurigaannya ketika Dede Sunandar tiba-tiba datang ke rumahnya tanpa memberi kabar terlebih dahulu.

Setelah bertemu, Dede Sunandar mengungkapkan tujuannya kepada Sule tanpa menatap wajahnya, yang membuat Sule merasa curiga. Meski begitu, Sule memaklumi langkah Dede Sunandar dan meminjamkan sejumlah uang.

Meskipun mengalami berbagai kesulitan finansial dan perjuangan keras selama kampanye, Dede Sunandar hanya memperoleh 11 suara menurut perhitungan KPU. Hal ini membuatnya merasa sangat kecewa dan menimbulkan pertanyaan apakah upayanya selama ini terbayarkan dengan baik.

Saat ini, belum diketahui apakah Dede Sunandar telah mengembalikan uang yang dipinjaminya kepada Sule, yang dijanjikannya akan dilakukan pada akhir Oktober 2023.

Persiapan Hak Angket DPR RI, Proses dan Langkah Menuju Keadilan Pemilu 2024

IDPOST.CO.ID – Sekretaris Jenderal DPP PDIP, Hasto Kristiyanto, menjelaskan bahwa pengguliran hak angket di DPR RI terkait dugaan kecurangan dalam Pemilu 2024 masih menunggu rekomendasi dari Tim Khusus.

Tim ini dikenal sebagai Tim Hukum Pembela Demokrasi dan Keadilan Ganjar-Mahfud.

Saat berada di Kawasan Jakarta Pusat Hasto menyebut pihaknya masih menunggu rekomendasi dari tim khusus.

“Tim khusus ini langsung ya di bawah arahan dari para ketua umum partai dan juga direction langsung dipimpin langsung pasangan calon yaitu Pak Ganjar dan Prof Mahfud MD,” katanya.

Menurut Hasto, tim khusus tersebut saat ini tengah mengumpulkan fakta-fakta terkait dugaan kecurangan dalam Pemilu 2024 serta melakukan pengkajian lebih lanjut.

“Terkait dengan berbagai upaya baik hukum maupun politik dan juga penggalangan terhadap kelompok-kelompok pro demokrasi yang sangat peduli untuk menyelamatkan suara rakyat dan demokrasi. Telah dibentuk tim khusus. Tim khusus inilah yang sekarang sedang mengumpulkan berbagai fakta-fakta di dalam penyelenggaraan pemilu,” ungkapnya.

Hasto menambahkan, “Berbagai skenario politik, hukum, dan opsi-opsi sedang dikaji oleh tim khusus tersebut.”

Terkait apakah hak angket nantinya akan digulirkan untuk pemakzulan Presiden Jokowi, Hasto enggan berspekulasi secara tergesa-gesa.

“Ini kan baru dikaji, terhadap kemungkinan penggunaan aspek strategi hukum, strategi politik, termasuk masukan dari para pakar telematika, ini tentu saja nantinya akan menjadi masukan yang sangat penting di dalam pengambilan keputusan dari yang akan diusulkan direkomendasikan oleh tim khusus yang telah dibentuk oleh para ketua umum partai politik bersama pasangan calon Ganjar Mahfud,” pungkasnya.

Tanda Tanya di Balik Hilangnya Film Dirty Vote dari YouTube, Benarkah Ada Manipulasi?

IDPOST.CO.ID – Baru-baru ini, film berjudul Dirty Vote sedang menjadi topik pembicaraan yang hangat di kalangan publik. Alasannya adalah film ini mengungkap desain kecurangan yang terjadi pada Pemilu 2024.

Film ini melibatkan tiga ahli hukum tata negara, yaitu Bivitri Susanti, Zainal Arifin Mochtar, dan Feri Amsari.

Namun, film yang membahas tentang kecurangan dalam Pemilu 2024 ini mulai menimbulkan kejanggalan. Tiba-tiba, film ini tidak muncul dalam hasil pencarian di YouTube. Hal ini diakui oleh seorang pengguna bernama X dengan akun @Puthutea.

Pernyataan tersebut kemudian memancing berbagai tanggapan dari warganet. Banyak yang mengaku tidak menemukan film tersebut langsung dari channel YouTube resminya.

Dalam waktu lima jam setelah tayang di akun YouTube PSHK Indonesia, film ini sudah ditonton sebanyak 346 ribu kali. Namun, hingga artikel ini ditulis, jumlah penontonnya telah mencapai 2,2 juta.

Secara keseluruhan, para ahli dalam film dokumenter ini secara detail mengungkap kecurangan yang terjadi pada Pemilu 2024 berdasarkan data dan fakta.

