Tag: SBY

SBY Sebut Perang Dagang AS Bisa Berdampak pada Ekonomi Indonesia

IDPOST.CO.ID – Presiden ke-6 Republik Indonesia, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), mengingatkan bahwa perang dagang yang dipicu oleh kebijakan Presiden Amerika Serikat Donald Trump berpotensi memengaruhi kondisi ekonomi nasional.

“Baik secara langsung maupun tidak langsung, dalam skala besar atau kecil, cepat atau lambat pasti akan berdampak pada Indonesia,” ujar SBY saat ditemui di kediamannya di Puri Cikeas, Bogor, Jawa Barat, Selasa malam (22/4/2025).

Contohnya adalah perang tarif yang digagas oleh Presiden Trump; dampaknya juga dirasakan oleh Indonesia,” lanjutnya.

Pernyataan tersebut disampaikan usai SBY menerima kunjungan audiensi dari Executive Chairman B-Universe Enggartiasto Lukita beserta jajaran direksi perusahaan tersebut.

Dalam pertemuan itu dibahas berbagai isu global terkini mulai dari perkembangan ekonomi dunia hingga dinamika geopolitik dan konflik regional.

Salah satu topik utama diskusi adalah kenaikan tarif impor Amerika Serikat terhadap sejumlah negara termasuk Indonesia.

Kebijakan ini dinilai dapat memperlambat arus perdagangan barang dan komoditas dari Tanah Air ke pasar global.

SBY menegaskan pentingnya pemerintah untuk menyiapkan berbagai strategi antisipasi guna menghadapi tantangan global seperti perang dagang ini.

Menurutnya, pemantauan cermat terhadap situasi internasional harus dikaitkan dengan kondisi domestik agar dampaknya bisa dianalisis secara tepat.

“Indonesia bahkan memiliki peluang untuk mengubah potensi krisis menjadi kesempatan bagi pertumbuhan ekonomi,” tambah SBY didampingi Enggartiasto Lukita.

Jika efek negatif benar-benar terjadi, pemerintah diharapkan mampu merumuskan kebijakan solutif seperti melakukan negosiasi ulang dengan AS terkait tarif impor serta memperkuat kerja sama regional melalui ASEAN langkah yang sebelumnya telah dilakukan Presiden Prabowo Subianto.

“Kita semua mencintai tanah air dan ingin menjaga stabilitas ekonomi kita. Insya Allah solusi akan ditemukan,” tutup SBY menanggapi isu perang dagang yang sedang berlangsung.

Belajar dari SBY: Diversifikasi Pangan untuk Indonesia yang Lebih Mandiri

IDPOST.CO.ID – Swasembada pangan selalu menjadi salah satu target utama setiap Presiden Indonesia untuk menjaga ketahanan nasional.

Namun, pendekatan yang terlalu berfokus pada peningkatan produksi beras justru menghadapi tantangan besar, seperti penyusutan lahan sawah dan stagnasi produktivitas.

Kondisi ini mendorong para pengamat dan politisi untuk mengusulkan strategi baru, yaitu diversifikasi pangan.

Diversifikasi Pangan

Anggota Komisi VI DPR, Herman Khaeron, menegaskan bahwa ketahanan pangan tidak bisa hanya bergantung pada satu komoditas seperti beras.

Ia mendorong pemanfaatan berbagai komoditas lokal yang melimpah di Indonesia, seperti porang, hanjeli, singkong, ubi jalar, talas, gadung, sagu, sorgum, dan lainnya.

“Komoditas lokal Indonesia sangat banyak, misal porang, hanjeli, singkong, ubi jalar, talas, gadung, sagu, sorgum, dan lain-lain,” ujar Herman melalui akun media sosialnya pada Minggu, 23 Maret 2025.

Herman menambahkan, banyak negara telah berhasil menerapkan diversifikasi pangan sebagai solusi ketahanan pangan, bahkan dengan menggunakan teknologi untuk menciptakan beras analog dari bahan selain padi.

Strategi ini tidak hanya mengurangi ketergantungan pada beras, tetapi juga menciptakan sistem pangan yang lebih berkelanjutan.

Program One Day No Rice

Herman juga mengingatkan bahwa upaya diversifikasi pangan bukanlah hal baru di Indonesia. Pada era Presiden ke-6 RI, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), pemerintah pernah menguji program One Day No Rice sebagai langkah awal untuk mendorong masyarakat mengurangi konsumsi beras.

Program ini mengedukasi masyarakat tentang pentingnya mengonsumsi sumber karbohidrat alternatif.

Ia berharap, di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto, kebijakan serupa dapat diperkuat dan dikembangkan lebih jauh.

Dengan begitu, Indonesia bisa mewujudkan kemandirian pangan yang lebih luas dan tahan terhadap tantangan global, seperti perubahan iklim dan krisis pangan dunia.

“Mudah-mudahan arah kebijakan Presiden Prabowo juga melakukan pengembangan diversifikasi sebagai upaya menuju swasembada pangan,” pungkas Herman.

