IDPOST.ID – Musyawarah Antar Desa (MAD) Khusus BUMDesma Jatimakmur yang berlangsung di aula Kecamatan Jatilawang, Banyumas, Jawa Tengah pada Rabu (18/6), diwarnai dengan penolakan iuran serta dugaan intimidasi terhadap kepala desa.
Warmono, Kepala Desa Tinggarjaya, secara tegas menolak permintaan iuran sebesar Rp1 juta dan memutuskan untuk tidak menghadiri MAD Khusus yang diadakan dalam rangka reorganisasi BUMDesma Jatimakmur LKD Kecamatan Jatilawang.
“Saya satu-satunya yang tidak bersedia menyetor. Katanya untuk pengisian kas, namun saya tidak akan mengganti,” kata Warmono kepada wartawan.
Menurutnya, permintaan iuran tersebut tidak memiliki landasan hukum yang jelas dan bertentangan dengan AD/ART dari lembaga tersebut.
Warmono juga menolak memakai dana pribadinya sebagai biaya organisasi yang mestinya sudah memiliki anggaran sendiri. Dari total 11 kepala desa yang tergabung, hanya ia yang menolak membayar iuran.
Namun, penolakannya ini berujung pada ancaman serius berupa kekerasan verbal hingga ancaman pembunuhan yang ia terima dari seorang oknum pejabat publik lewat telepon pada dini hari.
“Pada jam satu malam, saya diancam dengan kata-kata kasar dan akan dibunuh. Telepon itu menggunakan HP camat, jadi jika terjadi sesuatu, camat yang bertanggung jawab,” ungkap Warmono.
Peristiwa itu juga membuat istrinya ketakutan, terutama karena Warmono memiliki riwayat penyakit jantung.
Kuasa Hukum Direktur BUMDesma Jatimakmur, H. Djoko Susanto, SH, menyatakan bahwa pihaknya akan mengambil langkah hukum terkait pelaksanaan MAD Khusus yang dinilai tidak sesuai prosedur serta dugaan pungutan liar terhadap kepala desa.
“Untuk iuran Rp1 juta dan intervensi pejabat, apapun hasil MAD hari ini, kami akan menggugatnya di Pengadilan Negeri dan PTUN Semarang. Dugaan pungutan liar juga akan kami laporkan ke KPK dan Krimsus Polda,” tegasnya.
Camat Jatilawang menjelaskan bahwa pembiayaan kegiatan MAD adalah bagian dari mekanisme internal BUMDesma dan bahwa penggalangan dana bersifat sukarela oleh kepala desa.
“Pembiayaan berasal dari MAD Khusus BUMDesma Jatimakmur, tapi para kades ingin acara tetap berjalan sehingga mereka memberikan iuran secara pribadi. Ini hanya uang yang ditalangi dulu dan nantinya akan diklaim kembali oleh direktur baru,” jelas Camat R. Dian.
Saat dikonfirmasi mengenai tuduhan ancaman dengan menggunakan HP-nya, Camat Dian membantah keras.
“HP saya tidak pernah dipakai untuk menghubungi Pak Kades. Itu bisa dibuktikan. Saya hanya memberikan nomor telepon beliau saat berada di situ. Tidak ada penggunaan HP saya untuk ancaman pembunuhan,” tegasnya.
Mengenai tuduhan adanya tekanan politik dalam pelaksanaan MAD, Camat Dian menyatakan sikap netral dan menegaskan bahwa ia hanya menjalankan aturan yang berlaku.
“Saya bebas secara politik. Jika ingin mengadakan MAD silakan, jika tidak juga tidak masalah. Saya hanya mengikuti perintah dari dewan penasehat dengan surat perintah yang bisa saya tunjukkan,” pungkasnya.
