Modus Dugaan Korupsi Bank BJB, Ridwan Kamil Diduga Meminta Dana Nonbujet dari Komisaris Bank BJB

IDPOST.ID – Laporan terbaru dari KPK mengungkapkan modus baru dalam dugaan korupsi proyek pengadaan iklan di Bank BJB, dengan tokoh sentral yang kini menjadi sorotan public yaitu eks Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil.

Dugaan keterlibatannya muncul setelah KPK mengungkap bahwa saat menjabat gubernur (2021-2023), Ridwan Kamil diduga meminta dana nonbujet dari para komisaris dan direktur utama Bank BJB.

“Kegiatan-kegiatan yang salah satunya diminta oleh oknum pejabat di Pemerintah Provinsi Jawa Barat ini. Jadi, uangnya seperti itu,” keterangan Asep Guntur Rahayu, yang menyebut bahwa dana tersebut digunakan untuk kegiatan yang tidak tercatat dalam anggaran resmi, alias dana nonbujet.

Modus ini sangat mengkhawatirkan karena menunjukkan bentuk manipulasi anggaran melalui korporasi milik pemerintah daerah. Bank BJB sendiri memiliki 38,52% saham dimiliki oleh Pemprov Jabar, sehingga keterkaitan kepemilikan dan pengelolaan keuangan menjadi sangat sensitif.

Jika benar Ridwan Kamil meminta dana melalui mekanisme nonbujet, itu artinya ia memanfaatkan posisinya sebagai gubernur untuk menekan atau memengaruhi struktur kepemilikan dan pengelolaan bank milik daerah.

Pada 13 Maret 2025, KPK telah menetapkan lima tersangka, termasuk direksi bank dan pemilik agensi iklan. Penyidik juga memperkirakan kerugian negara mencapai Rp 222 miliar, angka yang sangat besar dan menunjukkan skala korupsi yang sistematis.

KPK Semakin Dekat Ungkap Dugaan Korupsi Bank BJB, Ridwan Kamil Belum Dipanggil Setelah 184 Hari

IDPOST.ID – Kemudian bagaimana saudara RK bisa mendapatkan uang? Pada saat itu yang bersangkutan menjabat sebagai gubernur Jawa Barat.

Kalimat tegas itu dilontarkan oleh Pelaksana Tugas Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu, di Gedung Merah Putih KPK, Selasa (9/9/2025).

Kalimat ini menjadi benih kekhawatiran publik terhadap keterlibatan eks Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil, dalam dugaan kasus korupsi proyek pengadaan iklan di Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten (Bank BJB) periode 2021-2023.

Penyidik KPK telah menetapkan lima orang tersangka dalam perkara ini, yang mencakup pejabat bank hingga pengendali agensi iklan. KPK pun memperkirakan kerugian negara mencapai Rp222 miliar.

Tantangan besar bagi KPK kini adalah membuktikan aliran dana yang diduga diterima Ridwan Kamil secara tidak sah selama menjabat gubernur.

Salah satu modus yang diungkap adalah dugaan pemberian dana nonbujet dari komisaris dan direktur utama Bank BJB kepada oknum pejabat Pemprov Jabar, termasuk Ridwan Kamil.

“Bank Jabar ini (Bank BJB), salah satunya si komisaris dan direktur utamanya ini menyediakan uang untuk kegiatan-kegiatan nonbujeter. Kegiatan-kegiatan yang salah satunya diminta oleh oknum pejabat di Pemerintah Provinsi Jawa Barat ini. Jadi, uangnya seperti itu,” jelas Asep, mengungkapkan mekanisme aliran dana yang mungkin mengalir ke pemimpin daerah.

Padahal, Pemerintah Provinsi Jawa Barat merupakan pemegang saham terbesar di Bank BJB dengan kepemilikan saham 38,52%. Jika dugaan tersebut terbukti, berarti ada konflik kepentingan yang sangat besar.

Penggeledahan rumah Ridwan Kamil pada 10 Maret 2025 pun dilakukan, dan KPK menyita sejumlah barang, termasuk sepeda motor dan mobil. Namun hingga kini, setelah 184 hari, Ridwan Kamil belum juga dipanggil untuk diperiksa.

Publik kini menunggu langkah KPK lebih tegas. Apa yang sebenarnya terjadi di balik aliran dana nonbujet ini? Dan apakah eks Gubernur Jawa Barat ini benar-benar tidak terlibat, atau hanya menunggu waktu yang tepat untuk dipanggil?

Ahmad Sahroni: Penolakan Ridwan Kamil di Jakarta Adalah Hal Normal

IDPOST.CO.IDAhmad Sahroni menilai penolakan Ridwan Kamil di Jakarta merupakan hal yang biasa.

Menurut ketua tim pemenangan Ridwan Kamil (RK)-Suswono hal itu sangatlah wajar.

Pasalnya, upaya pemenangan ditujukan bukan hanya untuk beberapa kelompok saja, melainkan kepada masyarakat secara luas.

“Normal, like and dislike di Jakarta itu biasa,” kata Sahroni seusai mengikuti sidang doktor di Universitas Borobudur, Jakarta, seperti dikutip dari Antara, Minggu (8/9/2024).

Jika ada kelompok yang menolak, dia mengatakan pihaknya pun tidak bisa memaksakan.

Namun, hal yang perlu dilakukan adalah memberikan rasa perhatian dari masyarakat untuk calon yang akan dimenangkan.

“Sekali lagi upaya pemenangan itu banyak langkah. Kalau menolak, enggak apa-apa,” kata dia.

Di samping itu, dia pun tidak mempermasalahkan bahwa ketua tim pemenangan dari pasangan bakal calon lainnya adalah seorang figur publik.

Adapun ketua tim pemenangan Pramono Anung-Rano Karno adalah Lies Hartono alias Cak Lontong yang merupakan komedian.

“Saya juga artis,” kata wakil ketua Komisi III DPR itu.

Sebelumnya, kegiatan silaturahmi bakal calon gubernur (cagub) Jakarta Ridwan Kamil di Badan Musyawarah (Bamus) Betawi, Rawa Bunga, Jatinegara, Jakarta Timur, Jumat (6/9/2024) malam, sempat diwarnai keributan.

Sejumlah orang beratribut ormas tiba-tiba datang dan meluapkan ketidaksukaan pada acara Bamus Betawi yang dihadiri Ridwan Kamil itu.