Diharapkan film dokumenter Dirty Vote ini dapat memberikan edukasi dan wawasan baru kepada masyarakat Indonesia dalam menghadapi Pemilu yang sering dimanfaatkan oleh politisi untuk mencapai tujuan mereka.

Bagi yang ingin menonton Dirty Vote, film ini dapat disaksikan langsung di akun YouTube Dirty Vote atau melalui tautan yang tersedia.

Link nonton film Dirty Vote

KPU Sampang Telah Menerima Sejumlah Logistik Pemilu 2024

IDPOST.CO.ID, SAMPANG – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Sampang telah menerima sejumlah logistik pemilihan umum (Pemilu) 2024. Pada Senin (20/11/23).

Sejumlah logistik pemilu 2024 yang telah diterima oleh KPU Sampang diantaranya Kotak Suara, Bilik Suara, Tinta dan lain lain.

“Kabupaten Sampang siap mensukseskan Pemilu 2024, mas”, ujar Ketua KPU Kabupaten Sampang, Addy Imansyah saat ditemui di kantornya.

Kemudian Addy melanjutkan, logistik pemilu 2024 yang sudah diterima jumlahnya sebanyak 18 item.

“Logistik pemilu tersebut sudah disimpan di gudang logistik di Jl. H.Makbul, sedangkan yang belum datang hanya segel saja yang jumlahnya sebanyak 262.041. Kemungkinan akan dikirim dalam beberapa hari lagi,” imbuhnya.

Sementara, anggota komisioner bagian Divisi Perencanaan, Data dan Informasi, Aliyanto menyatakan Kabupaten Sampang terdiri dari 14 kecamatan dengan jumlah 186 Desa dan Kelurahan.

“Jumlah TPS sebanyak 2.726, sedangkan jumlah pemilih Laki-laki sebanyak 372.726, dan jumlah pemilih perempuan sebanyak 388.695, Total Laki-laki dan Perempuan sebanyak 761.541,” jelasnya.

Kapolri: Kalau Ada Polisi Tidak Netral Silahkan Laporkan, Tentu Disertai Cukup Bukti

IDPOST.CO.ID – Kepala Kepolisian RI (Kapolri) Jenderal Listyo Sigit Prabowo mengimbau masyarakat untuk turut serta mengawasi kinerja jajarannya, terutama pada masa Pemilu 2024.

Kapolri meminta masyarakat tidak segan untuk melaporkan jika ada temuan perihal jajaran kepolisian yang tidak netral selama Pemilu 2024.

“Kalau ada pertanyaan, kalau kemudian ada yang melanggar komitmen (netralitas) tersebut ya silakan saja dilapor. Tentu kita akan proses,” kata Sigit saat memberikan keterangan pers di Kantor Wakil Presiden, Jakarta.

Namun Kapolri menambahkan, laporan terkait temuan jika bawahannya tidak netral harus disertai bukti yang cukup. Hal itu agar tidak menjadi isu dan menimbulkan fitnah.

“Namun sebaliknya, tentu harus ada bukti yang cukup, jangan hanya framing, jangan hanya isu, tapi kemudian ada bukti yang cukup,” ujar Sigit.

Lebih lanjut Sigit menyampaikan, pada Pemilu 2024 nanti, Polri mendapat tugas berat karena harus melakukan pengamanan. Hal itu dimulai dari distribusi logistik pemilu, pengamanan tempat pemungutan suara (TPS), hingga pengamanan proses sengketa hasil pemilu di Mahkamah Konstitusi (MK).

“Dan yang lebih utama bahwa tugas Polri saya kira juga sama dengan TNI adalah bagaimana menjaga keutuhan masyarakat, keutuhan bangsa, persatuan dan kesatuan, itu yang utama siapapun presidennya,” terang Sigit.

“Karena kita sedang menghadapi permasalahan global dan kita semua harus bersatu dan siapa pun presidennya nanti juga akan menghadapi itu dan bertanggung jawab terhadap rakyat,” imbuhnya.

Gusdurian Blitar Fokus Kampanye Pemilu Damai

IDPOST.CO.ID – Kordinator Gusdurian Blitar Sulis Sindu Wasoni memastikan pihaknya tidak akan terlibat dalam politik praktis di Pilpres 2024.

Soni menegaskan kalau Gusdurian tetap netral dan tidak memihak ke salah satu kandidat presiden tertentu.

“Kita Gusdurian Blitar netral dan tidak mendukung kandidat presiden tertentu dalam Pemilihan Presiden 2024 mendatang,” katanya.

Gus Sindu sapaan akrabnya menyebut kalau selama ini Gusdurian Blitar hanya fokus pada isu-isu sosial kemasyarakatan.

