IDPOST.CO.ID – Ketua Umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri, telah memberikan instruksi kepada kepala daerah dari PDIP yang tidak hadir pada retret di Akmil, Magelang, pada Februari 2025, untuk mengikuti retret gelombang kedua.
Juru Bicara dan Ketua DPP PDIP, Ahmad Basarah, menjelaskan kepada wartawan pada Jumat (4/4/2025), bahwa arahan ini merupakan keputusan dari Megawati.
“Kepala daerah PDIP yang belum mengikuti retret yang diselenggarakan oleh Kementerian Dalam Negeri diwajibkan untuk bergabung dalam angkatan kedua,” ungkap Basarah.
Perubahan sikap Megawati terlihat jelas dibandingkan dengan retret gelombang pertama, yang diadakan tepat setelah penahanan Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto oleh KPK terkait kasus suap dan perintangan penyidikan Harun Masiku.
Pada saat itu, Megawati menerbitkan surat instruksi yang meminta semua kepala daerah dan wakil kepala daerah PDIP untuk menunda keikutsertaan mereka dalam retret di Magelang.
Dalam surat tersebut, Megawati menyatakan, “Kepala daerah dan wakil kepala daerah diminta untuk menunda perjalanan menuju retret di Magelang pada tanggal 21–28 Februari 2025, dan bagi yang sudah dalam perjalanan, diharapkan untuk berhenti dan menunggu arahan lebih lanjut.”
Sebelumnya, Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto mengonfirmasi bahwa retret kepala daerah gelombang kedua akan disederhanakan, mengikuti ketersediaan anggaran. Dia menyebutkan, “Ada 49 kepala daerah yang belum mengikuti retret secara total, dan sebagian dari mereka akan ikut dalam gelombang kedua.”
Bima menyebutkan bahwa 25 kepala daerah akan menjadi peserta retret gelombang kedua, yang mencakup gubernur serta bupati/wakil bupati dari Bali yang juga absen pada retret sebelumnya, serta kepala daerah yang terlibat dalam sengketa di Mahkamah Konstitusi.
Meski anggaran untuk retret telah disiapkan oleh Kemendagri, lokasi pasti untuk gelombang kedua masih dalam perdebatan, apakah akan tetap di Akademi Militer Magelang atau di tempat lain.
“Tempatnya belum bisa dipastikan. Kami akan mengadakannya dengan konsep yang lebih minimalis, melibatkan sekitar 25 sampai 30 kepala daerah,” jelas Bima.
Kemendagri merencanakan tiga gelombang retret untuk kepala daerah, dengan retret terakhir dijadwalkan setelah pelaksanaan pemungutan suara ulang (PSU) untuk Pilkada 2024.