Partai Demokrat Masuk Kabinet Pemerintahan, Hasto: Kewenangan Ada di Presiden

IDPOST.CO.ID – Beredar kabar kalau Partai Demokrat akan masuk dalam kabinet pemerintahan Jokowi.

Kabar tersebut senakin berhembus kencang usai adanya pertemuan antara Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dengan Presiden Jokowi.

Menyikapi hal tersebut Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto enggan menanggapi.

Bahkan Hastomenyebut kewenangan masuk tidaknya Demokrat kedalam kabinet berada di tangan Jokowi sebagai presiden.

“Ya kami tidak menanggapi hal-hal terkait dengan reshuffle karena itu adalah kewenangan sepenuhnya dari Presiden Jokowi,” kata Hasto.

Namun, Hanti menegaskan kalau memang ada perombakan kabinet pemerintahan biasanya ada komunikasi dengan ketua umum parpol koalisi termasuk Megawati Soekarnoputri.

“Namun sebelum reshuffle dilakukan akan dilakukan komunikasi politik dengan para ketua umum partai yang mengusung beliau khususnya PDI Perjuangan,” tuturnya.

Lebih lanjut, ketika ditanya apakah sudah ada komunikasi yang dilakukan Presiden Jokowi kepada Megawati terkait rencana reshuffle, Hasto justru menyinggung kementerian yang sedang terbelit masalah hukum.

“Yang penting adalah bagaimana di tengah persoalan hukum, yang terjadi di kementerian pertanian, kepentingan petani yang sebentar lagi masuk masa tanam itu tidak boleh diabaikan,” ujarnya.

Namun, Hasto menegaskan, bahwa pihaknya menyerahkan sepenuhnya kepada Presiden Jokowi terkait perombakan kabinet.

“Sehingga masalah ini harus secepatnya diatasi memberikan kepastian hukum. Dan sekali lagi terkait dengan reshuffle itu, kami sepenuhnya serahkan kepada Pak Presiden. Dan apakah mau dilakukan atau tidak, itu akan menentukan efektivitas pemerintahan sampai menyelesaikan tugasnya dan kami berharap Presiden Jokowi membangun legacy terbaik,” pungkasnya.

Ketua PBB Yusril Bandingkan Sikap SBY dan Prabowo Menyikapi Cak Imin

IDPOST.CO.ID – Yusril Ihza Mahendra Ketua Partai Bulan Bintang (PBB), sentik Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) usai PKB masuk ke Koalisi Perubahan Untuk Kemajuan.

Yusril menilai reaksi yang ditunjukan SBY ke peblik berbeda dengan reaksi Prabowo saat tahu Cak Imin meninggalkan Koalisi Indonesia Maju.

Yusril juga menyebut reaksi Prabowo biasa saja saat PKB keluar dari Koalisi Indonesia Maju dan mendengar deklarasis Anies Baswedan – Cak imin

“Beliau (Prabowo) biasa-biasa saja, oleh karena politik kan harus diantisipasi setiap segala kemungkinan,” beber Yusril.

Yusril menegaskan Prabowo tidak sedih apalagi sampai kebawa perasaan.

Sebab lanjutnya, dalam politik semua kemungkinan bisa terjadi.

“Jadi reaksi Prabowo itu tidak seperti Pak SBY. Jadi datar-datar saja, biasa-biasa saja, santai-santai saja,” tegasnya.

Yusril menegaskan, komitmen PBB mendukung Prabowo apapun yang terjadi termasuk siapapun cawapres yang nantinya akan dipilih.

“Jadi PBB tetap konsisten mendukung Prabowo meskipun kita tahu PKB sudah meninggalkan koalisi dan kami hormati,” jelasnya.

“Insyaallah yang ada di Koalisi Indonesia Maju yang digagas bersama PBB, Gerindra, PAN, Golkar, dan Gelora Insyaallah akan tetap konsisten dalam melaksanakan amanat ini,” tambahnya.

Sebelumnya, Yusril membocorkan tiga nama bakal calon wakil presiden Pabowo Subianto.

“Setelah Cak imin keluar dari koalisi, sekarang tersisa tiga nama kandidat calon wakil presiden,” katanya.

Yusril menyebut ketiga nama itu ialah Airlangga Hartarto yang diusulkan Partai Golkar, Erick Thohir yang diusulkan PAN, dan dirinya sendiri.

“Tinggal Pak Airlangga, Pak Erick, dan saya yang diajukan PBB,” ucapnya.

“Biarlah nama-nama ini mencuat ke publik dan nanti biar masyarakat yang menilai, memberi masukan dan komentar,” lanjutnya.

SBY Dalam Waktu Dekat Umumkan Arah Politik Partai Demokrat

IDPOST.CO.ID – Partai Demokrat dalam waktu dekat akan umumkan pihaknya akan berkoalisi dengan partai apa.

Hal tersebut menyikapa usai keputusan Partai Demokrat mencabut dukungan terhadap Anies Baswedan.

Peryataan ini disampaikan Ketua DPP Bidang BPOKK Partai Demokrat, Herman Khaeron.