“Jaringan Gusdurian hanya fokus pada isu-isu sosial kemasyarakatan. Urusan politik di Barisan Kader (Barikade) Gus Dur,” ucapnya.

Lebih lanjut disebutkanya, pihaknya sementara ini fokus pada kampanye pemilu damai.

“Aktivitas Gusdurian Blitar sekarang yakni kempanye untuk Pemilu Damai & Pemilu Martabat,” tutupnya.

Yusril Ihza Mahendra Berpotensi Menjadi Cawapres Prabowo di Pemilu 2024

IDPOST.ID – Dalam menjelang pendaftaran pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden untuk Pemilu 2024, hingga saat ini hanya pasangan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar yang telah secara resmi mendaftar sebagai calon pemimpin negara. Sementara itu, pasangan yang akan mendampingi Prabowo Subianto dan Ganjar Pranowo belum diumumkan secara pasti. Meskipun demikian, terdapat beberapa sosok yang mungkin memiliki potensi untuk menjadi calon Wakil Presiden Prabowo, salah satunya adalah Yusril Ihza Mahendra.

Dalam sebuah diskusi publik yang diselenggarakan oleh GoGo Bangun Negeri dengan tema “Paparan Hasil Riset Persepsi Publik Calon Wakil Presiden: Peluang Yusril Ihza Mahendra Jadi Cawapres Prabowo,” terungkap bahwa Yusril Ihza Mahendra adalah salah satu sosok yang memiliki kapabilitas, profesionalitas, kepemimpinan, kemampuan manajerial, pengalaman dalam pengelolaan pemerintahan, dan kualitas lainnya untuk memimpin Indonesia.

Menurut Emrus Sihombing, Pendiri GoGo Bangun Negeri dan seorang komunikolog Indonesia, terdapat tujuh alasan utama mengapa Prabowo dapat berpasangan dengan Yusril Ihza Mahendra dalam Pemilu 2024. Pertama, Yusril Ihza Mahendra memiliki daya tarik elektoral yang kuat, terutama di luar Pulau Jawa. Ini menjadi faktor penting bagi Prabowo untuk memenangkan Pilpres 2024.

Kedua, Yusril Ihza Mahendra memiliki hubungan dekat dengan tokoh agama dan komunitas religius yang mayoritas penganutnya di Indonesia. Hal ini juga menjadi modal politik elektoral penting dalam Pilpres 2024. Yusril Ihza Mahendra dikenal secara nasional karena prestasinya dan kontribusinya dalam bidang hukum. Sebagai seorang guru besar hukum yang kredibel dan pengacara berpengalaman, Yusril telah mendapatkan dukungan positif dari berbagai kalangan masyarakat.

Keempat, Yusril Ihza Mahendra seringkali memberikan pandangan dan solusi hukum yang berharga dalam diskusi dan dialog publik. Kelima, Yusril dianggap dapat mewakili suara masyarakat di luar Pulau Jawa, yang pada umumnya diasosiasikan dengan Prabowo.

Selanjutnya, Yusril Ihza Mahendra diharapkan dapat memperjuangkan kedaulatan hukum di Indonesia, mengingat tantangan yang masih dihadapi dalam penegakan hukum. Terakhir, Yusril juga merendah dan memposisikan dirinya sebagai calon Wakil Presiden alternatif jika terjadi perdebatan di dalam koalisi Prabowo.

Menurut Pakar Komunikasi Publik, Effendi Gazali, Yusril Ihza Mahendra mampu mewakili suara masyarakat di luar Pulau Jawa dan mengurangi stigma Jawa-sentris yang mungkin melekat pada Prabowo. Fahri Bachmid, seorang Pakar Hukum Tata Negara, berpendapat bahwa Yusril Ihza Mahendra dapat mewakili keragaman Indonesia dan membangun sistem hukum yang kuat yang mencakup seluruh potensi bangsa.

Dalam pandangan Sekretaris Jenderal Badan Pengurus Pusat Himpunan Pengusaha Muda Indonesia, Anggawira, Prabowo membutuhkan seorang pendamping yang mampu memenuhi kebutuhan bangsa. Yusril Ihza Mahendra dianggap sebagai pemimpin yang kuat yang dapat melengkapi Prabowo dan menjawab berbagai tantangan yang dihadapi bangsa.

Saat ini, Koalisi Indonesia Maju (KIM) yang mendukung Prabowo Subianto terus mempertimbangkan berbagai masukan dari masyarakat terkait calon Wakil Presiden yang akan mendampingi Prabowo dalam Pilpres 2024. Nama-nama seperti Yusril Ihza Mahendra, Erick Thohir, Sandiaga Uno, Gibran Rakabuming, Airlangga Hartarto, dan Yenny Wahid telah masuk ke dalam daftar calon potensial.

LSM LIRA Sinergitas Bersama Bawaslu Sidoarjo Awasi Penyelenggaraan Pemilu 2024

SIDOARJO, IDPOST.CO.ID,- LSM LIRA DPD Sidoarjo berkolaborasi dan sinergi bersama Bawaslu Kabupaten Sidoarjo dalam rangka bersama-sama mengawasi penyelenggaraan Pemilu 2024 di wilayah Kabupaten Sidoarjo.

Hal tersebut terwujud dalam kunjungan Wakil Bupati LIRA Sidoarjo, Kasan Munasir S.H. di kantor Bawaslu Sidoarjo,Jum’at (13/10/2023) di Jalan Pahlawan, Gang I No. 05, Kelurahan Lemah Putro, Kecamatan Sidoarjo.

Kehadiran Wakil Bupati LIRA (Wabup) Sidoarjo Kasan Munasir S.H. disambut langsung oleh Komisioner Bawaslu Sidoarjo, Agung Nugraha S.H. serta Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran dan Data Informasi, M. Arief.

M. Kasan Munasir S.H. menyampaikan kehadirannya dalam rangka untuk berkomunikasi, sinergi dan berkolaborasi dalam rangka pencegahan serta penindakan terhadap potensi-potensi dan dugaan-dugaan terhadap pelanggaran yang mungkin dilakukan para kontestan untuk terwujudnya Pemilu yang demokratis.

“Pengawasan terhadap tahapan pagelaran pesta demokrasi pemilu 2024 sangat perlu diadakan agar proses berlangsungnya pesta demokrasi di wilayah Kabupaten Sidoarjo bisa berjalan dengan jujur dan adil,” ungkapnya.

Ia menambahkan bahwa LSM LIRA sebagai Satgas Pemantau Pemilu 2024 akan turut aktif mengawal Pemilu serentak tahun 2024 dengan berkolaborasi bersama Bawaslu agar pesta demokrasi di wilayah Sidoarjo berjalan dengan aman, tertib dan damai.

Komisioner Bawaslu Sidoarjo, Agung Nugraha S.H. senang dan bersyukur dikunjungi Wakil Bupati LSM LIRA Sidoarjo Kasan Munasir S.H. dalam rangka menjalin sinergitas, komunikasi dan kolaborasi dengan Bawaslu Kabupaten Sidoarjo.

Bupati dan Wakil Bupati LSM LIRA DPD Sidoarjo

“Dengan berdampingan bersama LSM LIRA mata kami semakin luas dalam mengawal dan mengawasi proses tahapan Pemilu serentak 2024 ini sehingga pesta demokrasi di Sidoarjo dapat berlangsung dengan aman, jujur dan adil,” ungkap Agung Nugraha.

Dalam diskusi yang gayeng penuh semangat kebersamaan tersebut juga menyoroti indikasi dugaan penyalahgunaan salah satu program dari Pemerintah Daerah yaitu Kartu Usaha Perempuan Mandiri (Kurma) untuk mendulang suara pada pemilu 2024.

“Kita akan melakukan identifikasi-identifikasi terkait persoalan-persoalan tersebut dan ada beberapa hal yang kita nanti akan mengambil sikap pihak-pihak mana yang akan kita minta informasi termasuk kepada pihak pemerintah yang terkait dengan hal itu,” kata Komisioner Bawaslu Sidoarjo.

Ia menambahkan di beberapa media memang diperlihatkan dokumen terkait dugaan adanya penyalahgunaan program Kurma, namun saat ini dokumen tersebut belum diterima Bawaslu Sidoarjo.

“Kita akan mengelola informasi itu, apakah problem ini bisa kita tarik sebagai informasi awal guna penelusuran lebih lanjut apa tidak sambil mencari dokumen-dokumen lain yang dimiliki warga Sidoarjo,” pungkasnya.

Sementara itu ditempat terpisah Bupati LSM LIRA DPD Sidoarjo Winarno dengan keras menyatakan seharusnya Bawaslu Kabupaten Sidoarjo dapat bergerak cepat jika sudah ada sinyal temuan penyimpangan dilapangan.

“Bawaslu harus bersikap apalagi di beberapa Media sudah memuat data yang valid. Tanpa menunggu laporan pun sdh ada kewenangan untuk melakukkan tindakkan sesuai dengan tupoksinya,” tutur Winarno dengan tegas via WhatsApp.

LSM LIRA Sidoarjo mengambil peran strategis sebagai mitra pemerintah, tetapi tetap kritis dan konstruktif sekaligus independen untuk menjaga tegak marwah demokrasi Indonesia menuju Pemilu 2024 jujur dan adil.