Dikatakanya, setelah memutuskan keluar dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP) sampai sekarang Demokrat belum menentukan arah politiknya.

“Dalam waktu berapa pekan ke depan barangkali ada keputusan,” Herman di Kantor DPP Partai Demokrat, Menteng, Jakarta, Senin 4 September 2023.

Dikatakanya pula terkait keputusan arah politik Demokrat nantinya akan disampaikan Ketua Majelis Tinggi Partai (MTP) Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

“Nanti akan disampaikan oleh ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat,” ucapnya.

Menurutnya, Partai Demokrat masih terbuka menjalin komunikasi dengan pihak manapun.

Termasuk, kemungkinan Demokrat menjalin koalisi dengan PDIP dan Partai Gerindra.

Sebelumnya Partai Demokrat merasa dikhianati oleh manuver Partai NasDem yang memasangkan bakal capres Anies Baswedan dan Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Muhaimin Iskandar alias Cak Imin.

SBY Ogah Berkoalisi dengan Orang Tidak Amanah

IDPOST.CO.ID – Selain kecewa dan merasa dikhianati, Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), mengakui partainya keliru ambil keputusan.

Keputusan medukung dan mengusung Anies Baswedan sebagai bakal capres di Pilpres 2024 di anggap SBY menjadi keputusan yang salah.

Hal tersebut usai Partai NasDem dan Anies Baswedan mengambil keputusan sepihak dan memutuskan Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Muhaimin Iskandar alias Cak Imin sebagai bakal cawapres.

“Anggaplah kita salah kali ini, tapi kita belajar,” kata SBY di kediamannya di Puri Cikeas, Bogor.

Selain itu SBY juga beranggapan kalau NasDem mengkhianati piagam Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP) yang sudah disepakati.

SBY berharap pihaknya tidak salah mengambil keputusan lagi usai adanya kejadian ini.

“Mudah-mudahan kita tidak salah lagi ke depan dan mudah-mudahan dengan izin Allah SWT, kita juga tidak kalah nantinya,” katanya.

Meski merasa kecewa, SBY tetap bersyukur sudah diperingatkan agar Demokrat kedepanya tidak keliru memilih mitra koalisi.

“Saya bersyukur karena manuver NasDem, PKB, dan Anies Baswedan menjadi sinyal agar Demokrat tidak keliru memilih mitra koalisi,” ujarnya.

“Dan yang kita rasakan sekarang ini mereka tidak sidiq, tidak jujur, tidak amanah, berarti tidak bisa dipercaya dan mengingkari hal-hal yang telah disepakati, tidak memegang komitmen dan janji-janjinya,” terang SBY.

AHY Gak Jadi Cawapres, Pakar Kebijakan Publik Sebut SBY Hanya Fokus Satu Figur

IDPOST.CO.ID – Pakar kebijakan publik, Achmad Nur Hidayat menyebut pemilihan kandidat Cawapres adalah langkah kritis yang dapat menentukan masa depan sebuah bangsa.

Menurutnya, SBY dan Partai Demokrat dengan tegas memperlihatkan keinginan mereka agar AHY menduduki posisi Cawapres.

“Tuntutan ini menggema begitu kuat, hingga memicu spekulasi tentang masa depan koalisi dengan Nasdem, PKS, dan Partai Ummat,” tuturnya.

Ia menyebut kalau Anies Baswedan dengan kebijaksanaannya berada di tengah pusaran kepentingan beragam partai.

“Di satu sisi, PKS dengan visi jernih dan pendekatan realistis, menunjukkan bahwa politik bukanlah tentang memaksakan kehendak, melainkan tentang mencari solusi terbaik untuk masyarakat,” ucapnya.

Disarankanya Partai Demokrat tidak hanya berpegang teguh pada figur tertentu.

“Prioritas mereka harus tetap pada cita-cita perubahan yang telah direncanakan untuk Indonesia,” tuturnya.

Keterikatan berlebihan pada satu figur dapat mengeser fokus dan tujuan awal partai, yang seharusnya memprioritaskan kepentingan rakyat dan pembangunan bangsa.

“SBY, yang telah berdecak dalam kancah politik selama lebih dari satu dekade, tentu memiliki alasan dan strateginya sendiri,” ucapnya.

“Namun, ketika AHY tidak terpilih sebagai Cawapres, munculnya kekecewaan dan kritik keras terhadap Anies, Surya Paloh, dan Nasdem memperlihatkan betapa pentingnya bagi pemimpin untuk tetap memegang teguh prinsip dan integritas,” lanjutnya.

Sebagai bangsa yang besar lanjutnya, harus menyadari bahwa perubahan dalam pasangan Capres-Cawapres adalah bagian dari dinamika demokrasi.

“Yang lebih penting dari sekadar dinamika ini adalah komitmen bersama untuk perubahan dan kemajuan Indonesia,” tuturnya.

“Semoga koalisi yang ada dapat bersatu, tidak hanya demi kepentingan politik, tetapi juga demi aspirasi rakyat dan masa depan negeri ini,” tutupnya.